Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati Tadris: Jurnal keguruan dan Ilmu Tarbiyah Proceeding International Conference on Global Resource Conservation Techno LPPM Al-Adl : Jurnal Hukum Justicia Journal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Sumarwoto Sumarwoto
member
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
AKIBAT PERKAWINAN SIRI MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH MENJADI UU NO 16 TAHUN 2019: (Studi di Desa Karangwuni RT 01 RW 03 Karangwuni Polokarto Kabupaten Sukoharjo) Wahyu Setiyadi, Ghalih; Sumarwoto, Sumarwoto; Maha Dewi, Putri
Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i1.11105

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan dua orang saksi dan wali serta adanya ijab qobul.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan melakukan perkawinan siri yang dapat menimbulkan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan siri tersebut, dan solusi untuk istri dan anak untuk mendapatkan hak-hak yang ditimbulkan akibat perkawinan siri. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk mengumpulkan data yang berada dilapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, tehnik wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu kesatuan yang melahirkan suatu keluarga sebagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh hukum tertulis (hukum negara) dan hukum adat.Undang-undang negara yang mengatur perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Di sisi lain, aturan adat tidak tertulis yang mengatur perkawinan sejak zaman nenek moyang sampai sekarang tetap tidak berubah.Perkawinan siri di bawah tangan tentang hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019, masyarakat memiliki dua penafsiran tentang hakikat nikah siri. Pertama, nikah siri didefinisikan sebagai akad nikah yang tidak dicatatkan pada otoritas pencatatan nikah; namun syarat dan rukunnya sesuai dengan syariat Islam. Kedua, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan wali yang sah dari wanita tersebut
PEMBERANTASAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN: (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah) Sumarwoto, Sumarwoto
Justicia Journal Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i2.11206

Abstract

Banyaknya rangkaian peristiwa pemboman yang dilakukan oleh terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas, yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang besar pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional. Terorisme dapat didefinisikan sebagai sebuah aksi kekerasan terencana dengan motivasi tertentu yang dapat menimbulkan ketakutan pada orang banyak. Kekerasan dalam terorisme bisa terjadi terhadap negara atau terhadap kelompok tertentu. Aksi terorisme bertujuan untuk intimidasi atau memaksakan kepentingan tertentu karena dianggap cara lain sudah tidak mungkin dilakukan. Metode penelitian bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polda Jateng. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Alat pengumpulan data dari kepustakaan dan lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya. hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses penyidikan mengacuh pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Upaya yang dilakukan yaitu upaya represif serta Penanggulangan kejahatan secara preventif.
PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sragen ) Sari Ramadhani, Dora; Sumarwoto, Sumarwoto; Al Ghozali Wulakada, Imam
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12201

Abstract

Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya atau perbuatan yang melanggar hukum yang telah diatur dalam KUHP yang terdapat pada pasal 362-367. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak. Kejaksaan merupakan lembaga hukum yang mempunyai wewenang dalam melakukan proses penuntutan. Dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berbeda dengan penuntutan terhadap orang dewasa. Oleh karena itu tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pelaku anak oleh Kejaksaan Negeri Sragen. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan data dan sumber data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi dokumen. Analisa data menggunakan data kualitatif dengan metode interaktif.Hasil penlitian menunjukan bahwa: penuntutan adalah Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian terhadap pelaku anak jaksa penuntut umum memiliki kewenangan dalam penuntutan yang pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan kewenangan, kewajiban dan hak kejaksaan. Mulai dari KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Tinjauan Hukum Terhadap Judi Online (Persepktif Hukum Positip Dan Hukum Islam) Sumarwoto, Sumarwoto
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13203

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat melalui penggunaan layanan internet. Ketergantungan layanan internet digunakan hampir dalam semua aspek kehidupan meliputi bisnis, pendidikan, hiburan, sosial dan budaya, termasuk judi online. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pisau analisis dalam mengelola data-data kualitatif yang dikumpulkan dari sumber primer maupun sekunder dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berkenaan baik secara langsung maupun tidak langsung., Menurut Hukum Positif, judi online adalah dilarang, karena dampak dari perjudian itu bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, pembunuhan serta yang lainnya. Sedangkan menurut Hukum Islam, judi online hukumnya haram karena pada dasarnya perjudian itu tidak ada manfaat serta banyak mudharat-nya.
Perbandingan Wasiat dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam Sumarwoto, Sumarwoto; Irawan, Andrie; Putri, Eva Nur Khaya
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i3.648

Abstract

Abstract This research was conducted with the aim of finding out the role and position of wills in the process of dividing inheritance based on civil inheritance law and Islamic inhertance law in Indonesia. The method used is normative research. By collecting primary data by studying decision documents and secondary data obtained through the library which includes books and legislation. The results of research and analysis show that a will is one way of inheriting based on civil inheritance law and Islamic inhertance law. Wills are important in inheritance law because they provide flexibility and freedom to the testator to determine who and how much of the shares are given according to their wishes. Keywords; Will, civil inheritance law, Islamic inhertance law Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran serta kedudukan wasiat dalam proses pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris perdata dan hukum waris Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normative. Dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan studi dokumen putusan dan data sekunder yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku dan perundang-undangan. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa bahwa wasiat merupakan salah satu cara mewaris berdasarkan hukum waris perdata dan juga hukum waris Islam. Wasiat menjadi penting dalam hukum waris dikarenakan wasiat memberikan fleksibelitas dan kebebasan kepada pewaris untuk mengatur siapa saja dan berapa banyak bagian yang diberikan sesuai kehendaknya. Kata Kunci; Wasiat, Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam
Peran BHABINKAMTIBMAS Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Sragen Sumarwoto, Sumarwoto; Prayoga, Harjuna Kukuh
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i3.653

