Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia PESHUM Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Ridwan Ridwan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
MARGIN APRESIASI HARMONISASI HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EMPAT PILAR ASEAN ECONOMIC COMMUNITY1 Ridwan Ridwan
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 24 No 2 (2015)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.95 KB) | DOI: 10.33369/jsh.24.2.179-191

Abstract

ABSTRACTThe implementation of the AEC in 2015 will make ASEAN transformedin to pillars as a single market and production base, a highly competitive economic region, the region with equitable e conomic development and a region fully integrated into the global economy. The implentation of the AEC will also transform the Indonesian law that is necessary to change the law as a juridical instrument to implement the AEC. How to appreciate the AEC and legal change show it should be done? Appreciation and legal changes cannot be separated from the other pillars of the ASEAN Community, namely the security community and socio-cultural community. Thus, as the margin of appreciationis none other than the Pancasila and Indonesian state goals, as well as changes in the meaning of the law is the law harmonization. Thus implementation in the context of the AEC should utilize AEC aspirations for national interests, while protecting the interests of the peoples, as well as aligning with the AEC between national interests and global. Keywords: AEC, Transforms, Appreciation, Pancasila, the Stategoals, Harmonization.ABSTRAKImplementasikan AEC tahun 2015 akan mentansformasi ASEAN ke dalam pilar-pilar sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Implementasi AEC juga akan mentranformasi hukum Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan hukum sebagai instrumen yuridis untuk mengimplementasikan AEC tersebut. Bagaimana mengapresiasi AEC dan perubahan hukum yang bagaimana harus dilakukan? Apresiasi dan perubahan hukum tidak terlepas dari pilar komunitas ASEAN yang lain yaitu komunitas keamanan dan komunitas sosial budaya. Dengan demikian, sebagai margin apresiasi tidak lain adalah Pancasila dan tujuan negara Indonesia, serta perubahan hukum adalah dalam arti harmonisasi hukum. Dengan demikian implementasi AEC harus dalam konteks yaitu memanfaatkan aspirasi AEC bagi kepentingan nasional, sekaligus menganyomi kepentingan rakyat, serta menyelaraskan antar kepentingan nasional dengan AEC dan global.Kata Kunci: AEC, Mentransformasi, Apresiasi, Pancasila, Tujuan Negara, Harmonisasi.
DISKRESI (FREIES ERMESSEN) OLEH PEJABAT PEMERINTAH RAMBU HUKUM, ALAT UKUR KEABSAHAN, DAN KECERMATAN DALAM PENGGUNAANNYA Ridwan Ridwan
Jurnal Media Hukum Vol 16, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v16i3.15367

Abstract

There is no law of which articles can embrace all aspects of the community life and various unpredicted events. Discretion is intended to implement the vague written laws (vagenormen) at the concret situation so the government function can be conducted in flexibility and effectivity. Even though the discretion is not based on the clear written law, or there is no written text at all, discretion is still bounded to the principle of validity (rechtmatigheid), in term of the authorithy, procedure, and substance. The legal sign of the discretion is clear and universal, but it is often adjusted to be in line with the needs of the users of the discretion. That kind of discretion is out of the real discretion context; it is a kind of authorithy and law abuse. The problem is not on the law, but it is on the manner of the discretion users.  
Automatic exchange of financial information from the perspective of tax fairness and transparency Isnaini Isnaini; Joni Emirzon; Ridwan Ridwan
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243291

Abstract

Tax fairness and transparency concepts have gained increasing prominence in the global tax and financial regulatory landscape in recent years. Automatic Exchange of Financial Information (AEOI) has proven to be an effective tool for implementing these principles. The aim of this study is to contribute to the ongoing international tax discussion and facilitate further research on the multiple dimensions of tax fairness and transparency in the global financial ecosystem. The type of research used is normative legal research. The results show that AEOI can help prevent tax evasion, ensure taxpayer compliance, and strengthen international cooperation in the fight against tax evasion and fraud. Challenges such as data security and compliance costs can be addressed with the development of better technology and regulatory frameworks. AEOI reflects countries' vision for tax fairness and transparency that supports social welfare and economic stability.
Politik Hukum pada Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Faiqah Putri Nur Islamiati; Ridwan Ridwan; Henny Yuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15678

