Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.223

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Mimbar Keadilan Jurnal Hukum Magnum Opus Legal Spirit Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Journal Education Multicultural of Islamic Society Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Mengkaji Indonesia

Hufron Hufron

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Author-ID : 3540854

Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN TERBARU Hufron, Hufron
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang fundamental, karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan terhadap UUD NRI 1945. Dalam perkembangan-nya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Mejelis Permu-syawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Seiring dengan momentum perubahan UUD NRI 1945 pada masa reformasi, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2002 ketika gagasan pembentukan Mahk-amah Konstitusi dimasukkan dalam perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR seba-gaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam Perubahan Ketiga.2 Di dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan MPR pada 9 Nopember 2001, menambahkan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman baru, yakni Mahkamah Konstitusi. Pperkembangan kebutuhan hukum ketatanegaraan yang dinamis dan progresif, maka diusianya yang ke-15 tahun, dipandang perlu dan mendesak untuk dilakukan penataan kekuasaan kehakiman di Indonesia, terutama berkaitan dengan penataan kewenangan MK, meliputi penyatuan pengujian materi peraturan perundang-undangan di bawah UUD terhadap UUD, kewenangan pembubaran partai politik termasuk pembubaran Ormas, kewenangan SKLN tidak saja sengketa antar lembaga negara yang diatur dalam UUD, tetapi juga lembaga atau organ negara dan lembaga pemerintahan dari pusat maupun daerah sebagaimana diatur dalam UU, dan penambahan kewe-nangan penga-duan konstitusional yang secara teoritik dan empirik mendesak diatur dalam hukum positif sebagai upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara.

AKTUALISASI NEGARA HUKUM PANCASILA DALAM MEMBERANTAS KOMUNISME DI INDONESIA Hufron, Hufron; Hajjatulloh, Hajjatulloh
Mimbar Keadilan Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i1.2949

Actualization of the Pancasila Rule of Law in the Prevention and Eradication of Communism in Indonesia can be done with 2 (two) things, namely legally and sociologically. Judicially, the prevention and eradication of communism is carried out with law enforcement based on TAP MPRS XXV / 1966, Law No. 27/1999 concerning Crimes Against State Security, Law No. 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties and Law of Law Number 16 of 2017 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Social Organizations Become a law.The method of preventing and eradicating communism sociologically is carried out by actualizing the values of Pancasila into the life of society, nation and state and instilling and practicing the values of Pancasila from an early age. In addition, what is no less important is realizing Sila for Sila in Pancasila into government policies to show the public that “Pancasila is an open state ideology that can solve all national problems including poverty and social inequality”.Aktualisasi Peraturan Hukum Pancasila dalam Pencegahan dan Pemberantasan Komunisme di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal, yaitu secara hukum dan sosiologis. Secara yuridis, pencegahan dan pemberantasan komunisme dilakukan dengan penegakan hukum berdasarkan TAP MPRS XXV / 1966, UU No. 27/1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, UU No. 2 tahun 2011 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Politik Pihak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Sosial Menjadi Undang-Undang. Metode pencegahan dan pemberantasan komunisme secara sosiologis dilakukan oleh mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan menanamkan dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mewujudkan Sila untuk Sila di Pancasila menjadi kebijakan pemerintah untuk menunjukkan kepada publik bahwa “Pancasila adalah ideologi negara terbuka yang dapat menyelesaikan semua masalah nasional termasuk kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial”.

THE CONSTITUTIONAL APPROACH AND HISTORY OF ISLAMIC POLITICAL TO VIOLATIONS OF THE RIGHTS TO RELIGIOUS FREEDOM IN INDONESIA Hufron Hufron; Abdul Wahid; Mohammad Syaifuddin
International Journal Education Multicultural of Islamic Society Vol 2, No 1 (2022): Journal Education Multicultural of Islamic Society
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jemois.v2i1.14299

Religious freedom in Indonesia has not been fully respected by every party. There are still a number of parties who address or treat adherents of other religions as individuals or religious groups that deserve to be disturbed in harmony and even if necessary do not have a place to carry out their religious activities. The attitude and behavior of those who are intolerant of disharmony are unconstitutional, which in the study of the history of religious politics in Islam is also contradictory. This unconstitutionality cannot be separated from his feelings and beliefs, which puts parties outside of himself as a lost party or groupKeywords: history, politics. constitution, freedom, religion

