Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Analisis Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri Lifa Siti Kholipah; Titin Suprihatin; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.7967

Abstract

Abstract. The background of this research is that there is repetition of the marriage contract in order to obtain a marriage book for the perpetrators of unregistered marriages, even though in Islamic law the repetition of the re-marriage contract is permissible because there is a defect in the pillars of marriage in the first marriage not to legalize unregistered marriages. And according to the Compilation of Islamic Law, to legalize unregistered marriages, you can do itsbat marriage at the Religious Court, not repeating the contract. The research conducted is qualitative and uses an empirical juridical approach. The data collection procedure used is by interview. Researchers used research objects as primary data sources and secondary data sources obtained from supporting hadiths, laws, books, fiqh books and journals. And researchers analyze the data inductively.The results showed that the factors causing the re-marriage contract were unregistered marriages that could not be submitted for itsbat and wanted to hold a walimah wedding. The position of a child born during an unregistered marriage causes the child to be considered an illegitimate child by the state, and the solution for the position of the child is to submit the child's origin to the Religious Courts. The re-marriage contract to get a marriage book should be done immediately for the perpetrators of siri marriage if indeed the siri marriage cannot carry out itsbat considering that siri marriage contains more madharat than mafsadat. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pengulangan akad nikah guna memmeroleh buku nikah bagi para pelaku nikah siri, padahal dalam hukum islam pengulangan akad nikah ini boleh dilakukan karena ada kecacatan dalam rukun nikah pada pernikahan pertama bukan untuk melegalkan pernikahan siri. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam, untuk melegalkan pernikahan siri bisa melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama bukan melakukan pengulangan akad ulang. Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Peneliti menggunakan informan sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hadis, Undang-undang, buku, kitab fiqh serta jurnal yang mendukung. Dan peneliti menganalisis data tersebut secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya akad nikah ulang adalah pernikahan siri yang tidak bisa diajukan itsbat dan ingin mengadakan walimah pernikahan. Kedudukan anak yang lahir pada saat menikah siri menyebabkan anak tersebut dianggap anak tidak sah oleh negara, dan solusi untuk kedudukan anak tersebut adalah mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Akad nikah ulang dalam hukum Islam boleh untuk dilakukan, tetapi lebih baik untuk tidak melakukannya. Dalam pelaksanaan akad nikah ulang tetap harus sesuai dengan syari’at Islam dimana memenuhi rukun dan syarat. Akad nikah ulang untuk mendapat buku nikah sebaiknya segera dilakukan bagi pelaku nikah siri jika memang pernikahan siri tersebut tidak bisa melakukan itsbat mengingat dalam pernikahan siri mengandung lebih banyak madharat daripada mafsadatnya.
Analisis Implementasi pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Cileunyi Maudi Salsabilah; Titin Suprihatin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.7974

Abstract

Abstract. This research is based on the implementation of premarital guidance which is carried out face-to-face at the KUA of Cileunyi District. The KUA has a role and function in providing services, guidance and supervision in terms of marriage, family, religion and related activities in Islamic society. One of them is related to premarital guidance carried out by the KUA as a form of the goal of achieving marriage. At the Cileunyi District KUA, the implementation of face-to-face premarital guidance is carried out for 7 hours, 7 themes of material and guidance participants are only 15 couples. Meanwhile, the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018 has regulated the implementation of premarital guidance including face-to-face implementation time for 16 hours, 8 themes of material and premarital guidance participants as many as 25 couples. The purpose of this study is to determine the implementation of premarital guidance at the Cileunyi Kec KUA based on the rules of the Director General of Islamic Guidance No. 379 of 2018. The method used in this research is a qualitative method with the data analysis process carried out inductively, where conclusions are drawn based on specific facts found from field data collection or commonly referred to as field research, not from certain theories. The results showed that the implementation of premarital guidance at the Cileunyi District Religious Affairs Office has been carried out face-to-face in accordance with the Regulation of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 201. Abstrak. Penelitian ini melatar belakangi pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara tatap muka di KUA Kecamatan Cileunyi. KUA mempunyai peran dan fungsinya dalam menyediakan layanan, bimbingan dan pengawasan dalam hal perkawinan, keluarga, agama dan kegiatan terkait di masyarakat Islam. Salah satunya terkait dengan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA sebagai bentuk tujuan dari tercapainya pernikahan. Di KUA Kecamatan Cileunyi pelaksanaan bimbingan pranikah tatap muka dilaksanakan selama 7 jam, 7 tema materi dan peserta bimbingan hanya 15 pasangan. Sedangkan dalam aturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 telah mengatur tentang pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya mengenai waktu pelaksanaan tatap muka selama 16 jam, 8 tema materi dan peserta bimbingan pranikah sebanyak 25 pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec Cileunyi dengan berdasarkan aturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan proses analisis data dilakukan secara induktif, di mana kesimpulan diambil berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dari pengumpulan data lapangan atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (field research) bukan dari teori tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi sudah dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan Aturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 diantaranya mengenai jumlah narasumber yang diampu. Namun terdapat pula ke tidaksesuaian dari segi waktu pelaksanaan, materi hingga jumlah peserta yang seharusnya.
Upaya Supervisi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SMK NU Kaplongan Lisyanti Lisyanti; Titin Suprihatin; Trisna Trisna
Edulead : Journal of Education Management Vol 3 No 2 (2021): Edulead : Journal of Education Management
Publisher : LPPM Bunga Bangsa Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulead.v3i2.527

