Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Hak Atas Anak Angkat dalam Pembagain Harta Haris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia: (Studi Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg) Buana, Nimas; Maha Dewi, Putri; Sumarwoto
Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 3 No. 3 (2023): Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jurkim.v3i3.13734

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis pengaturan hak warisan bagi anak angkat dalam perspektif Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia dan mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus hak anak angkat dalam pembagian harta warisan pada putusan nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Kajian pada penelitian normatif adalah bersumber pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa anak angkat juga bisa mendapatkan warisan berupa wasiat wajibah. Pengaturan hak warisan bagi anak angkat dalam perspektif Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia. Di dalam KUH Perdata Staatsblad 1917 No. 129 anak angkat disamakan statusnya dengan anak kandung, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas membedakannya. Hal tersebut disebabkan karena pengangkatan anak dalam KHI tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Analisis Tanggung Jawab Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Aktivitas Jual Beli E-Commerce Wilandria Putri, Alifia; Maha Dewi, Putri
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14203

Pertumbuhan pesat industri e-commerce di Indonesia telah mendorong berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, salah satunya adalah Cash On Delivery (COD). Sistem ini awalnya dimaknai sebagai transaksi langsung antara penjual dan pembeli, namun dalam praktik e-commerce, COD mengalami pergeseran makna menjadi pembayaran yang dilakukan kepada kurir setelah barang diterima. Pergeseran ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman di kalangan konsumen, yang berujung pada sengketa dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konsumen dalam sistem pembayaran COD pada e-commerce, serta mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memperkuat pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat pengaturan khusus mengenai sistem COD dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab konsumen tetap dapat ditegakkan melalui asas-asas hukum perdata, termasuk asas pacta sunt servanda dan Pasal 1365 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa dalam transaksi COD dapat dilakukan melalui mediasi, pengaduan ke platform e-commerce, maupun jalur hukum. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya, serta peran aktif e-commerce dalam mencantumkan dan mensosialisasikan syarat dan ketentuan penggunaan layanan COD secara jelas.

AKIBAT PERKAWINAN SIRI MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH MENJADI UU NO 16 TAHUN 2019: (Studi di Desa Karangwuni RT 01 RW 03 Karangwuni Polokarto Kabupaten Sukoharjo) Wahyu Setiyadi, Ghalih; Sumarwoto, Sumarwoto; Maha Dewi, Putri
Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i1.11105

Tujuan penelitian ini adalah: perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan dua orang saksi dan wali serta adanya ijab qobul.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan melakukan perkawinan siri yang dapat menimbulkan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan siri tersebut, dan solusi untuk istri dan anak untuk mendapatkan hak-hak yang ditimbulkan akibat perkawinan siri. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk mengumpulkan data yang berada dilapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, tehnik wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu kesatuan yang melahirkan suatu keluarga sebagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh hukum tertulis (hukum negara) dan hukum adat.Undang-undang negara yang mengatur perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Di sisi lain, aturan adat tidak tertulis yang mengatur perkawinan sejak zaman nenek moyang sampai sekarang tetap tidak berubah.Perkawinan siri di bawah tangan tentang hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019, masyarakat memiliki dua penafsiran tentang hakikat nikah siri. Pertama, nikah siri didefinisikan sebagai akad nikah yang tidak dicatatkan pada otoritas pencatatan nikah; namun syarat dan rukunnya sesuai dengan syariat Islam. Kedua, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan wali yang sah dari wanita tersebut

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA : DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI PADA TINJAUAN PUTUSAN No. 39/Pid.B./2019/PN.Byl Sulistyowati, Herwin; Maha Dewi, Putri
Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i1.11101

Menghilangkan nyawa seseorang dengan maksud dan tujuan kejahatan tidak dapat dibenarkan. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaanya telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (1). Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali. Jenis penelitian yuridis normatif. Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl., Majelis Hakim telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, adanya hal-hal yang memberatkan

PERAN DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB KHUSUS 88 POLRES KARANGANYAR : PADA PELAKSANAAN PENYIDIKAN UNTUK MEMERANGI BAHAYA TINDAK PIDANA TERORISME Maha Dewi, Putri
Justicia Journal Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i2.11203

Terorisme menjadi musuh bersama (common enemy) dan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengakibatkan traumatik mendalam bagi korbannya, sehingga menjadikan sebagai “gross violation of human right” yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (extra ordinary), serta harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kekuatan laporan intelijen dalam mendukung proses penyidikan dalam tindak pidana terorisme. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam menggunakan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Kekuatan laporan intelijen dalam mendukung proses penyidikan dalam tindak pidana terorisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup guna memulai proses penyidikan. 2) Hambatan-hambatan yang timbul dalam menggunakan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan, antara lain: Paradigma lama dari intelejen pada jaman orde baru, intelejen pada jaman orba memang digunakan sebagai alat kekuasaan oleh rezim berkuasa, khususnya ditujukan kepada orang-orang pro demokrasi. Intelejen hanya digunakan sebagai alat mempertahankan status quo.

ANALISIS PENANGANAN PERKARA HUKUM PADA TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Maha Dewi, Putri
Justicia Journal Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i1.12105

Kewenangan lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, negara memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penyidikan dan dari pihak Kejaksaan dalam hal pengambilan keputusan oleh Hakim sesuai dengan Undang-undang dan kenyataan kejahatan yang dilakukan. Kewenangan penangkapan sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum, diantaranya Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Terorisme, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan lainnya. Prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan UU No.15 Tahun 2003 wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara yang diberikan wewenang dengan penuh rasa tanggung jawab dan serius. Baik dari pihak TNI, Kepolisian dan Badan Intelijen Negara dalam rangka proses penyelidikan dan penangkapan yang sama-sama mendukung kelancaran dari pada proses penyidikan yang akan digelar nanti. Proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penangakapan, pembuatan berita acara terpola menjadi unsur suplement di antara ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana tersebut. Dalam hal ini mengenai prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme, segala proses yang akan dilewati oleh lembaga-lembaga yang terkait seperti Densus 88 Polri, Detasemen 81 TNI dan Badan Intelijen Negara, serta lembaga atau badan-badan lain yang menanggulangi permasalahan terorisme.

KONTRIBUSI NOTARIS DALAM MENDUKUNG INVESTASI ASING DI INDONESIA: STUDI TENTANG PEMBUATAN AKTA OTENTIK DALAM PENANAMAN MODAL ASING (PMA) Warsito, Lilik; Maha Dewi, Putri
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14106

Investasi asing memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Notaris berperan penting dalam proses penanaman modal asing (PMA) melalui pembuatan akta otentik yang memberikan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi notaris dalam mendukung investasi asing di Indonesia, khususnya dalam aspek pembuatan akta otentik sebagai instrumen legalitas investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi investor asing melalui pembuatan dokumen hukum yang sah. Namun, terdapat beberapa kendala dalam praktiknya, seperti perubahan regulasi yang dinamis, birokrasi yang kompleks, serta tantangan dalam penyelesaian sengketa investasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem perizinan, penguatan kapasitas notaris, serta digitalisasi layanan hukum guna meningkatkan efektivitas peran notaris dalam mendukung investasi asing. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih kompetitif dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search