Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Jurnal Sumbangsih
Firganefi
Universitas Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pendidikan anti korupsi sebagai pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif di kalangan remaja pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Metro (MAN) 1 Metro Firganefi; Diah Gustianiati; Muhammad Farid; Aisyah Muda C; Ahmadi Kautsar; Octa Ridho Pangestu
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.80

Abstract

Kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembelajaran Berkarakter di kalangan remaja pada siswa MAN 1 Metro bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada siswa agar berperan aktif dalam membentuk karakter yang baik guna menghindari perbuatan korupsi. Selain itu, juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dalam menanggulangi angka korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini dilakukan dengan pemaparan materi yang bersumber pada hasil penelitian tentang tindak pidana korupsi, setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara siswa MAN 1 Metro dengan pemateri. Keberhasilan kegiatan ini para siswa mampu membangun karakter yang baik dan jujur sedini mungkin melalui pembelajaran anti korupsi. Walaupun melalui pendidikan anti korupsi tidak memiliki dampak secara langsung terhadap perekonomian bangsa, namun pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi angka korupsi di Indonesia apabila pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dilakukan secara berkepanjangan.
Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk) Adila; Emilia Susanti; Aisyah Muda Cemerlang; Firganefi; Nikmah Rosidah
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v3i1.8458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis anak, termasuk usia, latar belakang keluarga, penyesalan terdakwa, serta kemungkinan pembinaan dan rehabilitasi. Putusan hakim juga mengacu pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.
Problematika Pidana Uang Pengganti dalam Mewujudkan Pemulihan Kerugian Negara pada Perkara Korupsi Esteben Doloksaribu; Diah G Maulani; Emilia Susanti; Firganefi; Mamanda S Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5339

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Salah satu instrumen hukum untuk memulihkan kerugian negara adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pidana uang pengganti masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemulihan kerugian negara belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana uang pengganti, mengkaji problematika penerapannya, serta merumuskan upaya penguatan agar mekanisme tersebut lebih efektif dalam mewujudkan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pidana uang pengganti telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya realisasi pembayaran oleh terpidana, kesulitan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelacakan aset dan peningkatan efektivitas pelaksanaan eksekusi guna mendukung optimalisasi pemulihan kerugian negara.
Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Maya Shafira; Salman Ade Chandra; Maroni; Firganefi; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5405

Abstract

Penelitian ini menganalisis fungsionalisasi hukum pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum melalui metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sanksi dalam Perda tersebut belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip ultimum remedium, di mana sanksi pidana cenderung diprioritaskan dibandingkan pengoptimalan sanksi administratif yang bersifat preventif dan edukatif. Hal ini dinilai kurang sejalan dengan semangat pembaharuan hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang menekankan pada moderasi pemidanaan. Selain kendala regulasi, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kewenangan PPNS, koordinasi antar-aparat yang belum solid, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Bandar Lampung.. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ultimum Remedium
Co-Authors Adila Ahmadi Kautsar Aisyah Muda C Aisyah Muda Cemerlang Diah G Maulani Diah Gustianiati Emilia Susanti Esteben Doloksaribu Mamanda S Ginting Maroni Maya Shafira Muhammad Farid Nikmah Rosidah Octa Ridho Pangestu Salman Ade Chandra