Abstract

Research in the field that the supervision carried out by the principal in improving the quality of teacher learning on the indicators of coaching starts from planned recruitment. Recruitment is carried out as input for qualified teachers. Strategies in improving the quality of teacher learning are carried out in collaboration with the industrial world so that knowledge and technical abilities can be increased to increase competitiveness. Monitoring indicators are carried out by monitoring teacher performance by making visits to each class on a scheduled basis to see the presence of teachers in theory classes and practical classes to ensure the continuity of the teaching and learning process according to the planned schedule. In the evaluation indicator, teacher performance evaluation is carried out every year using a special tool for teacher performance assessment. If the performance is considered good, then they are allowed to continue teaching and are given additional hours/performance bonuses, if the performance is poor, they are given coaching in the form of reduced hours so that they are not given teaching hours. The results of the comparison with Singapore's ITE College Center schools are the same both through coaching, monitoring, and evaluation.. Abstrak Penelitian di lapangan bahwa supervisi yang dilakukan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran guru pada indikator pembinaan dimulai dari rekruitmen yang terencana. Rekruitmen dilakukan sebagi input guru yang berkualitas. Strategi dalam peningkatan mutu pembelajaran guru dilakukan melalui kerja sama dengan dunia industry sehingga pengetahuan dan kemampuan teknis dapat meningkat untuk meningkatkan daya saing. Pada indikator pemantauan dilakukan dengan Pemantauan terhadap kinerja guru dengan melakukan kunjungan ke tiap kelas secara terjadwal untuk melihat keberadaan guru di dalam kelas teori dan kelas praktik untuk memastikan keberlangsungan proses belajar menagajar sesuai jadwal yang direncanakan. Pada indicator evaluasi yaitu evaluasi kinerja guru dilakukan setiap tahun dengan menggunakan perangkat khusus penilaian kinerja guru. Apabila kinerjanya dinilai baik maka dibiarkan untuk lanjut mengajar dan diberi tambahan jam/bonus kinerja, kalau kinerjanya buruk maka diberi pembinaan berupa pengurangan jam hingga tidak diberi jam mengajar. Hasil komparasi dengan sekolah ITE College Centre Singapura terdapat hal yang sama baik melalui pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.
Tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap Putusan Hakim Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Itsbat Nikah Poligami Siri dalam Rangka Perceraian Dinda Danesya Wahyudi; Titin Suprihatin; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.12120

