Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Indonesian State Law Review (ISLRev) PATTIMURA Legal Journal Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Hukum Statuta Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Law Research Review Quarterly
Tri Sulistiyono
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PERAN PENGADILAN DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG Pratama Herry Herlambang; Tri Sulistiyono; Faridhotun Ridho
Indonesian State Law Review Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian State Law Review, 2020
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v3i1.22993

Abstract

The State Administrative Court (PTUN) is a place to find the real truth about the actions of state administrative officials that are not under the General Principles of Good Governance (AAUPB), for people whose interests and rights are taken away by parties who are deemed to be acting arbitrarily against other parties. The decisions that have been produced during the proceedings at the PTUN will undoubtedly have an impact which is expected to make a positive contribution in formulating a system of legal protection that is just, harmonious, and under the State Administrative Court Law and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basis of the Indonesian state.
POLA SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI Tri Sulistiyono; Pratama Herry Herlambang; Masyita Isnadya Risky Salsabila
Indonesian State Law Review Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian State Law Review, 2020
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v3i1.22996

Abstract

The same significant risk also overshadows the lure of high wages to be a migrant worker abroad. The number of workers moving from home to foreign countries is increasing. The high risk and high interest cause migrant workers to be vulnerable to being deprived of their rights; therefore, they need to be protected by the state. This study seeks to examine the application of the pattern of sanctions obtained by companies providing labor services as migrant workers and protection for Indonesian migrant workers. The research was conducted using an empirical juridical approach where the reality that occurred in the field was studied and compared with the applicable legal provisions. The aim is to find out the legal protections for migrant workers and the sanctions for Indonesian Manpower Service Providers.
An Employment Law Clinic: Developing of Student's Capacity through Clinical Legal Education in Employment Matters on ASEAN Economic Community Era Tri Sulistiyono; Ridwan Arifin
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 1 No. 2 (2019): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v1i2.36335

Abstract

The legal clinic, a pivotal component of law school programs, offers law students valuable practical experience while providing pro bono legal services to diverse clients. In the context of the ASEAN Economic Community (AEC) Era, the challenges posed to regional communities, especially Indonesia, in navigating a free trade area underscore the importance of legal education in employment law. Given the heightened trade activities, a profound understanding of employment law becomes essential not only for practitioners but also for students and law school graduates. In response to the changing landscape, an employment law clinic emerges as a crucial resource, offering free legal advice on various employment matters to address the escalating drop in claims due to the introduction of employment fees. This service becomes indispensable in mitigating non-litigated violations of employment law resulting from financial barriers. This paper explores three key aspects: first, the role of an employment law clinic in law school legal education as a foundational preparation for the AEC era; second, its utilization by students to enhance their capacity in employment matters; and third, its provision of legal services in the international trade law context, particularly focusing on labor and employment law issues. Emphasizing employment law issues such as illegal pay deductions, employment discrimination, unfair dismissal, zero-hour contracts, and trade union freedom in Southeast Asia, the paper advocates for collaboration between the clinic, companies, governments, practitioners, and lawyers to ensure its effectiveness and relevance.
Model Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara China Sulistiyono, Tri; Herlambang, Pratama Herry; Wedhatami, Bayangsari; Resthiningsih, Lilies; Kusumaningtyas, Oktaverina; Prasetyowati, Noviandra; Afifah , Bayyinatun
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan bukan hanya terkait dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, namun juga terdapat permasalahan-permasalahan lain seperti permasalahan tenaga kerja migran Indonesia yang berada di luar negeri yang tentu membutuhkan penanganan intensif dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemerintah. Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari proses pemberangkatan, di mana seringkali Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja menggunakan jasa penyalur tenaga kerja ilegal. Kemudian permasalahan ketika proses pemberangkatan tenaga kerja, di mana permasalahan ini meliputi jaminan akan hak dan penempatan serta kewajiban para Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan ini sering terjadi dan menjadi sorotan publik karena banyak Tenaga Kerja Indonesia yang pada dasarnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membela hak-haknya namun dianggap sebagai melanggar aturan yang ada. Penelitian ini berusaha mengkaji mengenai model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam sistem perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Negara China yang berkesesuaian dengan keadilan secara harmonis serta dapat menciptakan rasa tentram dan aman kepada para pekerja migran Indonesia di Negara China. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis empiris yakni dengan melakukan analisa data primer yang berupa pencarian data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan kemudian dilakukan analisis dengan bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan ke lokasi yang penulis anggap relevan dengan masalah yang diangkat. Observasi data akan dilakukan dengan cara observasi data melalui studi lapangan sehubungan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi lapangan, dibedah dan diproses menggunakan berbagai teori dan asas-asas hingga menghasilkan hipotesa yang akan baik, relevan, adil dan setara. Kemudian diadakan studi pustaka mengenai obyek kajian yang dibahas yaitu model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Pendekatan ini diharapkan menunjang validitas dari hasil penelitian sebagai keluaran yang bermanfaat.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Singapura Dalam Menyikapi Dampak Transisi COVID-19 Sulistiyono, Tri; Herlambang, Pratama Herry; Alkadri, Riska
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok tenaga kerja yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan negara tujuan, termasuk Singapura. Keberadaan PMI di Singapura sangat penting dalam menopang sektor-sektor strategis seperti: konstruksi, manufaktur dan pekerjaan rumah tangga. Namun, di balik kontribusi tersebut, PMI masih menghadapi berbagai permasalahan terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan, yang semakin diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19. Pandemi telah menimbulkan dampak serius berupa pemutusan hubungan kerja, penurunan upah, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta meningkatnya kerentanan sosial dan hukum bagi pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Singapura dalam menghadapi dampak COVID-19 serta mengkaji hambatan yang dihadapi pekerja migran dalam mengakses perlindungan hukum selama masa transisi pasca-pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kebijakan, yang didukung oleh studi literatur dari regulasi nasional, internasional, serta laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia dan Singapura telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk melindungi pekerja migran, implementasinya masih belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi PMI meliputi rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan akses terhadap informasi dan bantuan hukum, kendala bahasa, biaya hukum yang tinggi, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja migran dan pemberi kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan kerja sama bilateral, optimalisasi peran lembaga non-pemerintah dan organisasi internasional, serta kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap situasi krisis. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang adil, efektif dan berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura.
Company Responsibility Regarding Compensation for Workers Who Violate PKWT in Semarang City According to PP No. 35 of 2021 Alif, Muhammad; Sulistiyono, Tri
Law Research Review Quarterly Vol. 12 No. 3 (2026): Articles in Press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v12i3.43507

