Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) LEGAL BRIEF
Isdiana Syafitri
Universitas Amir Hamzah
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Juripol

 1 
Analisis Perlindungan Hukum TerhadapTenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Isdiana Syafitri
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11130

Abstract

UU No. 36 Tahun 2014 Pasal 57 huruf a Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Dalam pelaksanaannya, belum tampak perlindungan hukum kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terkena penyakit akibat kerja karena Covid-19. Sejumlah potensi bahaya bagi pekerja di rumah sakit menempatkan risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di masa pandemi ini. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan atas keselamatan dan kesehatan kerja di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data dari studi lapangan dan studi pustaka, untuk menganalisis perlindungan hukum atas keselamatan tenaga kesehatan dan keselamatan kerja di masa pandemi Covid-19 . Data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian tenaga kesehatan mendapat perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan, namun perlindungan hukum yang diberikan masih lemah karena sebagian hak tenaga kesehatan belum terpenuhi. Pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan ditemukan beberapa kendala, seperti; birokrasi Pemerintah Daerah yang rumit, dan pendistribusian APD (Alat Pelindung Diri) yang tidak merata. Antara Pemerintah dan tenaga kesehatan, keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban melalui upaya preventif dan represif. Sehingga pemeritah mampu memberikan perlindungan hukum tersebut terhadap tenaga kesehatan yang bertugas dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
PERLINDUNGAN KONSUMEN INDUSTRI ASURANSI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Isdiana Syafitri
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11156

Abstract

Tujuan OJK menurut pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK bahwa agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan mampu melindungi konsumen antara lain di bidang usaha asuransi. Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan OJK Nomor 1 tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan dalam melindungi konsumen OJK melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap penerapan perlindungan konsumen yang dilakukan pelaku usaha secara berkala. OJK melindungi tertanggung apabila adanya pengaduan dengan memfasilitasi penyelesaian pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) POJK No.1/2013. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana OJK memberi perlindungan pada konsumen asuransi dan upaya yang dilakukan dalam mempertemukan para pihak untuk mengkaji ulang permasalahan yang timbul bila terjadi penolakan klaim. Penelitian ini bersifat Juridis Normatif. Penelitian ini menunjukkan bagaimana ojk bertanggung jawab terhadap tertanggung bila terjadi sengketa. Namun, para pihak dapat menyelesaikan melalui pengadilan atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) jika tidak tercapainya kesepakatan.
Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya Atika Sandra Dewi; Isdiana Syafitri
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 1 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i1.11323

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan campuran antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier dalam pengkajiannya. Pengumpulan bahan menggunakan studi literatur. Berdasarkan penelitian bahwa perkawinan warganegara yang berbeda kewarganegaraan , maka hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya adalah Pasal 62 yang mengatur bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku. UU No.12 Tahun 2006 memberikan perlindungan bagi perempuan yang menikah dengan Warga Negara Asing dan anak-anak dari hasil perkawinan campuran dan telah menghapus aturan kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif.
ASPEK HUKUM JOINT VENTURE DALAM PENANAMAN MODAL ASING PADA SEKTOR PERINDUSTRIAN DI INDONESIA Isdiana Syafitri; Atika Sandra dewi
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 1 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i1.11325

Abstract

Modal asing saat ini masih sangat diperlukan guna memacu laju perkembangan ekonomi sebagai modal pelengkap. Namun jika mungkin tidak lagi dibutuhkan dalam bentuk apapun, yakni apabila Indonesia sudah bisa swasembada di bidang permodalan investasi, teknologi, dan manajemen, tetapi dalam kerangka ekonomi global, kerja sama (joint venture) antara lain dunia usaha domestic dan asing akan memainkan peranan yang lebih penting. Hal ini terjadi, meskipun dalam rangka penanaman modal asing pada saat ini, ketentuan joint venture bukanlah bersifat imperative (karena memang Indonesia sangat membutuhkan modal untuk pembangunan ekonomi). Salah satu usaha untuk menghindarkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan joint venture yang dituju, ialah mengadakan pengawasan yang terarah terhadap pelaksanaan rencana pendirian perusahaan setiap pelaksanaan rencana mendirikan suatu usaha joint venture membutuhkan suatu jadwal waktu pelaksanaan serta Checking List dari tahap-tahap serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal Isdiana Syafitri; Atika Sandra Dewi
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 2 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i2.11697

