Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process) Arie Haura; Lukman M Baga; Hendri Tanjung
AL-MUZARA'AH Vol. 3 No. 2 (2015): AL-MUZARA'AH (December 2015)
Publisher : Department of Islamic Economics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.068 KB) | DOI: 10.29244/jam.3.2.89-105

Abstract

This study describes the process of Sharia Financial Service Cooperation (KJKS) becoming nazhir waqf, analyzing the priorities of internal and external factors which related with cash waqf. This research uses descriptive quantitative and qualitative approach based on study literature, observation, and quetionaire using analytical network process (ANP) method. The internal factors and external factors devided into 8 cluster. 2 General Cluster and 6 Detailed Cluster: cluster of Internal Aspect, cluster of External Aspect, cluster of SDM KJKS, cluster of Accountability, cluster of Product, cluster of Regulation, cluster of Demography, and cluster of Civil Sociaty. The calculations showed that the highest score which is greatly affect the cash waqf management in KJKS from Internal Aspect such as: Cluster of Accountability (36%), Cluster of Product (33%), and Cluster of SDM KJKS (31%). External Aspect such as: Cluster of Regulation (38%), cluster of Civil Sociaty (37%), and cluster of Demography (25%). Furthermore, the important priority from detailed cluster are Asset Accumulation element (22,8%) and Requirement of Sharia Principle (22,9%).
EFISIENSI PEMASARAN GAMBIR DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT Amelira Haris Nasution; Ratna Winandi Asmarantaka; Lukman M Baga
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 9 No 2 (2015)
Publisher : Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.558 KB) | DOI: 10.30908/bilp.v9i2.9

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pemasaran gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dengan menggunakan analisis efisiensi operasional dan efisiensi harga. Penentuan responden petani dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, dan responden pedagang dipilih dengan snowball sampling. Data primer digunakan untuk melakukan analisis efisiensi operasional, sedangkan data sekunder time series bulanan dalam periode 2004 – 2014 digunakan untuk analisis efisiensi harga. Berdasarkan analisis efisiensi operasional terbukti bahwa saluran pemasaran yang terbentuk belum efisien akibat posisi tawar petani yang rendah. Dengan analisis efisiensi harga terungkap bahwa dalam jangka pendek, pasar gambir di tingkat petani tidak terintegrasi dengan pedagang besar dan ekportir, dan dalam jangka panjang pasar gambir di tingkat pedagang besar berkorelasi dengan eksportir namun tidak terintegrasi. Korelasi ini mengindikasikan adanya kolusi antara pedagang besar dan eksportir. Oleh karena itu, peran pemerintah diperlukan, terutama untuk mengoptimalkan regulasi pasar gambir yang ada di satu pihak dan meningkatkan peran kelembagaan petani di pihak lain. Kebijakan perbaikan akses informasi pasar dan ekspor gambir akan mampu menciptakan pemasaran gambir yang berpihak pada petani gambir. This study aims at analyzing the market efficiency of gambier in Lima Puluh Kota Regency, West Sumatera using analysis of operational and price efficiency. Farmers were chosen using purposive sampling method and middlemen were selected using snowball sampling method. Primary data were used for the operational efficiency analysis, and secondary data which was monthly time series data from 2004 to 2014 were utilized for the price efficiency analysis. Based on the operational efficiency analysis, it was proven that the marketing channels had been inefficient because the bargaining power of farmers was weak. By using the price efficiency analysis, it showed that in the short run, gambier market in the farm level was not integrated with the middlemen and exporter levels, whereas in the long run, gambier market in middlemen level had corellation with the exporter level but they had not been integrated. This correlation indicated that there was a collusion between the middlemen and the exporters. Therefore, the role of government is needed to maximize the regulation of gambier market and to increase the role of farmer institutions. This can be done by improving the market access information and gambier export policy to create marketing which supports the gambier farmers.
DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP USAHA TANI BERAS ORGANIK DI PROVINSI JAWA BARAT Ulpah Jakiyah; Lukman M Baga; Netti Tinaprilla
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 10 No 1 (2016)
Publisher : Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30908/bilp.v10i1.34

