Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Ikrar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Rianda Riviyusnita
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Rianda Riviyusnita; Zakaria Abbas
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tahap Yang Harus Dilakukan Dalam Membuat Sebuah Perjanjian Internasional Sehubungan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundry) adalah : Perundingan (negotiation), Penandatanganan (signature), Ratifikasi. Tahapan Perbuatan tindak pidana Pencucian Uang (Money Laundry) Yang Dilarikan Ke Negara Lain dilakukan dengan cara : Penempatan uang (placement); Pelapisan uang (layering), dan Penyatuan uang (integration). Kata Kuci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Keamanan Negara Abstract The steps that must be taken in making an international agreement in connection with the crime of money laundry are: negotiation, signature, ratification. Stages of Money Laundering (Money Laundry) that are distributed to other countries are carried out by: Placement of money (placement); Layering, and integration of money.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK LOKAL TENUN SONGKET PALEMBANG Lily Yurnida; Rianda Riviyusnita; Marsudi Utoyo
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Hak-hak ekonomi sering kali disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi, hak ini di sebabkan oleh karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat berupa kegiatan pelaku (performer) dimana seorang penyanyi melantunkan sebuah lagu (ciptaan) music yang direkam dalam compacttdisc atau kaset oleh producer rekaman untuk dijual secara umum kepada para konsumen. Di era masyarakat moderen, penghargaan terhadap hasil pengetahuan, seni dan budaya diakomodasi melalui pemberian hak eksklusifBagipara inventornya sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Padadasarnya konsep HaKI sendiri merupakan bentuk penemuan-penemuan (inventions) maupun hasil karya cipta dan seni (art and literary work), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial. Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Karya, Produk Lokal. Abstract Economic rights are often synonymous with exploitation rights, this right is because the copyright gives a certain period of time to exploit the economic benefits of the copyrighted work to the creator. Explolation activities can be in the form of performers' activities in which a singer chants a song (a creation) of music recorded on a compact disc or cassette by recording producers to be sold publicly to consumers.In the era of modern society, respect for the results of knowledge, arts and culture is accommodated through granting exclusive rights to its inventors as Intellectual Property Rights (IPR). Basically the concept of IPR itself is a form of inventions and inventions and art (art and literary work), especially when the results of creativity are used for commercial purposes.
Reformasi Pengaturan Tanah Hak Pakai dan Jaminan Kepastian Hukum bagi Pemegangnya Rianda Riviyusnita
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2014: Volume 1 Nomor 1 Desember 2014
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (678.925 KB) | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.89

Abstract

Secara ekonomis tanah Hak Pakai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (Undangan-Undangan Nomor 4 Tahun 1996) sudah dikatakan bankable, karena tanah Hak Pakai dapat dijadikan jaminan kredit dari bank dan sudah ditunjuk sebagai salah satu obyek pembebanan Hak Tanggungan. Ini merupakan potensi yang menarik yang ditawarkan kepada pihak investor asing. Meskipun dalam praktek belum semua bank mau menerima jaminan tanah hak pakai, karena belum dimengerti dan dipahaminya aspek-aspek yuridis maupun prospek investasi dan bisnis menyangkut tanah hak pakai yang memiliki subyek paling bervariasi dibandingkan tanah hak lainnya di era globalisasi. Kata Kunci: Tanah Hak Pakai: Kepastian Hukum Abstract: Right to use land economically with Mortgage Law (Act No. 4 of 1996) has been said to be bankable, because the right to use the land can be pledged as collateral for loans from the bank and has been designated as one of the loading object Mortgage. This is an exciting potential offered to the foreign investors. Although in practice not all banks are willing to accept the collateral of land use rights, because they have not understood and understands juridical aspects and prospects regarding business investment and land use rights that have the most varied subjects other than land right in the era of globalization. Daftar Pustaka Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum di Indonesia (LPHI). Jakarta,2005 Suparjo Sujadi, "Analisa Kebijakan Pertanahan Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi", Universitas Indonesia Press, Jakarta 1998 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau Undang-Undang No.5/1960
PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELURAHAN SUKA JAYA, KECAMATAN SUKARAMI, KOTA PALEMBANG: PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI ALTERNATIF KEADILAN RESTORATIF Muhammad Nur Amin; Sudarna Sudarna; Derry Angling Kesuma; Rianda Riviyusnita
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i1.1625

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan. Selama ini, penyelesaian perkara cenderung berorientasi pada jalur litigasi formal, padahal mekanisme non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, musyawarah, restorative justice, dan Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan dalam konflik sosial serta sengketa perdata berskala ringan. Metode kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok (FGD), simulasi mediasi, dan evaluasi pemahaman melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pengetahuan peserta mengenai prosedur penyelesaian sengketa non-litigasi, dasar hukum RJ dan ADR, serta kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi langkah penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan. Peserta juga lebih memahami peran pihak ketiga sebagai mediator serta manfaat penyelesaian damai dalam mencegah eskalasi konflik. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat memperkuat budaya musyawarah dalam penyelesaian sengketa, mengurangi beban perkara di ruang litigasi, serta mendorong terciptanya penyelesaian perkara secara restoratif, humanis, dan berorientasi pada perdamaian.
PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELURAHAN SUKA JAYA, KECAMATAN SUKARAMI, KOTA PALEMBANG: PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI ALTERNATIF KEADILAN RESTORATIF Muhammad Nur Amin; Sudarna; Derry Angling Kesuma; Rianda Riviyusnita
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i2.1904

Abstract

This community service program was implemented to strengthen the understanding of village officials in Karangan Village regarding the risks of abuse of authority in managing Village Own-Source Revenue (PADes) and its implications for corruption offenses. Although Karangan Village possesses significant revenue potential, its administrative practices and transparency mechanisms remain inadequate. This program aims to provide legal education, technical assistance, and a risk-mapping framework to support accountable PADes management. The methods used include legal counseling, focus group discussions (FGDs), administrative observation, and assistance in preparing supporting documents. The results show increased awareness among village officials regarding asset utilization procedures, financial recording mechanisms, and the legal elements of abuse of authority under Article 3 of the Anti-Corruption Law. In addition, the program successfully identified structural vulnerabilities in PADes management that require follow-up through improved administrative practices and strengthened oversight. This community service initiative is expected to contribute to enhancing accountability and preventing corruption at the village level.
Co-Authors Derry Angling Kesuma Lily Yurnida Marsudi Utoyo Muhammad Nur Amin Sudarna Sudarna Sudarna Zakaria Abbas