Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

KAJIAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN JEMBER Suryono, Ahmad; Fitri, Icha Cahyaning
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.716 KB) | DOI: 10.32528/faj.v15i1.2074

Abstract

Dualisme kepentingan antara pemanfaatan sumber daya mineral dan penjagaan kawasan hutan menjadi isu utama di dalam penelitian ini. Kedua isu ini mengemuka dikarenakan tidak ada titik temu yang bersifat menyatukan kedua kepentingan secara adil dan obyektif. Hal ini dapat dimaklumi mengingat secara filosofis, pengaturan kedua objek ini saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Filosofi pertambangan mineral dan sumber daya alam adalah memanfaatkan sumber daya mineral, dengan cara melakukan penambangan, baik secara terbuka maupun bawah tanah. Sedangkan filosofi kehutanan adalah bagaimana caranya semaksimal mungkin mempertahankan (bahkan) menambah kawasan hutan yang telah ada. Dua kutub yang saling bertentangan ini semakin diperparah dengan adanya ego sektoral yang semakin meruncing sehingga masing-masing sektor merasa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola. Oleh karena, alih fungsi kawasan hutan untuk pertambangan mineral (emas) penting untuk dibahas agar kedua kepentingan dapat terfasilitasi dengan baik.
E-Katalog dalam Pemasaran Barang/Jasa Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19 Ahmad Suryono; Yeni Dwi Rahayu; Milang Akbar Winasis; M Faiz Nailil Murod
Journal of Community Development Vol. 2 No. 2 (2022): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v2i2.33

Abstract

Indonesia is one of the developing countries where economic growth in Indonesia is growing rapidly both materially and non-materially, this need can be in the form of procurement of goods / services. The challenge faced by micro, small and medium agro-industry players (MSMEs) is to maintain growth in local and global markets. With the Covid-19 pandemic this has also affected trade in Indonesia, namely the shifting behavior of trading patterns has changed, which was originally carried out directly (offline), now it is required to be indirect (online) so that the business continues. In realizing the success of achieving the vision in the economic sector at a broader level with the development of technology, especially in the procurement of goods / services quickly, precisely, transparently and efficiently in reaching customers. In Presidential Regulation No. 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods / Services, it is intended to facilitate MSMEs in carrying out marketing of goods / services through the E-Purchasing mechanism with the E-catalog system, to support government procurement in the era of the Internet of Things (IoT) to be aligned. with the changing times with the aim of making the organization more responsive, transparent and accessible so that checks and balances occur. This e-catalog is the government's way of encouraging MSMEs to rise again in the era of adapting to new habits or new normal to overcome the impact of decreased turnover in order to strengthen and empower MSMEs.
KAJIAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN JEMBER Ahmad Suryono; Icha Cahyaning Fitri
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v15i1.2074

Abstract

Dualisme kepentingan antara pemanfaatan sumber daya mineral dan penjagaan kawasan hutan menjadi isu utama di dalam penelitian ini. Kedua isu ini mengemuka dikarenakan tidak ada titik temu yang bersifat menyatukan kedua kepentingan secara adil dan obyektif. Hal ini dapat dimaklumi mengingat secara filosofis, pengaturan kedua objek ini saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Filosofi pertambangan mineral dan sumber daya alam adalah memanfaatkan sumber daya mineral, dengan cara melakukan penambangan, baik secara terbuka maupun bawah tanah. Sedangkan filosofi kehutanan adalah bagaimana caranya semaksimal mungkin mempertahankan (bahkan) menambah kawasan hutan yang telah ada. Dua kutub yang saling bertentangan ini semakin diperparah dengan adanya ego sektoral yang semakin meruncing sehingga masing-masing sektor merasa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola. Oleh karena, alih fungsi kawasan hutan untuk pertambangan mineral (emas) penting untuk dibahas agar kedua kepentingan dapat terfasilitasi dengan baik.
POLICY AND STRATEGY FOR E-GOVERNMENT DEVELOPMENT IN JEMBER DISTRICT (IMPLEMENTATION OF INPRES NO. 3 / 2003) Iffan Gallant El Muhammady; Ahmad Suryono; Haressa Lintang Rizkika; Robit Syaifan Nawas
POLITICO Vol 22, No 2 (2022): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v22i2.8515

