Garuda - Garba Rujukan Digital

CONSOLIDATION OF URBAN LAND FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSING FOR LOW INCOME COMMUNITIES (LIC) IN THE CITIES OF BOGOR AND DEPOK R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 9 No. 2 (2017): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Low Income Communities here in after abbreviated to LIC (MBR) is a society which has a limitation of buying power so need to get government support to acquire the home. According to the World Bank, that society with spending US Dollar 2-20 per-kapita per-day, it can be put into the category of Low Income Communities. In other words, at least the community expenditure of approximately Rp.798.720,- (Seven Hundred and Ninety-Eight Thousand Seven Hundred Twenty Rupiah) per-kapita per-mounth (exchange rate 1 US Dollar=Rp.13.312,- per-February 2017). Therefore, there needs to be the response to the problem of the provison of land and housing for the MBR. An alternative solution is to implement a mechanism to Land Consolidation in urban areas, especially for the MBR. In the implementation of land consolidation in Indonesia, it is not easy and even still there are some people who still lay, particularly for some of the MBR. The need for wider dissemination of the urban consolidation in particular to establish a housing for MBR, such as some of them in the cities of Bogor and Depok. Therefore, to know and analyze the research, the methods used are methods of Juridical Normative approach that is conceptualized as legal norms, rules, principles, or dogmas by using studies library (study of the literature) but all are necessary, can be done interview, to complement the study of librarianship. As found on the city of Bogor and Depok, regarding the implementation of the Land Consolidation in urban for housing development of MBR it still unable to realize the intenstions, goals and objectives towards the implementation of the land consolidation, especially in an attempt to defend and protect even the enhance the welfare of peoples lives especially the MBR. Land consolidation model for providers of land for development policy the MBR in Bogor and Depok could be done with appropriate legal solutions through the early stages of the implementation of the model in the form of Land Banking can make PERUM PERUMNAS as Land Bank to gather and manage the availability of land running mates in order to compensate for the fulfillment of a need for housing for the MBR in Cities of Bogor and Depok.Keywords: Land Consolidation, Housing, Low Income Communities (MBR)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PELESTARIAN BUDAYA SUNDA Faisal Tri Ramdani; Afmi Apriliani; Rd. Yuniar Anisa Ilyanawati; Neng Virly Apriliyani; Khaerunnisa; Nisrina Putri Ramadanti; Mirna Pratami
Jurnal Governansi Vol 9 No 1 (2023): Jurnal GOVERNANSI Volume 9 Nomor 1, April 2023
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v9i1.7419

The implementation of Bogor Mayor Regulation Number 55 of 2020 Concerning the Preservation of Sundanese Culture in Bogor City is discussed in this study with a focus on research locations focused on The Bogor City Culture, Tourism and Creative Economy Service. By successfully implementing this policy, it is hoped that Sundanese culture can be preserved and maintained as an ancestral way of life. This study employs a descriptive quantitative approach methodology, and the sampling strategy employed is outside purposive in selecting the sampling of 25 respondents who were drawn from staff members of the Office of Culture, Tourism, and Creative Economy of Bogor City. to obtain research results using calculations weight mean score (WMS) in order to determine the research results using the Slovin formula. The calculation results obtained were 3.90 with the GOOD category, which indicates that the implementation of Sundanese cultural preservation policies in Bogor City has been going well, according to the results of the recapitulation of the questionnaire calculation with the operationalization of variables based on Edward III's theory of Successful Policy Implementation.

Model Perizinan Rumah Susun Nurul Ramadhani; Arief Budi Santoso; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i3.8368

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia yakni mengenai perumahan dan permukiman masyarakat, diselenggarakannya Rumah Susun (selanjutnya disebut rusun) merupakan solusi hunian khususnya di wilayah perkotaan karena jumlah penduduk yang tinggi sedangkan lahannya terbatas. Pembangunan rumah susun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan lahan, serta mencegah timbulnya perumahan atau permukiman kumuh. Izin pendirian rumah susun tentunya harus melengkapi syarat-syarat khusus, karena bangunan rumah susun mempunyai kondisi serta bentuk yang khas dan berbeda dengan model perumahan pada biasanya. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan atau library research, mengumpulkan data dengan mencari serta merekontruksi dari riset-riset, buku, hingga jurnal yang valid atau terbukti secara realistis.

