Garuda - Garba Rujukan Digital

LARANGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI M. Abi Mahrus Ubaidillah; Ahmad Fauzi
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v1i1.274

Penolakan istri atas ajakan suami dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Kata pemaksaan dalam pasal 8 huruf (a) UU no 23 tahun 2004 tidak dijelaskan secara rinci, apakah istri menolak dengan alasan sakit atau memang tidak mau melayani suami. Untuk melakukan penelitian terhadap perkara diatas, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan sifat penelitian analisis, deskriptis dan komparatif, artinya penulis menganalisa data, menilai kemudian mengkorelasikan data yang terkait sesuai data diatas sesuai dengan pemahaman penulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa konsep nusyuz dalam islam adalah tidak memihak salah satu dari suami istri, artinya nusyuz juga dapat dilakukan oleh suami. Namun kadang yang tampak dimasyarakat nusyuz hanya dilakukan oleh istri. Kata pemaksaan hubungan seksual dalam pasal 8 huruf a tidak dijelaskan secara rinci, akibatnya kata tersebut mengandung banyak pengertian. Penulis hanya menemukan kriteria kekerasan seksual.

PERSETUJUAN CALON MEMPELAI SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-‘USRAH: Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam M. Abi Mahrus Ubaidillah; Ibnu Ali Ismail
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i2.1132

Dalam perkawinan, Hukum Islam dan Fikih tidak mengatur persetujuan calon mempelai sebagai syarat perkawinan, terbukti adanya konsep ijbar dalam perkawinan. namun dalam KHI, persetujuan calon mempelai menjadi syarat sah suatu perkawinan yang mana itu tidak sesuai dengan hukum fikih karena dalam hukum fikih tidak mensyaratkan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah dalam perkawinan. Dari sini maka muncullah pertanyaan, bagaimana landasan yuridis ketetapan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah perkawinan ? bagaimana perspektif Maqa<s}id Al-Usrah Terhadap Persetujuan Calon Mempelai? Agar tidak melebar, fokus masalah dalam skripsi ini hanya tentang persetujuan calon mempelai. Skripsi ini berjenis penelitian kepustakaan (Library Research) Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini memiliki sifat induktif yang mana untuk mengembangkan teori yang menginduk pada data-data yang ada. Artinya memaparkan data tentang persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah dalam perkawinan, sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian melakukan analisis dengan menggunakan Maqa<s}id Al-‘Usrah Ketetapan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah perkawinan dalam KHI menginduk pada UU Perkawinan 1974. Dan pasal UUP memiliki kesamaan dengan pasal 28 Burgerlijk wetboek voor indonesia.. Meskipun Sebagian kalangan mengatakan adanya keterkaitan antara UUP dan Burgerlijk wetboek voor indonesia., Tetapi yang pasti pasal UUP sudah sesuai dengan pasal 27 UUD 45. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, maka persetujuan calon mempelai dalam KHI sudah sesuai dengan Maqa<s{id Al-‘usrah yaitu : mengatur hubungan antara dua individu, menjaga keturunan dan nasab, mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah wa rohmah, menjaga agama dalam kehidupan keluarga, mengatur aspek-aspek dasar keluarga

Value Rationality Dalam KHI Pasal Ihdad Bagi Suami Mohamad Maqin; M. Abi Mahrus Ubaidillah
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 11 No. 2 (2023): Desember
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v11i2.2037

Abstract: Ihdad is a period of mourning for wives whose husbands died without jewelry and perfume. This means that only the wife is obliged to fulfill Ihdad. However, in KHI Article 170 paragraph (2) a husband whose wife has died must mourn politely. By using Max Weber's Theory of Social Action, the author wants to reveal the purpose of the Drafting Team as actors of Social Action from this article. And what will be examined is (1) The purpose of the Drafting Team in adopting article 170 paragraph (2) KHI. (2) Max Weber's Social Action Theory perspective on Ihdad for husbands. The focus of the research study is normative law. And in the form of library research. Data were analyzed using descriptive analytical methods by outlining Max Weber's entire theory of social action, especially Max Weber's 4 ideal types. Meanwhile, the data analysis uses an analytical approach to statutory regulations. It can be concluded (1) The aim of the KHI Drafting Team as social action actors in producing the Ihdad article for husbands in KHI Article 170 paragraph (2) is to respect the practice of Ihdad for husbands which has long been carried out by the community in certain areas before KHI existed and is one of The ideals of formulating the KHI as a legal answer to problems that arise in Indonesian Islamic society can be realized, even though the article does not yet have a definite legal label, because this is a form of caution from the Drafting Team. (2) that the goal of the KHI Formulation Team is included in the type of social action classified by Weber, in the form of Value Rationality, where with this type of motive the Formulation Team has appreciated the action. practice Ihdad to their husbands and these are the values they want to live by and fight for.

