Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Restorative Justice Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Animha Law Journal
Anton Johanis Silubun
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS ANAK Erni Dwita Silambi; Anton Johanis Silubun
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1898

Abstract

Adopsi memiliki tujuan untuk menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak – haknya sesuai dengan asas perlindungan anak. Bentuk penyelewengan terhadap fungsi pengangkatan anak (adopsi) sebagai sarana perlindungan dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan sepihak dan memandang anak tidak lagi sebagai subjek yang harus dilindungi kepentingannya menjadi sebuah objek diam yang lemah. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agar masalah pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dijadikan kesempatan bagi pihak- pihak yang mencari keuntungan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data – data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan metode kuantitatif untuk pelaksanaan pengangkatan anak.
PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS ANAK Erni Dwita Silambi; Anton Johanis Silubun
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.061 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1898

Abstract

Adopsi memiliki tujuan untuk menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak – haknya sesuai dengan asas perlindungan anak. Bentuk penyelewengan terhadap fungsi pengangkatan anak (adopsi) sebagai sarana perlindungan dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan sepihak dan memandang anak tidak lagi sebagai subjek yang harus dilindungi kepentingannya menjadi sebuah objek diam yang lemah. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agar masalah pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dijadikan kesempatan bagi pihak- pihak yang mencari keuntungan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data – data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan metode kuantitatif untuk pelaksanaan pengangkatan anak.
DISKURSUS HUKUM DAN POLITIK ATAS IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI BAWAH REZIM OTONOMI KHUSUS silubun, yosman; Silubun, Yosman Leonard; Imannuel, Victor; Silubun, Anton Johanis
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.104

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika hukum dan politik dalam penentuan identitas Orang Asli Papua (OAP) sebagai syarat pencalonan kepala daerah di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Penelitian ini berangkat dari ketentuan yang mewajibkan calon gubernur dan wakil gubernur di Papua harus merupakan OAP, namun definisi dan mekanisme penentuannya masih belum jelas dan kerap menimbulkan kontroversi. Permasalahan utama yang diangkat meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai definisi dan keaslian OAP serta bagaimana implikasi politik dari penafsiran identitas tersebut terhadap hak politik warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan identitas OAP masih menyisakan celah normatif dan membuka ruang politisasi identitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum dan mekanisme verifikasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel demi mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak politik masyarakat Papua. Kata kunci: Otonomi Khusus, Orang Asli Papua, Pemilihan Kepala Daerah, Politik Identitas, Afirmasi
PENYULUHAN TINDAKAN KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KABUPATEN MERAUKE Pelu, Handika; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Silubun, Anton Johanis
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v1i1.35

Abstract

Perkembangan Penyuluhan tentang kenakalan remaja dan penanganannya kepada mahasiswa sangat penting, mengingat meningkatnya jumlah kenakalan remaja di tingkat SMA. Sebagai bagian dari generasi muda yang menjadi penerus bangsa, mahasiswa perlu dibekali dengan wawasan tentang pentingnya membangun sikap mental yang kuat agar tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam perilaku kenakalan yang mengarah pada tindak kriminal. Luaran dari kegiatan ini: Jurnal. Metodologi yang digunakan Program Pendampingan ini dilaksanakan melalui kegiatanSeminar, Workshop dan Bimbingan dalam Penyuluhan tentang kenakalan remaja. Termasuk di dalamnya pengembangan materi Pelatihan Ceramah dari Narasumber, Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Permainan, dan Curah Pendapat. Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan tiga tahap, Tahap pertama untuk Seminar, Tahap kedua: Workshop dan Bimtek, dan Tahap ketiga Pendampingan dan pelatihan pendaftaran hak cipta. Dari pengabdian ini Harapannya setelah kegiatan penyuluhan ini, remaja dapat memahami akan bahayanya dari perilaku-perilaku menyimpang serta tidak melakukan perilaku menyimpang.
Melampaui Pendekatan Legalistik: Hukum Adat Marind Sebagai Basis Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Kabupaten Merauke, Papua Selatan) Silubun, Anton Johanis; Saragih, Dapot Pardamean
Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v9i2.7323

