Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Al-Adl : Jurnal Hukum Karimah Tauhid Journal Of Law Sciences (Legisci)
Saddam Husein
Universitas Djuanda
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENGEMBANGAN MODEL PRODUKTIVITAS TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL BERBASIS BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) Saddam Husein
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 13 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v13i1.4204

Abstract

Almost all wakifs who surrendered their land to Nazhir did not include funds to finance productive business operations, this of course became a serious problem and obstacle in managing their waqf. This research was conducted with juridical normative, taking into account the existing provisions as well as provisions related to BOT or the practice of BOT agreement models with a case study approach and methods, meaning that this research was conducted to see what the expectations of legal products are in terms of this is about waqf and how it is in reality in the field so that the materials found in the field can be used as tertiary legal materials in order to develop which one is better than alternative solutions. The result of this research is to produce a modelwaqf land productivity based on BOT and it is hoped that it can be known and become a model that is believed by everyone who wants waqf.Keywords : Waqf Land; Productive; Build Operate Transfer.
KEPASTIAN HUKUM IKRAR WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL DALAM PERSPEKTIF TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS Ani Yumarni; Ripandi Awaludin; Saddam Husein Rangkuti
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.14482

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui kepastian ikrar wakaf uang yang dilakukan melalui platform digital. Pokok permasalahan peneulisan artikel ini dikecilkan menjadi dua rumusan masalah, yaitu tentang kepastian hukum ikrar wakaf uang dalam platform digital dan bagaimana perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf uang melalui platform digital. sehingga untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dibingkai dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum didapatkan dari berbagai Undang-Undang yang berlaku dan berbagai jurnal hukum dengan metode analisi kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau uraian. Sebagai kesimpulan dalam artikel ini dan merupakan jawaban atas rumusan masalah yaitu yang pertama, bahwa kepastian hukum ikrar wakaf uang melalui platform digital terdapat pada Pasal 9 ayat (3) yang mewajibkan kepada LKS-PWU untuk menyediakan layanan sistem online penerimaan wakaf uang. Kedua, Bahwa dalam perwujudan transparansi pengelolaan wakaf uang melalui platform digital meliputi prosedur penyajian informasi, penyediaan akses informasi, laporan keuangan pengelolaan wakaf dan Akuntabilitas merupakan sebuh bentuk pertanggung jawaban oleh lembaga kepada wakifentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari apa saja yang disajikan dalam manajemen lembaga tersebut kepada masyarakat.
Public Policy As An Effort To Prevent Early Marriage Through Parental Participation Saddam Husein; Henny Nuraeny; Nova Monaya; Ani Yumarni; Hidayat Rumatiga
Jurnal Legisci Vol 3 No 2 (2025): Vol 3 No 2 October 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v3i2.983

Abstract

Background.The high rate of early marriage in Indonesia is influenced by factors such as tradition, social norms, economy, and low parental education levels. Parents often serve as the final decision-makers in child marriages, making their participation crucial in prevention efforts. Aims. This study aims to analyze the effectiveness of public policies in preventing early marriage through approaches that involve active parental participation. Methods. The method used is sociological juridical with a qualitative approach, conducted through discussion forums, coaching, and legal and health education for parents. Conclusion. The results show that the government has issued various policies, such as Law Number 16 of 2019, as well as programs such as BIMWIN, BRUS, marriage clinics, and women’s and children’s empowerment. However, these efforts are not yet optimal without improving parental capacity and awareness. The novelty of this research lies in its emphasis on legal and health education for parents as a strategic step in preventing early marriage. The implication is the need for integrative policy synergy between the government, society, and families
The Application of the Ijbari Principle in Islamic Inheritance Law Riska Siti Alida; Ani Yumarni; Hidayat Rumatiga; Saddam Husein; Nova Monaya
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i2.16674

Abstract

The principle of ijbari in Islamic inheritance law reflects the obligatory nature of the distribution of inheritance, which is determined directly by the decree of Allah SWT as stated in the Qur'an and Hadith. This principle ensures that inheritance rights are granted automatically and cannot be changed by anyone, this is to maintain justice and avoid disputes between heirs. The ijbari principle also emphasizes that inheritance law is absolute and must be implemented in accordance with sharia guidelines. This study aims to analyze the application of the ijbari principle in Islamic inheritance law by reviewing its legal basis, distribution mechanism, and role in maintaining family harmony and social justice. This research also seeks to clarify how this principle functions in sharia, while highlighting its significance in achieving justice and equality in the distribution of inheritance. This study uses a normative juridical research method, with a legal approach, laws and regulations and other sources used as data sources related to research that provide an understanding of how the ijbari principle  is applied in practice. This research shows that the ijbari principle plays an important role in ensuring the automatic and fair distribution of inheritance rights, which is the key to maintaining justice and preventing conflicts. The study also highlights that this principle not only protects the rights of heirs, but also reinforces Islam's core values of equality and justice.  
Gerakan Berwakaf Produktif: Ikhtisar One Day Workshop Waqf Fundriser Agustina Multi Purnomo; Ani Yumarni; Saddam Husein
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.17492

