Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Fighting Strategies to Preserve the Existence of Indonesia’s Multicultural Society Amidst the Currents of Globalization Sulistio, Eko Budi; Prihantika, Ita
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i1.307

Abstract

Globalization is inevitable, as it has become an integral part of everyday life. As a multicultural society with a rich diversity of cultures and traditions, Indonesia must seek opportunities for some of its cultural elements and traditions to become part of the global culture embraced by the international community. However, in reality, both the Indonesian government and society have mostly focused on restricting or protecting local cultures and traditions from foreign cultural influences. In the long run, this defensive approach may hinder the development and global integration of Indonesia’s multicultural heritage. This study aims to describe offensive strategies to preserve the existence of Indonesia’s multicultural culture in the face of globalization. This research is a literature study, conducted by reviewing and analyzing various scholarly articles and books relevant to the topic. The findings indicate that, so far, both national and local governments have predominantly employed defensive strategies to protect cultural and traditional values from the pressures of globalization. This study recommends the adoption of offensive strategies by both the government and society as a means of ensuring the continued existence of Indonesia’s multicultural culture and its transformation into an integral part of global culture. In doing so, Indonesia’s multicultural traditions can sustain themselves amid the powerful currents of globalization
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi tentang Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman) Juanda, Meilia Suryani; Sulistio, Eko Budi; Prihantika, Ita
Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 1 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v7i1.256

Abstract

Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan hutan bergantung pada lokasi lingkungannya. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini dibuat dari inisiatif masyarakat sekitar dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menjaga keberadaan masyarakat di Tahura agar tidak merambah atau mengelola kawasan hutan dengan tidak berwawasan konservasi. Keberadaan masyarakat sebagai penggarap di wilayah kerja Tahura Wan Abdul Rachman perlu adanya dasar hukum yang memberikan legalitas keberadaan mereka sebagai penggarap di kawasan Tahura tersebut. Kelompok tani di kawasan Tahura bergabung dengan Program Kemitraan Konservasi untuk mengelola hutan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses program kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman dan faktor penghambat program kemitraan konservasi. Penelitian ini menggunakan Perdijen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yaitu Tahap Pra Pelaksanaan, Tahap Pembinaan dan Pengendalian, Tahap Monitoring dan Evaluasi. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah derajat kepercayaan (credibility) dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kemitraan konservasi ini sudah berjalan dengan tahapan pra pelaksana, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi sudah sesuai dengan pedoman yang mereka pakai yaitu Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018. Akan tetapi, masih ada beberapa kelompok tani yang belum mendapat perizinan oleh Kementerian, dan anggaran yang hanya didapatkan dari hasil hutan yang dikelola oleh kelompok tani itu sendiri untuk memfasilitasi kelompok tani tersebut
EVALUASI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI ERA PANDEMI COVID-19 Syafutri, Maulida; Sulistio, Eko Budi; Atika, Dewie Brima
Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 2 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v7i2.279

Abstract

During the Covid-19 pandemic, the government implemented the WFH (word from home) policy, which is one of the government policies with a work model where employees work at home with the help of telecommunications technology as a work system used for employees. As for all the components of the KUA strategy for the city of Bandar Lampung, they are still in planning and all components of the strategy have not been realized due to limited resources, both human resources and other resources, such as limited sources of aid funds from the government. This has had an impact on all the programs planned by the KUA in Bandar Lampung City so that not all of them have been implemented properly. The results of this study are that the performance of Civil Service Employees of the City of Bandar Lampung in the Covid-19 pandemic era has not carried out their duties and authorities to the fullest so that the service process has not run optimally as can be seen from the timeliness and independence carried out by the apparatus. maximum because there are still many of the apparatus who are not competent in carrying out their duties and the online service system sometimes still experiences problems such as the network and website pages provided so that there needs to be improvement and efforts from the government in dealing with existing problems.
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Optimalisasi Aksesibilitas Pendidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung Kurniawan, Arsyah Fernanda; Sulistio, Eko Budi; Karmilasari, Vina
Wacana Publik Vol. 18 No. 1 (2024): Wacana Publik
Publisher : LP3M Universitas Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/wp.v18i1.65

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan kebijakan zonasi dikota Bandar Lampung yang menunjukkan perbedaan yang jelas antara sekolah di kota besar yang memiliki sarana dan prasarana berkembang, dengan sekolah di pedesaan atau terpencil yang sering kekurangan fasilitas dan staf pengajar. Meskipun sarana dan prasarana sangat penting dalam mendukung pembelajaran, pengelolaan yang baik dapat meningkatkan mutu pendidikan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga di perkotaan, khususnya di Bandar Lampung yang mana masih memiliki sistem pendidikan yang tidak merata. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan zonasi, khususnya di SMPN 2 dan SMPN 26 Bandar Lampung, menggunakan metode kualitatif dan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Meskipun kebijakan zonasi memberikan manfaat signifikan dalam mempermudah akses pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum memenuhi beberapa indikator tersebut. Efektivitas dan efisiensi belum tercapai karena persebaran dan kualifikasi sekolah yang belum optimal serta masalah pada sistem pendaftaran online. Kebijakan ini cukup memadai dalam hal kemudahan akses pendidikan, namun pemerataan dan penyetaraan sekolah masih belum merata. Masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan ini, tetapi ketepatannya belum terpenuhi karena adanya ketidaksesuaian antara penerapan dan temuan di lapangan. Aspek yang perlu diperbaiki meliputi pemerataan sekolah, peningkatan akurasi sistem pendaftaran online, pemahaman masyarakat tentang mekanisme pendaftaran, serta kesesuaian kebijakan dengan Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
PENGARUH PENERAPAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PRINGSEWU (Studi Pada Unit Layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Satrio, Satrio; Sulistio, Eko Budi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i1.13650

