Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Journal of Indonesian Legal Studies Kosmik Hukum Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Sulistyanta Sulistyanta
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
IMPLIKASI TINDAK PIDANADI LUAR KUHP DALAM HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi) Sulistyanta Sulistyanta
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.2.202

Abstract

Settings outside the Criminal Code offense of criminal procedural law contained (special) on the other hand there is the Criminal Procedure Code (general). Criminal law plays an important role in an integrated criminal justice system. Aspects of the substance in the criminal justice system should be aligned, harmonious and synchronous (vertical or horizontal), do not overlap (overlapping). This study contradicts the implications of the regulation of offenses outside the Penal Code raises a variety of criminal law and a matter of consistency in its application. The approach used is normative-legal and case studies. Secondary data to primary data. Data were collected by the research literature. Data were analyzed qualitatively descriptive. Research purposes to detect the level of synchronization rules. The results: there are many circulars issued by sub justice system, police, prosecutors, and judicial. In some ways inconsistent implementation such, the case KAI vs. PERADI in Kupang and Kupang District Court pre-trial ruling.Key words  : special crimes, the synchronization of criminal procedure and the criminal justice system.
Hak Korban untuk Menuntut Restitusi Akibat Tindak Pidana Korupsi Tertentu Supanto Supanto; Sulistyanta Sulistyanta; Ismunarno Ismunarno; Winarno Budyatmojo; Tika Andarani Parwitasari; Budi Setyanto; Sabar Selamet
Kosmik Hukum Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.13502

