Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.837
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Journal of Indonesian Legal Studies Kosmik Hukum Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Sulistyanta Sulistyanta
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Klaten Dessy Permata Diani; Sulistyanta Sulistyanta
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1822

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out the application and obstacles to restorative justice in resolving the crime of embezzlement at the Klaten District Prosecutor's Office. This research uses a type of juridical-empirical research, namely research by collecting data through interviews. This research uses material collection techniques through interviews and observations as well as literature study. The crime of embezzlement is one of the crimes that can be implemented by restorative justice efforts, because in general this crime is a property crime that can be restored to the goods or objects that are the object of the crime of embezzlement so that when the restoration to its original condition is fulfilled, then the criminal case is there is no need to continue the legal process. The results of this research indicate that the application of restorative justice in resolving the crime of embezzlement at the Klaten District Prosecutor's Office is guided by the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The implementation of the restorative justice process does not always run smoothly, there are several obstacles. However, this obstacle is not a serious problem so it can be overcome by the Klaten District Prosecutor's Office.
Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Kepolisian Resor Purworejo Ratna Sary Gayatri; Sulistyanta Sulistyanta
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1826

Abstract

The aim of this research is to determine the implementation of restorative justice in resolving criminal acts of fraud at the Purworejo Police Station and to determine the obstacles experienced by investigators at the Purworejo Police Station in resolving criminal acts of fraud using a restorative justice approach. This research uses empirical legal research with a legal sociology approach. The crime of fraud is a crime against property. Losses incurred as a result of criminal acts of fraud are in the form of material, whether in the form of money or property. When the loss has been returned, punishment is no longer necessary. The process of resolving criminal acts of fraud through restorative justice at the Purworejo Police Station has been going well and is in accordance with the Republic of Indonesia State Police Regulation No. 8 of 2021. In resolving criminal acts of fraud through restorative justice at the Purworejo Resort Police, there are 2 obstacles, namely obstacles in terms of regulations and obstacles in terms of implementation
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SECARA “WIN-WIN SOLUTION” KASUS RESIKO ATAU KEKELIRUAN MEDIS (MEDICAL MALPRACTICE) Sulistyanta, Sulistyanta; Fitriono, Riska Andi; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih; Ginting, R; Budyatmojo, Winarno; Subekti, Subekti; Setyanto, Budi; Pratiwi, Dian Esti
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.459

Abstract

Pemahamam malparaktek medis harus di dasarkan pada asas praduga tak bersalah, bahwa kecil kemungkinan dokter dengan sengaja menimbulkan korban dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Sifat hubungan kontrak ini bila dihubungkan masalah malpraktik medis menjadi persoalan rumit. Sehingga penyelesaian yang lebih berkeadilan, berimbang dan bermartabat perlu dipikirkan. Tawaran alternatif penyelesaian kasus malpraktik medis dengan menerapkan restorative justice didasarkan pada asumsi bahwa penafsiran malpraktik medis secara substansif masih multitafsir dan relative. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa tidak puas, termasuk tahapan penyelesaian persoalan yang ada. Alternatif penyelesaian restoratif justice berbasis pada kesepakatan, kepercayaan dan keterbukaan, tanpa paksaan kedua belah pihak dapat menjadi alternatif penyelesaian yang berkeadilan dan bermartabat. Alternatif penyelesian ini didasarkan pada keseimbangan antara tugas professional tenaga medis dan perhatian terhadap korban (pasien). Suatu konstruksi penegakan hukum non litigasi yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Terdapat kelebihan dan kekuarangan dalam penerapan restoratif justice. Kelebihannya dapat dilakukan secara cepat, biaya murah, menghemat waktu dan tenaga. Urgensi penelitian ini antara lain (1) mengatasi persoalan malpraktik yang selama ini telah menimbulkan korban namun penyelesaiannya kurang memuaskan, (2). mencari keseimbangan antara pelayanan kesehatan dan pengguna kesehatan dengan merekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan. Metode dengan melakukan identifkasi dan menganalisis dan mengevaluasi kasus malpraktik medis dan kasus yang diduga malpraktik yang telah membawa korban dan penyelesaian (hukum) dilakukan. Alternatif penyelesaian atau penegakkan hukum medis yang berkeadilan ini selain berkontribusi pada tataran teoretik dalam pengembangan teori penyelesaian dan penegakan hukum di bidang medis yang berkeadilan, transparan, dan jujur, diharapkan juga dapat menjadi model ideal bagi penegakan hukum malpraktik medik di Indonesia.
Penegakan Hukum Terkait Distribusi Konten Bermuatan SARA Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Ardi Tasmara; Sulistyanta Sulistyanta
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.454

