Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.737
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IQTISHODUNA DE JURE Jurnal Al-Ijtimaiyyah Rechtsidee Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Maslahah Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Al-Balad: Journal of Constitutional Law Al-Fikru: Jurnal Ilmiah Journal of Islamic Business Law Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Burhanuddin Susamto
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Journal of Islamic Business Law

 1 
Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Peer To Peer Lending Pada Lembaga Kapitalboost Dikta Ayu Lestari; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk meninjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan peer to peer lending pada lembaga Kapitalboost. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, bahan pustaka, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Adapun analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum peer to peer lending pada lembaga Kapitalboost di Indonesia secara legalitas, Kapitalboost telah memiliki sertifikat kepatuhan syariah dari Financial Shariah Advisory Dan Consultancy (FSAC) di Singapura. Di Indonesia, Kapitalboost masih dalam proses pendaftaran dan masih belum mendapat izin oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di Indonesia kewajiban pendaftaran perusahaan fintech tersebut berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam regulasi tersebut mengharuskan semua perusahaan teknologi informasi mendaftarkan dirinya ke OJK. Adapun ditinjau dari KHES pembiayaan peer to peer lending pada lembaga Kapitalboost melalui sistem murabahah dan wakalah with qardh telah sesuai.
Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor di Kota Malang Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syariah Achmad Abdul Jabbar; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang dengan syarat dan ketentuan teknis modifikasi yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan serta maqashid syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yudiris sosiologis, perundang-undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) modifikasi lampu kabut yang di lakukan di klub motor Kota Malang belum sesuai berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan karena kurang efektifnya peraturan yang mengatur tentang modifikasi lampu kabut dan kurangnya kontrol terhadap praktik modifikasi lampu kabut, 2) Sedangkan bila ditinjau berdasarkan maqashid syariah, modifikasi lampu kabut diperbolehkan selama dalam pelaksanaannnya sesuai dengan batas kemampuan manusia (tidak berlebihan), lampu kabut yang dilakukan di klub motor Kota Malang masuk ke dalam maqashid tahsiniyyat yang lebih bersifat komplementer atau pelengkap.
The Effectiveness Personal Data Protection of Financial Technology Consumers by Financial Services Authority in Islamic Law Perspective Ita Wardatul Jannah; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research intends to describe the effectiveness of personal data protection of financial technology consumers by the Jakarta Financial Services Authority reviewed base on Islamic law. This research uses empirical legal research method with socio legal approach also data collection are interview and docummentation study. The result of research clarify that the personal data protection of financial technology consumers by Jakarta Finacial Services Authority through regulations, coaching, and socialization (preventive), also efforts to resolve disputes (respressive). The both are ineffective. There are no clear legal substance regarding the retention period of consumers’ personal data stroge and dispute resolution’s flow to victims’ losses. The legal substance that not comprehensive raises the role of Jakarta Financial Services Authority as legal structure does not function optimally, as many as 4,493 victims of personal data misuse on financial technology have not obtained legal certainty. Whereas users of financial technology have increasingly become a legal culture of Indonesian people. According to Islamic law, the personal data protection is a honor protection principle (hifzh al-irdh) maqashid syariah at the primary needs level (dharuriyat).
Perlindungan hukum Mitra Program afiliasi E-commerce di Indonesia Atsna Farihatul ‘Ulya; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini fokus pada perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban program afiliasi Lazada.co.id pada Komunitas lazabot. Hal itu dikarenakan banyaknya kasus afiliasi tidak mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan dalam program afiliasi yang mengakibatkan afiliasi mengalami kerugian. Sehingga tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi afiliasi baik dalam pemenuhan hak dan juga penyelesaian sengketa yang kemudian ditinjau dari KUH Perdata dan juga Fatwa MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah. Jenis penelitian artikel ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan afiliasi dengan Lazada.co.id merupakan perjanjian kemitraan dengan dasar hukum KUH Perdata. Dalam islam perjanjian tersebut merupakan akad ju’alah dengan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad ju’alah sebagai dasar hukumnya. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut belum memberikan perlindungan hukum terhadap afiliasi sebagai mitra Lazada.co.id yang dapat dilihat dari beberapa klausula yang termuat dalam kontrak tersebut.
Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 52/2006 di Kota Malang Elya Nur Maulana; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akad Wakalah Bil Ujrah untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujrah (fee). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip Risk Sharing. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Bagaimanakah Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah Dana Investasi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. b) Apakah pengelolaan Dana Investasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun sumber diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan akad wakalah bil ujrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad wakalah bil ujrah. Mulai dari al-aqidain, mahallul-aqd, dan sighat al-aqd seluruhnya sudah sesuai. Perusahaan asuransi berposisi sebagai wakil, peserta asuransi sebagai muwakkil, dan objek dari akad mereka adalah dana premi yang dikelola oleh pihak asuransi. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga mulai dari prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, amanah, kerjasama, menghindari gharar, saling ridha, menghindari maysir dan menghindari riba.
Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara Pailit pada Perkara Nomor : 19/Pdt.Sus-Gll/2020/Pn. Niaga Sby Persfektif Hukum Positif dan Hukum Islam (At-Taflis) MHD ALFIN LUBIS; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan merupakan metode penyelesaian sengketa utang-piutang yang saat ini masih berlaku dan berkekuatan hukum. Dewasa kini, perkara kepailitan terus bertambah berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam (At-Taflis) terhadap kasus pencabutan izin usaha pertambangan oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-gll/2020/Pn.Niaga.Sby Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif (Library Research). Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan Pertama, bahwa perbuatan tergugat bertentangan dengan prinsip khusus kepailitan. Hal ini karena kepailitan merupakan hal khusus/spesial yang memberlakukan asas lex specialis derogat legi generalis. Selanjutnya, tepat kiranya hakim menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak menjalankan perintah putusan pertama pengadilan. Kedua, terhadap hukum Islam (Taflis), perbuatan tergugat terhadap penggugat mencabut izin usaha pertambangan dapat digolongkan sebagai perbuatan menghalang-halangi upaya debitur untuk mencari harta sebagai upaya memenuhi kewajibannya. Oleh karenanya, ketetapan hakim terhadap perkara tersebut secara subtansial telah memenuhi prinsip-prinsip Islam.
Konsep Ḍarūrat Dalam Penetapan Toleransi Riba Pada Efek Syariah Muhammad Jamalulail; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Toleransi riba merupakan produk screening dalam sekelumit peraturan pada pasar modal syariah berupa pembolehan 45% pada utang berbasis bunga dari keseluruhan aset dan 10% pendapatan non halal dari total pendapatan perusahaan. Hingga kini, peraturan tersebut tetap berlaku dalam POJK NO.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pemberlakuan tersebut tentunya menuai pro dan kontra dalam prinsip syariah di pasar modal syariah, mengingat bahwa riba merupakan pokok hukum ekonomi Islam yang telah jelas keharamannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan analisis data menggunakan penafsiran teleologis. Tujuan penelitian ini adalah meninjau kembali konsep toleransi riba pada penetapan efek syariah berdasarkan konsep ḍarūrat dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ḍarūrat dalam penetapan toleransi riba pada efek syariah ternyata tidaklah mencapai tingkatan ḍarūrat, melainkan hanya sampai pada hājat saja. Meskipun demikian, hājat dalam penetapan hukumnya dapat berlaku sebagaimana keadaan ḍarūrat. DSN-MUI dalam fatwanya mengungkapkan pembolehan terkait toleransi riba didasarkan pada kaidah umum al-balwa dan al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa hājat dalam toleransi riba sudah tercapai, karenanya harus diadakan peninjauan kembali terhadap peraturan ini.
Perubahan Objek Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Zafiratul Jamilah MZ; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak tanggungan pada perjanjian kredit harus memenuhi ketentuan UU No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan mewajibkan terpenuhinya asas publikasi dan spesialisasi objek jaminan. Faktanya objek jaminan berubah sehingga berdampak pada fungsi, nilai, dan status benda jaminan tersebut juga berubah. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif perundang-undangan dan hukum Islam terhadap perubahan objek hak tanggungan dalam perjanjian kredit. Jenis penelitian yuridis normatif dengan paradigma positifisme. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, metode pengelolaan dengan tahap pemeriksaan, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menurut perundang-undangan perubahan karena unsur kesenganjaan termasuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, kreditur dapat menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1236 dan 1365 KUHPerdata, untuk pencegahannya penerapan Pasal 11 ayat 2 UUHT harus diwajibkan dan dibutuhan peninjauan secara berkala. Menurut hukum Islam perbuatan tersebut termasuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atau ghasab. Mutahin dapat menuntut ganti rugi yang seimbang atas tindakan rahin, dan dapat diselesaikan melalui kekeluargaan, arbitrase ataupun pengadilan.
Co-Authors Abbas Arfan Achmad Abdul Jabbar Achmad Bagus Syaifullah Andy Apriansah Anggit Wasesa Praja Atsna Farihatul ‘Ulya Azizah, Noer Dikta Ayu Lestari Dwi Hidayatul Firdaus, Dwi Hidayatul Elya Nur Maulana Fakhrijal Fajar Alifianto Hakim, Mohammad Ainul Iffaty Nasyiah Ita Wardatul Jannah Jazim Hamidi M. Aunul Hakim M. Fauzan Zenrif Masruchin Rubai MHD ALFIN LUBIS Muhammad Jamalulail Muhammad Khatibul Umam Nida’ Maulida Sudirman Sudirman Supriyadi Suwandi Suwandi Thohir Luth Zafiratul Jamilah MZ