Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam

Eka Sakti Habibullah

Unknown Affiliation

Author-ID : 3917210

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL Eka Sakti Habibullah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 5, No 09 (2017)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Hukum Islam adalah hukum yang hidup (living law). Ia berjalan ditengah-tengahmasyarakat. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisadipisahkan dari masyarakat Indonesia. Menyusul dokrin ekonomi syariah kembalimuncul dengan kuat pada abad XX secara global, dimaksudkan untukmembangun sebuah system ekonomi yg sesuai dgn wahyu (Islamic scepture) dantradisi yang melingkupinya. Diawali pada tahun 1940-an dan baru dekadekemudian konsep Hukum Ekonomi Syariah mulai muncul di berbagai negara.Pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih denganmenjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Baitat Tamwil, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syari‟ah menjadi wadahterpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagihasil secara adil sesuai prinsip syari‟ah. Sistem ekonomi Syariah sama sekalitidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama “Sila Ketuhanan YangMaha Esa,” juga sama sekali tidak bertentangan apalagi melawan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan (preambule) yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: “…Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” Sehingga lahirnya undang undang Hukum Ekonomi Syariah menjadi payung hukum dalam permaslahan yang muncul terkait ekonomi syariah.Keywords: hukum ekonomi syariah, hukum nasional, keadilan sosial.

PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG AL-ISTIHSAN Eka Sakti Habibullah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 4, No 07 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Pasca wafatnya Rasulullah Saw, permasalahan yang menyangkut agama terus bermunculan. Terlebih permasalahan fikih, yang tidak hanya permasalah klasik, tetapi permasalah baru pun muncul, yang tentu saja membutuhkan penyelesaian ijtihad dari para ulama. Maka Ulama merumuskan kaidah-kaidah(metodologi) guna mempermudah bagi kaum muslimin untuk mengambil hukum atas suatu permasalahan yang sifatnya ijtihadi. Tulisan ini akan membahas satu metode diantara metode-metode yang diperselisihkan (al-mukhtalaf fiha) yaitu metode al- istihsan serta perbedaan antara fuqaha hanafi dan fuqaha syafi‟i di dalam masalah ini, terutama pandangan fuqaha hanafiyah dan fuqaha syafi‟iyah juga titik temu di antara dua madzhab.Explanation methode dan studi komparasi menjadi metode dalam tulisan ini . Key Word: Ijtihad, Kaidah, Mukhtalaf fiha.

IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN ZAKAT PADA ASHNÂF FÎ SABÎLILLÂH (STUDI IJTIHAD ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER) Eka Sakti Habibullah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Zakat adalah kewajiban syar’i yang banyak dibahas dalam kitab- kitab fiqh turôts(klasik) maupun kitab-kitab fiqh mu’âshir (kontemporer). Dalam diskursus tentang zakat tentu sisi khilâfiyah fiqhiyyah menjadi sesuatu keniscayaan sebagaimana terjadi dalam diskursus kewajiban syar’i lainnya. Salah satu yang menjadi ranah perbedaan tersebut adalah masalah ashnaf bagi mustahiq zakat khususnya mengenai golongan fii sabilillah. Banyaknya perbedaan pendapat mengenai penafsiran dari golongan ini memunculkan minat penelitian untuk mengkaji lebih jauh tentang hal ini. Pendapat yang râjih (kuat) adalah pendapat pertengahan berdasarkan nushûh syari’yah (dalil- dalil syar’i) dan qiyâs tidak memperluas makna fî sabîlillâh sehingga tidak masuk didalamnya seluruh amal taqarrub dan semua maslahat umum, serta tidak membatasi maknanya sebatas jihad qitâl saja. Pendapat ini merupakan gabungan antara uslûb al- hashr (metode pembatasan) sebagaimana yang ada di dalam surat at-taubah ayat 60 dan perluasan makna dalam satu kata yang terdapat di dalam nushûs al-qurân dan sunnah. Key Word: Ashnaf zakat, Fi Sabilillah, Qiyas, Tafsir kontemporer.

ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP ASHNAF FII SABILILLAH DALAM ALOKASI DANA ZAKAT Eka Sakti Habibullah; Ibdalsyah Ibdalsyah; Erwandi Tarmidzi
Kasaba Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Univ Ibn Khaldun Bogor

This thesis will try to explore and compare two opinions about fii sabilillah according to the scholars and their arguments to support. The first opinion of those who restrict their meaning and extent of the mujahideen that support things such as salaries, supplies, etc. Second opinion they are expanding the scope of meaning to each activity fii sabilillah kindness, public facilities (schools, Islamic centers, the remedy market dhu'afa, etc.), activities that are intended to elevate kalimatullah as jihad has the same purpose.

URGENSI HIFZHU AD-DIN DAN INSTITUSIONALISASI IBADAH Eka Sakti Habibullah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 4, No 08 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Kesempurnaan Islam menjadi sebuah anugrah Allah terbesar sekaligus rahmat bagi manusia baik mereka yang beriman ataupun yang tidak beriman. Allah Maha Kuasa untuk menjaga kesempurnaa agama-Nya. Namun rahmat Allah kepada setap mukmin, Dia memberi ruang untuk kita berjuang menolong dan menjaga agamaNya (hifzhu ad-din) yang sempurna selain mentaklif kita untuk beribadah kepada-Nya, serta menjanjikan bagi hambaNya ganjaran yang besar dalam kedua misi tersebut. Teori maqasid syariah menjadi pendekatan dalam tulisan ini karena salah satu penjagaan agama dan penguatan peribadatan dengan membentuk isntitusional-institusional peribadatan. Pranata dan institusionalisasi di atas memiliki hubungan erat dengan hifdzu ad-din bahkan memiliki peranan strategis dalam penjagaan agama (hifzhu ad-din). Karena ibarat inti sesuatu akan sempurna dan terjaga jika terlindungi dengan baik dengan bungkus dan casing, begitu pula Islam akan terjaga dengan pranata dan institusionalisasinya. Penulis berpandangan meskipun pelaksanaan ibadah merupakan kewajibann individual yang akan dipertanggungjawabkan juga secara individual, namun melembagakan sarana dalam pelaksanaan ibadah mahdhahatau ibadah sosial lainnya menjadi penguat bagi keterjagaan ibadah tersebut. Keywords : hifzhu ad-din, maqashid syariah, institusionalisasi ibadah.

Co-Authors Erwandi Tarmidzi Ibdalsyah Ibdalsyah

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search