Abstract

Dampak negatif dari penggunaan media sosial yang luas tidak dapat dihindari. Media sosial merupakan platform yang memungkinkan orang untuk berbagi informasi dengan cepat. Keberlimpahan informasi di media sosial dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan, seperti penyebaran konten yang berisi unsur SARA. Mengingat adanya aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyebaran konten berbahaya tersebut, para pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang berpotensi dianggap sebagai ujaran kebencian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Pengaturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial didasarkan pada ketentuan-ketentuan di luar KUHP. Penentuan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial tergantung pada Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur pidana dalam ujaran kebencian, serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) yang mencakup ruang lingkup ujaran kebencian.
THE MODEL OF CORRUPTION COURT IN THE ARCHIPELAGO PROVINCE WITH LOW COSTS, QUICK, AND SIMPLE PROCESS OF IMPLEMENTATION Sulistyanta, Sulistyanta; Sinurat, Aksi; Effendi, Jauhari; Putri, Fatma Ayu Jati
Yustisia Vol 6, No 1: April 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i1.11594

Abstract

The enactment of Law Number 46 of 2009 about Corruption Court, is authorized to examine and decide the crime of corruption cases proposedby KPK or Prosecutor (State and High). Based on Article 35 paragraph (1) jo paragraph (4) of Law Number 46 of 2009, confirmed that corruption courts (TIPIKOR courts) are only located in each provincial capital whose jurisdiction covers the province concerned. By this provision, the Prosecutor Office in each district/city must transfer the corruption cases to the Corruption Court in the provincial capital. There are the problems as the following: first one, Is the process of criminal justice in the archipelago province like East Nusa Tenggara (NTT) able to fulfill the judicial principle of quick, low cost and simple?; second one, Is this condition not an obstacle in the process of criminal law enforcement in NTT?; The result of this research is that the Corruption Court in Kupang, conducted by several Prosecutor Offices, the samples do not meet the judicial principles of quick, low costs and simple. The obstacles besides spending much expenses, there are other factors such as weather, intentionally neglect the obligation as the experts, witnesses due to long time and high expenses.  Law enforcement becomes less maximal due to the existing budget, and it can only be done by a minimal law enforcement process with a fairly expensive cost.
The Correctional System Revitalization: the Understanding Required to Revitalize Convicts'Correctional Facilities Sulistyanta, Sulistyanta; Shaifu, Awwal Muhammad
Yustisia Vol 10, No 1: April 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v10i1.48653

Abstract

This research describes the individualization of convict coaching and the special penitentiary for certain convicts. It also analyzes the understanding required to revitalize convicts' correctional facilities, which assess changes in treatment regarding those with "good behavior." Furthermore, this research examined the possibility of revitalizing convicts' penitentiary to focus on the security approach. When the basic concept of the revitalization of the penitentiary is focused on the level of "treatment," which is based on the assessment criteria of "good behavior of the convicts," the convicts are placed in the penitentiary with minimum security. Furthermore, this change assesses the ability to change the existing treatment system for convicts. This is normative legal research, with data obtained from primary and secondary legal materials through literature study. The results showed that the individualization of coaching rests on the fact of the convicts' heterogeneity based on their classification, which affects the type of coaching applied. This variety of coaching affects the facilities and infrastructure needed therefore it is based on the heterogeneity of convicts the need special Penitentiary.
Analisis Penetapan Unsur Kesalahan pada Rumah Sakit dalam Tindak Pidana pada Bidang Kesehatan Notonagoro, Muhammad Arya; Sulistyanta, Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i1.65032

