Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Relevance of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 in Efforts of State Losses Refund through Restorative Justice Niko Jaya Kusuma; Firganefi Firganefi; Muhammad Farid
Corruptio Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v2i2.2434

Abstract

The government has moved quickly to find a legal breakthrough related to reducing corruption in Indonesia. One of the efforts made by the government is through the Supreme Court to eradicate corruption is the enactment of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Articles 2 and 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The consideration is that the imposition of a crime must be carried out with due regard for the certainty and proportionality of punishment to realize justice based on Pancasila and the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. The objectives of the Supreme Court Regulation prioritize victim’s losses to be recovered. Moreover, the regulation proportional benefits in imposing penalties on criminal cases is compatible with the Restorative Justice approach. The restorative justice process is expected to be a legal breakthrough in restoring state finances, with dealing with Criminal Corruption Cases focusing on efforts to restore state finances as a whole rather than just prosecuting the perpetrators. Thus, the purpose of this research is to determine how relevant Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 are to efforts to recover state losses through restorative justice. This research employs both a normative and an empirical legal approach. Data were gathered through literature reviews and field studies and analyzed qualitatively. The present study confirmed the author's thoughts about the relevancies of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 to recover state losses through restorative justice as Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 play a role as a law enforcement's main element as a legal substance.
Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur Wanda Monica Putri Salsabila; Emilia Susanti; Gunawan Jatmiko; Maroni Maroni; Muhammad Farid
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): April : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i2.101

Abstract

The aim of this study to understand efforts in combating crimes involving the use of sharp weapons and the inhibiting factors influencing underage individuals in misusing sharp weapons. The method used was a normative juridical approach and an empirical juridical approach with a qualitative research type. Primary and secondary data sources were used. The research results show that the police in preventing and dealing with crimes involving sharp weapon abuse committed by children use a pre-emptive approach, the police focus on identifying potential risks that could cause children to be involved in the misuse of sharp weapons. The preventive approach involves outreach and education activities in the community to increase public awareness about the negative impacts of sharp weapon abuse by children. This study is only related to tackling sharp weapon crimes committed by children. This research contributes by identifying and analyzing various risk factors that contribute to underage individuals engaging in the misuse of sharp weapons, aiding in the development of preventive strategies.
Optimalisasi peran mediator desa dalam penyelesaian sengketa di Desa Hanuran Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Depri Liber Sonata; Deni Achmad; Muhammad Farid; Aisyah Muda C; Andre Arya Pratama; Octa Ridho Pangestu
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Sumbangsih
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i1.79

Abstract

Problema empiris saat ini di masyarakat desa telah menunjukan bahwa masyarakat desa mulai meninggalkan konsep penyelesaian sengketa secara kekeluargaan melalui jalur non litigasi. Banyak masyarakat desa mulai menempuh upaya hukum tertentu untuk menyelesaikan sengketa seperti halnya mengajukan gugatan keperdataan ataupun mengajukan laporan kepada kepolisian, hal demikian tidaklah salah namun penyelesaian sengketa secara kekeluargaan diluar peradilan merupakan hal yang sangat dianjurkan karena selain mencegah konflik berkepanjangan juga lebih efisien dan efektif serta merefleksikan budaya masyarakat Indonesia yaitu musyawarah mufakat. Sejatinya konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa berakar pada konsep penyelesaian masyarakat hukum adat yang ditengahi oleh tetua adat ataupun orang yang dituakan. Untuk itu keberadaan mediator desa ini perlu untuk kembali dioptimalkan peranannya dikarenakan disamping merupakan budaya asli masyarakat Indonesia berkenaan dengan musyawarah mufakat, hal ini penting untuk menimbulkan penyelesaian sengketa secara damai dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Kata Kunci : Mediator Desa, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pendidikan anti korupsi sebagai pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif di kalangan remaja pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Metro (MAN) 1 Metro Firganefi; Diah Gustianiati; Muhammad Farid; Aisyah Muda C; Ahmadi Kautsar; Octa Ridho Pangestu
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.80

Abstract

Kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembelajaran Berkarakter di kalangan remaja pada siswa MAN 1 Metro bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada siswa agar berperan aktif dalam membentuk karakter yang baik guna menghindari perbuatan korupsi. Selain itu, juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dalam menanggulangi angka korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini dilakukan dengan pemaparan materi yang bersumber pada hasil penelitian tentang tindak pidana korupsi, setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara siswa MAN 1 Metro dengan pemateri. Keberhasilan kegiatan ini para siswa mampu membangun karakter yang baik dan jujur sedini mungkin melalui pembelajaran anti korupsi. Walaupun melalui pendidikan anti korupsi tidak memiliki dampak secara langsung terhadap perekonomian bangsa, namun pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi angka korupsi di Indonesia apabila pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dilakukan secara berkepanjangan.