Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTELEKTIVA Jurnal Bedah Hukum Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis
Ananda Megha Wiedhar Saputri
Unknown Affiliation
Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
MODEL PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mencari model perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti asas-asas hukum dan sistematik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana perkosaan yakni dengan mendayagunakan substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK DANAMON, TBK UNIT PASAR SURUH SALATIGA Agus Kristiyanto; Ananda Megha Wiedhar Saputri; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah dengan hak tanggungan pada PT. Bank Danamon, Tbk Unit Pasar Suruh Salatiga. Kedua, apa kendala dan upaya yang dihadapi PT. Bank Danamon, Tbk Unit Pasar Suruh Salatiga dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengunakan metode kualiatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam untuk mengetahui fakta hukum yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pihak PT. Bank Danamon, Tbk Unit Pasar Suruh Salatiga dalam menyelesaikan kredit bermasalah lebih memilih dengan jalur kekeluargaan dengan cara seperti rescheduling, restructing dan reconditioning. Kedua, penyebab dan kendala yang menyebabkan PT. Bank Danamon, Tbk Unit Pasar Suruh Salatiga untuk menyelesaikan kredit macet antara lain melalui pertimbangan cara mediasi, biaya, hasil yang dicapai, niat baik, dan kemampuan membayar. Kemudian kendalanya antara lain niat tidak baik dari debitur dan ketidaktepatan waktu.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan Di POLRES Klaten Sholeh Rohmadi; Burham Pranawa; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.687

Abstract

Indonesia is a developing country where all aspects are progressing quite rapidly. On the one hand, the impact of the influence of progress both in science, technology, cultural progress and development developments in general has an impact on all human life (society), including children. committed by children, one of which is drug abuse. The purpose of this study was to determine the legal protection of children as perpetrators of narcotics crimes in the City of Klaten and to find out the obstacles in the process of investigating children as perpetrators of narcotics crimes atythe Klaten Police. This study uses the Juridical Empirical method by combining primary data obtained from the field and secondary data from written legal materials and legislation relating to the problems that will be discussed in writing this thesis. Legal protection of children as perpetrators of narcotics crimes at the investigation level by the Klaten Resort Police starting from the arrest, detention, examination carried out in accordance with the Child Criminal Justice System Act. Children who are in conflict with the law, especially narcotics crimes at the Klaten Police, always prioritize diversion efforts if the diversion requirements are met. Legal protection for children as perpetrators of narcotics crimes at the investigation level can be realized through the role of law enforcement, namely the Klaten Resort Police. The obstacles in the investigation process by the Klaten Police are internal factors and external factors. Internal factors are the absence of special investigators for children and lack of time to arrest, while external factors are calling the child's parents sometimes unable to attend to accompany, the actions of the child himself, legal advisors, lack of public awareness. namely the need for government socialization about the dangers of narcotics abuse and the need to increase the ability of police personnel by providing special professional training.
Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penertibannya oleh Satpol PP Di Wilayah Kabupaten Boyolali M Julianto; Adhiputro Pangarso Wicaksono; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.691