Pembangunan Rumah Susun Untuk Mengatasi Keterbatasan Lahan Di Kota Depok Dihubungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Vikri Pranata Alif Utama; Silva Farida Apriliandy; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i3.8381

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dari padatnya pemukiman di perkotaan yang membuat hilangnya lahan pertanian dan ruang terbuka hijau akibat dari pertumbuhan penduduk khususnya di wilayah Kota Depok yang selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan tersebut terjadi faktor terbesarnya karena urbanisasi sebagai efek dari Kota Depok sebagai Zona Penyangga Jakarta, sehingga mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan rumah tinggal, sekaligus fasilitas penunjang kota. Tingginya kebutuhan rumah baru dampaknya yaitu mengakibatan ruang perkotaan semakin padat dan menciptakan kawasan permukiman yang kumuh. Luas lahan perkotaan dengan jumlah penghuninya yang tidak seimbang, memiliki dampak yaitu penurunan kualitas lingkungan serta menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk di perkotaan. Pembangunan perumahan yang masif akan tetapi tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah menjadikan lahan pertanian terus tergerus dan berkurangnya lahan terbuka hijau. Perlu adanya pembanguna hunian publik yang dapat menciptakan kawasan permukiman yang terpadu, dan ramah lingkungan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemanfaatan ruang dan tanah agar lebih optimal. Maka dari itu, rumah susun menjadi solusi untuk mengefisiensikan pembangunan hunian publik penduduk kota. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode Yuridis Normatif.

STUDI PERBANDINGAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SYARIAH DENGAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH KONVENSIONAL Fitriani Hasna Khairiyyah; Siti Syabanti; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 4 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i4.8382

Semakin meningkatnya populasi manusia, tentunya akan selalu membutuhkan tempat tinggal. Dengan pertumbuhan populasi tersebut, maka semakin sedikit ruang untuk membangun rumah. Keadaan inilah yang baru-baru ini mendorong kenaikan harga rumah, sehingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu pilihan untuk menjadi hunian masyarakat. Penelitian ini mencoba untuk membandingkan antara dua jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yakni, KPR Syariah dengan KPR Konvensional. Tujuan dari perbandingan antara kedua jenis KPR ini ialah untuk mengetahui bagaimana sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Konvensional, serta menjelaskan kondisi yang berlaku pada keduanya. Baik dari prinsip yang diberlakukan KPR Syariah yang menganut prinsip bagi hasil, sedangkan KPR Konvensional dengan prinsipnya yaitu menggunakan sepenuhnya sistem bunga. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif ialah suatu cara untuk melakukan penelitian dan pemahaman yang berfokus pada melihat fenomena sosial. Serta penelitian ini juga menggunakan penelitian komparatif, yakni mengungkap masalah untuk membedakan konteks atau bidang sosial yang berbeda. Dengan demikian, diperlukannya pemahaman mengenai bagaimana sistem KPR Syariah dengan KPR Konvensional juga perbedaan antara keduanya, guna mendapatkan kebutuhan akan tempat tinggal sesuai dengan yang diinginkan.

ANALISIS PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SUBSIDI DI BIDANG PERUMAHAN DI INDONESIA Carolina Yevi Cahyani; Anisa Cahyani; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 4 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i4.8384

Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kebutuhan akan rumah sangat besar, terutama di wilayah metropolitan yang padat penduduk. Akomodasi adalah kebutuhan manusia yang krusial, dan pemerintah terus berusaha mengatasi masalah penginapan meskipun ruangnya terbatas. Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal, pemerintah menawarkan subsidi melalui MBR. Di Indonesia, kebijakan perumahan bersubsidi menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian untuk mencari faktor-faktor yang menghambat inisiatif tersebut dan faktor-faktor yang mendorongnya. Pendekatan kami mengkaji pengetahuan yang ada tentang topik ini, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder, dengan fokus pada materi hukum seperti UU 1945, peraturan, dan pedoman yang berkaitan dengan bidang pendanaan akomodasi ini. Artikel jurnal dan hasil penelitian merupakan contoh bahan hukum sekunder. Salah satu kebijakan pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap perumahan adalah dengan memberikan subsidi di bidang perumahan.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT SEBAGAI HAK KEPEMILIKAN Muhamad Rizki Sudrajat; Zulfahmi Hanifa; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 4 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i4.8388