Abstract

Penelitian ini mengkaji batasan pertanggungjawaban pidana terhadap Rumah Sakit. Atas hal ini, penulis akan melakukan penelitian pada perangkat hukum yang ada, dan mengidentifikasi perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit. Selanjutnya, untuk menentukan unsur kesalahan terhadap Rumah Sakit, penulis akan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/16) sebagai peraturan penunjang dalam penjatuhan tindak pidana terhadap korporasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, Penentuan unsur kesalahan pada Rumah Sakit dilakukan dengan mengacu kepada Pasal 4 ayat (2) Perma 13/16, maka diketahui bahwa Rumah Sakit dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila, 1) terdapat tenaga Rumah Sakit yang melakukan tindak pidana saat menjalankan kewajibannya sebagai tenaga Rumah Sakit serta bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit, 2) Rumah Sakit tidak melakukan upaya represif yang proporsional pasca terjadinya tindak pidana tersebut, dan 3) Rumah Sakit gagal dalam menciptakan prosedur, sistem bekerja, serta kebijakan preventif guna menghindari suatu tindak pidana.
Hak Korban untuk Menuntut Restitusi Akibat Tindak Pidana Korupsi Tertentu Supanto Supanto; Sulistyanta Sulistyanta; Ismunarno Ismunarno; Winarno Budyatmojo; Tika Andarani Parwitasari; Budi Setyanto; Sabar Selamet
Kosmik Hukum Vol. 22 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.13502