Abstract

vendors (PKL) are a common phenomenon that occurs in big cities in Indonesia. The case of street vendors is considered by many parties as a form of government failure in providing job opportunities for the poor. Boyolali City is one of the cities which is alsStreeo inhabited by street vendors. This research was conducted using an empirical juridical approach, the authors went to the field to make observations and direct interviews with research informants. There are two formulations of the problem in writing this thesis, namely: (1). How is the policy of controlling street vendors in the Boyolali district, and the second (2). What are the suporting and inhibiting factor in controlling street vendors in the Boyolali area. The structuring policy by the Boyolali city government is appropriate and in accordance with the Boyolali regional regulation Number 18 of 2016 concerning the arrangement and empowerment of street vendors. The control carried out by the Satpol PP is also in accordance with PP number 6 of 2010
STUDI KASUS: DAMPAK IMPLEMENTASI PP 94/2021 TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BKPPD BOYOLALI ANDREAS APRILIANO ARI SETYAWAN; TEGAR HARBRIYANA PUTRA; ANANDA MEGHA WIEDHAR SAPUTRI
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 6 No 03 (2024): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA - EDISI SEPTEMBER - DESEMBER
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terhadap pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali, terutama dalam kedisiplinan masuk kerja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan kedisiplinan masuk kerja. Kehadiran peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan memiliki efek deterrent yang signifikan. Pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Mereka lebih disiplin dalam mematuhi aturan kehadiran, termotivasi untuk hadir tepat waktu, dan mengurangi absensi tidak sah. Peraturan ini juga menciptakan iklim kerja yang lebih teratur dan efisien. Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kedisiplinan masuk kerja pegawai. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan efektif. Rekomendasi penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan kebijakan kedisiplinan masuk kerja pegawai negeri sipil di berbagai instansi pemerintah.
MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Ragil Adi Nugroho; Ananda Megha Wiedhar Saputri; Muhammad Fauzan Hidayat
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 7 No 02 (2025): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA - EDISI MEI -AGUSTUS 2025
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Domestic Violence (DV) is a major cause of divorce in Indonesia. Although the law stipulates mediation as the initial step in the divorce process, its effectiveness in the context of domestic violence remains questionable. This study aims to examine in-depth the process and obstacles to mediation in divorce cases due to domestic violence at the Boyolali Regency Religious Court. The research method used is empirical juridical with a qualitative descriptive approach, through observation, interviews, and literature review. The results indicate that despite clear procedural stages and the involvement of mediators in facilitating communication, the success rate of mediation in domestic violence cases remains low. This is due to regulatory factors, victim trauma, the absence of parties, third-party intervention, and limited mediator resources. Mediation in domestic violence cases remains a complex challenge that requires a specialized approach.
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Sri Budi Raharjo; Ananda Megha Wiedhar Saputri; Windi Arini; Zahra Nabila Mua’lla; Salma Azizah
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 7 No 02 (2025): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA - EDISI MEI -AGUSTUS 2025
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence against women and children is a serious violation of human rights that has a comprehensive impact—physical, mental, and social. In criminology, this crime is influenced by structural and cultural factors such as patriarchal domination, power imbalances, and a lack of legal protection and sexual education. The purpose of this study is to examine the characteristics of sexual crimes and assess the effectiveness of the legal system in protecting victims. The research was conducted using a normative-empirical legal method: the normative approach was conducted through an analysis of regulations such as the Child Protection Law and the TPKS Law; while the empirical approach involved interviews with law enforcement officials and victim advocates. The results indicate that although regulations are in place, their implementation is suboptimal, as evidenced by weak synergy between institutions, limited psychological support, and stigma that discourages victims from reporting. This study recommends a more holistic approach—including victim-centered legal reform, increased understanding of law enforcement, and public education. By combining criminological and legal analysis, it is hoped that the protection system for women and children can become more responsive and inclusive to the dynamics of sexual violence.
Legal Protection for Cinematographic Video Creators Against Copyright Infringement on the TikTok Digital Platform Allifiya Putri Damayanti; Burham Pranawa; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/regulate.v2i3.59