Abstract

Abstract. This research is motivated by the Decision of the Judge of the Bandung Religious Court Number 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg, which in its ruling states that the marriage of the Plaintiff and the Defendant is valid, then imposes divorce one ba'in sugra Defendant against the Plaintiff, while the Defendant's status at the time of marriage to the Plaintiff was still in a legal marriage with another person. This study aims to determine the basis for the judge's decision-making and to ascertain their verdict according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is a normative juridical approach with a qualitative analysis method. The results of the study explain that the essential consideration of the judge used in deciding the case is because the marriage of the Plaintiff and the Defendant has fulfilled the pillars and conditions of marriage in Islam, so the judge thinks that itsbat nikah in the context of divorce can be justified by the provisions of Article 7 Paragraph 3 letter (a) of the Compilation of Islamic Law and does not question the illegal polygamy committed by the Defendant against the Plaintiff. Judge Decision Number 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg contradicts Article 9 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states that a person still bound by a marriage rope with another person cannot remarry, except in the cases mentioned in Article 3 paragraph (2), Article 4 of this Law, namely there must be permission from the Religious Court before the polygamous marriage is carried out to be legally recognized. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg yang dalam amar putusanannya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, kemudian menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sedangkan status Terguguat pada saat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat adalah masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tersebut dan untuk mengetahui putusan hakim tersebut ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peneliti menggunakan metode analisis bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa pertimbangan hakim yang paling mendasar yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut yaitu karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, sehingga hakim berpendapat bahwa itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sesuai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan tidak mempermasalahkan poligami liar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Putusan Hakim Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini, yaitu harus ada izin dari Pengadilan Agama sebelum perkawinan poligami tersebut dilakukan agar dapat diakui secara hukum.
The Analysis Of Hibryd Contract Validity In The Fatwa Of The National Sharia Board Of Indonesian Ulema Council Concerning Rahn Suprihatin, Titin
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.962 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v6i1.8944

Abstract

The DSN-MUI fatwa product concerning rahn is hibryd contract domain. In the study of fiqh muamalah mâliyyah, the use of hibryd contract has issued pros and cons due to the hadith regarding the prevention of hibryd contract transactions. This study aims to determine the construction of akad rahn in the fatwa of DSN-MUI and the hibryd contract validity in the DSN-MUI fatwa concerning rahn. This research is qualitative research with a normative juridical approach and using literature study as its data collection technique. The results indicate that the hibryd contract provisions in the DSN-MUI fatwa concerning rahn did not prohibit hibryd contract standards and limits. This is due to the provisions of mu'nah based on the akad ijârah there is no ta'aluq (relationship) between the cost of maintaining the marhȗn and the nominal of loan (akad qardh). Therefore, the concept of hibryd contract contained in the DSN-MUI fatwa concerning rahn does not issue gharar and ribâ. The implication of this research in the fiqh economic sharia framework is the development of methodology and innovation of sharia pawn products based on hibryd contract so that there is a necessity for standardization of fatwas that regulate hibryd contract in Islamic financial transactions
Peningkatan ketangguhan keluarga muda untuk menghadapi tantangan sosial ekonomi melalui pendekatan agama, bahasa, psikis, dan medis Hariyadi, Sugeng; Suprihatin, Titin; Surani, Endang
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 7 No 3 (2024)
Publisher : University of Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jipemas.v7i3.21321

Abstract

Sejumlah keluarga muda (19-25 tahun) Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang menghadapi persoalan sosial ekonomi, kesehatan, dan agama. Di antara penyebab persoalan yang mereka hadapi adalah minimnya pengetahuan agama, komunikasi, kesehatan fisik dan kejiwaan untuk menghadapi persoalan-persoalan keluarga. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi promotif, preventif, dan kuratif bagi sejumlah keluarga muda tersebut. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode Community-Based Participatory Research (CBPR) dan Service Learning. Tahapan-tahapan yang dilalui adalah survei, intervensi berupa penyuluhan, dan tindak lanjut berupa forum silaturrahmi dan konsultasi grup WhatsApp. Di antara hasil yang diperoleh adalah meningkatnya literasi keluarga muda terhadap persoalan dan tantangan keluarga muda, sebagaimana ditunjukkan nilai rara-rata pretest 21,4 poin meningkat menjadi 25,3 poin. Pada nilai posttest, lalu terbentuknya forum silaturrahmi dan konsultasi keluarga muda secara online.
Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Baleendah Tahun 2022 Desri Nurul Aeni; Titin Suprihatin; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13354

