Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Journal of SouthEast Asian Human Rights Sriwijaya Law Review AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Media Iuris Yuridika POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hubungan Luar Negeri
Aktieva Tri Tjitrawati
Faculty Of Law, Universitas Airlangga
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

 1 
PROBLEMATIKA PENYERAGAMAN HUKUM MARITIM PERDATA DAN PENYELARASANNYA KE DALAM HUKUM NASIONAL Aktieva Tri Tjitrawati
Perspektif Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.179 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v15i3.56

Abstract

Berbagai problematika penyeragaman dan penyelarasan hukum maritim perdata akan mewujudkan penegasan efesiensi dan kepastian hukum dalam melakaukan aktivitas kemaritiman internasional, penyeragaman hukum juga mendorong terselenggaranya keadilan dan ketertiban sebagai prinsip utama dalam hukum perdata internasional, implikasi negarayang timbul dari penyeragaman ini bagi negara peserta perjanjian internasional. Konstruksi berfikir dan konsep hukum yang sudah terbangun menurut hukum peserta tersebut. Menerima konstruksi hukum yang berbeda akan mengganggu konstruksi berpikir hukum negara tersebut mengenai masalah tertentu.Various problems of uniformity and alignment of civil maritime law will embody the assertion efficiency and legal certainty in melakaukan international maritime activity, the uniform law also encourages the implementation of justice and order as a main principle in civil law international, negarayang implications arising from this uniformity for the participating countries of international agreements. Construction of thinking and legal concepts that have been built according to the law of the participant. Receiving a different legal construction would disrupt the construction of state law thinks about certain issues.
PROBLEMATIKA PENYERAGAMAN HUKUM MARITIM PERDATA DAN PENYELARASANNYA KE DALAM HUKUM NASIONAL Aktieva Tri Tjitrawati
Perspektif Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i3.56

Abstract

Berbagai problematika penyeragaman dan penyelarasan hukum maritim perdata akan mewujudkan penegasan efesiensi dan kepastian hukum dalam melakaukan aktivitas kemaritiman internasional, penyeragaman hukum juga mendorong terselenggaranya keadilan dan ketertiban sebagai prinsip utama dalam hukum perdata internasional, implikasi negarayang timbul dari penyeragaman ini bagi negara peserta perjanjian internasional. Konstruksi berfikir dan konsep hukum yang sudah terbangun menurut hukum peserta tersebut. Menerima konstruksi hukum yang berbeda akan mengganggu konstruksi berpikir hukum negara tersebut mengenai masalah tertentu.Various problems of uniformity and alignment of civil maritime law will embody the assertion efficiency and legal certainty in melakaukan international maritime activity, the uniform law also encourages the implementation of justice and order as a main principle in civil law international, negarayang implications arising from this uniformity for the participating countries of international agreements. Construction of thinking and legal concepts that have been built according to the law of the participant. Receiving a different legal construction would disrupt the construction of state law thinks about certain issues.
Co-Authors Adhy Riyadhy Arafah Arafah, Adhy Riyadhy Cut Asmaul Husna TR Enny Narwati Hamdan, Fairuz Zahirah Zihni Ken Bagus Setya Dharma Khasanah, Siti Uswatun Koesrianti Koesrianti Maharani, Kania Muhammad Asphian Arwin R. Yahdi Ramadani Rizky Amalia Romadhona, Mochamad Kevin Septi Ariadi, Septi Sri Endah Kinasih Wulandari, Sinar Aju