Abstract

AbstractThere is a government program for the poor in the COVID-19 pandemic situation. People who receive assistance have the right to control as a form of transparency (Law 14 of 2008 concerning Openness of Public Information) so that people are not just objects. The public generally plays a preventive role in overcoming corruption. However, the judge's decision has not been touched on the Crime of Corruption (Tindak Pidana Korupsi, TIPIKOR). Especially when the community members are in a position as "victims." Cases of social assistance (Bantuan Sosial, BANSOS) and direct cash assistance (Bantuan Langsung Tunai, BLT) can be examples of how citizens are people who have a disadvantaged position of rights due to corrupt behavior so that they "can" become victims of corruption. This research seeks to make an innovation in law enforcement. In law enforcement of corruption criminal acts, if the perpetrator has been proven guilty, the judge will generally sentence them in the form of a loss of independence, a fine, and an additional penalty in the form of criminal compensation for the loss to the state as much as the one that has been corrupted. In addition, criminals often encounter difficulties and obstacles in collecting them. Fines and additional penalties in the form of corrupted returns must be deposited into the state treasury according to the legislation. At this point, mainly for corruption cases related to social assistance to the people, the people become "victims." Why become "victims" because they have the right to get it? Because it has been stipulated in a decision, people are entitled to receive assistance from the government. For this reason, it is necessary to be given access to prosecute perpetrators for recovering the amount of assistance they should have received. The claim is based on the binding rights and obligations that must be carried out. This demand can be in the form of restitution because the people who should have received the aid did not receive it, but it was reduced. So that people can be positioned as victims. An alternative pattern of settlement by involving the victim (beneficiary), such as social assistance, will be more equitable because it will provide access to people who have been formatted as objects of sufferers. This alternative solution involving the receiving community has never been seen before. Because so far, the public can participate in law enforcement only as providers of information and reports of alleged criminal acts of corruption. This alternative is a construction of law enforcement expected to provide justice for the community. The method uses a socio-legal research approach. Research locations in Semarang and Yogyakarta. Structured interviews do primary data, and secondary data is case studies. Data analysis was carried out employing content analysis. The research urgency: (1) to overcome the problem of non-cash social assistance, which so far has caused the "victim" of the community, which is consistently formatted as an object, (2). overcome injustice by seeking a balance between services closer to justice and community welfare.Keywords: Victims, Corruption, Restitution.AbstrakTerdapat program pemerintah untuk rakyat miskin dalam situasi pandemi covid 19. Masyarakat yang mendapat bantuan mempunyai hak mengontrol sebagai wujud transparansi (UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) sehingga rakyat tidak sekedar sebagai obyek. Masyarakat umumnya berperan secara preventif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Namun dalam putusan hakim belum tersentuh dalam kaitannya dengan putusan hakim TIPIKOR. Utamanya ketika warga masyarakat dalam posisi sebagai “korban”. Kasus bantuan sosial (BANSOS) dan bantuan langsung tunai (BLT) dapat menjadi contoh bagaimana warga masyarakat adalah orang yang mempunyai posisi terugikan haknya akibat perilaku koruptif sehingga “dapat” menjadi korban tindak pidana korupsi. Penelitian ini berupaya melakukan inovatif dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, apabila terhadap pelaku telah terbukti bersalah umumnya dijatuhi putusan oleh hakim berupa pidana hilang kemerdekaan, pidana denda dan pidana tambahan berupa pidana pengganti kerugian terhadap negara sebesar yang telah dikorupsi. Untuk pidana tambahan sering menemui kesulitan dan hambatan untuk menagihnya. Pidana denda dan pidana tambahan berupa pengembalian yang dikorupsi sesuai perundang-undangan harus disetorkan ke kas negara. Pada titik inilah utamanya untuk kasus korupsi yang berkaitan dengan bantuan sosial kepada rakyat, maka rakyat menjadi “korban.” Mengapa menjadi “korban’ karena mereka telah berhak untuk mendapatkan karena telah ditetapkan dalam suatu keputusan sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk itulah perlu diberi akses melakukan penuntutan kepada pelaku untuk memulihkan besaran bantuan yang seharusnya mereka terima. Tuntutan tersebut didasarkan pada ikatan hak dan kewajiban yang musti dilakukan. Tuntutan ini dapat berupa restitusi karena rakyat yang seharusnya menerima bantuan ternyata tidak menerima atau menerima namun dikurangi. Sehingga rakyat dapat diposisikan sebagai korban. Suatu alternatif pola penyelesaian dengan melibatkan pihak korban (penerima bantuan) seperti bantuan sosial ini akan lebih berkeadilan karena akan memberi akses pada masyarakat yang selama ini diformat sebagai obyek penderita. Alternatif penyelesaian yang melibatkan masyarakat penerima ini belum pernah terjadi. Karena selama ini masyarakat dapat berperan serta dalam penegakan hukum sekedar pemberi informasi dan laporan dugaan tindak pidana korupsi. Alternatif ini merupakan konstruksi penegakan hukum yang diharapkan memberikan keadilan bagi masyarakat.Metode dengan pendekatan sosio-legal riset. Lokasi penelitian di Semarang dan Yogyakarta. Data primer dilakukan dengan wawancara terstruktur, data sekunder studi kasus. Analisis data dilakukan secara analisis isi. Urgensi penelitian: (1) mengatasi persoalan bantuan sosial non tunai yang selama ini telah menimbulkan “korban” masyarakat yang senantiasa diformat sebagai obyek, (2). mengatasi ketidakadilan dengan mencari keseimbangan antara pelayanan yang mendekatkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.Kata kunci: Korban, Tindak Pidana Korupsi, Restitusi.
The Principle of Proportionality in Anti-Pornography Law: Comparing Several Countries Sulistyanta, Sulistyanta; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi; Karjoko, Lego; Danendra, Ravi
Journal of Indonesian Legal Studies Vol 8 No 2 (2023): Contemporary Issues on Law, Development, and Justice: Indonesian Context and Beyo
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v8i2.70002

Abstract

The imperative role of anti-pornography laws in shielding the younger generation from the pervasive influence of explicit content is indisputable. Nevertheless, the critique leveled against the formulation of criminal sanctions within the ambit of anti-pornography legislation necessitates a rigorous examination of the principle of proportionality. To elucidate this issue, juridical normative research is paramount, with a particular focus on comparative analyses involving Law No. 44 of 2008 and corresponding anti-pornography statutes in Sweden, the Philippines, Malaysia, and India. The findings derived from this comparative investigation reveal several key insights. Firstly, a nuanced exploration exposes both commonalities and disparities in the patterns underpinning the formulation of anti-pornography statutes across these jurisdictions. Secondly, while there is alignment between the gravity of the offense and the severity of criminal sanctions, a notable deficiency surfaces in the failure to distinguish between first-time offenders and recidivists, thereby falling short of the fundamental principle of proportionality. Furthermore, a critical observation underscores the absence of rehabilitative measures for adult offenders grappling with pornography addiction, presenting a lacuna in the current legislative framework. Lastly, the relative nature of anti-pornography formulations from diverse nations underscores a compelling correlation between the legal stance on criminality and the prevailing moral ethos of the respective societies. This comprehensive analysis serves as a clarion call for a recalibration of anti-pornography legislation, aligning it more closely with the principle of proportionality and accounting for the nuanced considerations in rehabilitating offenders.
Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Kepolisian Resor Purworejo Ratna Sary Gayatri; Sulistyanta Sulistyanta
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1826