Abstract

Abstract. BP4 was formed with the aim of improving the quality of marriage to create a harmonious family. However, the divorce rate in Baleendah District in 2022 has increased compared to 2021 and 2020. This research aims to determine the role of BP4 in minimizing the high divorce rate in Baleendah District, and the supporting and inhibiting aspects of BP4 Baleendah District in carrying out its duties. The research method used is qualitative, with an empirical juridical approach. Data was collected through interviews and documentation. The data was analyzed by carrying out data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that BP4 plays a role in providing marriage guidance to prospective brides and grooms and consulting on household problems. The supporting aspects of BP4 Baleendah District in carrying out its duties are professional human resources and collaboration with various cross-sectors. The inhibiting aspect is that there is no clear funding to provide adequate counseling facilities and is faced with the community's response which sometimes does not fulfill the invitation when invited to provide marriage guidance. Abstrak. BP4 dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun, angka perceraian di Kecamatan Baleendah pada tahun 2022 mengalami peingkatan dibandingkan pada tahun 2021 dan 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BP4 dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di Kecamatan Baleendah, dan aspek pendukung serta penghambat BP4 Kecamatan Baleendah dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data di analisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 berperan dalam melakukan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dan konsultasi masalah rumah tangga. Aspek pendukung BP4 Kecamatan Baleendah dalam menjalankan tugasnya yaitu SDM yang profesional dan adanya kerjasama dengan berbagai lintas sektoral. Adapun aspek penghambatnya yaitu belum adanya pendanaan yang jelas untuk menyediakan fasilitas konseling yang memadai dan dihadapkan dengan respon masyarakat yang terkadang tidak memenuhi undangan jika diundang untuk melakukan bimbingan perkawinan.
Dampak Fatherless terhadap Ketahanan Keluarga pada Perspektif Kompilasi Hukum Islam Helzi Nurlita Rizqillah; Titin Suprihatin; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13819

Abstract

Abstract. The fatherless phenomenon is more often caused by a parenting paradigm that is influenced by patriarchal culture. The fatherless phenomenon also affects in terms of family resilience, one of the factors of harmony in the household. Hadhanah / child maintenance in the compilation of Islamic Law is a necessity or necessity for the benefit of the child himself, even though both parents have a bond or have divorced the child still has the right to get attention from both parents.The purpose of this study is to determine the impact of fatherless on Sharia Faculty Students from the perspective of the Compilation of Islamic Law. The method used in this research is a qualitative method with an empirical juridical approach. there are several impacts of fatherless found, namely, difficulty controlling emotions, sensitivity, difficulty socializing, and not easily trusting others. The importance of childcare and the fulfillment of children's rights as in Article 80 paragraph 4 letter (c) KHI states that family maintenance which includes life support and education for children is borne by the father. Abstrak. Fenomena fatherless lebih sering disebabkan karena adanya paradigma pengasuhan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. fenomena fatherless juga berpengaruh dari segi ketahanan Keluarga yang salah satu faktor keharmonisannya ada dalam rumah tangga. Hadhanah /pemeliharaan anak dalam kompilasi Hukum Islam merupakan kebutuhan atau keharusan demi kepentingan anak itu sendiri, meskipun kedua orang tua mereka memilki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui dampak fatherless pada Mahasiswa Fakultas Syariah menurut perspektif Kompilasi hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. terdapat beberapa dampak fatherless yang ditemukan yaitu, sulit mengontrol emosi, sensitif, sulit bersosialisasi, dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Pentingnya pengasuhan anak dan pemenuhan hak anak seperti pada Pasal 80 ayat 4 huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah.
Analisis Putusan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg tentang Dispensasi Kawin Akibat Zina Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Hilda Oktaviani; Titin Suprihatin; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.14087

