Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Ikrar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Muhammad Nur Amin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Pengadilan Amin, Muhammad Nur
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.635

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, dari beberapa kasus yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi dari Aceh sampai Jayapura, terdapat disparitas pemidanaan yang berbeda untuk tindak pidana korupsi yang sama meskipun peristiwa hukumnya tidak sama. Metode analisis yang digunakan yaitu metode penelitian doctrinal yang bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin dalam hukum positif yang berlaku. Hasil penelitain menunjukkan bahwa penyebab terjadinya disparitas pemidanaan perkara korupsi karena nilai kerugian keuangan negara yang berbeda dari perkara satu dengan perkara lainnya, pemaknaan aturan hukum, pengaruh kekuasaan, pengaruh publik, dan pengaruh pihak yang berkepentingan. Untuk meminimalisir disparitas pemidanaan perkara korupsi Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan hadirnya PERMA tersebut menjadi pedoman bagi wakil Tuhan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi pada praktik pengadilan. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Disparitas Pemidanaan, Praktik Pengadilan. Abstract This study aims to determine the factors causing the disparity of punishment in corruption cases, from several cases that have been handed down by the corruption court from Aceh to Jayapura, there are different sentencing disparities for the same corruption crime even though the legal events are not the same. The analytical method used is the doctrinal research method which aims to find principles or doctrines in the applicable positive law. The results of the study indicate that the cause of the disparity in the punishment of corruption cases is the value of state financial losses that differ from case to case, the meaning of the rule of law, the influence of power, the influence of the public, and the influence of interested parties. In order to minimize the disparity in sentencing, the Supreme Court has issued PERMA Number 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. court.
Perlawanan Terhadap Perampasan Aset Yang Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Deshaini, Liza; Amin, Muhammad Nur
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.767

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini untuk memberikangambaran bagaimana mengajukan perlawanan terhadap perampasan aset pihak ketiga yang disita oleh negara dalam perkara tindak pidana korupsi.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkkan bahwa bagi pihak ketiga yang asetnya dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dapat mengajukan upaya hukum keberatan pada Pengadilan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum adapun amar dari upaya hukum keberatan terhadap aset pihak ketiga adalah menyatakan bahwa penyitaan terhadap perampasan aset oleh jaksa tidak sah sehingga aset yang disita oleh jaksa kembali kepada keadaan semula. Kata kunci: Perampasan Aset Yang Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perlawanan Abstract The purpose of this study is to provide an overview of how to file a fight against the confiscation of third partyassets confiscated by the state in cases of criminal acts of corruption. The analytical method used in this research is normative juridical research method. The results of the study concluded that for third parties whose assets were confiscated by the state based on a court decision on corruption crimes, they can submit legal remedies for objections to the Court no later than 2 (two) months after the court's decision was pronounced in a hearing open to the public. third party assets is to state that the confiscation of asset confiscation by the prosecutor is illegal so that the assets confiscated by the prosecutor return to their original state.
IMPLEMENTASI PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Nur Amin, Muhammad
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 3 (2021): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i3.52

Abstract

Abstrak Kedudukan putusan serta merta secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai solusi untuk memulihkan hak-hak pekerja/buruh secara cepat, tepat, dan berkeadilan. Namun, dalam praktik di peradilan, khususnya Pengadilan Hubungan Industrial sangat jarang sekali hakim menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) alasannya karena putusan serta merta harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000. Sehingga yang dijadikan acuan dalam menjatuhkan putusan serta merta adalah SEMA, sedangkan undang-undang mengatur putusan tersebut.Maka dari itu, dibutuhkan keberanian dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta(Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Abstract The position of the verdict immediately explicitly provided for Article 108 of Law No. 2 of 2004 on The Settlement of Indutsrial Disputes as a solution to restore the rights of workers/laborers in a rapid, accurate, and fair. However, in practice in the judiciary, especially in The Industrial Relation Court very rarely judge the verdict immediately (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ruled that the reasons for decision will be in accordance with the Supreme Court Circular No. 3 of 2000. So, referenced in decisions is SEMA while law regulate the verdict. Therefore, it takes courage of a judge in the verdict immediately (Uitvoerbaar Bij Voorraad) based on the legislation that has been set so that the decision produced can provide justice for litigants
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA Nur Amin, Muhammad; Liza Deshaini; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i2.105

