Articles
PERLAKUAN AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO
Muaja, Leike Refni;
Ilat, Ventje;
Tinangon, Jantje J.
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal EMBA, HAL 470 - 594
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.139 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v2i1.4170
Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mempunyai keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan pemberian bantuan sosial ini dapat menganggarkan belanja bantuan sosial. Jenis kegiatan yang didanai dengan belanja bantuan sosial harus sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial. Satuan kerja perlu melakukan pengkajian sebelum menentukan apakah suatu kegiatan yang akan dilakukan dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi bantuan sosial terhadap laporan keuangan pada pemerintah kota Manado sudah memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian yaitu Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan oleh Pemerintah Kota Manado yang tepat dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial yaitu belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan LBH dan LPM sedangkan Belanja bantuan sosial kemasyarakatan olahraga, keagamaan, dan partai politik tidak tepat dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial. Agar perlakuan akuntansinya tepat, sebaiknya Belanja bantuan sosial kemasyarakatan olahraga, keagamaan, dan partai politik dimasukkan pada pos hibah. Kata kunci: akuntansi, bantuan sosial
ANALISIS BELANJA MODAL DAN PENYAJIANNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
Danial, Hariyati K.;
Tinangon, Jantje J.;
Sabijono, Harijanto
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal EMBA, HAL 841-965
Publisher : Universitas Sam Ratulangi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.688 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.2.2.2014.4422
Pengelolaan laporan keuangan telah mengalami kemajuan yang akuntabel dan transparan dalam semua aspek transaksi keuangan daerah.Anggaran belanja khususnya belanja modal merupakan hal yang sangat penting dalam penataan anggaran daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah belanja modal dan penyajiannya dalam laporan keuangan pemerintah kota Tomohon telah memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu untuk menggambarkan belanja daerah dan penyajiannya pada pemerintah kota Tomohon. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Proses pengakuan atas belanja modal yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon terutama yang berkaitan dengan belanja modal telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebaiknya pemerintah kota Tomohon melakukan proses pencatatan dan penyajian semua transaksi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan bukan hanya pada belanja modal.Kata kunci: laporan keuangan, belanja modal
ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI UTARA
Santie, Eduard Junior Garry;
Tinangon, Jantje J.;
Mawikere, Lidia M.
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 2 (2015): Jurnal EMBA, HAL 758- 883
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.117 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v3i2.8908
Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan panduan bagi Pemerintah pusat maupun daerah dalam menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah pusat dan daerah dapat diperbandingkan dan dipahami sama oleh para penyaji laporan dengan pembaca laporan. Laporan keuangan merupakan pertanggung jawaban Pemerintah pusat/daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah diberikan dan digunakan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta gambaran yang jelas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi Sulawesi Utara telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan khususnya pada laporan realisasi anggaran. Sebaiknya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara bisa lebih transparansi atau lebih terbuka dalam memberi atau membagi informasi mengenai laporan keuangannya. Â Kata kunci: penyajian, laporan, dan LRA PP no. 71 tahun 2010
ANALISIS PENERAPAN PSAK 24 TENTANG IMBALAN KERJA PADA HOTEL SAHID KAWANUA MANADO
Lamohamad, Mario Kudus;
Tinangon, Jantje J.