Abstract

Wakaf merupakan salah satu mekanisme membangun keadilan dan pemerataan kesejahteraan dalam Islam selain zakat, infak, dan sedekah. Wakaf memiliki keistimewaan dibandingkan dengan zakat, infak, dan sedekah karena potensial memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat terutama wakaf produktif. Studi bertujuan untuk membahas regulasi wakaf dan gerakan wakaf produktif. Studi merupakan ikhtisar one day workshop waqf fundriser di di Universitas Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024. Metode penulisan adalah menulis ikhtisar wokshop dengan memaparkan, menginterpreasikan, dan mendiskusikan materi workshop dengan literatur terkait. Materi workshop membahas mengenai urgensi wakaf, regulasi wakaf, dan Gerakan Indonesia Berwakaf di Indonesia. Wakaf telah diatur dalam undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Gerakan Indonesia Berwakaf menunjukkan urgensi gerakan berwakaf produktif. Gerakan Indonesia Berwakaf dimulai dari mailstone wakaf uang dan bekerjanya wakaf produktif untuk mencapai tujuan gerakan. Telaah literatur menemukan pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf dalam bentuk gerakan berwakaf produktif masih memerlukan perbaikan terutama dalam perbaikan kelembagaan penyelenggara wakaf. Pelaksanaan wakaf masih kurang didukung oleh data pelaksanaan wakaf produktif dan penerima manfaat wakaf. Pencapaian gerakan berwakaf produktif disarankan dimulai dari perbaikan lembaga pelaksana wakaf nasional dalam menyediakan data pelaksanaan pengelolaan wakaf dan penerima wakaf.
Optimalisasi Fungsi Provos Resimen I Pasukan Pelopor Kedung Halang Terhadap Kepatuhan Administrasi Kendaraan di Lingkungan Brimob Arnold Michel Naftanael Hutasoit; Danu Suryani; Saddam Husein
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.20133

Abstract

Inspeksi terhadap kepatuhan administrasi kendaraan oleh Provos ini adalah manifestasi dari kepatuhan pada undang-undang dan penegakan disiplin di kalangan anggota Brimob yang berada di Markas Komando, untuk memastikan mereka selalu mengikuti semua peraturan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan berkendara. Oleh karena itu, penting untuk bersikap tegas dalam menanggapi setiap pelanggaran, agar tidak ada kesan pilih kasih dalam penegakan disiplin terkait kepatuhan administrasi kendaraan. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif yang memanfaatkan penelitian pustaka yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dari pelaksanaan penelitian, didapatkan pemahaman tentang fungsi dan peran Provos dalam penegakan kepatuhan administrasi kendaraan di lingkungan Resimen I Pasukan Pelopor yang belum berjalan secara efektif. Hal ini terjadi karena Provos bertindak sebagai pelaksana sekaligus pengawas dalam proses tersebut. Sementara itu, tantangan yang dihadapi oleh Provos Resimen I Pasukan Pelopor dalam pelaksanaan penegakan kepatuhan administrasi kendaraan meliputi faktor internal, seperti sumber daya manusia yang kurang, kurangnya koordinasi, serta hubungan emosional dan personal yang muncul akibat perbedaan pangkat. Ini biasanya berkaitan dengan rasa sungkan atau ketidaknyamanan dalam penegakan kepatuhan administrasi kendaraan. Di sisi lain, tantangan eksternal muncul dari luar lembaga Kepolisian, yaitu rendahnya kesadaran hukum dalam berkendara serta peraturan yang sering kali berubah.
Utilization of Abandoned Waqf Land to Reduce Extreme Poverty through the Participation of the Bogor Regency Government Djuniarsono; Togar Natigor Siregar; Saddam Husein; Febri Damayanti; Muhammad Daffa Akbar
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 2 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i2.24958

Abstract

The reality in Indonesia reveals a significant gap between the ideal potential of waqf (Islamic endowment) and the actual state of its management. National data indicates that a large portion of waqf assets—particularly land—remains neglected and has not been managed productively. This study aims to analyze the role of the Bogor Regency Government in managing neglected waqf land and to formulate an effective empowerment model to alleviate extreme poverty. The research employs a normative-juridical method with an empirical approach, utilizing literature reviews, interviews, and an analysis of local policies. The findings are expected to provide concrete policy recommendations for the local government on utilizing waqf land as an instrument for poverty alleviation. Synergistic collaboration among the local government, waqf institutions, and the community is crucial for optimizing the management of waqf assets. Key steps to transform neglected waqf land into productive assets that contribute to poverty alleviation include the engagement of professional nazhir (managers), the drafting of specific local regulations (Perda) on waqf, and the implementation of Sharia-compliant financing schemes.
Co-Authors Agustina Multi Purnomo Ani Yumarni Ani Yumarni Arnold Michel Naftanael Hutasoit Danu Suryani Febri Damayanti Henny Nuraeny Hidayat Rumatiga Muhammad Daffa Akbar Nova Monaya Nova Monaya Raden Djuniarsono Ripandi Awaludin Riska Siti Alida Togar Natigor Siregar Yumarni, Ani