Abstract

The purpose of this research is to describe and analyze and identify aspects that hinder the implementation of the Presidential Instruction no. 3 of 2003 in Jember Regency. This research uses a qualitative research type with purposive technique. The theory refers to the Implementation of Donald Van Meter and Van Horn and Daniel A. Mazmanian Paul A. Sabatier. The results of this study indicate that the implementation of Presidential Instruction No. 3 of 2003 is still running relatively well. The limited understanding of the implementor, financial resources and human resources as well as the inequality of the socio-political, economic and technological conditions are factors that are less than optimal in the results achieved by the Jember Regency Government. The recommendations for this implementation are increasing the understanding of implementors by conducting socialization, increasing the quality and quantity of human resources with trainings in the field of information technology, providing adequate infrastructure, the need for a clear legal umbrella (PERDA), and the need to simplify the applications developed. Regional Government of Jember Regency. 
Implications of Utilizing Protected Forest Areas for Geothermal Business: A Legal Analysis Suyatna Suyatna; Ahmad Suryono; Ulil Amri; Rifky Leo Argadinata; Amara Diva Abigail
Jurnal Hukum Novelty Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v14i1.a24765

Abstract

Introduction to The Problem: Geothermal as an alternative and renewable energy is mostly located in the forest areas, including protected forests, where the use of forest areas for non-forestry activities is very selective and does not change the function of the forest itself. Geothermal and forestry regulations require synchronization regarding the use of protected forest areas so that they do not cause legal conflicts.Purpose/Objective Study: There are arose problems namely the existence of conflicting norms in regulating the use of protected forest areas for geothermal exploitation, between the Geothermal Law and the Forestry Law in combination with Government Regulation No. 24 of 2010 concerning the Use of Forest Areas and Regulation of the Minister of Environment and Forestry on Leasing of Forest Areas.Design/Methodology/Approach: This research method was normative research, using a statutory approach equipped with a comparative approach.Findings: The research finding was the setting of leasing forest areas for geothermal exploitation was contradictory and did not function to carry out the orders of the Forestry Law. The research implication is that the Government together with the Parliament must put into comprehensive special authorities and regulations related to the management and utilization of energy in forest areas so that there is no overlap and legal uncertainty in the use of forest areas.Paper Type: Research Article
Inkonstitusionalitas Penghapusan Harga Energi Panas Bumi Langsung Ahmad Suryono
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Vol. 3 No. 1 (2023): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/trilogi.v3i1.114

Abstract

Salah satu ketentuan yang dihapus dalam UU Cipta Kerja tahun 2023 adalah tentang penghapusan harga energi panas bumi langsung sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 14. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan izin dan perintang dalam pengusahaan panas bumi langsung sebagai wujud dukungan terhadap investasi. Pada sisi lain konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi wajib menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk memastikan adanya kesinambungan ide dalam suatu pengaturan. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 mewajibkan adanya peran negara dalam mengatur perekonomian secara efisien, termasuk menjadi regulator dalam penentuan harga energi panas bumi langsung. Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normative menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach)
Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanganan Dan Pemberdayaan Pengemis Dan Gelandangan Berdasarkan Perbub Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember Ardi K, Ajeng Bintang; Suryono, Ahmad
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 2 (2023): Proceeding SIGMA-1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gelandangan dan pengemis serta orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) merupakan merupakan suatu fenomena sosial yang harus ditanggapi dengan serius. Fenomena ini semakin lama semakin memprihatinkan. Meskipun pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi populasi gepeng melalui operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun Polisi, namun tetap saja jumlah gepeng seperti tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah. Dalam hal ini gelandangan dan pengemis merupakan suatu penanda atau sebuah representasi dari adanya masalah kemiskinan yang masih tinggi. Karena dalam hal ini dapat kita pahami bersama bahwasanya kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang dimiliki oleh personal yang tidak memiliki kemandirian secara financial. Maka dalam hal ini diperlukan adanya penerapan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah baik dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten untuk memberikan jaminan dan perlindungan serta pemberdayaan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomis. Kemandirian secara ekonomis ini akan membantu Indonesia khususnya Kabupaten Jember untuk dapat mengentaskan kemiskinan serta permasalahan – permasalahan sosial lainya seperti banyaknya aktivitas gelandangan dan pengemis.
Pembuktian Surat dalam Persidangan online di Desa Perkara Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Jember Suryono, Ahmad
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 6 (2023): Proceeding SIGMA-1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan kependudukan berupa kesalahan penulisan nama sering terjadi dan dapat memberikan efek negatif berupa hambatan pengurusan keperluankependudukan, perjalanan antara negara atau keperluan lainnya. Permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri dimana pemohon berada merupakan langkahyang harus dilakukan untuk mengatasinya. Setidaknya diperlukan waktu dan biayayang tidak sedikit untuk melakukan langkah tersebut. Inovasi layanan TILIK DESAyang dimiliki Pengadilan Negeri Jember memberi alternatif layanan perubahan namayang bersifat sederhana yang dilakukan secara online dari desa tempat pemohon berada. Keuntungannya pemohon tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri sehinggamenghemat biaya serta pemohon tidak perlu menghabiskan waktu terlalu banyakuntuk melakukan persidangan secara fisik. Seluruh tahapan tersebut dapat dilakukansecara online di desa pemohon tinggal.
Rekonstruksi Kewenangan Permohonan Kepailitan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia terhadap Perusahaan Asuransi Suryono, Ahmad
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i2.22953