Rumah merupakan alternatif solusi hunian untuk perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Namun, ada banyak masalah yang berkaitan dengan hak milik dan perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak milik dan perumahan serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan kerangka hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak milik atas bangunan gedung, seperti tidak adanya hak atas tanah, peran pengelola gedung dalam pengurusan dan pemeliharaan gedung, dan proses peralihan hak milik. . Solusi yang dapat ditempuh antara lain koordinasi antara pihak-pihak lain yang terlibat, penetapan sistem yang jelas dan tegas mengenai pekerjaan pengelola barang dan proses peralihan hak milik, serta pelaksanaan penyelesaiannya melalui jalur hukum yang sesuai

Analisa Hukum Sistem Pembiayaan Dalam Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia Siti Nurjanah; Syifa Nada Saputri; R. Yuniar Anisa Ilyanawati; Sudiman Sihotang
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i3.8392

Rumah susun/ rusun adalah bangunan multi-story yang dibangun di sebuah lingkungan dan terbagi ke dalam bagian fungsional struktur, semua ke arah Level atau vertikal, adalah setiap unit penggunaan independen, terutama untuk perumahan yang dilengkapi dengan suku cabang bersama, objek bersama dan tanah bersama. Dalam pembangunan rusun ada beberapa macam skema pembayaran yang dapat digunakan. Mengenai skema pembayaran tersebut maka perlu kita ketahui bagaimana pelaksanaannya di indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan skema/sistem pembiayaan dalam pembangunan rusun/rumah susun di indonesia. Metode analisis data adalah suatu metode yang melalui Kumpulkan data dengan mempelajari bahan perpustakaan atau data tambahan Termasuk materi hukum utama dan materi hukum sekunder dalam bentuk file Dan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan rumah mengatur. Metode analisis penulisan menggunakan metode penelitian hukum yang condong terhadap pengalaman Metode rekreasi dan konseptual. Hasil dari penulisan menunjukan bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan pembangunan rusun/rumah susun menggunakan sistem pembelian secara tunai atau cicilan yang meliputi cash bertahap (installment) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

ANALISIS PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN USAHA Fitriani Hasna Khairiyyah; Siti Syabanti; Jacobus Jopie Gilalo; R. Yuniar Anisa Ilyanawati
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 3 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i3.8832

Persaingan usaha yang sehat tentunya akan menghasilkan dampak yang baik bagi pelaku usaha karena dapat mendorong atau memotivasi orang untuk bekerja lebih efektif dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Selain menguntungkan bagi bisnis, persaingan yang sehat juga menguntungkan konsumen, terutama dengan biaya yang lebih rendah, bermacam-macam pilihan, serta menghasilkan kualitas produk yang terlampau lebih baik. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis suatu penerapan antara pendekatan rule of reason dengan per se illegal. Tujuan dari analisis ini guna untuk mengetahui definisi antara kedua pendekatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni metode hukum normatif, dimana jenis pendekatan dengan cara menganalisis mengenai perpu yang berlaku juga berdasarkan literatur hukum. Dengan demikian, diperlukannya pemahaman mengenai definisi terkait pendekatan antara keduanya, guna mendapatkan pemahaman antara penerapan pendekatan keduanya.

Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di indonesia Carolina Yevi Cahyani; Anisa Cahyani; Jacobus Jopie Gilalo; R. Yuniar Anisa Ilyanawati
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 4 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i4.8843

Peran pemerintah dalam persaingan usaha salah satunya adalah terciptanya anti monopoli dan persaingan sehat dalam kegiatan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dibentuknya KPPU yaitu untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini untuk mencari dan mengindenfikasi kendala-kendala dan upaya dalam penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia agar tercipta kepastian hukum.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search