Abstract

Salah satu kebijakan Menteri Pertanian berkenaan dengan ekspor dan impor beras adalah peningkatan ekspor jenis beras khusus, seperti beras organik. Permintaan pasar global beras organik semakin meningkat, tetapi Indonesia menghadapi pesaing seperti Thailand dan Vietnam. Meskipun demikian, petani beras organik di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemampuan daya saingnya dengan keberhasilannya melakukan ekspor ke negara Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Singapura, Belanda, Italia, dan Dubai. Penelitian ini bertujuan menganalisis daya saing beras organik, dan mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usaha tani beras organik. Metode analisis yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas beras organik memiliki daya saing yang cukup untuk ekspor, terlihat pada keunggulan kompetitif (Private Cost Ratio) dan komparatif (Domestic Resource Cost Ratio). Penerimaan secara finansial maupun sosial dapat memenuhi biaya input domestik. Keunggulan kompetitif dan komparatif melemah akibat dari adanya pengaruh biaya sertifikasi lahan pada biaya domestik dan biaya kemasan, sedangkan dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output menguntungkan petani. Kebijakan bersifat efektif namun belum efisien akibat belum adanya lembaga penyediaan input seperti pupuk dan benih organik. One of the agriculture minister policies related to rice exports and imports is the increased number of certain type of rice export such as organic rice.The global demand of organic rice market has been increasing but Indonesia is facing competitors, such as Thailand and Vietnam. Nevertheless, organic rice farmers in west java province are showing their competitive capability by exporting to a United States, Germany, Malaysia, Singapore, The netherlands, Italy, and Dubai. This study aims to analyze the competitiveness of organic rice, and identify the impacts in government policy for the organic rice farming.The result shows that some varieties of organic rice have adequate export competitiveness, seen from the competitive advantage (private cost ratio) and the comparative advantage (domestic cost ratio) which are positive. The analysis method used was Policy Analysis Matrix (PAM). The financial and social revenue could cover the input of domestic cost. The competitive and comparative advantages were weakened as a result of the influence of land certification in the domestic and packaging cost, whereas the impact of government policy to input and output is profitable for farmers. The policy is effective but has not been efficient due to lack of input providers such as fertilizer and organic seeds.
Strategy of Integrated and Sustainable DMO Governance Development: A Corporate Governance Approach on Wangi-Wangi Island Diana La Haris; Yusman Syaukat; Lukman M Baga
JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Managemen Agribisnis
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMA.2023.v11.i01.p06

Abstract

Destination Management Organization (DMO) merupakan elemen terpenting dalam tata kelola kepariwisataan. Sebagai sistem manajemen terintegrasi, tugas dan fungsi melekat pada bidang pemasaran dan tata kelola destinasi. Tujuan penelitian ini yakni merumuskan strategi pengembangan tata kelola DMO terintegrasi berkelanjutan di Pulau Wangi-Wangi. Analisis penelitian menggunakan pendekatan partisipatif dengan prinsip corporate governance. Data diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis Multi Dimentional Scaling (MDS), serta analisis Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT). Hasil penelitian mengidentifikasi terdapat 4 stakeholder utama DMO di Pulau Wangi-Wangi yakni; Pemerintah, Swasta, Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), dan Masyarakat. Analisis MDS menunjukkan indeks keberlanjutan sebesar 53,96% atau masuk dalam kategori cukup berkelanjutan. Hasil analisis SWOT menunjukkan rumusan strategi pengembangan berada di kuadran III yaitu development strategic. Maka strategi pengembangan membutuhkan peningkatan sosial responsibility, pemanfaatan media digital, peningkatan capability SDM organisasi komunitas, penyusunan destination management plan dan baseline destination, pelaksanaan program pelatihan manajemen tata kelola kepada organisasi komunitas wisata, dan meningkatkan peluang kerjasama penelitian dengan Akademisi serta kolaborasi stakeholder swasta.
CONSTRAINTS AND STRATEGIES OF ISSUING MUNICIPAL SUKUK IN INDONESIA Muhammad Maulana Hamzah; Lukman M Baga; Imam Teguh Saptono
Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM Vol 6, No 1 (2022): IMARA: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM
Publisher : IAIN Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/imara.v6i1.5658

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the potential of Islamic municipal bonds in Indonesia focused on its constraint and strategy using Analytic Network Process (ANP). Methodology proceeded by literature research to construct a model and in-depth interview with practitioners and regulators both on government and sharia perspective to fully understand and develop an appropriate ANP Network. The experts are divided into two categories as direct relation and non-direct relation experts. The constraints are divided into five nodes, they are political risk, trust between stakeholders, lack of sharia knowledge, law constraint and risk of municipal loan. While the strategies contain of building trust, sharia education, comprehensive law basis, market strategy, and strategy of product innovation. Islamic municipal bonds may be developed by implementing comprehensive law basis as primary strategy to provide the need of law basis as main constraint. Both main constraint and strategy are agreed by all experts except BPK which is more concern in risk of municipal loan.