Abstract

Abstract Settlement of consumer disputes in the General Courts is by filing lawsuits and examining evidence in court while settlement of consumer disputes outside the Court is by settlement of immediate (direct) compensation by peaceful means and claims for compensation through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). Keywords: Settlement, Dispute, Consumers
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI INDONESIA Amin, Muhammad Nur; Deshaini, Liza; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i4.111

Abstract

Abstract Overcoming the criminal act of illegal fishing in Indonesia is: Vessel monitoring System (VMS), monitoring efforts in Indonesian waters, Law enforcement efforts and the factors that become obstacles in overcoming the crime of illegal fishing in Indonesia, obstacles in general are legal substance, legal apparatus, facilities and means. citizen's awareness. And the obstacles in the legal process are legal apparatus, facilities and means, public awareness, obstacles in the legal process, investigation stage, investigation stage and prosecution stage. Keywords: Crime, Illegal, Fishing
Pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Rangka Memaksimalkan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hamzah, Rosyidi; Adinda, Fadhel Arjuna; Admiral, Admiral; Taupik, Muhammad; Amin, Muhammad Nur
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v11i1.904

Abstract

Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies establishes social and environmental responsibilities for companies operating in or related to natural resources. Companies based on information and technology must also be accompanied by changes in legal norms, especially in the field of implementing environmental social responsibility. According to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, only companies whose business activities are related to natural resources or businesses that impact the environment are subject to environmental social responsibility, while IT startups and digital businesses do not disturb natural resources and do not affect the environment. Changes in society are indeed followed by changes in legal norms. The older a law gets, the more weaknesses and shortcomings it will have. Changes in norms governing environmental social responsibility must be adjusted to the current business climate. Environmental Social Responsibility should also be mandated for companies operating in the digital business sector. To maximize environmental social responsibility for large companies operating in the digital business sector, it must be supported by adequate legal norms.
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN PADES SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI DESA KARANGAN Muhammad Nur Amin; Liza Deshaini; Enni Merita; Kinaria Afriani
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i1.1613

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman aparatur Desa Karangan mengenai risiko penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta implikasinya terhadap tindak pidana korupsi. Desa Karangan memiliki potensi PADes yang besar, namun praktik pengelolaannya masih menghadapi persoalan administratif dan minimnya transparansi. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi hukum, pendampingan, dan pemetaan risiko tata kelola PADes agar aparatur desa mampu mengelola aset desa secara akuntabel. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi administrasi desa, dan asistensi penyusunan dokumen pendukung. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai prosedur pemanfaatan aset, mekanisme pencatatan keuangan, dan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, kegiatan ini membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan tata kelola PADes yang perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan administrasi dan penguatan pengawasan. Kegiatan PKM ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa.
PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELURAHAN SUKA JAYA, KECAMATAN SUKARAMI, KOTA PALEMBANG: PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI ALTERNATIF KEADILAN RESTORATIF Muhammad Nur Amin; Sudarna Sudarna; Derry Angling Kesuma; Rianda Riviyusnita
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i1.1625