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 4 (2015): JE Vol.3 No.4 (2015) Hal. 395-508
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.591 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v3i4.10925
Imbalan Kerja merupakan kewajiban yang dimiliki setiap perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan dari segi eksternal seperti pemegang kepentingan dalam hal ini pemilik perusahaan atau kreditor dan internal seperti pekerja yang akan berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan. Dikarenakan pengaruhnya yang besar terhadap perusahaan maka dipandang perlu untuk melakukan pengungkapan secara benar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Penilitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian di Hotel Sahid Kawanua maka dapat disimpulkan bahwa imbalan kerja di Hotel Sahid Kawanua dapat dikategorikan kedalam tiga kategori berdasarkan PSAK 24 yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, dan Pesangon dan pelaporan yang dilakukan atas ke tiga imbalan tersebut telah sesuai dengan PSAK 24. Manajemen perusahaan sebaiknya tetap konsisten dalam penerapan PSAK 24 agar informasi atas pelaporan imbalan kerja tetap andal. Kata Kunci : standar akuntansi, imbalan kerja, pesangon
PENERAPAN BIAYA STANDAR SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PODUKSI PADA PT. SINAR PURE FOODS INDONESIA
Ngelo, Restya Cykly;
Tinangon, Jantje J.;
Elim, Inggriani
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 3 (2014): Jurnal EMBA, HAL 116 -235
Publisher : Universitas Sam Ratulangi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.266 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.2.3.2014.5438
Penentuan harga pokok produksi sangat penting sehingga perusahaan tidak salah menentukan harga jual dari produk yang dihasilkan. pengendalian biaya produksi harus dilakukan oleh perusahaan sehingga biaya yang dikeluarkan adalah biaya-biaya yang membentuk biaya produk. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan dimuka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain adalah tetap. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan biaya standar sebagai alat pengendalian biaya produksi pada PT. Sinar Pure Foods Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya standar yang telah ditetapkan dan penerapan biaya standar pada PT.Sinar Pure Foods Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif komparatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan tahun 2012, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta memberi keterangan-keterangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan biaya tenaga kerja langsung pada September 2013 mengalami selisih ketidakhematan. Biaya overhead pabrik mengalami ketidakefisienan, manajemen perusahaan sebaiknya menurunkan biaya overhead pabrik dan meningkatkan biaya produksi, sehingga laba perusahaan dapat meningkat dan begitu pula gaji karyawannya. Kata kunci: penerapan biaya standar, pengendalian biaya produksi
PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MANADO
Kalalo, Nadya Pretti;
Tinangon, Jantje J.;
Elim, Inggriani
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal EMBA, HAL 595-715
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.337 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v2i1.4375
Kinerja keuangan menunjukkan kondisi keuangan serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu perlu diukur kinerja pemerintah, sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini dilakukan di kantor Walikota Manado dan data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan, rasio derajat desentralisasi kinerja keuangannya dinilai baik karena setiap tahunnya PAD meningkat, rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kota Manado terhadap Pendapatan dari Pusat dan Provinsi masih tinggi, begitu juga dengan kemandirian keuangannya masih rendah meskipun setiap tahunnya PAD Pemerintah Kota Manado mengalami peningkatan. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja keuangannya mengalami peningkatan, begitu juga dengan efektivitas pajak daerah yang nampak efektif, sedangkan PAD yang diterima melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dihitung melalui rasio derajat kontribusi BUMD dapat dikatakan baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kata kunci: kinerja sektor publik, kinerja keuangan, rasio keuangan.
PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK RUSAK PADA PT. PABRIK GULA GORONTALO
Lintong, Pricilia G.;
Tinangon, Jantje J.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal EMBA, HAL 841-965
Publisher : Universitas Sam Ratulangi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.056 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.2.2.2014.4421
Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang menghasilkan produk berupa barang, dalam proses produksinya selalu mengalami adanya produk yang tidak sesuai dengan yang distandarkan. Dalam hal ini adalah adanya produk rusak. Banyak industri yang sifatnya tak terkendalikan, menyebabkan terjadinya produk rusak. Produk rusak mengakibatkan kenaikan biaya produksi atau harga pokok produk, karena itu tidak boleh dipandang sebagai masalah kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran apa yang dapat diambil akuntansi berkaitan dengan produk rusak pada PT Pabrik Gula Gorontalo. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memperlakukan biaya produk rusak yang terjual sebagai penjualan lain-lain. Dengan demikian harga pokok produksi produk gula yang sesuai standar tidak dibebani biaya produksi yang tinggi. Sebaiknya manajemen perusahaan memperhatikan perlakuan akuntansi produk rusak secara tepat, sehingga penentuan harga jual tidak lebih tinggi, karena akan mempengaruhi tingkat harga dalam persaingan dengan perusahaan lainnya. Kata kunci: akuntansi, produk rusak
PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PUBLIK TERHADAP KINERJA PELAYANAN DI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Turulaki, Shinta .;
Tinangon, Jantje J.;
Wokas, Heince R.N
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL 5 NO 2 (2017) HAL.1060 -1192
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (669.44 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v5i2.16145
Abstrak: Transparansi dan Akuntabilitas (Pertanggung-jawaban) kepada publik atas apa yang telah dan akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Lahirnya prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) di landasi makin besarnya beban pemerintahan secara sadartela melakukan serangkaian kebijakan untuk mengalihkan beban tersebut kepada swasta dan masyarakat. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh akuntabilitas dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu penyebaran kuesioner terhadap 39 orang responden. Penelitian ini menggunakan Analisis Linear Berganda. Hasil penelitian ini: Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan, sedangkan Transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan, dan secara simultan akuntablitas dan transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan.Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pelayanan.Â
PEMUNGUTAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON
Mende, Junior;
Tinangon, Jantje J.;
Pinatik, Sherly
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 4 (2016): JE VOL. 4 NO. 4 (2016) HAL 903 - 1024
Publisher : Universitas Sam Ratulangi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (526.849 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.4.4.2016.14568
Abstrak: Penerbitan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdampak pada dialihkanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak Pusat Ke pajak daerah. Kewenangan kepada daerah tersebut diterapkan paling lambat 1 Januari 2014. Dengan pengalihan PBB-P2, daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki struktur APBD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan pemungutan PBB-P2 dan pencatatan akuntansi PBB-P2 pada pemerintah kota Tomohon sudah sesuai PP No. 71 tahun 2010. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, belum maksimalnya pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 di kota Tomohon melihat masih adanya kekurangan dan hambatan, meskipun ini adalah tahun kedua dalam pelaksanaannya. Pencatatan akuntansi PPB-P2 masih belum sesuai dengan pencatatan akuntansi yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Sebaiknya pimpinan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) kota Tomohon menambahkan SDM yang mengelola PBB-P2 khusunya bidang pajak dalam struktur organisasi dan juga memperbaiki sistem pencatatan akuntansi untuk PBB-P2 sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 agar pengelolaan pemungutan PBB-P2 di tahun yang akan datang menjadi lebih baik. Kata kunci: pemungutan, pajak daerah, pencatatan akuntansi
ANALISIS BIAYA RELEVAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENERIMA ATAU MENOLAK PESANAN KHUSUS PADA PT. PERIKANAN NUSANTARA CABANG BITUNG
Pesik, Ribka Rosalia;
Tinangon, Jantje J.;
Pinatik, Sherly
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EMBA, HAL 118- 230
Publisher : Universitas Sam Ratulangi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.847 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.3.1.2015.6672
Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam proses produksi. Biaya relevan merupakan sebuah hal yang patut diperhitungkan. Biaya relevan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pesanan khusus adalah biaya variabel, meskipun tidak semua biaya variabel selalu relevan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui penerapan biaya relevan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada perusahaan tersebut. Hasil analisis dari penelitian menunjukkan bahwa pesanan khusus yang diajukan oleh UD. Jaya Abadi dan PT. Riva dapat diterima, ditinjau dari analisis mengenai biaya relevan yang juga menunjukkan bahwa alternatif yang diajukan dari pengambilan keputusan menerima dan menolak pesanan khusus telah mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, pihak perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan volume produksi dan penjualan, agar dapat mengurangi defisit dan meningkatkan laba. Manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi, hendaknya menggunakan perhitungan biaya relevan agar dapat mengambil keputusan yang tepat, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar margin laba yang dicapai oleh perusahaan.Kata kunci: biaya relevan, menerima atau menolak pesanan khusus.