Abstract

AbstrakKewenangan Permohonan Kepailitan secara umum berada pada pihak kreditur yang memiliki piutang jatuh tempo dan bisa ditagih, namun berbeda halnya jika perkara kepailitan berada dalam ruang lingkup usaha perasuransian. Pasca dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kewenangan permohonan kepailitian perusahaan asuransi diatur secara spesifik dan hanya melekat kepada OJK.  Namun keadaan tersebut akan bermasalah jika kemudian terdapat permohonan kepailitan oleh kreditur kepada OJK dan kemudian OJK tidak mengambil sikap atas permohonan tersebut, baik menolak atau menerima. Pada  sisi lain berdasarkan ketentuan UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenal norma baru fiktif positif yang bermakna diam adalah tindakan menyetujui. Atas dasar hal tersebut kreditur yang meminta permohonan kepailitan perusahaan perasuransian mengambil jalan untuk melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan harapan PTUN dapat mengkualifikasi tindakan OJK tersebut sebagai tindakan fiktif positif sekaligus juga mengkualifikasi OJK sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kompetensi absolut bagi sikap diam OJK dalam hal permohonan kepailitian perusahaan asuransi, sehingga didapatkan kepastian hukum terkait situasi tersebut.Luaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ditetapkannya rekomendasi terkait pengadilan mana yang paling berwenang terkait gugatan sikap diam OJK dalam hal permohonan kepalitian perusahaan asuransi sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam lingkup usaha perasuransian.Kata kunci: pailit, Perusahaan asuransi, PTUN
Responsibility of the Regional Government of the Special Capital Region of Jakarta for the Granting of Building Permits on National Vital Objects (Dispute Case of Residents VS PT. Pertamina (Persero) Located in Plumpang) Wardhani, Dita Yulia Sri; Suryono, Ahmad; Fauziyah, Fauziyah
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 8 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v8i1.6242

Abstract

Land utilization at this time encounters many problems due to the lack of public awareness regarding the importance of ownership of land rights to the attitude of people who are indifferent to their surroundings. This causes conflicts until disputes arise over the utilization of state land by the community. The purpose of this study is to determine the responsibility of the Special Capital Region of the Jakarta Government and the settlement of disputes over the issuance of building permits on land owned by PT Pertamina (Persero) located in Plumpang. The author uses normative juridical research using books, journals, and expert opinions as secondary data sources. This research uses 3 (three) main approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The results of the study are that the Provincial Government of DKI Jakarta is responsible for all risks that may arise as a result of the issuance of IMB for residents around the PT Pertamina Depot in Plumpang as a consequence of the rule of law and democracy. In addition to dispute resolution through the general judicial channel, there are other ways with non-litigation channels or out-of-court channels. Responsibility consists of 2 (two) types, namely political responsibility (responsibility) and legal responsibility (liability). Dispute resolution can be carried out through the litigation route, namely by civil lawsuit and/or state administrative lawsuit and non-litigation route with alternative dispute resolution.