Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Hang Tuah Law Journal Andalas Law Journal Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah
Wulandari, Sinar Aju
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Eksaminasi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 di Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2022) Wulandari, Sinar Aju; Pratama, Arya Putra Rizal
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2423

Abstract

Pada tahun 2022, Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kegaduhan di Masyarakat dikarenakan adanya panic buying atas kelangkaan produk minyak goreng baik di supermarket maupun di pasar tradisional. Beberapa fakta yang terdapat di lapangan bahwa penyebab kelangkaan minyak goreng disebabkan karena Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dibawah nilai ekonomi, tingginya harga Crude Palm Oil (CPO), hingga adanya program B30 untuk bahan bakar ramah lingkungan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 7 (tujuh) dari 27 (dua puluh tujuh) Produsen minyak goreng terbukti melanggar tindakan penetapan harga dan penguasaan pasar sehingga terganggunya kesejahteraan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (doctrinal research) dengan pendekatan undang-undang (statues approach), pendekatan analisis (conceptual approach) dan pendekatan kasus (cases approach). Hasil penelitian ini menjelaskan pertama, Kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 merupakan dampak kebijakan pemerintah tanpa mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha tentunya mencari hasil keuntungan dari kegiatan usaha tersebut. Kedua majelis mempertimbangkan beberapa pelaku usaha yang terbukti bersalah atas kelangkaan minyak goreng dikarenakan tindakan mengatur produksi dengan bentuk mempengaruhi harga dengan berdampak pada kesejahteraan Masyarakat (society welfare). Namun, majelis dalam mempertimbangkan terhadap Putusan Nomor 15 Tahun 2022 sudah memenuhi proporsi pengenaan sanksi atas tindakan yang dilakukan pelaku usaha atas kelangkaan minyak goreng di pasar.
PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM BAGI ASTRONOT DAN TURIS LUAR ANGKASA DALAM RUANG LINGKUP HUKUM ANGKASA INTERNASIONAL RAMADHAN, IDDO NOOR; WULANDARI, SINAR AJU
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i2.17048

Abstract

Hingga saat ini, masih belum ada perundang-undangan internasional yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan turis luar angkasa. Hal tersebut secara langsung mengakibatkan penggolongan atas turis luar angkasa masih tidak jelas jika dibandingkan dengan astronot. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Rumusan masalah antara lain; Bagaimana kedudukan hukum astronot dalam perjanjian-perjanjian luar angkasa internasional dan Bagaimana status hukum turis luar angkasa melalui perjanjian-perjanjian luar angkasa internasional. Pengaturan atas turis luar angkasa masih belum diatur dalam perundang-undangan angkasa internasional, sedangkan untuk kedudukan hukum astronot telah diatur secara umum di dalam Outer Space Treaty pasal 5.
Eksaminasi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-1/2022 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Tahun 2022 di Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2022) Wulandari, Sinar Aju; Pratama, Arya Putra Rizal
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2423

Abstract

Pada tahun 2022, Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kegaduhan di Masyarakat dikarenakan adanya panic buying atas kelangkaan produk minyak goreng baik di supermarket maupun di pasar tradisional. Beberapa fakta yang terdapat di lapangan bahwa penyebab kelangkaan minyak goreng disebabkan karena Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dibawah nilai ekonomi, tingginya harga Crude Palm Oil (CPO), hingga adanya program B30 untuk bahan bakar ramah lingkungan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 7 (tujuh) dari 27 (dua puluh tujuh) Produsen minyak goreng terbukti melanggar tindakan penetapan harga dan penguasaan pasar sehingga terganggunya kesejahteraan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (doctrinal research) dengan pendekatan undang-undang (statues approach), pendekatan analisis (conceptual approach) dan pendekatan kasus (cases approach). Hasil penelitian ini menjelaskan pertama, Kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 merupakan dampak kebijakan pemerintah tanpa mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha tentunya mencari hasil keuntungan dari kegiatan usaha tersebut. Kedua majelis mempertimbangkan beberapa pelaku usaha yang terbukti bersalah atas kelangkaan minyak goreng dikarenakan tindakan mengatur produksi dengan bentuk mempengaruhi harga dengan berdampak pada kesejahteraan Masyarakat (society welfare). Namun, majelis dalam mempertimbangkan terhadap Putusan Nomor 15 Tahun 2022 sudah memenuhi proporsi pengenaan sanksi atas tindakan yang dilakukan pelaku usaha atas kelangkaan minyak goreng di pasar.
Acquisition of Customary Rights of Customary Communities In Customary Lands for Corporate Business Use Rights Pratama, Arya Putra Rizal; Wulandari, Sinar Aju
Andalas Law Journal Vol 8 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fak. Hukum Univ. Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/alj.v8i1.44