PENDAMPINGAN MENGHAFAL MUFRODAT BAHASA ARAB BAGI SANTRI TINGKAT TSANAWIYAH DI PP. AL-AMANAH 2 BAHRUL ULUM Asyiq, Abdullah; masykur, Muhammad Zakky; Efendi, Muhamad Ferry; Ubaidillah, M. Abi Mahrus
ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/abdimasy.v1i2.931

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi. Kegiatan ini difokuskan untuk masyarakat sekitar karena masih masa pandemi, Lembaga yang tereltak di lingkungan pondok pesantren kiranya melaksanakan PKM di pondok sebagai bentuk aktualisasi diri. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat memberikan hasil yang baik bagi masyarakat khususnya santri PP. Al-Amanah 2 Bahrul Ulum. Sasaran kami dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah santri tingkat tsanawiyah yang pada dasarnya membutuhkan banyak mufrodat sebagai media mereka untuk belajar bahasa Arab. Permasalahan pertama yang kami hadapi adalah belum adanya kegiatan menghafal mufrodat di PP. Al-Amanah 2 Bahrul Ulum, oleh karena itu langkah awal kami adalah membuat buku saku yang berisi beberapa mufrodat yang sering mereka jumpai di lingkungan pondok. Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah menghafal, sehingga ketika mereka menjumpai barang atau sesuatu yang ada disekitarnya mereka bisa menyebutkannya dalam bahasa Arab. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat seberapa mereka kuat dalam menghafalkan mufrodat yang telah diberikan. Kegiatan ini dilakukan dengan mendampingi santri yang menjadi sasaran PKm untuk menghafal beberapa mufrodat setiap harinya. Melalui observasi kami penerapan pembelajaran ini para santri sangat antusias aktif dalam menghafal mufrodat yang kami berikan, selain itu pembelajaran ini dapat meningkatkan penguasaan mufrodat mereka.

Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan: Studi Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam Ubaidillah, M. Abi Mahrus; Setiawan, Adi
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i1.3551

Nafkah menjadi salah satu persoalan yang seringkali memicu adanya ketidakharmonisan bahkan perceraian dalam keluarga, dalam kitab fiqih, tanggungjawab nafkah seluruhnya dibebankan kepada suami, hal ini berbeda dengan pasal yang ada di KHI. realitas sejarah menunjukkan bahwa salah satu sumber psenyusunan hukum materiil di KHI berasal dari kitab fiqih namun dalam konsep nafkah ditemukan perbedaan yang cukup mencolok, antara rumusan tekstual KHI dan fiqih, dari situlah tampak bahwa mengapa KHI yang disusun dari rumusan fiqih ternyata telah berubah dari induknya, dengan menggunakan teori sistem Kekerabatan penulis ingin mengungkap adanya bagaimana konsep nafkah perkawinan dalam KHI perspektif sistem kekerabatan. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif. Sedangkan dari proses pengumpulan data yang dikaji termasuk library research. Kemudian data dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, menggambarkan seluruh teori sistem kekerabatan khususnya 3 tipikal sistem yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan analisis data menggunakan analisis dengan pendekatan perundang-undangan. Dapat disimpulkan konsep nafkah yang ditetapkan dalam KHI disusun juga atas 3 prinsip kekerabatan, yakni sistem patrilineal, matrilineal dan parental, namun dalam hal urusan nafkah ini konsep yang dipakai adalah prinsip patrilineal dimana dalam urusan nafkah memang dititik beratkan pada suami, sesuai dengan budaya patrilineal, dimana pemimpin adalah laki-laki, perempuan berdiam diri dirumah dengan sederet aktivitas seperti memasak

Pendampingan Minat dan Bakat Santri TPQ Ad-Adawam Melalui Program Ekstrakurikuler Pondok Romadlon di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Ubaidillah, M. Abi Mahrus; Dian Erwanto; Moch. Nurcholis; Moh. Tamim Ngizamul Ngulya; Muhammad Rizky Gymnastiar; Muhamad Maftuh; M. Nidhom Fahmi; Ahmad Azky Asfiya’; Muhammad Khoirin Najah; Muhammad Umar Taufiq
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD) Vol. 6 No. 2 (2025): JPMD
Publisher : LP3M IAIFA Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The development of students' interests and talents at TPA/TPQ Ad Adawam, Semen Village, is a vital element in fostering a high-quality and competitive generation. This study highlights the importance of a systematic mentoring approach in exploring students' potential, covering aspects of character development, skills, and self-confidence. Despite challenges such as limited resources and a lack of experienced educators, the program aims to create a positive and inspiring learning environment. The research employs the ABCD (Asset-Based Community Development) approach, consisting of five stages: Discovery, Dream, Design, Define, and Destiny. Through these stages, students are guided to identify and plan their future based on their respective interests and talents. The results of the program indicate an increase in student participation in extracurricular activities, particularly in areas such as calligraphy, adhan (Islamic call to prayer), and public speaking. The success of the program is supported by competent educators, relevant curricula, and community involvement. These findings affirm that the development of students' interests and talents brings benefits not only on an individual level but also positively impacts the community by shaping a generation better prepared for future challenges.

