Garuda - Garba Rujukan Digital

Evaluation for Distribution Medium Rice Policy in Kudus Regency Suparno, Suparno; Pratomo, Setyohadi
JESS (Journal of Educational Social Studies) Vol 8 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The problem in this study is why the consumption of medium rice is smaller compared to premium rice. As is known in several Regency, the consumption pattern that usually occurs, medium rice consumption is greater than premium rice. The objectives of this study were: To identify patterns of rice consumption in Kudus Regency based on a survey approach; Analyzing the accuracy of survey data that has been collected so far through distribution surveys and consumption patterns based on the survey approach; Identify and analyze data from survey results on rice consumption patterns in Kudus Regency based on the survey approach. The research methodology uses a quantitative descriptive approach using simple statistical analysis. The method of data collection uses survey methods and data analysis using qualitative and quantitative analysis. The pattern of consumption of medium rice in Kudus Regency is lacking, because the people are more interested in or prefer to consume premium rice such as perfume and premium SS. The availability of rice in Kudus Regency when ordinary daily does not reflect the adequacy of availability because, during the survey, not all rice stocks have been recorded. The pattern of rice consumption in Kudus Regency follows the usual consumption pattern, which is sharply increased during religious holidays such as Idul Fitri and Christmas and New Year's Day. Economic factors influence the people pattern of rice consumption. The socio-economic level of the people is quite high, so they prefer to consume premium rice rather than medium. The price of rice, both medium and premium, fluctuated but was still under control. Rice price fluctuations follow market law, that is, if the high demand for rice stocks is limited, prices tend to rise. Vice versa, but the price of rice in Kudus Regency is still affordable by the community. Based on the survey results it can be recommended that the Department of Trade and Industry take the policy of distributing medium rice to certain locations, namely in the District of Dawe and Mojobo, where the level of consumption of medium rice is quite high.

PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN BAGI KESEHATAN LANJUT USIA MELALUI SEKOLAH ADIYUSWO : EMPOWERMENT AND INDEPENDENCE FOR ELDERLY HEALTH THROUGH ADIYUSWO SCHOOL Harsoyo; Setyohadi Pratomo
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

The protection, welfare and independence of the elderly group is increasingly important in line with the increasing number of elderly people, welfare and the realization of an elderly friendly city in Surakarta. The Adiyuswo (Olderly) School in implementation in the City of Surakarta is closely related to the policy steps to realize an elderly-friendly city and the inclusive city policy that has been established by the City of Surakarta since 2006. The policy direction is contained in the Surakarta City Medium-Term Development Plan 2021-2026 with The leading implementing sectors are the Social Service (Dinas Sosial) and Bappeda as the coordinator of regional development planning. The implementation of policies regarding Adiyuswo Schools (Seniors) is carried out in accordance with the direction of the policy on Lifelong Education through regular and planned non-formal education. This education is carried out in an equal and participatory manner. In this case, facilitators, mentors and health and social services are prepared through local institutions, either through the Elderly Committee, Elderly Forums in sub-districts and institutions in the village through fostering elderly families. The elderly school involves the target group, namely the pre-elderly population, the elderly group and other family members who take care of the elderly in the household.

Upaya Reformasi Birokrasi Melaui Peningkatan Pelayanan Tamu Pada Subbag Tu & Rt Wakil Gubernur Riska Chyntia Dewi; Tri Lestari Hadiati; Setyohadi Pratomo
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v7i2.471

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana SOP pelayanan tamu dan aplikasi buku tamu online dapat diterapkan sehingga memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat. Fokus penelitian ini meliputi respon kepada pemberi layanan terhadap peningkatan pelayanan tamu. Lokus penelitian di Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Wakil Gubernur. Hasil penelitian menunjukan berbagai manfaat baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan kewajiban penyediaan pelayanan publik yang prima. Manfaat bagi Biro Umum Setda Prov Jateng membantu pencapaian kinerja organisasi khususnya pencapaian target indeks kepuasan masyarakat, menciptakan pola data tamu yang sistematis sehingga data tersebut dapat menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pelayanan tamu di tahun yang akan datang. Bagi TU dan RT Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan tersedianya Aplikasi Buku Tamu Online ini menjadikan pekerjaan sehari-hari lebih efektif dan efisien serta berfungsi juga sebagai alat monitoring hasil audiensi yang lebih optimal. Bagi masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan mendapatkan layanan tamu yang baik.