Abstract

The handling of Children in Conflict with the Law (CICL) within Indonesia’s juvenile justice system continues to face significant challenges, particularly the dominance of a legalistic and procedural approach that insufficiently addresses the social and cultural dimensions of children’s lives. This issue becomes more complex in indigenous communities where customary legal systems function as living norms for conflict resolution. This study aims to examine the role of Marind customary law in handling CICL cases in Merauke Regency, assess its compatibility with restorative justice principles, and formulate an integrative model that harmonizes customary law and state law. Employing an empirical juridical approach, data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that CICL handling remains largely formalistic, limiting the involvement of indigenous institutions and weakening children’s social reintegration. Conversely, Marind customary law demonstrates conflict resolution mechanisms aligned with restorative justice principles, emphasizing deliberation, social responsibility, and relational restoration. This study proposes a hybrid model of CICL handling that positions customary institutions as primary mediators, supported by law enforcement authorities to ensure the protection of children’s rights. This model contributes to the operationalization of legal pluralism and offers a practical policy alternative for reforming the juvenile justice system in South Papua.
Membangun Kesadaran Digital: Sosialisasi Hak dan Kewajiban dalam Penggunaan Media Sosial di SMA 1 Yapis Merauke Kamila, Dyana Hesti; Sukmawati, Roro Anggi; Nisa, Syadila Ainun; Azis, Yulidiana Zesa; Suradinata, Poetri Enindah; Parera, Zegovia; Wijaya, Nasri; Ali Muddin, Ahmad; Silubun, Anton Johanis
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v2i2.162

Abstract

  In the era of globalization, social media has become the main communication tool that affects people's lives, especially teenagers. The community service activity entitled "Wise at the Fingertips: The Importance of Understanding Rights and Obligations in Using Social Media" was implemented at SMA 1 Yapis Merauke to improve digital legal literacy among students. Through interactive lecture methods, group discussions, and case study simulations, this activity aims to provide an understanding of the ITE Law and legal issues related to the use of social media. Although attended by only 9 students, this activity succeeded in creating an atmosphere of in-depth discussion and increasing students' awareness of the legal risks that may arise from their online activities. Evaluation results showed a significant increase in understanding of digital ethics and social media responsibility. This activity emphasizes the importance of communicative and relevant legal education to form a wise and responsible young generation in using social media. Recommendations for the development of similar programs include expanding the range of participants and collaborating with more schools.
PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN ADAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT MARIND DI PROVINSI PAPUA SELATAN Silubun, Anton Johanis; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Corputty, Frans; Hidayat, Khoirul
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6210

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji penguatan sistem pemerintahan adat dalam pemberdayaan masyarakat adat marind di provinsi papua selatan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Punguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan. Serta Menemukan Konsep ideal Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan. Adapun jenis penelian yang digunakan adalah penelian normative dengan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh yaitu Pertama, Penguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan sebagai upaya melestarikan adat dan budaya. Kedua, Konsep Ideal Pemerintahan adat dalam pemberdayaan masyarakat adat marind yaitu dengan dua unsur utama. Pertama, bersifat keaslian pengaturan dan pengembangan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan adat budayanya. Kedua, Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat adat Marind adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat adat Marind. Pembentukan pusat pendidikan rakyat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, Pemberyaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan serta Pemetaan wiyalah wilayah adat masyarakat adat marind dalam mewujudkan kepastian hukum. Kata Kunci: Sistem pemerintahan adat, masyarakat adat marind, Papua selatan
Co-Authors Ali Muddin, Ahmad Azis, Yulidiana Zesa Corputty, Frans Erni Dwita Silambi Erni Dwita Silambi, Erni Dwita Handika Dwi Ardiansyah Pelu imannuel, victor Kamila, Dyana Hesti Khoirul Hidayat Nasri Wijaya Nisa, Syadila Ainun Parera, Zegovia Saragih, Dapot Pardamean Silubun, Yosman Leonard Sukmawati, Roro Anggi Suradinata, Poetri Enindah