Value Rationality Dalam KHI Pasal Ihdad Bagi Suami Maqin, Mohamad; Ubaidillah, M. Abi Mahrus
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 11 No. 2 (2023): Desember
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v11i2.2037

Abstract: Ihdad is a period of mourning for wives whose husbands died without jewelry and perfume. This means that only the wife is obliged to fulfill Ihdad. However, in KHI Article 170 paragraph (2) a husband whose wife has died must mourn politely. By using Max Weber's Theory of Social Action, the author wants to reveal the purpose of the Drafting Team as actors of Social Action from this article. And what will be examined is (1) The purpose of the Drafting Team in adopting article 170 paragraph (2) KHI. (2) Max Weber's Social Action Theory perspective on Ihdad for husbands. The focus of the research study is normative law. And in the form of library research. Data were analyzed using descriptive analytical methods by outlining Max Weber's entire theory of social action, especially Max Weber's 4 ideal types. Meanwhile, the data analysis uses an analytical approach to statutory regulations. It can be concluded (1) The aim of the KHI Drafting Team as social action actors in producing the Ihdad article for husbands in KHI Article 170 paragraph (2) is to respect the practice of Ihdad for husbands which has long been carried out by the community in certain areas before KHI existed and is one of The ideals of formulating the KHI as a legal answer to problems that arise in Indonesian Islamic society can be realized, even though the article does not yet have a definite legal label, because this is a form of caution from the Drafting Team. (2) that the goal of the KHI Formulation Team is included in the type of social action classified by Weber, in the form of Value Rationality, where with this type of motive the Formulation Team has appreciated the action. practice Ihdad to their husbands and these are the values they want to live by and fight for.

PENDAMPINGAN MENGHAFAL MUFRODAT BAHASA ARAB BAGI SANTRI TINGKAT TSANAWIYAH DI PP. AL-AMANAH 2 BAHRUL ULUM Asyiq, Abdullah; masykur, Muhammad Zakky; Efendi, Muhamad Ferry; Ubaidillah, M. Abi Mahrus
ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/abdimasy.v1i2.931

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi. Kegiatan ini difokuskan untuk masyarakat sekitar karena masih masa pandemi, Lembaga yang tereltak di lingkungan pondok pesantren kiranya melaksanakan PKM di pondok sebagai bentuk aktualisasi diri. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat memberikan hasil yang baik bagi masyarakat khususnya santri PP. Al-Amanah 2 Bahrul Ulum. Sasaran kami dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah santri tingkat tsanawiyah yang pada dasarnya membutuhkan banyak mufrodat sebagai media mereka untuk belajar bahasa Arab. Permasalahan pertama yang kami hadapi adalah belum adanya kegiatan menghafal mufrodat di PP. Al-Amanah 2 Bahrul Ulum, oleh karena itu langkah awal kami adalah membuat buku saku yang berisi beberapa mufrodat yang sering mereka jumpai di lingkungan pondok. Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah menghafal, sehingga ketika mereka menjumpai barang atau sesuatu yang ada disekitarnya mereka bisa menyebutkannya dalam bahasa Arab. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat seberapa mereka kuat dalam menghafalkan mufrodat yang telah diberikan. Kegiatan ini dilakukan dengan mendampingi santri yang menjadi sasaran PKm untuk menghafal beberapa mufrodat setiap harinya. Melalui observasi kami penerapan pembelajaran ini para santri sangat antusias aktif dalam menghafal mufrodat yang kami berikan, selain itu pembelajaran ini dapat meningkatkan penguasaan mufrodat mereka.

Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan: Studi Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam Ubaidillah, M. Abi Mahrus; Setiawan, Adi
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v6i1.3551

Nafkah menjadi salah satu persoalan yang seringkali memicu adanya ketidakharmonisan bahkan perceraian dalam keluarga, dalam kitab fiqih, tanggungjawab nafkah seluruhnya dibebankan kepada suami, hal ini berbeda dengan pasal yang ada di KHI. realitas sejarah menunjukkan bahwa salah satu sumber psenyusunan hukum materiil di KHI berasal dari kitab fiqih namun dalam konsep nafkah ditemukan perbedaan yang cukup mencolok, antara rumusan tekstual KHI dan fiqih, dari situlah tampak bahwa mengapa KHI yang disusun dari rumusan fiqih ternyata telah berubah dari induknya, dengan menggunakan teori sistem Kekerabatan penulis ingin mengungkap adanya bagaimana konsep nafkah perkawinan dalam KHI perspektif sistem kekerabatan. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif. Sedangkan dari proses pengumpulan data yang dikaji termasuk library research. Kemudian data dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, menggambarkan seluruh teori sistem kekerabatan khususnya 3 tipikal sistem yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan analisis data menggunakan analisis dengan pendekatan perundang-undangan. Dapat disimpulkan konsep nafkah yang ditetapkan dalam KHI disusun juga atas 3 prinsip kekerabatan, yakni sistem patrilineal, matrilineal dan parental, namun dalam hal urusan nafkah ini konsep yang dipakai adalah prinsip patrilineal dimana dalam urusan nafkah memang dititik beratkan pada suami, sesuai dengan budaya patrilineal, dimana pemimpin adalah laki-laki, perempuan berdiam diri dirumah dengan sederet aktivitas seperti memasak

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search