Abstract

The era of globalization, especially in the 21st century, has brought very significant changes in human life, especially in the field of communication. Access to entertainment can now be enjoyed through various social media platforms using mobile phones, one of which is TikTok. This platform has become popular because it is not only an entertainment medium, but also able to generate quite promising profits. This encourages content creators to compete to make videos as interesting as possible in the hope of attracting the attention of other users and increasing the number of views and followers. The formulation of the problem in this study is how legal protection for content creators on TikTok social media if there is a dissemination of videos without permission from the copyright holder, and what is the role and responsibility of TikTok in protecting copyright for videos uploaded on the platform. The research method used by the author is a normative qualitative method with a literature study approach as a data collection technique. The results of this study conclude that legal protection for video creators is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, specifically in Article 4, Article 9, Article 96 paragraph (1), and Article 113 paragraph (3). In addition, TikTok as a platform also has a role and responsibility by providing settings and privacy features, which are expected to provide protection for users' creative works and prevent copyright infringement that is detrimental to the creators.
Legal Analysis of Protection of Victims of Personal Data Abuse in Online Loans Based on Law Number 27 of 2022 and Its Implications for Digital Legal Justice in Indonesia Dina Alfi Kurniawati; Ananda Megha Wiedhar Saputri; Burham Pranawa
Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/regulate.v2i3.61

Abstract

The development of financial technology through online lending services (commonly known as pinjol) has significantly improved access to credit. However, it has also raised serious concerns regarding the protection of personal data. This research aims to analyze the legal protection against the misuse of personal data of online loan recipients based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), and to examine its implications for the principles of digital legal justice in Indonesia. This study uses a normative juridical approach with descriptive-analytical methods supported by literature review on national regulations, relevant cases, and digital legal theory. The findings indicate that while the PDP Law provides a comprehensive legal foundation for the rights of data subjects and sanctions for violations, its implementation in the online lending sector faces structural and cultural obstacles. The high number of personal data misuse cases by illegal loan providers, weak regulatory oversight, and low digital literacy among users hinder the realization of substantial protection for victims. This condition reflects a gap between legal norms and actual protection in the digital space. Therefore, institutional strengthening, regulatory improvement, and increased digital legal literacy are essential to achieving digital justice that is both humane and effective in protecting the rights of all citizens.
Analysis of the Implementation of Boyolali Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 Concerning Food Security Due to the Monkey Population in Kembangsari Village, Musuk District, Boyolali Regency Laila Isna Rufaida; Burham Pranawa; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/regulate.v2i3.62

Abstract

Food security is a strategic aspect of national development, including in Boyolali Regency, where most of the community depends on the agricultural sector. However, fulfilling food security often faces challenges, one of which is the disturbance caused by long-tailed macaque populations that damage community food crops in Kembangsari Village, Musuk District, thereby threatening local food stability. Regional Regulation of Boyolali Regency Number 4 of 2019 concerning Food Security serves as the legal basis for the regional government in ensuring food availability and accessibility, as well as an instrument for addressing issues that disrupt food production, including pest attacks from monkeys. This research employs an empirical juridical approach with a descriptive qualitative type, using literature study and interviews with the Boyolali Environmental Agency to obtain an overview of the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2019 related to food security and the handling of monkey disturbances. The results indicate that the local government has undertaken efforts to control the monkey population through relocation, castration, the release of owls, the installation of physical barriers, and community education. However, the effectiveness of the regulation's implementation remains suboptimal due to limited resources, inter-agency coordination, and the community's level of awareness in supporting the handling programs. Monkey disturbances continue to occur, resulting in decreased crop yields, reduced farmers' income, and hindering household food security. Therefore, an integrated strategy involving local government, BKSDA, and the community is needed to strengthen the implementation of the Food Security Regional Regulation, with measurable technical steps in population control, continuous education, and increased community participation so that the goal of sustainable food security in Kembangsari Village can be achieved optimally.
Co-Authors ADHIPUTRO PANGARSO WICAKSONO Agus Kristiyanto Allifiya Putri Damayanti ANDREAS APRILIANO ARI SETYAWAN Burham Pranawa Dina Alfi Kurniawati Laila Isna Rufaida M Julianto Muhammad Fauzan Hidayat Nanik Sutarni Ragil Adi Nugroho Salma Azizah Selvira Putri Oktaviani Sholeh Rohmadi SRI BUDI RAHARJO TEGAR HARBRIYANA PUTRA Windi Arini Zahra Nabila Mua’lla