Abstract

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan tindak pidana korupsi, terutama melalui perumusan Pasal 603 dan Pasal 604. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus pergeseran politik hukum pidana dibandingkan pengaturan yang lalu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama pada aspek penalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pidana dalam pengaturan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta implikasinya terhadap karakter korupsi sebagai extraordinary crime. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP terbaru merupakan bagian dari upaya rekodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional guna mewujudkan sistem pemidanaan yang terintegrasi, proporsional, dan menjamin kepastian hukum. Penyesuaian ancaman pidana, khususnya terkait pidana minimum dan denda, mencerminkan upaya negara menyeimbangkan efektivitas pemberantasan korupsi dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, perubahan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi politik hukum pidana dalam mempertahankan sifat luar biasa tindak pidana korupsi.
Integrasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik dalam Pengaturan Pertanggungjawaban Presiden Pada UUD 1945 Sesudah Amandemen M Tamudin; Ridwan Ridwan; Suci Flambonita
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12840

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945 pasca-amandemen yang masih berfokus pada aspek hukum melalui mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Kondisi tersebut belum mengakomodasi pertanggungjawaban politik, administratif, dan kinerja Presiden secara komprehensif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang berlaku saat ini lebih menekankan legal accountability dan belum menyediakan mekanisme pertanggungjawaban kinerja Presiden secara berkala. Selain itu, beberapa norma seperti frasa perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden masih bersifat multitafsir. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai kepemimpinan profetik, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah, dapat dijadikan dasar etika konstitusional dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban Presiden. Integrasi nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui standar etika kepresidenan, laporan kinerja berkala, evaluasi publik, dan penguatan lembaga pengawasan. Dengan demikian, model pertanggungjawaban Presiden dapat bergeser dari orientasi accountability by impeachment menuju accountability by performance and ethics yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Perampasan Aset Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst) Ferra Dwi Ayu Saputri; Ridwan Ridwan; Henny Yuningsih
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18059

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian negara, merusak sistem pemerintahan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Pengembalian kerugian negara masih menghadapi kendala karena aset hasil korupsi sering disamarkan melalui tindak pidana pencucian uang, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya kerugian negara serta pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian negara terjadi melalui pembayaran bijih timah kepada penambang ilegal, biaya sewa smelter yang tidak wajar, dan kerusakan lingkungan, dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp300 triliun. Namun, pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dan uang pengganti belum optimal karena pengadilan hanya membebankan uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Merujuk pada teori tujuan hukum maka Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kemanfaatan putusan bagi pemulihan keuangan negara masih sangat terbatas, karena mekanisme pengembalian aset yang diterapkan belum mampu mengembalikan kerugian negara secara proporsional. Akibatnya, meskipun putusan telah memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan terhadap pelaku, aspek keadilan substantif dan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama pemberantasan korupsi belum tercapai secara optimal.
Dilema Penambangan Dasar Laut: Pengaturan Dalam ISA, Prinsip Kehati-Hatian dan Tantangan Implementasi Perjanjian BBNJ Adrian Nugraha; Nashriana Nashriana; Ridwan Ridwan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 25 No 3 (2025): Edisi November
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2025.V25.233-248

Abstract

This article examines the role of the International Seabed Authority (ISA) in the governance of deep seabed mining, highlighting the legal and environmental implications arising from the adoption of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreement in 2023. The research employs a normative juridical method through an extensive review of international legal instruments, doctrines, jurisprudence, and scholarly literature related to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, the precautionary principle, and global environmental agreements. The analysis reveals that the ISA’s mandate to manage seabed resources as the common heritage of mankind faces significant pressure due to growing scientific evidence of the ecological risks associated with deep-sea mining. Potential jurisdictional and normative conflicts also arise between the ISA and BBNJ regimes, particularly concerning marine protected areas, environmental impact assessments, and access to marine genetic resources. In the context of scientific uncertainty, mineral exploitation may violate the precautionary principle, erga omnes obligations, and the commitments of Sustainable Development Goal 14. Accordingly, this study recommends a moratorium on mining activities, the harmonization of ISA–BBNJ legal frameworks, and the strengthening of implementation of the precautionary principle to ensure the sustainability of deep-sea ecosystems.
Co-Authors Adrian Nugraha Faiqah Putri Nur Islamiati Ferra Dwi Ayu Saputri Flambonita, Suci Henny Yuningsih Isnaini . Joni Emirzon Nashriana Nashriana Tamudin, M.