Articles
<![CDATA[ALASAN HUKUM MITIGASI RISIKO KREDIT DALAM PENCAIRAN KREDIT ]]>
<![CDATA[Rachman Subiyantoro]]>;
<![CDATA[Slamet Suhartono]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dengan metode penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif dalam bentuk produk perilaku hukum, misalnya meninjau hukum. Poin utama studi adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang diterima di masyarakat dan menjadi referensi untuk perilaku semua orang. Hasil penelitian memberikan pernyataan bahwa keberadaan kredit dengan skema lembaga penjamin sebenarnya telah memperoleh peraturan dalam KUH Perdata dalam bentuk lembaga subrogasi dan lembaga keamanan utang. Namun lembaga penjaminan kredit sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 2016 mengalami pertumbuhan dengan adanya kewajiban mitigasi risiko untuk meyakinkan para pihak, baik yang terkait dengan kemungkinan tidak adanya perikatan antara debitur dan kreditor maupun kemungkinan kegagalan krisis keuangan yang melanda. agen penjamin. Model mitigasi risiko didasarkan pada integrasi UU No. 40 tahun 2014 (perluasan objek layanan asuransi perusahaan reasuransi) dengan UU No. 1 tahun 2016 (kemungkinan menggunakan lembaga reasuransi jika lembaga penjamin tidak memiliki dukungan dari lembaga reasuransi) dalam melakukan mitigasi risiko.]]>
<![CDATA[AMBANG BATAS PARLEMEN (PERLIAMENTARY THRESHOLD) DAN ASAS DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Tata Strata]]>;
<![CDATA[Hufron Hufron]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research is a legal research (legal research). In this study, the approach used is the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The legislative approach because the legal material used is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 10 of 2008 concerning General Elections for Members of the DPR, DPD, and DPRD, and Law no. 8 of 2012 concerning the Election of Members of DPR, DPD and DPRD. Case approach because the writer will refer to MKRI decisions related to the parliamentary threshold. The conceptual approach in this study because it refers to the views of scholars and legal doctrines. These three approaches, the author uses to give an exact position on how the principles of democracy should be used as guidelines related to the implementation of parliamentary training. The provisions of the parliamentary threshold in the Legislative Election Law are aimed at simplifying political parties. However, PT caused a serious consequence to thwart candidates who had fulfilled the BPP to sit in parliament. This condition is contrary to the principle of democracy in which one of its elements is the protection of minority representation. A near perfect representation will be realized when using a BPP benchmark and accompanied by a fractional threshold.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 63 TAHUN 2016 (STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO) ]]>
<![CDATA[Riza Fefriadi]]>;
<![CDATA[Hufron Hufron]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The background of this writing is the problem that arises because of the high level of work accidents and many industrial companies who are negligent because they do not meet the factors to protect workers in the protection of occupational safety and health. Based on this, it is necessary to know the extent of the role of the Mojokerto Regency Manpower Office in the protection of occupational safety and health based on article 13 paragraph 2 letter d of the Mojokerto Regent Regulation Number 63 Year 2016 by the Mojokerto Regency Manpower Office, where to answer the above problems, then using this type of research empirical juridical law. As well as using a qualitative approach and using descriptive analysis techniques. The results showed that the reporting and supervision process was still lacking, where the monitoring process was not according to schedule. To support the performance of labor inspectors so that they can run more effectively, the solution is to increase the number of supervisory employees.]]>
<![CDATA[WUJUD PENATAGUNAAN TANAH DALAM REFORMA AGRARIA YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Ferry Riawan]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penatagunaan tanah dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pelaksanaan reforma agraria perlu dilakukan sinergi yang kuat antara kegiatan penataan ruang dengan proses legalisasi aset untuk meminimalkan sengketa ruang dan pertanahan. Sengketa ruang dan pertanahan dinilai sebagai persoalan mendasar dalam kegiatan pembangunan. Dimana, sengketa ruang dan pertanahan banyak diakibatkan karena adanya tumpang tindih dan ketidaksesuaian izin penggunaan tanah. Sinkronisasi antara pengaturan penggunaan tanah atau lahan (land use) dengan proses administrasi pertanahan perlu dilakukan karena kondisi saat ini masing-masing pihak memiliki mekanisme dan acuan tersendiri terkait dengan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Penatagunaan tanah sebagai langkah implementasi rencana tata ruang, memberikan perlindungan hak pemilik tanah, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, wujud fungsi sosial tanah secara berkeadilan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNTUK PENGGANTI SEMENTARA TENAGA PENGAMANAN ]]>
<![CDATA[Ratna Hastutik]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu masalah yang merugikan sektor perbankan sebagai pemberi kerja adalah jika pekerja outsourcing tidak ada, terutama personel keamanan karena personel keamanan di bank memiliki standar layanan tertentu yang berbeda dari perusahaan lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara perusahaan yang menerima perusahaan penyewaan dan perusahaan yang memberikan pekerjaan dan mengetahui serta menganalisis bentuk akuntabilitas perusahaan penerima kepada pemberi kerja untuk penggantian sementara personel keamanan. Berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan pengusaha dengan perusahaan penerima kontrak, telah dinyatakan bahwa jika ada pekerja yang absen, perusahaan penerima kontrak akan mengganti pekerja setelah majikan mengirim surat dan diproses selambat-lambatnya tiga hari kerja. Meski begitu, perjanjian kerja yang disepakati belum dapat menyelesaikan masalah tenaga kerja pengganti yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, sehingga perlu ada peningkatan dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima kontrak dan pemberi kerja, terutama mengenai staf pengganti yang sesuai. dengan kualifikasi pekerja yang diganti.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM TERDAFTAR DALAM ADMINISTRASI DESA ]]>