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENYELESAINNYA BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERATUN Karmal Maksudi; Hufron Hufron; Syofyan Hadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian dalam studi ini menemukan pemahaman tentang Pengaturan sanksi Administratif Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan menganalisis konsep Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Penjabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (case approach) dalam hal ini melakukan pengkajian atau menganalisis kasus yang berkenaan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan Pengadilan tersebut tidak dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Hasil Penelitian yaitu Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pejabat Pemerintahan yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2 huruf k , l, Pasal 71 ayat 3 dan 4, Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 80 ayat 2 serta Pasal 3 ayat 2 huruf k dan l Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur tentang pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang yang dikenai sanksi administratif tingkat berat. The research objective in this study is to find an understanding of Administrative Sanctions Arrangements for Government Officials Who Do not Implement State Administrative Court Decisions and to analyze the concept of Administrative Sanctions Imposing against Government Officials Who Do not Implement State Administrative Court Decisions. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. this study uses several approaches, namely statute approach, conceptual approach and case approach, in this case conducting studies or analyzing cases relating to court decisions that have been made. has permanent legal force, however the Court's decision is not implemented by the government official concerned. The results of the research, namely the Arrangement of Administrative Sanctions for Government Officials who Do not Implement the Decisions of the State Administrative Court have been regulated in Article 116 paragraph 4 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986, Law Number 30 of 2014 Regarding Government Administration contained in Article 7 paragraph 2 letters k, l, Article 71 paragraph 3 and 4, Article 72 paragraph 1 and Article 80 paragraph 2 and Article 3 paragraph 2 letter k and l Government Regulation Number 48 of 2016 concerning Imposition Procedures Administrative Sanctions to Government Officials and the need for regulations governing government officials who do not carry out the decisions of the State Administrative Court are interpreted as arbitrary actions subject to severe administrative sanctions.

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu Moh. Saleh; Hufron Hufron; Syofyan hadi
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 5 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ulang dalam pelakasanaan demokrasi lima tahunan, banyaknya permasalahan menjadi beban tersendiri bagi penegak hukum kepemiluan yang sering kali keteteran dalam memprosesnya, untuk itu dalam rangka mempercepat proses penyelesaian perkara yang menyangkut kepemiluan Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum beberapa kewenanganya diantaranya adalah memutus pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu, sebelum diberikan kewenangan oleh lebih menyelesaikan sendiri perihal pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu hanya bertugas sebagai pengawas dalam proses pelakasanaan pemilihan umum kalau ada pelanggaran hanya memberikan rekomendasi kepada KPU, setelah diberikan kewenangan untuk memutus maka Bawaslu menyelesaikan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu secara mandiri, namun dalam prakteknya kewenangan memutus atau penengakan hukum merupakan kewenangan lembaga yudikatif yang dilaksanakan oleh lembaga kehakiman sebagomana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menurut ajaran pemisahan keuasaan (separation of power) tidak diperbolehkan. Penelitian ini menyoal kewenangan Bawaslu mengadili sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administratif serta kedudukan Bawaslu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK APABILA DI PHK PADA MASA KONTRAK BERLANGSUNG Muhamad Dela Dwi Mustofa; Hufron Hufron
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 1 (2022): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Legal protection relates to government power and economic power. With regard to the people, in Article 1 paragraph 3 of Law Number 13 of 2003 concerning employment, a worker or laborer is anyone who works by receiving wages in other forms. The work agreement is divided into two, namely the Specific Time Work Agreement and the Indefinite Work Agreement. Definition of Contract Workers are those who work based on a certain time work agreement (PKWT), namely a work agreement between the entrepreneur and the worker to hold a working relationship for a certain time or for a certain job. If in the employment agreement the entrepreneur terminates the employment relationship (PHK), namely the termination of the employment relationship due to a certain matter that results in the termination of the rights and obligations of the worker, it is very important to provide legal protection to the worker/laborer. The author here will discuss the problem of regulating the normative rights of workers / laborers who are laid off during the contract period according to Law no. 11 of 2021 concerning Job Creation and how is the legal protection for workers/ labourers who have been laid off during the contract period. The purpose of the author is of course to find out the normative rights arrangements of workers who have been laid off during the contract period and to find out what legal protections are obtained by these workers / laborers. This type of research has used the type of research from normative law. The result of the writing that the author discusses is that the party who ends the employment relationship is required to pay compensation to the other party in the amount of the worker's salary until the expiration of the work agreement period

HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN TINDAK PIDANA MAKAR Hufron Hufron
Legal Spirit Vol 3, No 2 (2019): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v3i2.1469

