Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

E-Katalog dalam Pemasaran Barang/Jasa Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19 Ahmad Suryono; Yeni Dwi Rahayu; Milang Akbar Winasis; M Faiz Nailil Murod
Journal of Community Development Vol. 2 No. 2 (2022): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v2i2.33

Abstract

Indonesia is one of the developing countries where economic growth in Indonesia is growing rapidly both materially and non-materially, this need can be in the form of procurement of goods / services. The challenge faced by micro, small and medium agro-industry players (MSMEs) is to maintain growth in local and global markets. With the Covid-19 pandemic this has also affected trade in Indonesia, namely the shifting behavior of trading patterns has changed, which was originally carried out directly (offline), now it is required to be indirect (online) so that the business continues. In realizing the success of achieving the vision in the economic sector at a broader level with the development of technology, especially in the procurement of goods / services quickly, precisely, transparently and efficiently in reaching customers. In Presidential Regulation No. 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods / Services, it is intended to facilitate MSMEs in carrying out marketing of goods / services through the E-Purchasing mechanism with the E-catalog system, to support government procurement in the era of the Internet of Things (IoT) to be aligned. with the changing times with the aim of making the organization more responsive, transparent and accessible so that checks and balances occur. This e-catalog is the government's way of encouraging MSMEs to rise again in the era of adapting to new habits or new normal to overcome the impact of decreased turnover in order to strengthen and empower MSMEs.
PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN OBLIGASI DAERAH Sulistio Adiwinarto; Amara Diva Abigail; Milang Akbar Winasis
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i1.6504

Abstract

Obligasi daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, yang telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.Sejak berlakunya Undang-undang UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut azas Otonomi daerah, penataan pemerintahan dan keuangan daerah semakin menempatiperan yang penting. Kekurangan danadalam APBD dapat dilakukan melalui pinjaman dari masyarakat atau obligasi daerah yangdituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah) sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.Tujuan dari penerbitan Obligasi Daerah adalah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil penerbitan obligasi daerah harus dialokasikan dalam APBD. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan obligasi daerah, berarti harus dipertanggung jawabkan pemerintah daerah melalui pertanggung jawaban penggunaan APBD. Jika pengelolaan obligasi daerah ini diserahkan kepada BUMD, bagaimana pertanggungjawabannya manakala terjadi penyimpangan ataupun fraud ? Sehingga mekanisme pengelolaan hasil penerbitan obligasi daerah tersebut mencerminkan kepastian hukum.