Abstract

Seorang wanita selalu ingin tampil cantik. Menjadi cantik membuat banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan skincare ilegal yang memberikan kecantikan sesaat. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahaya memakai produk skincare ilegal. Konsumen mengalami kerugian akibat skincare yang digunakan mengandung bahan berbahaya. BPOM bertugas mengawasi peredaran skincare ilegal dan melakukan penyidikan terhadap pelaku usaha serta memberikan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang nakal. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap skincare yang ilegal. Metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memperoleh data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diperdagangkan. Para penjual skincare yang melanggar kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 Miliar dengan alasan efek jera
Analisis Wacana Efek Peinipisan Lapisan Ozon Dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Linguistik Fungsional Sistemik Isdiana Syafitri; Lela Erwany; Roos Nelly
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 6 No. 2 (2023): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penipisan lapisan ozon adalah masalah serius, karena dampak yang timbul dari perusakan lapisan ozon ini tidak hanya terbatas pada negara-negara sumber pencemaran, tetapi juga pada negara-negara lain yang tidak punya andil dalam perusakan itu. Untuk mengatasi masalah penipisan lapisan ozon, pada tahun 1977 UNEP (United Nations Environtment Programme) menyelenggarakan World Plan Of Action On The Ozone Layer, yang melaksanakan riset skala internasional dan memonitor lapisan ozon. Metode penelitian yang dipakai juridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan ratifikasi konvensi Stockholm demi menjaga lingkungan akibat menipisnya ozon karena berbagai faktor. Diharapkan kita sebagai bagian dari masyarakat, dapat membantu menjaga lingkungan dengan mengubah kebiasaan masing-masing dan membuat pilihan yang mengurangi ancaman bagi lingkungan. Wacana Efek menipisnya lapisan ozon menurut kajian Linguistik Fungsiinal Sistemik mengindikasikan bahwa proses eksistensial lebih dominan yaitu 27%, disusul proses material 22%, proses relasional 20%, proses mental dan verbal 12%, terakhir proses behavioral 7%. Hal ini menunjukkn bahwa efek penipisnya lapisan ozon nyata adanya atau wujudnya dapat dilihat dan dirasakan. Hal ini disebakan oleh ulah atau perbuatan manusia yang ditunjukkan dengan 22% proses material dan proses relasional sebanyak 20%. Kurangnya kesadaran manusia terhadap resiko dampak lingkungan juga dapat dilihat dari yang sampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M. Sc. Lewat proses verbal sebanyak 12% dan proses tingkahlaku sebanyak 7%.
Sengketa Hukum Dalam Pinjaman Online Studi Kasus Dan Solusi Penyelesaian Melalui Mediasi Isdiana Syafitri; Atika Sandra Dewi; Muhammad Husni Muhammad Husni
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 8 No. 1 (2025): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa transformasi pada sektor keuangan, yaitu munculnya pinjaman online atau fintech lending. Pinjaman online yang terjadi di masyarakat ada yang pinjaman online legal dan ilegal. Hanya bermodalkan KTP dan mengisi data pribadi, setiap orang dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Layanan ini memberikan tantangan, seperti meningkatnya sengketa antara pemberi dan penerima pinjaman. Pinjaman online legal/berizin berada dibawah pengawasan OJK. Kasus yang sering terjadi adalah wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran oleh peminjam. Dalam situasi ini, penyedia layanan pinjaman online sering menghadapi tantangan dalam menagih pembayaran.Peminjam mungkin merasa tertekan oleh metode penagihan yang agresif atau tidak etis. Kasus lain melibatkan penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan, yang melanggar privasi konsumen dan menimbulkan sengketa hukum. Tindakan dari penyelenggara penyedia layanan pinjaman online ini bukan hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa pinjaman online, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan mekanisme yang lebih cepat, fleksibel, dan tidak formal dibandingkan jalur pengadilan. Namun, rendahnya tingkat literasi konsumen dan kurangnya pemahaman penyedia layanan mengenai proses mediasi perlu diatasi melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi. Kesimpulannya, mediasi berpotensi menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dalam industri fintech lending, dengan didukung oleh regulasi yang baik dan kesadaran para pihak yang terlibat.
Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku Perumahan: Tinjauan Strict Liability dan Klausula Eksonerasi Atika Sandra Dewi; Isdiana Syafitri; Muhammad Husni
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 8 No. 2 (2025): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan kontrak baku dalam perjanjian antara pelaku usaha (developer) dengan konsumen perumahan banyak menyisakan persoalan hukum. Mulai dari terabaikannya kewajiban pihak developer dalam hal pertanggungjawaban produk (product liability) perumahan yang mereka pasarkan, sampai pada pelanggaran asas kepatutan yang disyaratkan oleh hukum untuk dihormati dan dijadikan dasar ikatan moral dalam pembuatan kontrak atau kesepakatan. Akibatnya hak-hak konsumen menjadi terabaikan, penegakan hukum untuk pemulihan hak-hak konsumen yang terabaikan itu sulit untuk direspon dalam aktivitas penegakan hukum (law enforcement). Perlindungan konsumen di sektor perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama akibat ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha (developer) dan konsumen. Meskipun telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang diperkuat melalui Undang-Undang Cipta Kerja, karena di lapangan banyak ditemukan penggunaan perjanjian baku dan klausula eksonerasi yang cenderung merugikan konsumen
Co-Authors atika sandra dewi Daud Erwany, Lela Muhammad Husni Muhammad Husni Muhammad Husni Rahmadany Roos Nelly