Abstract

Abstract. UU no. 16 of 2019 regulates the age limit for marriage for a person, namely 19 years, for both men and women, if there is a deviation then a dispensation can be applied to the court. This legal relaxation has created a loophole for many applications for marriage dispensations in religious courts, such as the Subang Religious Court. At the Subang Religious Court, most of the requests were because the children being petitioned had committed adultery, so that quite a few girls were pregnant, as stated in case Number 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg. The purpose of this research is to find out how the dispensation for marriage due to adultery is according to Islamic law and the Marriage Law and how to analyze the decision in case Number 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg according to Islamic law and the Marriage Law No. 16 of 2019. The research method used is a qualitative research method with a normative juridical approach, the type of research used is library research. The result of this research is that in Islam there is no such thing as a dispensation for marriage, to determine whether a person may enter into marriage is marked by the limits of puberty, meanwhile the dispensation for marriage only exists in the Marriage Law. In case Number 7/Pdt.P/2024/PA.As the petition was granted, this is in accordance with Islamic law and the Marriage Law, KHI allows this marriage as long as the woman marries the man who impregnated her. The Marriage Law does not regulate the exact criteria for dispensation for marriage due to adultery. By fulfilling the requirements and harmony according to each religion and in accordance with the applicable law, the marriage can be said to be valid. Abstrak. UU No. 16 Tahun 2019 mengatur tentang batasan umur kawin seseorang yaitu 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita, apabila terjadi penyimpangan maka boleh diajukan dispensasi ke pengadilan. Kelonggaran hukum ini menjadi celah banyaknya pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama, seperti di Pengadilan Agama Subang. Di Pengadilan Agama Subang sebagian besar permohonannya dikarenakan para anak yang dimohonkan sudah melakukan zina, sehingga tidak sedikit anak perempuan dalam keadaan hamil, seperti yang tertera pada perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dispensasi kawin akibat zina menurut hukum Islam dan UU Perkawinan dan bagaimana analisis putusan perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg menurut hukum Islam dan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah di dalam agama Islam tidak ada yang namanya dispensasi kawin, untuk menentukan seseorang boleh melakukan perkawinan ditandai dengan batasan baligh, sementara itu dispensasi kawin hanya ada dalam UU Perkawinan. Pada perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sbg permohonan dikabulkan, hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam dan UU Perkawinan, KHI membolehkan perkawinan ini asal sang wanita menikah dengan pria yang menghamilinya. UU Perkawinan tidak mengatur pasti terkait kriteria dispensasi kawin akibat zina, dengan terpenuhinya syarat dan rukun menurut agama masing-masing dan sesuai UU yang berlaku maka perkawinan dapat dikatakan sah.
Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah Faiz Izzul Haq; Titin Suprihatin; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15607

Abstract

Abstract. The examination of the marriage document is an administrative process that must be carried out before the announcement of the wish to marry, where the file provided by the prospect bride will be declared already in accordance with the terms or not. Such checks must be conducted by all parties. However, in its implementation it is still not well carried out because often such inspections are not attended by all parties. The research method used in this research is qualitative-descriptive with a research approach through juris-normative. Primary data used in this study the Regulations of the Minister of Religion No. 20 of 2019 on the Registration of Marriage. The secondary data used comes from related books and relevant research journals. The results of the study indicate that PMA No. 20 Year 2019 Article 5, does not specifically provide an explanation concerning how the procedure for inspection of marriage documents is carried out, but in that article only explains concerning the physical examination of documents given by the prospective bride in accordance with the provisions of Article 4 Paragraph 1. Implementation of this Article is almost all fulfilled except in Article 5 Paragraphen 3 which states that the process of inspecting marriage papers must be attended by both the candidate bride and the guardian of the woman, this is because the party is not present on the grounds that they cannot be present because there are activities that cannot be abandoned. Nevertheless, KUA of Southern Cimahi took a policy to keep passing to the next stage because if forced all parties to attend concerned would affect the life of the future bride. Abstrak. Pemeriksaan dokumen nikah merupakan proses administrasi yang harus dilakukan sebelum adanya pengumuman kehendak nikah, proses ini harus dilalui bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dimana berkas yang diberikan oleh calon pengantin akan dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Pemeriksaan tersebut harus dihadiri oleh semua pihak bertujuan untuk mencegah adanya kesalahan dalam data seperti kesalahan nama, gelar, ataupun upaya pemalsuan data. Namun dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Cimahi Selatan masih belum terlaksana dengan baik karena seringkali pemeriksaan tersebut tidak dihadiri oleh semua pihak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan penelitian melalui yuridis-normatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Data Sekunder yang digunakan bersumber dari buku-buku yang berkaitan dan jurnal penelitian yang relevan. Hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi Pasal 5 tersebut hampir semua terpenuhi kecuali pada Pasal 5 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa proses pemeriksaan dokumen nikah harus dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta wali dari perempuan, hal tersebut dikarenakan pihak yang tidak hadir beralasan bahwa mereka tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.