Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Fulfillment of Nafkah For The Family Of The Tablighi Jamaat During Khuruj Fisabilillah (A Case Study of The Tablighi Jamaat In Medan) Sukiati Sukiati; Pagar Pagar; Muhammad Edwan Roni; M. Fajri Syahroni Siregar
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1778

Abstract

This activity Tablighi Jamaat often raises people's questions about how to fulfill their family's nafkah during khuruj fisabilillah, especially those in the city of Medan, and how does it conform to the Positive Law and the Compilation of Islamic Law applicable in Indonesia. Through observation and interviews as primary data linked to the relevant literature, it was found that there were several cases whose livelihoods were not met. however a way of fulfilling a living has actually moved to the aspect of ukhuwah where members of the Tablighi Jamaat who are not khuruj actively provide material support to families who are left behind by khuruj fisabilillah, which is then called nusroh ahliyah so that in general efforts Fulfillment of family livelihoods when khuruj fisabilillah the ideal concept as it’s stated in Article 34 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Article 80 of the Compilation of Islamic Law, as well as the opinion of the scholars of the Shafi'i mazhab. However, it is suggested to the members of the Tablighi Jama'at that they should further improve their religious education for their family members so that they are mentally and spiritually living independently during the khuruj fisabilillah activities, and to the leaders of the Tablighi Jamaat to provide full and complete assistance at the stage before departure, so that there is no longer a family of Tablighi Jama'ah whose livelihood is neglected when they leave khuruj fisabilillah, so that they are able to give a very positive impression on the general public, especially the city of Medan
Hakam dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar’iyah Bireuen Propinsi Aceh Pagar Pagar; Zainul Fuad; Muhammad Muhammad
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2438

Abstract

The purpose of this study is to determine the role of the judge, to know the mediation process, to find out the obstacles and mediation solutions to the settlement of syiqāq cases in reducing the divorce rate at the Bireuen Syar'iyah Court. This research includes field research (fild research) with the type of qualitative research. Which focuses on the function of hakam and mediation in the Syiqaq Case which this research was conducted at the Bireun Syari'ah Court, Aceh. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The primary sources in this research are the judges who are under the auspices of the Bireuen Syar'iyah Court, the community is directly involved in the Syiqaq case during the study. While the secondary sources are books, regulations and documents as well as laws related to this research and data in the form of documentation of the Syiqaq case at the Syar'iyah Court of Bireuen Regency. Data analysis techniques In this study using data analysis that is relevant to the data in this study, namely content analysis in order to be able to answer the problems that are the object of study in this study
Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 dalam Konsep Maslahah Mursalah Pagar Pagar; Ansari Ansari; Adenita Sahfitri
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2437

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian  hukum empiris yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Penulis membatasi menjadi tiga permasalahan pertama mengenai keefektivan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, kemudian bagaimana keefektivan nya dimasa pandemic covid-19 dan dihubungkan dengan konsep Maslahah Mursalah, dalam hal ini penulis meneliti di kantor Pengadilan Agama Sei Rampah.Setelah penulis meneliti dan telah melakukan wawancara pada beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut demi untuk sebuah kemaslahatan untuk pihak yang berperkara agar bisa lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan sesuai dengan pasal 2 ayat 4 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi pada masa pandemic covid-19 ini bisa menjadi penyelesaian atas perintah dari pemerintah untuk tidak adanya perkumpulan seperti hal nya perkumpulan untuk menunggu antrian persidangan, yang akan mengakibatkan cepat tersebarnya penyakit yang menular tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa elektronik litigation kurang efektif penerapannya di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan berbagai kendala, terkait masyarakat yang menggugat di pengadilan Agama Sei Rampah kurang memahami dalam penggunaan teknologi.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA OBJEK SURAT BERHARGA STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL (ANALISIS YURIDIS-NORMATIF DAN TEORI KEADILAN) Azrim Karim; Mhd Yadi Harahap; Pagar Pagar
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3607

Abstract

Penelitian ini mempunyai pokok bahasan  yakni dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. kemudian terkait mutan teori keadilan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. dan  Hambatan-hambatan apa yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Jenis penelitiannya yaitu penelitian doktrinal atau dikenal dalam penelitian hukum sebagai penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (case sapproach) dan pendekatan undang-undang (statute sapproach). Adapun analisis yang digunakan kombinasi model analisis aspektual dan model analisis sistemik putusan dengan metode berfikir deduktif yaitu berasal dari situasi-situasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, merujuk terhadap ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, mencakup keseluruhan harta baik aktiva-pasiva ataupun barang  yang sedang dibebankan hak tanggungan (jaminan). Majelis hakim menggunakan dasar dalam putusannya berupa undang-undang sebagai acuan utama dan memberikan porsi seimbang 50% untuk istri dan 50% untuk suami berdasarkan keadilan kumulatif. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembagian harta bersama objek surat berharga di pengadilan negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada, namun yang menjadi hambatan hakim yakni tidak terakomodirnya objek surat berharga berupa saham secara mutlak, disebabkan harus melalui mekanisme perusahaan yakni dengan pengadaan RUPS agar seluruhnya terakomodir dapat dilakukan pembagian berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.