<![CDATA[Rif’an Hanum]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tanah yang belum terdaftar dalam administrasi pemerintahan desa serta untuk mengetahui pula bagaimana perlindungan hukum terhadap subyek yang menguasai tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan sertifikat dan belum terdaftar di administrasi desa. dimana masih banyak masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa bukti kepemilikan tanah cukup dengan adanya Pethok D, Girik, Pipil, Ketitir dan sejenisnya, yang mana itu tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah dan menjadi bukti yang kuat. di era saat ini itu hanya digunakan sebagai bukti bahwa pemilik hak atas tanah telah membayar pajak atas tanah tersebut. bahkan masih banyak pula masyarakat yang telah lama menguasai tanah tersebut tetapi tanahnya tidak terdaftar di dalam administrasi pemerintahan desa ditambah tidak memiliki bukti kepemilikan yang sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997.]]>
<![CDATA[DASAR HUKUM PELAKSANAAN MITIGASI RESIKO KREDIT PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Christina Tri Kurniasari]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dasar hukum mitigasi risiko dalam pemberian pinjaman modal kerja oleh bank? (2) untuk mengetahui bentuk mitigasi risiko berdasarkan prinsip penanganan risiko kredit di Indonesia? Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sektor Perbankan merupakan sektor yang sangat Berisiko Tinggi, artinya sangat rentan terhadap risiko, salah satu risiko yang sangat sulit dihindari adalah risiko di sektor kredit. Adanya mitigasi risiko dalam pemberian pinjaman sebenarnya untuk mengetahui lebih awal bahaya yang mungkin terjadi dan menimpa bank sebagai akibat pemberian pinjaman kepada nasabah bank. Selain melakukan analisis mendalam menggunakan rumus 4P, 5C, dan 3R analisis, manajemen risiko dapat diterapkan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dari pinjaman dengan mengetahui sejak dini upaya yang harus dilakukan dan disiapkan oleh manajemen bank untuk dilindungi dari risiko ini.]]>
<![CDATA[REFORMULASI KEWENANGAN POLRI DAN PPNS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN ]]>
<![CDATA[Herdi Kuingo]]>;
<![CDATA[Hufron Hufron]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 3 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banyak yang dibatalkan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan Hutan yang salah hanya merupakan pembalakan liar. Tindak pidana pembalakan liar sangat marak di Indonesia dan mengundang banyak pihak dan merupakan tindak kejahatan yang rapi dan terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas pembalakan liar adalah karena pembalakan liar termasuk kategori “kejahatan terorganisasiâ€. Oleh karena itu merupakan kebijakan legal kriminal yang disetujui dan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging harus diwujudkan. Kebijakan hukum kriminal dan wewenang dalam penyidikan antara polri dan ppns yang diterapkan dalam kerangka penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana logging ilegal Mengenai resolusi yang diselesaikan dengan pembalakan liar tidak dirumuskan batasnya sehingga para pembela yang menugaskan pembalakan liar itu sendiri. Dalam praktiknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana ilegal penebangan ditandai dengan penanganannya yang tidak terpisahkan (lengkap) karena perceraian yang terkait langsung seperti pemodal, pemesan, donor, pemalsu dokumen, sawmill saja yang dipidana.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM PENGIKATAN HAK TANGGUGAN ATAS JAMINAN KREDIT ]]>
<![CDATA[Mas Rachmat Hidayat]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam sejauh mana Hukum dan Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dan Otoritas dapat memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemegang sertifikat Deposit sebagai Efek. Mengingat kejahatan di sektor keuangan saat ini sangat luar biasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ini bertujuan untuk mengklarifikasi secara normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan yang terkandung dalam ketentuan hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Peraturan tentang perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen masih mengatur cara mencegah, melaporkan dan mengadu. Namun, pihaknya belum mengatur kompensasi jika ada kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan baik yang terlibat dalam kejahatan atau penerbit yang mengalami kebangkrutan. Demikian juga, di sisi lain tidak ada peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada penyedia jasa keuangan jika terjadi masalah hukum yang disebabkan oleh para pelaku kejahatan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RUSUNAMI APABILA BANGUNAN MUSNAH AKIBAT BENCANA ALAM ]]>
<![CDATA[Riski Pebru Ariyanti]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rusunami merupakan rumah susun dengan sistem kepemilikan biasa dan merupakan program pemerintah dalam menyediakan rumah tipe hunian bertingkat untuk masyarakat menengah kebawah. Membangun sebuah rusunami sangat membantu masyarakat sehingga memiliki tempat tinggal, apalagi masyarakat yang berekonomi menengah kebawah, akan tetapi apabila terjadi suatu bencana alam yang dapat mengakibatkan bangunan dan tanahnya musnah maka akan terjadi suatu kekosongan hukum disini, sehingga menarik untuk diteliti mengenai bagaimana status hak hunian bagi penghuni rusunami pasca terjadinya bencana alam dan bentuk pertanggungjawaban negara juga pengembang atas musnahnya bangunan akibat bencana alam. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengkaji Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Rumah Susun, dan peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji tentang konsep musnahnya tanah satuan rumah susun.]]>