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan. Selama ini, penyelesaian perkara cenderung berorientasi pada jalur litigasi formal, padahal mekanisme non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, musyawarah, restorative justice, dan Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan dalam konflik sosial serta sengketa perdata berskala ringan. Metode kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok (FGD), simulasi mediasi, dan evaluasi pemahaman melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pengetahuan peserta mengenai prosedur penyelesaian sengketa non-litigasi, dasar hukum RJ dan ADR, serta kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi langkah penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan. Peserta juga lebih memahami peran pihak ketiga sebagai mediator serta manfaat penyelesaian damai dalam mencegah eskalasi konflik. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat memperkuat budaya musyawarah dalam penyelesaian sengketa, mengurangi beban perkara di ruang litigasi, serta mendorong terciptanya penyelesaian perkara secara restoratif, humanis, dan berorientasi pada perdamaian.
LEMBAGA ADAT SEBAGAI UPAYA PENGUATAN RESTORATIVE JUSTICE DI DESA DASPETAH KABUPATEN KEPAHIANG Bambang Sugianto; Windi Arista; Muhammad Nur Amin; Rusmini Rusmini
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i2.1764

Abstract

Daspetah Village, as the oldest and largest village in Ujanmas Subdistrict, Kepahiang Regency, has high social dynamics due to its large and heterogeneous population. The high level of social and economic activity among the community has led to various conflicts and violations of the law, such as fights, theft, and violence. Until now, conflicts have been resolved through deliberation, the police, or the courts, which often result in wasted time and money. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which recognizes customary law as living law, opens up opportunities for the optimization of dispute resolution through non-litigation mechanisms based on customary law. This community service activity aims to establish and strengthen the Kutei Village Customary Institution as an institution for conflict resolution based on restorative justice. The method used is Participatory Action Research (PAR) through the stages of preparation, socialization, assistance, and evaluation, involving the village government, traditional leaders, religious leaders, and the community. The results of the activity show the formation of the Kutei Desa Customary Institution, which has legal standing based on Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and Kepahiang Regency Regulation Number 11 of 2016 concerning Rejang Kepahiang Customary Law. This institution has the authority to resolve customary disputes and minor violations through deliberation, mediation, and the imposition of customary sanctions using a restorative justice approach. The existence of the Kutei Desa Customary Institution has proven to have the support of the community and contributes to the resolution of conflicts in a more effective and fair manner, while preserving local wisdom values. Strengthening the capacity of customary leaders and sustainable mediation strategies are recommended to ensure the optimization of the role of customary institutions in a transparent and fair village legal system.
PENGUATAN PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DI DESA PULAU RAJAK KABUPATEN BANYUASIN Muhammad Nur Amin; Fatria Khairo; Erleni Erleni; Dede Riansya Putra
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v2i1.1869

Abstract

This community service program was conducted to strengthen the understanding of the Pulau Rajak Village community in Banyuasin Regency regarding the role of customary institutions in preserving customary traditions and local wisdom. The background of this activity is based on the importance of customary law in the social life of South Sumatran communities, including the legal tradition derived from the Simbur Cahaya Law as one of the written customary legal references historically applied in Palembang society. In the context of Banyuasin Regency, the existence of customary law communities and the compilation of customary traditions have been recognized through Banyuasin Regency Regional Regulation Number 9 of 2012. This activity aims to provide education to village officials, customary leaders, community figures, and residents regarding the function of customary institutions as a medium for preserving traditions, maintaining socio-cultural values, and resolving social issues through deliberation. The method used an educational-participatory approach through socialization, discussion, identification of local customary values, institutional assistance, and evaluation of participants’ understanding. The results show an increase in participants’ understanding of the importance of customary institutions in preserving customary traditions, strengthening social harmony, and maintaining the cultural identity of the Pulau Rajak Village community. This activity is expected to encourage the strengthening of village customary institutions as part of the sustainable preservation of Banyuasin customary traditions.
Co-Authors A Admiral Adinda, Fadhel Arjuna Bambang Sugianto Dede Riansya Putra Derry Angling Kesuma Deshaini, Liza Enni Merita Erleni Erleni Khairo, Fatria Kinaria Afriani Liza Deshaini Liza Deshaini Muhammad Taupik Rianda Riviyusnita Rosyidi Hamzah Rusmini Rusmini Sudarna Sudarna Sudarna Sudarna