Basically, the crime of treason is an act that fulfills two elements, namely the intention on one side and the beginning of the implementation on the other side. The beginning of the implementation itself refers to actions tobring down a legitimate government, kill the President or Vice President, and to separate part or all of the territory of the Republic of Indonesia. The link between the right to freedom of opinion and treason crimes is freedom ofopinion, precisely freedom of expression in public, can not be said treason as long as it meets the provisions of Article 6 of Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, namely respecting the rights andfreedoms of others; respect for generally recognized moral rules; obey the laws and provisions of the applicable laws and regulations; maintain and respect public security and order; and maintaining the integrity and unity ofthe nation, and vice versa, freedom of opinion can be said as treason if carrying objects that can jeopardize public relations intended to bring down a legitimate government, to kill the President or Vice President, and to separate part or all of the territory of the State Homeland.Keywords: treason crime, freedom of opinion.

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH MENURUT KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM SENGKETA PERTANAHAN Adhyakso Wahyu Setyadji; Made Warka; Hufron Hufron
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sertifikat akan dihasilkan untuk tanah yang terdaftar untuk pertama kali melalui pendaftaran sistem sporadicor, sertifikat ini akan dikeluarkan untuk bukti kepemilikan. Salah satu sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan adalah Sertifikat Hak Tanah. Efek dari jenis sertifikat ini kepada pemilik memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Namun implikasi ini diikuti oleh implikasi lain seperti pembatalan dan klaim. Pembatalan terjadi jika ada kesalahan yuridis pada saat sertifikat dibuat, sementara klaim akan terjadi jika ada kerugian sebagai akibat dari kesalahan prosedural dan tindakan melanggar hukum. Salah satu subyek pendaftaran tanah adalah untuk memberikan aturan hukum kepada pemilik hak untuk tanah. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya ditetapkan aturan tentang pendaftaran tanah, salah satunya adalah Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Namun, ternyata masih ada masalah menyangkut kepemilikan sebidang tanah sesuai Bagian ini, bahwa adalah, untuk sebidang tanah yang telah mengambil alih oleh hukum yang berlaku selama bertahun-tahun dan dilengkapi dengan sertifikat. Masih ada pihak yang mengklaim tanah yang menuntut hak atas tanah. Hingga saat ini, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang seharusnya dapat menjadi solusi untuk masalah ini, tetapi masih ada perbedaan yang timbul.

PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 63 TAHUN 2016 (STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO) Riza Fefriadi; Hufron Hufron; Sri Setyadji
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 3 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The background of this writing is the problem that arises because of the high level of work accidents and many industrial companies who are negligent because they do not meet the factors to protect workers in the protection of occupational safety and health. Based on this, it is necessary to know the extent of the role of the Mojokerto Regency Manpower Office in the protection of occupational safety and health based on article 13 paragraph 2 letter d of the Mojokerto Regent Regulation Number 63 Year 2016 by the Mojokerto Regency Manpower Office, where to answer the above problems, then using this type of research empirical juridical law. As well as using a qualitative approach and using descriptive analysis techniques. The results showed that the reporting and supervision process was still lacking, where the monitoring process was not according to schedule. To support the performance of labor inspectors so that they can run more effectively, the solution is to increase the number of supervisory employees.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Yusmita Yusmita; Endang Prasetyawati; Hufron Hufron
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mengenai denda yang dibebankan kepada penerima pinjaman oleh penyelenggara pinjaman uang online tidak diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian dan masalah baru dalam hidup penerima pinjaman. Banyak kasus dimana penerima pinjaman di intimidasi, diteror dalam proses penagihan oleh penyelenggara dan tidak ada toleransi waktu bagi penerima pinjaman yang belum bisa membayar tepat waktu saat jatuh tempo. Dapat dirumuskan permasalahan apa bentuk perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online yang dirugikan oleh penyelenggara pinjaman online ? dengan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Selain di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bentuk Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang online juga diatur dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Co-Authors Abdul Wahid Achmad Zarkasyi Yahya Adhyakso Wahyu Setyadji Aminuyati Arief `Rachmad Hidayat Arif Darmawan Erwin Indomora Hajjatulloh, Hajjatulloh Herdi Kuingo Karmal Maksudi Made Warka Meilisa Nurrohmah MOH. SALEH Mohammad Syaifuddin Muhamad Dela Dwi Mustofa Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta Naftali Gakur Riza Fefriadi S Endang Prasetyawati Slamet Suhartono Sri Setiadji Sri Setyadji Syofyan Hadi Yusmita Yusmita

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search