Abstract

AbstractThere is a government program for the poor in the COVID-19 pandemic situation. People who receive assistance have the right to control as a form of transparency (Law 14 of 2008 concerning Openness of Public Information) so that people are not just objects. The public generally plays a preventive role in overcoming corruption. However, the judge's decision has not been touched on the Crime of Corruption (Tindak Pidana Korupsi, TIPIKOR). Especially when the community members are in a position as "victims." Cases of social assistance (Bantuan Sosial, BANSOS) and direct cash assistance (Bantuan Langsung Tunai, BLT) can be examples of how citizens are people who have a disadvantaged position of rights due to corrupt behavior so that they "can" become victims of corruption. This research seeks to make an innovation in law enforcement. In law enforcement of corruption criminal acts, if the perpetrator has been proven guilty, the judge will generally sentence them in the form of a loss of independence, a fine, and an additional penalty in the form of criminal compensation for the loss to the state as much as the one that has been corrupted. In addition, criminals often encounter difficulties and obstacles in collecting them. Fines and additional penalties in the form of corrupted returns must be deposited into the state treasury according to the legislation. At this point, mainly for corruption cases related to social assistance to the people, the people become "victims." Why become "victims" because they have the right to get it? Because it has been stipulated in a decision, people are entitled to receive assistance from the government. For this reason, it is necessary to be given access to prosecute perpetrators for recovering the amount of assistance they should have received. The claim is based on the binding rights and obligations that must be carried out. This demand can be in the form of restitution because the people who should have received the aid did not receive it, but it was reduced. So that people can be positioned as victims. An alternative pattern of settlement by involving the victim (beneficiary), such as social assistance, will be more equitable because it will provide access to people who have been formatted as objects of sufferers. This alternative solution involving the receiving community has never been seen before. Because so far, the public can participate in law enforcement only as providers of information and reports of alleged criminal acts of corruption. This alternative is a construction of law enforcement expected to provide justice for the community. The method uses a socio-legal research approach. Research locations in Semarang and Yogyakarta. Structured interviews do primary data, and secondary data is case studies. Data analysis was carried out employing content analysis. The research urgency: (1) to overcome the problem of non-cash social assistance, which so far has caused the "victim" of the community, which is consistently formatted as an object, (2). overcome injustice by seeking a balance between services closer to justice and community welfare.Keywords: Victims, Corruption, Restitution.AbstrakTerdapat program pemerintah untuk rakyat miskin dalam situasi pandemi covid 19. Masyarakat yang mendapat bantuan mempunyai hak mengontrol sebagai wujud transparansi (UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) sehingga rakyat tidak sekedar sebagai obyek. Masyarakat umumnya berperan secara preventif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Namun dalam putusan hakim belum tersentuh dalam kaitannya dengan putusan hakim TIPIKOR. Utamanya ketika warga masyarakat dalam posisi sebagai “korban”. Kasus bantuan sosial (BANSOS) dan bantuan langsung tunai (BLT) dapat menjadi contoh bagaimana warga masyarakat adalah orang yang mempunyai posisi terugikan haknya akibat perilaku koruptif sehingga “dapat” menjadi korban tindak pidana korupsi. Penelitian ini berupaya melakukan inovatif dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, apabila terhadap pelaku telah terbukti bersalah umumnya dijatuhi putusan oleh hakim berupa pidana hilang kemerdekaan, pidana denda dan pidana tambahan berupa pidana pengganti kerugian terhadap negara sebesar yang telah dikorupsi. Untuk pidana tambahan sering menemui kesulitan dan hambatan untuk menagihnya. Pidana denda dan pidana tambahan berupa pengembalian yang dikorupsi sesuai perundang-undangan harus disetorkan ke kas negara. Pada titik inilah utamanya untuk kasus korupsi yang berkaitan dengan bantuan sosial kepada rakyat, maka rakyat menjadi “korban.” Mengapa menjadi “korban’ karena mereka telah berhak untuk mendapatkan karena telah ditetapkan dalam suatu keputusan sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk itulah perlu diberi akses melakukan penuntutan kepada pelaku untuk memulihkan besaran bantuan yang seharusnya mereka terima. Tuntutan tersebut didasarkan pada ikatan hak dan kewajiban yang musti dilakukan. Tuntutan ini dapat berupa restitusi karena rakyat yang seharusnya menerima bantuan ternyata tidak menerima atau menerima namun dikurangi. Sehingga rakyat dapat diposisikan sebagai korban. Suatu alternatif pola penyelesaian dengan melibatkan pihak korban (penerima bantuan) seperti bantuan sosial ini akan lebih berkeadilan karena akan memberi akses pada masyarakat yang selama ini diformat sebagai obyek penderita. Alternatif penyelesaian yang melibatkan masyarakat penerima ini belum pernah terjadi. Karena selama ini masyarakat dapat berperan serta dalam penegakan hukum sekedar pemberi informasi dan laporan dugaan tindak pidana korupsi. Alternatif ini merupakan konstruksi penegakan hukum yang diharapkan memberikan keadilan bagi masyarakat.Metode dengan pendekatan sosio-legal riset. Lokasi penelitian di Semarang dan Yogyakarta. Data primer dilakukan dengan wawancara terstruktur, data sekunder studi kasus. Analisis data dilakukan secara analisis isi. Urgensi penelitian: (1) mengatasi persoalan bantuan sosial non tunai yang selama ini telah menimbulkan “korban” masyarakat yang senantiasa diformat sebagai obyek, (2). mengatasi ketidakadilan dengan mencari keseimbangan antara pelayanan yang mendekatkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.Kata kunci: Korban, Tindak Pidana Korupsi, Restitusi.
Co-Authors Aina Aurora Mustikajati Ardi Tasmara Arif Rahman Hakim Budi Setyanto Danendra, Ravi Dessy Permata Diani Dewi Maesyaroh Dian Esti Pratiwi Fitriono, Riska Andi Ginting, R Haidar Aufan Maulana Hartiwiningsih Hartiwiningsih I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Ismunarno Ismunarno Jauhari Effendi Khuszaimah Anggraheni Nur Amalia Lego Karjoko Notonagoro, Muhammad Arya Putri, Fatma Ayu Jati Ratna Sary Gayatri Rizal Rizqi Ramadhan Sabar Selamet Sarah Azzahra Shaifu, Awwal Muhammad Sinurat, Aksi Subekti Subekti Supanto Supanto Tika Andarani Parwitasari Winarno MS SH Budyatmojo