Abstract

This article discusses the obligation of companies to pay compensation to fixed-term contract workers whose employment relationship has ended due to violations committed by the workers based on laws and regulations, company regulations, and collective labor agreements. The purpose of this study is to analyze the mechanism of compensation payment by companies and the responsibility of companies regarding compensation payments to PKWT workers who violate PKWT or company regulations using an empirical juridical research method through analysis of labor regulations and empirical data obtained through observation and interviews with industrial relations mediators from the Semarang City Manpower Office and several company HR departments. Based on the results of observations and interviews, it was found that there was a discrepancy between the provisions of PP No. 35 of 2021 in conjunction with Law No. 13 of 2003 in conjunction with Law No. 6 of 2023 (das sollen), which requires companies to pay compensation to PKWT workers without exception. However, empirically (das sein), there are still many cases of disputes over rights arising because companies do not fulfill this obligation to workers. This situation has created a legal gap between normative provisions and practice in the field. The Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023, which requires companies to provide compensation without exception, and the Industrial Relations Court Decision No. 203/Pdt.Sus -PHI/2022/PN Jkt.Pst, which states that companies are required to pay compensation to workers, are examples of the legal consequences faced by companies that fail to comply with applicable regulations.
Co-Authors Afifah , Bayyinatun Aisyah Putri Arsya Andrian, Yasmine Putri Bayangsari Wedhatami Deswinta, Shinta Widi Dwi Pangestu Khoirunisa Faridhotun Ridho Gusthomi, Moh. Imam Iwan Sulistiyo Khoirunisa, Dwi Pangestu Kusumaningtyas, Oktaverina Masyita Isnadya Risky Salsabila Mayaka, Raphael Bertrand Muhammad Alif Prasetyowati, Noviandra Pratama Herry Herlambang Ratih Damayanti Resthiningsih, Lilies Ridwan Arifin Riska Alkadri, Riska Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Safitri, Eka Ayu Salsabila, Masyita Isnadya Risky Suwinda Suwinda Wedhatami, Bayangsari Windiahsari, Windiahsari