Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum Lex Generalis Aktual Justice POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Eduvest - Journal of Universal Studies GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis Journal of Innovative and Creativity Journal of Shariah Economics JICL
Sri Astutik
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pemberian Diversi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Adi Sylvia Intan Pramesti Eas; Noenik Soekorini; Sri Astutik; Vieta Imelda Cornelis
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 2 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Februari 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i2.5689

Abstract

Diversion for children with disabilities needs to be properly understood, considering that the implementation of diversion requires the perpetrator to meet and consult with the victim. Communication is key to successful diversion. Furthermore, understanding the perpetrator, namely the child with a disability, cannot be ignored. Investigations of crimes committed by children with special needs continue to refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and other relevant laws and regulations. However, adjustments and special attention to the conditions of children with special needs during the investigation process are necessary to ensure the fulfillment of their rights and the best interests of the child. While the principle of legal certainty remains the foundation, investigations of children with special needs who commit crimes must be conducted with attention to the child's special needs. Diversion is based on the principle of restorative justice, which emphasizes restoring relationships between the perpetrator, victim, and community. Implementation of Diversion for Children with Special Needs: Identifying Special Needs: It is important to identify the child's special needs, such as intellectual disabilities, physical disabilities, or other developmental disorders.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Spaceman Berdasarkan Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY Abdul Ra’uf Alfansuri Tariefma; Sri Astutik; Subekti
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9043

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk perjudian konvensional menjadi perjudian berbasis internet (online gambling), salah satunya permainan Spaceman yang semakin mudah diakses melalui perangkat elektronik dan sistem pembayaran digital. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum karena tindak pidana dilakukan secara daring, melibatkan transaksi elektronik, dan sering kali menggunakan server di luar wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelaku judi online Spaceman berdasarkan Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui penerapan ketentuan hukum pidana dengan memanfaatkan alat bukti elektronik yang sah. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang diajukan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang berlaku telah memberikan dasar hukum dalam penanggulangan perjudian online, namun efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan kemampuan digital forensik, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan terhadap transaksi elektronik.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA Raden Roro Fernanda Tasya Annora; Sri Astutik; Nur Handayati; Deddi Wrdana Nasoetion
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 7 No. 2 (2024): JICL
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belanja online memiliki risiko, seperti barang yang tidak sesuai, pengiriman terlambat, atau bahkan penipuan. Penelitian ini membahas permasalahan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa akibat wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian utama serta bahan hukum lainnya yang bersumber pada studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yakni : perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konsumen yang mengalami kerugian akibat dari transaksi on line yang dilakukan dapat mengajukan gugatan ganti rudi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan alternatif yang lebih praktis dibandingkan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Namun, masih terdapat kelemahan, seperti kurangnya pemahaman konsumen tentang prosedur pengajuan gugatan dan proses hukum yang masih harus memakan waktu, karena meskipun putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, tetapi masih dimunkingkan pengajuan keberatan oleh para pihak, sehingga tidak dapat langsung dilaksanakan eksekusi.
Co-Authors Abdul Ra’uf Alfansuri Tariefma Adi Sylvia Intan Pramesti Eas Agus Setiyawan Ainyes Priskila Sari Akhmad Rezaldi Fahd Abdillah Albertus Makur Anggita Permadi Deddi Wrdana Nasoetion Herri Suryadi Samosir M. Syahrul Borman Miftachul Mujadi Moh. Taufik Noenik Soekorini Nur Handayati Rabbi Faisal Raden Roro Fernanda Tasya Annora Subekti Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Zaini