Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.945
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL International Journal of Law Reconstruction Gorontalo Law Review Jurnal Hukum Volkgeist Musamus Law Review Jurnal Restorative Justice Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang SASI
Erni Dwita Silambi
Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Customary Justice Model in Resolving Indigenous Conflicts in Merauke Regency Papua Erni Dwita Silambi; Marlyn Jane Alputila; Syahruddin Syahruddin
Musamus Law Review Vol 1 No 1 (2018): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v1i1.1079

Abstract

The background of the keyword is the agenda of customary justice in the government which is clearly burdened by rules that are recognized and carried out well, making it possible to provide recognition of the prevailing customs in the community. The "confession" here is formal approval. The focus of the research is the implementation of customary justice in Papua in terms of Law Number 21 Year 2001 concerning Special Autonomy for Papua. The research objective is to design or formulate a model of customary justice in Papua. The target of the study is to get the right model of customary justice that is understood in their decisions in solving problems that occur in Papua. Merauke.Metote research in this research is qualitative research. The research conducted is learning, literature, taking data and interviews in depth. After that the data obtained are described and analyzed with quantitative methods to formulate economic empowerment models. The results of this study are the existing customary models, so that in the context of customary cases there are also cases where adat cases can be issued by the community.
Legal Study of Electricity Extension By PT. State Electricity Company In Merauke District Erni Dwita Silambi; Nurwita Ismail
Musamus Law Review Vol 3 No 1 (2020): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v3i1.3382

Abstract

PT. PLN as one of the business actors and also as a State-owned business entity should be able and as much as possible to provide electricity evenly and quality to its consumers. But in reality the community is still faced with various problems in the field of electricity. The method used in this study is the library method and field method. library method by reading books, journals and other literature while the field data is obtained by going down to the field to retrieve data then the data analyzed using qualitative methods will then be presented descriptively. The results of this study are PT PLN Merauke trying to provide electricity supply according to the needs of the community however, PLN is also forced to take turns by blackouts at certain times because they have to carry out maintenance and rejuvenation of the machines that have also replaced old electricity poles, but if there is a rotating power outage, PLN always announces the outage through social media. and also through RRI. People as electricity users have not been active and tend to accept and be quiet if they feel disadvantaged by a power outage.
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI DAN BISNIS MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL (Studi Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas) Erni Dwita Silambi
EKONOMI & SOSIAL Vol 3 No 2 (2012): Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial
Publisher : Universitas Musamus,Merauke,Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jies.v3i2.67

Abstract

Interesting case that drew international attention to the internatinal society case between Pertamina Vs Karaha Bodas Company, where the obvious interest of a very different friction between the two, especially the company Karaha Bodas is a company incorporated under the capital flows both from within and from outside, where more priority to the company's goal is profit oriented and the other national companies or pertamina prefer the national interest.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI SEGI HUKUM ( STUDI KASUS PT.MEDCO LESTARI PAPUA) Erni Dwita Silambi
EKONOMI & SOSIAL Vol 5 No 2 (2014): Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial
Publisher : Universitas Musamus,Merauke,Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jies.v5i2.70

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap para pekerja  kontrak yang di PHK dalam masa kontrak sesuai dengan Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi PHK dengan menggunakan Teknik analisis data dalam yaitu teknik kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya diikuti dengan penafsiran dan kesimpulan Pemutusan Hubungan Kerja Yang dilakukan oleh PT.Medco termasuk perselisihan hubungan industrial yang pemutusannya harus melalui prosedur yang berlaku dan hal itu sebenarnya sudah dilakukakn oleh pihak perusahaan yakni dengan melakukan perundingan dengan para karyawan dan kasus inipun sudah ditanagani oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Merauke yang dalam hal ini sebagai fasilitator untuk menyelesaikan pemutusan Hubungan Kerja tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA UNIT AMPERA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Erni Dwita Silambi
EKONOMI & SOSIAL Vol 4 No 1 (2013): Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial
Publisher : Universitas Musamus,Merauke,Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jies.v4i1.74

Abstract

This study aimed to consumer protection to bank customers as consumers intended for customers so that customers have the right to use the forum for customer complaints and mediation to resolve disputes in the banking sector in a simple, easy and cepat.Metode used in this study by the research adalalah dilaksanakn field at PT Bank BRI unit Ampera and the literature study conducted through reading books that deals with the writing of the journal, the statements derived from the literature as well as legal issues articles. This research was conducted using qualitative descriptive, using data collection techniques derived from secondary data is the primary legal materials, secondary, tertiary, and secondary data to support the use interview techniques to the employees and customers of the bank. The results showed that in the settlement between the bank and the customer will be settled amicably between the bank and the customer, and if proven to exist error, the bank will change and if the loss can not be resolved by the bank it will be taken by way of mediation.
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD (Studi Kasus Pada Aparatur Pemerintah di Kampung Yanggandur) Dina Fitri Septarini; Erni Dwita Silambi
EKONOMI & SOSIAL Vol 6 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial
Publisher : Universitas Musamus,Merauke,Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jies.v6i2.296