Abstract

The aim of this research is to determine the implementation of restorative justice in resolving criminal acts of fraud at the Purworejo Police Station and to determine the obstacles experienced by investigators at the Purworejo Police Station in resolving criminal acts of fraud using a restorative justice approach. This research uses empirical legal research with a legal sociology approach. The crime of fraud is a crime against property. Losses incurred as a result of criminal acts of fraud are in the form of material, whether in the form of money or property. When the loss has been returned, punishment is no longer necessary. The process of resolving criminal acts of fraud through restorative justice at the Purworejo Police Station has been going well and is in accordance with the Republic of Indonesia State Police Regulation No. 8 of 2021. In resolving criminal acts of fraud through restorative justice at the Purworejo Resort Police, there are 2 obstacles, namely obstacles in terms of regulations and obstacles in terms of implementation
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Aina Aurora Mustikajati; Sulistyanta Sulistyanta
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i2.256

Abstract

Cybercrime is a criminal act using computer technology which will increase in 2022 based on data from the National Police Bareskim, namely around 8,831 cases. The crime of fraud online or via electronic media, namely fraud at online social gatherings. Fraud is generally regulated in Article 378 Book II Chapter XXV of KUHP which has changed with the enactment of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (or known as the KUHP Nasional) in Article 492 Chapter XXVII concerning Criminal Acts of Fraud and specifically in Article 28 paragraph (1) of concerning Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik regarding electronic transaction fraud. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and case studies on online social gathering fraud cases. The research results show that criminal liability in cases of online social gathering fraud according to the Information and Electronic Transactions Law must fulfill the elements of the article: setiap orang; dengan sengaja; mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik; berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan; yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. The aim of criminal law is to make the defendant realize his mistake and prevent him from repeating the crime he committed.
Criminalization of Insults the President and Vice President in Indonesia Dewi Maesyaroh; Sulistyanta Sulistyanta
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2024): Desember : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/prosemnasipi.v1i2.62

Abstract

Law Number 1 of 2023 about Criminal Code (KUHP), standardizes the criminalization of insults head of state Indonesia, particularly in Articles 217 to 220. The rule is considered contradictory because it can limit criticism toward the government. This study aims to examine regulations akining castigations against the President and Vice President and evaluate the impact of criminalization on freedom of expression and human rights. The research method utilized normative legal research conducted by reviewing literature and focusing on the democracy principles, freedom of speech, and civil rights. The study results show that the criminalization of offences aim the President and Vice is considered a mechanism check and conducive balance, ensuring that criticism against the President is conveyed responsibly without violating ethics, and maintaining the honor and dignity of the president. In conclusion, insulting the President provokes great consequences, in regard to the constitution, freedom of speech is not as limitless, and not absolute and must be rationated by the human rights of others. Therefore the rules concerning the criminalization of insults aim the President and Vice are suitable to maintain stability and public interest and belongs to the process of legal reform.
Kekuatan Bukti Asesmen Terpadu dalam Perspektif Yuridis dan Psikologis di Pengadilan Haidar Aufan Maulana; Sulistyanta Sulistyanta
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.1136

Abstract

Integrated assessment is a multidisciplinary approach used in the judicial system to evaluate the psychological, social and medical conditions of legal subjects, particularly in cases involving children, victims of violence, persons with mental disabilities or defendants with psychological disorders. This study aims to examine the evidentiary strength of integrated assessment from juridical and psychological perspectives using a normative juridical approach. The findings reveal that although integrated assessments are recognized in legal practice, their status as admissible evidence is not yet explicitly regulated in criminal procedural law. From a psychological perspective, such assessments possess high scientific value and can provide an objective overview of the subject’s condition. However, limited understanding among legal practitioners regarding the interpretation of assessment results remains a major challenge. Therefore, regulatory harmonization and cross-sectoral capacity building are needed to optimize the function of integrated assessments in court proceedings.
Kajian Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penambangan Ilegal di Kawasan IUP PT Antam Berdasarkan Perspektif Lingkungan Hidup Khuszaimah Anggraheni Nur Amalia; Sulistyanta Sulistyanta
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1751