PEMBERDAYAAN KAPASITAS PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB), DAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR) DALAM MEMENUHI HAK ANAK DI KOTA SEMARANG Indra Kertati; Setyohadi Pratomo
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15272

Implementasi hak anak merupakan sebuah perwujudan penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Pemerintah melalui RPJMN bahkan menjadi pemenuhan hak anak sebagai salah satu strategi dan arah kebijakan pembangunan Nasional. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki komitmen yang kuat dalam pemenuhan hak anak, namun terkendala oleh ketersediaan SDM dan sumberdaya anggaran yang terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap belum optimalnya kondisi Pemenuhan Hak Anak di Kota Semarang sehingga perlu adanya dukungan dari stakeholder dan masyarakat untuk dapat segera mewujudkan cita-cita sebagaimana dimaksud. Pengabdian Masyarakat ini disusun dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung pemenuhan hak anak, terkait dengan 3 (tiga) persoalan utama yang dirasa perlu untuk segera diselesaikan. Ketiga permasalahan tersebut adalah : 1) Belum semua anak memiliki Akta Kelahiran (masih terdapat 6,78%); 2) Belum dimanfaatkannya Lembaga Konsultasi Keluarga, dan 3) Tingginya angka kekerasan terhadap anak. Perlu adanya upaya akselerasi melalui mekanisme penjangkauan dan pendampingan secara partisipatif dalam rangka mendorong pencapaian pemenuhan hak anak pada 3 sektor dimaksud agar berjalan secara optimal di Kelurahan Meteseh. Hasil pendampingan masyarakat menunjukan peningkatan terhadap pemenuhan hak anak berupa dimilikinya Kartu Identitas Anak (KIA) dan kelembagaan yang ada menunjukan tanda semakin baiknya kualitas organisasi.

Pemberdayaan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Indra Kertati; Setyohadi Pratomo; Harsoyo
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 1 No. 3 (2022): September: Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/perigel.v1i3.884

Kekerasan kepada perempuan dan anak sudah pada kondisi yang memprihatinkan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012 – 2021 (10 tahun) menunjukkan terdapat 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Januari-November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Menilik jumlah yang meningkat dari waktu ke waktu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memuat enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual. Upaya penegakan hukum melalui UUPTKS tidak dapat dilakukan sendiri, kehadiran stakeholder dalam penanganan kasus ini memberi kontribusi bagi pengurangan kekerasan. Kehadiran Jariangan Perlindungan Perempuandan anak (JPPA) menjadi alternatif dalam penanagan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk menguatkan peran-peran stakeholder yang bergabung dalam JPPA dalam menfasilitrasi penanganan korban. Pemberdayaan ini untuk menjawab permasalahan tentang sejahun mana peran-peran JPPPA dalam pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan.

Pendampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Indra Kertati; Setyohadi Pratomo; Rahmad Purwanto Widyastomo
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 1 No. 2 (2022): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v1i2.1020

Rencana Strategis (Renstra)merupakan dokumen yang disusun Organoisasi Perangkat Daerah (OPD) jangka menengah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam perkembangannya muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 050-5889. Melalui peraturan tersebut OPD dihadapkan pada ketentuan yang wajib dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapi adalah belum semua perencana OPD memiliki kemampuan untuk dapat mengikuti ketentuan dalam Menyusun Renstra. Memahami Kepmendagri 050-5889 membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Kepmendagri 050-5889 berisi daftar Kegiatan dan sub kegiatan yang telah tertulis tiap sub kegiatan dengan indikator output. Kesulitan OPD adalah jika masalah yang ada di daerah tidak dapat diselesaian dengan panduang sub kegiatan yang ada di Kepmendari 050-5889. Oleh karena itu diperlukan pendampingan untuk memudahkan OPD dalam Menyusun Renstra. Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif yaitu membuka kesempatan bagi OPD untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mampu mengidentifikasi sub kegiatan untuk menyelesaikan masalah sesuai tugas dan fungsi yang diemban. Melalui pendampingan ini OPD akan ditunjukan strategi memahai Kepmendasri 050-5889 dan strategi Menyusun renstra. Tujuan pendampingan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman perencana di OPD dalam memahami hakekat Renstra, dan mendampingi agar Renstra yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberdayaan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kertati, Indra; Setyohadi Pratomo; Harsoyo
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Desember : Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/perigel.v1i3.884

Kekerasan kepada perempuan dan anak sudah pada kondisi yang memprihatinkan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012 – 2021 (10 tahun) menunjukkan terdapat 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Januari-November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Menilik jumlah yang meningkat dari waktu ke waktu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memuat enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual. Upaya penegakan hukum melalui UUPTKS tidak dapat dilakukan sendiri, kehadiran stakeholder dalam penanganan kasus ini memberi kontribusi bagi pengurangan kekerasan. Kehadiran Jariangan Perlindungan Perempuandan anak (JPPA) menjadi alternatif dalam penanagan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk menguatkan peran-peran stakeholder yang bergabung dalam JPPA dalam menfasilitrasi penanganan korban. Pemberdayaan ini untuk menjawab permasalahan tentang sejahun mana peran-peran JPPPA dalam pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search