Abstract

Indonesia has regulations on land management related to the economy based on the public interest. The use of land by a corporation is carried out by granting cultivation rights (HGU) over the ground through a Government stipulation. However, with increasing investment activity, land has become essential to support capital inflows in Indonesia. With the shift in land requirements for investment, customary land has become an attraction for investors in business activities in the agricultural, fishery or plantation sectors. This research is legal research (doctrinal analysis) using a conceptual approach (conceptual approach) and statutory approaches (statute approach). The results of this study explain that the use of land in corporations located on customary land through HGU is a legal action and can be carried out as long as it does not interfere with or eliminate the essence of the characteristics of the customary land rights. Then, granting HGU over customary land can be done in consultation with the customary community with corporations through the government. However, the deficiency in granting HGU over customary land when this period expires threatens the loss of the status of customary land and customary rights.
PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DAN INTEGRASI VERTIKAL PADA PERUSAHAAN LAYANAN PENGIRIMAN YANG DILAKUKAN OLEH MARKETPLACE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Kurniawan, Satria; Setyawati, Ria; Wulandari, Sinar Aju
Irtifaq Vol 13 No 01 (2026): MARET
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Hasyim Asy'ari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/irtifaq.v13i01.11097

Abstract

The growth of the digital economy has brought about major transformations in trade transaction patterns, one of which is through online marketplace platforms. Within this digital ecosystem, some businesses have managed to secure a dominant position not only as platform providers but also through vertical integration of the supply chain, including logistics services. This study examines how vertical integration—specifically, direct ownership or control over the selection of logistics services utilized by marketplace businesses—influences user behavior, both among end consumers and merchants, in choosing logistics services. In practice, vertical integration is often implemented through algorithmic guidance, default settings for delivery options, price incentives, and restrictions on access to delivery data for external logistics providers. Such strategies pose the potential for abuse of dominant positions by suppressing independent delivery services through systematic, nontransparent preference mechanisms. The research methodology employed is a normative legal approach, involving an analysis of applicable laws and regulations, particularly Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition, as well as a case study of vertical integration practices within large marketplace platforms in Indonesia. The findings indicate that the use of vertical integration in this context is not merely a matter of business efficiency but can lead to the exclusion of competitors and the unfair reduction of consumer choice, ultimately creating discrimination in the goods delivery services market.
Indikasi Praktik Penetapan Harga Predatori di Marketplace Online dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Prastika, Danisha Rahmadanty; Wulandari, Sinar Aju
Hang Tuah Law Journal VOLUME 10 ISSUE 1, APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v10i1.312

Abstract

This research examines the impact of predatory pricing practices on unfair competition in Indonesia, particularly in the context of the rapidly growing ecommerce sector. With the emergence of the “live shopping” feature, sellers can offer products directly to consumers, creating a more dynamic interaction and urgency to make purchases. However, this aggressive pricing strategy has the potential to disrupt market equilibrium, as the prices set often do not reflect actual production costs, thereby threatening the principle of healthy competition that should arise from the natural supply and demand mechanism. This type of research is legal research that addresses existing legal issues by identifying legal problems, legal reasoning, and analyzing existing legal issues, as well as providing solutions to the legal problems faced. The problem-solving approach used in this research is the statute approach and case study. This research also highlights the risks faced by consumers, who may have to pay higher prices after competitors exit the market, and the risk of unhealthy competition and the creation of monopolies or oligopolies that hinder innovation as a result of predatory pricing. Therefore, it is important to evaluate existing regulations and ensure that predatory pricing practices do not harm businesses and consumers in Indonesia.
Co-Authors Kurniawan, Satria Prastika, Danisha Rahmadanty Pratama, Arya Putra Rizal RAMADHAN, IDDO NOOR Setyawati, Ria