Abstract

This study was conducted to implement the law on the case of illegal mining carried out by Chen Fu as a perpetrator of a criminal act in the Mining Business Permit (IUP) area of ​​PT ANTAM Tbk UBPN North Konawe, and to assess whether its implementation has accommodated ecological justice based on Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba Law) and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH Law). The method used in this is normative-doctrinal with a statutory approach and a case approach. Thus, the results of the study show that the legal approach in this case is still limited to the administrative aspect and does not substantially reflect ecological justice. There is a need for harmony between the Minerba Law and the PPLH Law in their implementation to reach aspects of ecological losses, strengthen the deterrent effect, and pave the way for comprehensive environmental recovery. The resulting research recommendations explain the importance of reforming charges in illegal mining cases that cause environmental damage, so that the law can be enforced fairly, comprehensively, and with a sustainable perspective.
Upaya Pencegahan Praktik Jual Beli Jabatan: Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Rizal Rizqi Ramadhan; Sulistyanta Sulistyanta
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i3.1952

Abstract

Corruption, particularly in the form of the practice of selling and buying positions, has become a serious issue in the context of regional governance in Indonesia. It undermines the meritocratic system and erodes public trust in government institutions. The aim of this study is to identify the factors that contribute to the occurrence of position trading and to formulate effective prevention strategies to build a transparent and corruption-free bureaucratic system. The approach used in this research is a normative approach with legal document analysis and field research that is prescriptive and applied in nature. The findings of the study show that the high political costs in direct regional elections and the lack of transparency in the selection of positions are the main factors triggering the practice of position trading. Prevention can be achieved through strengthening the merit system, improving transparency, fostering a culture of integrity in the bureaucracy, and enhancing the protection system for whistleblowers. The implications of this research are the importance of a more effective preventive approach to corruption prevention and the need for tighter public oversight to ensure the consistent implementation of policies.
Faktor Penyebab Perkelahian Carok di Madura di Tinjau Dari Kriminologi Arif Rahman Hakim; Sulistyanta Sulistyanta
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i3.952

Abstract

This research explores the phenomenon of carok as a form of traditional violence that persists in Madurese society, particularly in Sampang Regency. Carok refers to a duel involving sharp weapons, usually carried out by men to defend their honor and dignity, which they believe has been tarnished. This study aims to identify the factors that cause carok from a criminological perspective and to analyze the efforts that have been made to address and prevent such incidents. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with local police officers, sub-district officials, village heads, and traditional leaders in Sampang District, as well as through documentation and field observations. The findings reveal that the primary causes of carok include issues related to personal honor—especially concerning a man’s wife—personal disputes, revenge, and social environments that legitimize violence as a way of resolving conflict. From a criminological standpoint, carok can be explained through social conflict theory and the concept of crime of passion. Efforts to prevent carok have included both preventive measures, such as legal education, and repressive actions by law enforcement authorities. However, these efforts have proven to be only partially effective due to the deeply rooted cultural values that continue to support carok as a traditional form of justice. Therefore, a more intensive cultural approach involving community leaders is necessary to promote peaceful conflict resolution and reduce the incidence of violence.
Co-Authors Aina Aurora Mustikajati Arif Rahman Hakim Budi Setyanto Danendra, Ravi Dessy Permata Diani Dewi Maesyaroh Dian Esti Pratiwi Fitriono, Riska Andi Ginting, R Haidar Aufan Maulana Hartiwiningsih Hartiwiningsih I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Ismunarno Ismunarno Khuszaimah Anggraheni Nur Amalia Lego Karjoko Ratna Sary Gayatri Rizal Rizqi Ramadhan Sabar Selamet Sarah Azzahra Subekti Subekti Supanto Supanto Tika Andarani Parwitasari Winarno Budyatmojo