Abstract

Aparatur kampung merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang paling bawah yang mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu target pengukuran kinerja harus berorientasi kepada masyarakat. Pengukuran kinerja pada organisasi publik yang umum dilakukan hanya menitikberatkan pada sektor keuangan saja, sehingga cenderung mengabaikan kinerja non keuangan seperti kepuasan pelanggan (masyarakat), efektivitas dan SDM yang berkemampuan dan berkomitmen tinggi. Pengukuran kinerja dengan balance scorecard merupakan pengukuran kinerja yang komprehensif karena mengukur kinerja dari aspek keuangan dan non keuangan. Balance scorecard mencakup empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum aparatur kampung Yanggandur sudah memahami dengan jelas visi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan kampung. Hal ini ditunjukkan oleh persentase jawaban responden terhadap pertanyaan terkait dengan visi, misi, dan strategi organisasi, di mana lebih dari 75% responden cenderung menjawab setuju, yang berarti mereka memahami visi, misi, dan strategi organisasi. Perspektif keuangan mencapai score 19,2%, perspektif proses bisnis internal memiliki score 25,9%, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencapai score 13,3%, dan perspektif masyarakat memiliki score 8,9%. Secara keseluruhan kinerja aparatur kampung Yanggandur apabila dianalisa menggunakan 4 perspektif dalam balanced scorecard memiliki score total sebesar 67,3% dan berada pada daerah kuning, yang berarti cukup bagus.
PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS ANAK Erni Dwita Silambi; Anton Johanis Silubun
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1898

Abstract

Adopsi memiliki tujuan untuk menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak – haknya sesuai dengan asas perlindungan anak. Bentuk penyelewengan terhadap fungsi pengangkatan anak (adopsi) sebagai sarana perlindungan dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan sepihak dan memandang anak tidak lagi sebagai subjek yang harus dilindungi kepentingannya menjadi sebuah objek diam yang lemah. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agar masalah pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dijadikan kesempatan bagi pihak- pihak yang mencari keuntungan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data – data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan metode kuantitatif untuk pelaksanaan pengangkatan anak.
PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE Iriany Ernawati Tahya; Erni Dwita Silambi
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1914

Abstract

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana oleh penegak hukum terkait kasus pemerkosaan anak yang terjadi di Merauke sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Penelitian ini mengambil sampel di Pengadilan Negeri Merauke dan Beberapa Hakim yang ada di Merauke. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dinilai sebagai kejahatan yang kejam karna merusak masa depan anak tersebut. Banyak putusan hakim dinilai kurang tepat sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku dan juga masyarakat.Oleh karna itu putusan hakim diharapkan mampu memberikan efek jera dan sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar dapat menurunkan tingkat pemerkosaan terhadap anak sekaligus melindungi anak yang merupakan objek yang harus dilindungi untuk masa depan.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN ( HATE SPEECH ) MELALUI MEDIA SOSIAL ( DI TINJAU DARI UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) Zegovia Parera; Erni Dwita Silambi
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1931

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Merauke, Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengambilan Data langsung melalui wawancara dengan Penyidik Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Hasil penelitian penulis, terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial meliputi upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa apel pagi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, arahan kepada kepala-kepala kampung. Upaya preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal berupa pemantau status atau tulisan pengguna medial sosial di wilayah hukum polres merauke. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum apabila telah ada laporan polisi dari pihak yang merasa diri menjadi korban dari Kejahatan.
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Salvadoris Pieter; Erni Dwita Silambi
Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1940

Abstract

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal ini unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menjadi perdebatan, apakah unsur tesebut perlu menggunakan motif untuk membuktikannya atau hanya dengan jarak waktu dimana pelaku dapat berpikir tenang untuk melakukan atau tidak melakukan rencananya atau dengan kata lain terjadi kekaburan norma dalam pasal ini. Tujuan dalam penilitian ini untuk mencari dan menggali apa yang dimaksud dengan unsur perencanaan dan bagaimana cara membuktikannya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap palaku pembunuhan berencana. Sehingga untuk menjawab kekaburan norma tersebut diatas jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan case approach (pendekatan kasus). Hasil penelitian bahwa terjadi kekaburan norma didalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana terutama pada unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu harus 2 (dua) alat bukti (Pasal 184 KUHAP) yang sah serta ditambah dengan kayakinan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana atau sesuai dengan teori undang-undang negatif. Alat bukti yang paling menujang untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk. Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh hakim, pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.
Co-Authors Achmad Ruslan Anton Johanis Silubun Arpin Arpin Asriadi Zainuddin Darmawati Darmawati DINA FITRI SEPTARINI Dina Fitri Septarini Emiliana B Rahaili Enni Eka kusumawati Enni Eka kusumawayi Fransiskus Samderubun Hamzah Halim Ibrahim Kama Iriany Ernawati Tahya Ismail, Nurwita Lily Bauw Lily Bauw Mardhati Mardhati Marlyn Jane Alputila Marwan Marwan Mulyadi Alrianto Tajuddin Parera, Zegovia A Rosnida Rosnida Rudini Hasyim Rado Salvadoris Pieter Satriadi Satriadi Syahruddin Syahruddin