Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.782
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Jurnal Konstitusi Jurnal Analisis Hukum
Komang Pradnyana Sudibya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
INKONSTITUSIONAL MASA JABATAN PRESIDEN SELAMA 3 (TIGA) PERIODE DALAM PERSPEKTIF UUD NRI TAHUN 1945 Melyana, Puput Sasa; Sudibya, Komang Pradnyana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun dalam bentuk tertulis yang harus dihormati dan dipatuhi baik oleh pemangku kekuasaan maupun rakyat. Di dalam konstitusi juga memuat ketentuan hukum yang memiliki sifat pokok serta fundamental mengenai sistem ketatanegaraan. Pentingnya konstitusi di dalam sebuah negara yaitu untuk membatasi pemerintah dalam negara agar tidak terjadi kesewenangan penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Konstitusi tertulis di Negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan pokok dalam melaksanakan pemerintahan negara serta sebagai pengimplementasian dari asas legalitas. UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur mengenai periodesasi jabatan dari seorang Presiden dan sudah jelas maknanya hanya selama 2 (dua) periode saja. Namun, beberapa waktu lalu muncul isu mengenai periodesasi jabatan seorang Presiden akan diperpanjang hingga periode ketiga yang menimbulkan pro dan kontra di tengah ruang publik. Tujuan dari studi ini untuk menganalisis bagaimana masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) periode apabila dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan dalam konstitusionalisme dan prinsip pokok negar ahukum serta kesesuainnya dengan UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yang bersifat normatif dan menerapkan pendekatan terhadap hukum serta melaksanakan analisis melalui bahan – bahan kepustakaan. Hasil studi menunjukan bagaimanakah kesesuaian dari permasalahan tersebut dengan UUD NRI Tahunn 1945 dan juga dampak yang terjadi apabila isu ini direalisasikan. Kata Kunci: Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, Presiden, Masa Jabatan, Hukum. ABSTRACT The Constitution is the fundamental law that is formulated in a written form and must be respected and adhered to by both those in power and the citizens. Within the constitution, there are fundamental legal provisions regarding the system of government. The importance of the constitution in a country is to limit the government's authority to prevent any abuse of power. In Indonesia, the written constitution is the 1945 Constitution (UUD NRI 1945), which regulates the fundamental principles of state governance and serves as the implementation of the principle of legality. The 1945 Constitution also specifies the term limits for a President, which is clearly defined as two terms. However, there was a recent debate about extending the presidential term to a third period, leading to both support and opposition within the public discourse. The objective of this study is to analyze how a President's three-term tenure relates to the limitations on power in constitutionalism and the fundamental principles of the rule of law, and its compatibility with the 1945 Constitution. This study employs a Normative research method with a focus on legal texts and conducts an analysis based on existing literature. The study results demonstrate the compatibility of this issue with the 1945 Constitution and the potential consequences if this issue were to be realized. Keywords: Constitution, 1945 Constitution, President, Term of Office, Law.
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945 Hidayat, Rosalinda Geeta Sakavati; Sudibya, Komang Pradnyana
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maksud studi tulisan ini guna mengkaji perbahasan pertanggungjawaban Presiden yang perlu disampaikan secara gamblang dan efektif dalam UUD NRI 1945, terpenting pasca amandemen. Pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD NRI 1945 merupakan pertanggungjawaban yuridis berdasarkan sistem pemerintahan yaitu berupa wujud pelanggaran hukum bentuk pidana dan perbuatan pidana lainnya selama masa jabatannya. Hal ini diperlukan dengan maksud apa yang dipertanggungjawabkan dalam pemerintahan dengan sanksi yang maksimum yaitu pemberhentian dari masa jabatan secara tidak terhormat. Guna mendalami itu lanjutnya, perlu dilakukan penelitian mendalam. Tujuan dari penulisan ini adalah bertautan dengan pertanggungjawaban Presiden di Indonesia mengikuti UUD NRI 1945. Wujud dan prosedur pertanggungjawaban Presiden berdasar UUD NRI 1945. Proses metode dalam penulisan ini yakni pendekatan yuridis preskriptif normatif dengan akumulasi bahan hukum melalui proses rekognisi bahan-bahan hukum pokok dan bahan-bahan hukum lainnya. Penulisan ini juga memberikan penulisan deskriptif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden dalam menjalani tugasnya. The purpose of this paper is to examine the debate on the responsibility of the President that needs to be conveyed clearly and effectively in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, most importantly after the amendment. The accountability of the President after the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a juridical accountability based on the government system, namely in the form of a form of violation of the law of criminal form and other criminal acts during his term of office. This is necessary with the intention of what is accounted for in government with maximum sanctions, namely dismissal from office dishonorably. In order to explore it, it is necessary to conduct in-depth research. The purpose of this paper is related to the accountability of the President in Indonesia following the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The form and procedure of the President's accountability based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The method process in this writing is a normative prescriptive juridical approach with the accumulation of legal materials through the process of recognition of basic legal materials and other legal materials. This writing also provides descriptive writing about the implementation of the DPR's supervisory function towards the President in carrying out his duties.
Co-Authors A. A. Sagung Istri Agung Andryani Alexander Theodore Duka Tagukawi Azizi, Bakti Dwika Bima Kumara Dwi Atmaja Cok Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Crownabe Argentum Dati Amaliyah Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Gde Rudy Gusti Ayu Made Gita Permatasari Harjo Suharwanto, Oliver Ottli Hermanto, Bagus Hidayat, Rosalinda Geeta Sakavati I Dewa Gde Oka Wibawa I Dewa Gede Angga Windhu Wijaya I Gede Arya Bhaskara I Gede Yusa I Kadek Gaga Astika I Putu Bayu Saputra Adi Natha Ida Ayu Mas Wulandari Kadek Danendra Pramatama Kadek Riska Ernika Kirana Apsari Laila Zai Nur Azizah Melyana, Puput Sasa Ni Putu Rika Efriyanti Ni Wayan Mita Saskarani NYOMAN MAS ARYANI Praptawan, I Komang Dananta Putra, Agung Yoga Pratama Suci Oktaviani Tembang Merah Sunny Socialista Yosephine Marcella