Abstract

Fokus pada penelitian ini adalah terkait dengan penerapan Zona Integritas pada unit layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu instansi Zona Integritas penyedia layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh penerapan Zona Integritas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan teknik analisis deskriptif dan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel. Hasil dari penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang linear antara penerapan Zona Integritas dan tingkat kepercayaan masyarakat, serta adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan Zona Integritas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memuat kebaruan tentang hubungan linear antara variabel yang diteliti, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk merangsang penelitian selanjutnya terkait topik  yang serupa.
Peningkatan Kapasitas CHSE (Clean, Healthy, Safe and Environmental Sustainability) Pada Destinasi Wisata Temiangan Hills Kabupaten Lampung Barat Hutagalung, Simon Sumanjoyo; Sulistio, Eko Budi
Jurnal Sinergi Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal SINERGI
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsi.v2i1.19

Abstract

Analisis situasi yang dilakukan mengidentifikasi permasalahan mitra, yaitu Kelompok Sadar Wisata dan sekaligus pengelola Temiangan Hills jika peran kelompok pokdarwis pengelola destinasi guna tanggap protokol CHSE dalam mitigasi pandemik belum sepenuhnya optimal yang termasuk dalam kawasan destinasi wisata. Merespon hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tujuan mengintervensi permasalahan ketiga, yaitu upaya meningkatkan pengetahuan kelompok pokdarwis dalam mengidentifikasi potensi penularan Covid-19 serta mengantisipasi dan menindaklanjuti resiko penularan Covid tersebut melalui penerapan protokol CHSE di lingkungan destinasi wisatanya. Metode pengabdian yaitu berupa pelatihan dengan pendekatan pragmatis teoritis dan pendekatan pragmatis praktis. Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan utama yang dilakukan adalah pelatihan, dan diskusi pengelolaan potensi penerapan protokol kesehatan CHSE. Berdasarkan pre test dan post test yang dilakukan diketahui terjadinya peningkatan kapasitas pengetahuan dan persepsi kelompok sasaran dalam memahami substansi program CHSE dan urgensi penerapan prinsip CHSE tersebut pada destinasi wisata yang dikelolanya.
Higher Education Policy Model During The Pandemic: Lesson Learned From University Students Sulistio, Eko Budi; Hutagalung, Simon Sumanjoyo
Journal of Social, Humanity, and Education Vol. 3 No. 1 (2022): November
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jshe.v3i1.1232

Abstract

Purpose: The primary purpose of this study is to identify models that contribute to the effectiveness of policies and institutions in managing online learning in Colleges during the mass pandemic. Methodology: This research will be conducted using a mixed method. The survey was carried out using a questionnaire to groups of college students. The data analysis includes statistical analysis to determine the frequency and description of the survey data obtained. Results: Several aspects must be intervened from this condition. This is related to managing incentives and financial assistance to student groups. There is a need for planning and adjustments regarding financial aid management. Then, the aspect of stakeholder involvement will be related to the role of educational institutions as regional, central and non-government actors. The aspect of policy adjustment will intersect with legislative institutions or policies at the regional and central levels. Limitations: This research is limited to regional scope studies, so it requires comparison with other regions with more adequate educational resources. Contribution: In the future, the model can be developed to strengthen the need for a mixed education model by combining technology and a human touch so that the online education model can feel more humanist. Novelty: The resulting model combines policy and institutional aspects as an intervention package for higher education in times of crisis, such as a pandemic.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PERDAGANGAN SATWA ILEGAL: STUDI PADA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN LAMPUNG Simarmata, Rahel Oktafariyanti; Sulistio, Eko Budi; Apandi, Apandi
Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 3 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v7i3.361

Abstract

Collaborative Governance In Supervising Illegal Animal Trade: A Study At The Lampung Animal, Fish, And Plant Quarantine Center. This research is motivated by the high rate of illegal wildlife smuggling for trade. The Lampung Animal, Fish, and Plant Quarantine Agency plays a role in preventing illegal wildlife traffic. This study aims to determine how the Collaborative Governance process is carried out to reduce the number of wildlife smuggling in Lampung Province and to identify the obstacles faced. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The Ansell & Gash (2007) model is used as an analytical tool for this study with four main variables in collaboration, namely: Initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes. The results of this study indicate that the Lampung Animal, Fish, and Plant Quarantine Agency has implemented Collaborative Governance with other government agencies, NGOs, the private sector, the expedition sector, and the community. The involvement of each sector is clearly visible in the field with the formation of a joint operations team that routinely patrols the Bakauheni port. There are inhibiting factors such as frequent overlap due to the lack of Standard Operating Procedures (SOPs) during patrols and a lack of competent human resources for supervision. This research is expected to provide input for the Lampung Animal, Fish and Plant Quarantine Center and other stakeholders.
Analisis Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Chairunnisa, Syaza; Sulistio, Eko Budi
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v7i2.25542

Abstract

This study aims to analyze the improvement of accessibility and public services for people with disabilities in Indonesia, focusing on policies and their implementation across various public sectors. People with disabilities often face barriers in accessing adequate public services, necessitating a more inclusive and responsive approach to meet their needs. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, utilizing literature review techniques to examine relevant literature and policies. Secondary data is collected from journals, books, and official government documents that discuss accessibility and public services for people with disabilities. The findings indicate that, despite efforts to improve accessibility through the enactment of Government Regulation (PP) No. 70 of 2019 and Law No. 8 of 2016, the implementation of these policies in the field still faces several challenges, such as inadequate infrastructure and a lack of public awareness. The study concludes that stronger synergy between the government, private institutions, and society is needed to ensure the rights of people with disabilities to access public services are fully realized.