Abstract

Abstract This study aims to find out how the Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Prevent Theft Crimes in the Sragen Police Jurisdiction and the factors that hinder it. The research method applied is an empirical method, with data collection techniques including interviews and literature studies. The data consists of primary data obtained through interviews, as well as secondary data derived from references such as relevant laws and regulations. Data analysis was carried out qualitatively with a descriptive approach. This research was conducted at the Sragen Police Bhabinkamtibmas. The results of the research and analysis show that the high theft rate in Sragen Regency requires the active role of Bhabinkamtibmas in increasing public awareness about security. Bhabinkamtibmas plays an important role in preventing crime through a preemptive, preventive, and repressive approach, including counseling, patrolling, supervision, and handling of crime cases. However, there are several obstacles that interfere with the effectiveness of the role of Bhabinkamtibmas, such as limited resources, funds, facilities, community support, and coordination between agencies. To overcome these obstacles, it is necessary to increase training, collaboration with the community, use of technology, and regular evaluation so that Bhabinkamtibmas can be more effective in creating a safe and comfortable environment. Keywords: Bhabinkamtibmas, Prevention, Crime, Theft Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Sragen serta factor yang menjadi penghambatnya. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode empiris, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang berasal dari referensi seperti peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Bhabinkamtibmas Polres Sragen. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa Tingginya angka pencurian di Kabupaten Sragen memerlukan peran aktif Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan. Bhabinkamtibmas berperan penting dalam mencegah kejahatan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, termasuk penyuluhan, patroli, pengawasan, dan penanganan kasus kejahatan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu efektivitas peran Bhabinkamtibmas, seperti keterbatasan sumber daya, dana, sarana, dukungan masyarakat, dan koordinasi antar instansi. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu peningkatan pelatihan, kolaborasi dengan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan evaluasi rutin agar Bhabinkamtibmas dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, Pencegahan, Tindak Pidana, Pencurian
Tinjauan HukumPerdata Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Dunia Digital Romadhon, Faisal Ali; Sumarwoto, Sumarwoto
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i3.659

Abstract

Abstract The purpose of this study is: To find out the civil law regulation about unfair business competition in the digital world. To find out the consequences of civil law in the event of unfair business competition in the digital world. To find out civil legal remedies against unfair business competition practices in the digital world. This research is a normative legal research with research data sources from primary data and secondary data (literature studies). The results of the research that have been collected are then analyzed qualitatively. The results of this research are the results of research and discussion, so the author can conclude that civil legal regulations regarding unfair business competition in the digital world, especially in e-commerce, shopee and tiktokshop, have been in accordance with Law Number 5 of 1999 and Civil Law regarding unlawful acts, but Tokopedia which does not apply Article 7 of Law Number 5 of 1999 causes legal consequences that have an impact on the practice of business competition practices Unhealthy is monopoly, market control and dominant position which is an element of negligence and deliberateness in civil law in unlawful acts. Therefore, with the existence of these legal consequences, Law Number 5 of 1999 established ICC to supervise the practice of unfair business competition with legal remedies that can be taken by the public through non-litigation channels. Keywords: E-Commerce, Civil Law, Unfair Business Competition Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perdata tentang persaingan usaha tidak sehat di dunia digital. Untuk mengetahui akibat hukum perdata apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat di dunia digital. Untuk mengetahui upaya hukum perdata terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam dunia digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder (studi kepustakaan). Hasil penilitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengaturan secara hukum perdata mengenai persaingan usaha tidak sehat di dunia digital terutama pada e – commerce shopee dan tiktokshop telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum melainkan Tokopedia yang tidak menerapkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebabkan akibat hukum yang berdampak pada praktik praktik persaingan usaha tidak sehat yakni monopoli, penguasaan pasar dan posisi dominan yang pada unsur kelalaian dan kesengaajaan pada hukum keperdataan dalam perbuatan melawan hukum. Maka dengan adanya akibat hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membentuk KPPU untuk mengawasi adanya praktik persaingan usaha tidak sehat dengan upaya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat dengan jalur non litigasi. Kata Kunci: E-Commerce, Hukum Perdata, Persaingan Usaha Tidak Sehat
Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen) Sumarwoto, Sumarwoto; Adnianty Surya; Aris Setyo Nugroho
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.1027

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem e-court dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama Sragen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-court telah meningkatkan efisiensi proses peradilan dengan fitur-fitur seperti e-filling, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan, dan persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi waktu, biaya, dan beban administrasi. Pada tahun 2024, 50% perkara di Pengadilan Agama Sragen telah diproses melalui e-court, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya literasi digital di kalangan masyrakat. Untuk mengatasi hal ini, Pengadilan Agama Sragen telah menyediakan fasilitas pojok e-court dan melakukan sosialisasi melalui media sosial. Secara keseluruhan, e-court telah mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan asebilitas dan pemahaman masyarakat terhadap sistem ini.
Co-Authors Adnianty Surya Al Ghozali Wulakada, Imam Ali, Hasbullah Andrie Irawan Aris Setyo Nugroho HANDITYA, BINOV Khrisna Nurdiyanto, Renaldy Maha Dewi, Putri Maryana Maryana, Maryana Melindasari, Dearahma Mofit Eko Poerwanto Muhammad Andri Muhammad Andri Prayoga, Harjuna Kukuh Pringgo Dwi Kurniawan, Pringgo Dwi Kurniawan Putri Maha Dewi, Putri Maha Dewi Putri, Eva Nur Khaya Romadhon, Faisal Ali Sari Ramadhani, Dora Sipangkar, Silvana Delima Soeharto Soeharto Wahyu Setiyadi, Ghalih Widyo Armono, Yudhi