Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Implementasi Pengembangan Pariwisata Di Pantai Gresik Harjo Kelurahan Gresik Harjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Siti Sutria; M. Kendry Widiyanto; Anggraeny Puspaningtyas
Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2023): Desember: Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mutiara.v1i6.592

Abstract

Gresik Harjo Beach, which is located in Tuban Regency, East Java Province, namely located on the border of Palang and Tuban Regency, is one of the famous beach tourist attractions and is visited by many tourists. Based on the existing potential and existing opportunities, tourism development needs to be carried out in order to increase economic growth by empowering the community's economy. Researchers are interested in knowing how tourism development is implemented in Tuban Regency, and knowing the right model for developing the tourism potential of Kelapa Beach in improving the welfare of the surrounding community. This research is a qualitative descriptive study, with the research object at POKDARWIS Gresik Harjo village and using triangulation techniques. The results of this research are 1. Implementation of Regional Regulation number 9 of 2012 concerning Tuban Regency Spatial Planning for 2012-2032.
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WATESWINANGUN KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN Ahmad Adhi Suprayitno; Yusuf Hariyoko; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pengelolaan Dana Desa di desa wateswinangun. Salah satu desa di Jawa Timur yang telah menerapkan Siskeudes dan sistem berbasis Website yaitu Desa Wateswinangun dengan tujuan agar dapat lebih mudah dalam proses peneglolaan dana desa terkhusus untuk pemberdayaan masyarakat. Desa Wateswinangun telah menjalankan proses perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa dengan melibatkan lembaga BPD serta perwakilan tiap kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta- fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen. Hasilnya adalah (1) Pemerintah desa dalam proses perencanaan membuat rancangan terlebih dahulu baru kemudian dimusyawarahkan bersama masyarakat (2) Pengelolaan dana desa saat ini diketahui berfikus pada program prioritas sebagaimana visi dari pemerintahan Jokowi, (3) Penatausahaan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mencatat segala keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran, (4) Pelaporan dilakukan secara rutin untuk pemerintah daerah, hal ini dilakukan juga melalui Siskeudes dan lebih sering sjjecara manual dan (5) Pertanggungjawaban dilakukan secara terbuka mengundang masyarakat perwakilan untuk disampiakn pertanggungjawaban kinerja pemeirntah desa selama satu periode diseratai dengan bukti pendukung.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKU UMKM BERBASIS “DIGITAL”: (Studi Pada Program Edukasi Pemasaran Usaha Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto) Emilda Roudah Salsabilla; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan program pelatihan edukasi pemasaran usaha oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto terhadap pelaku UMKM. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan di Kantor Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Adapun teknik pengambilan data ini diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu program penelitian berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang sangat baik bagi pelaku UMKM Kabupaten Mojokerto. Implementasi kebijakan yang diterapkan Diskominfo Kabupaten Mojokerto sudah memenuhi tiga indikator implementasi kebijakan yang ideal.
IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH ILMU AREK SUROBOYO DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN DI SURABAYA Rischa Yuliani Dwi Pratiwi; M. Kendry Widiyanto; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pendidikan berbasis asrama di Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) dalam mendukung pengembangan anak asuh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier yang meliputi kesesuaian keluaran dengan kelompok sasaran, dampak aktual keluaran kebijakan, dampak yang diperkirakan, serta perbaikan peraturan atau kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RIAS telah berjalan cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan anak asuh, terutama dalam aspek pendidikan, pembentukan karakter, dan kedisiplinan melalui sistem pembinaan berbasis asrama. Dampak aktual program terlihat pada perubahan perilaku anak yang lebih disiplin, peningkatan kemampuan akademik, serta berkembangnya kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, program ini juga memiliki potensi dampak jangka panjang berupa terbentuknya karakter yang kuat, kemampuan dasar pendidikan yang memadai, serta keterampilan yang mendukung masa depan anak. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam aspek tata kelola, seperti mekanisme pelaporan yang belum optimal, komunikasi internal yang perlu diperkuat, serta belum tersusunnya standar operasional prosedur secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan internal, peningkatan kualitas pendampingan, serta evaluasi program secara berkelanjutan agar implementasi program RIAS dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan anak asuh.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN: STUDI DI DESA KALIMATI, KECAMATAN TARIK, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR Dwi Anggraini; M. Kendry Widiyanto; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2865

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kalimati secara umum telah terlaksana dengan cukup baik. Komunikasi antara pelaksana dan penerima manfaat dilakukan melalui sosialisasi dan pertemuan rutin. Pada aspek sumber daya masih ditemukan beberapa kendala, terutama keterbatasan jumlah pendamping dan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memadai. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas pendampingan. Struktur birokrasi telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana. Faktor pendukung implementasi PKH meliputi komunikasi yang baik, koordinasi antar pelaksana, serta komitmen pendamping. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan masih adanya persepsi masyarakat terkait ketepatan sasaran penerima manfaat. Secara umum, Program Keluarga Harapan telah berkontribusi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati.
ANALISIS KERJA SAMA DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM LINK AND MATCH DI SMK KRIAN 2 SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Windy Eka Adelia; Radjikan; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2866

Abstract

Tingginya angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia yang mencapai 8 persen dari total Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi antara lulusan SMK dan kebutuhan industri. Program link and match yang diimplementasikan melalui formula 8+i berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada capaian formal kerja sama, seperti jumlah MoU, dan belum banyak mengkaji proses kolaborasi yang terjadi di tingkat institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program link and match antara SMK Krian 2 Sidoarjo dan Gamelab.id dalam perspektif collaborative governance serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan kerangka Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008), yang meliputi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance berlangsung dengan tingkat keberhasilan yang berbeda pada setiap dimensi. Dimensi facilitative leadership menjadi aspek terkuat, ditandai oleh kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung penyediaan fasilitas dan pembiayaan program. Pada dimensi collaborative process, kepercayaan antarlembaga terbangun dengan baik sehingga kerja sama berlanjut ke angkatan berikutnya, meskipun interaksi langsung antara siswa dan pihak industri masih terbatas. Sementara itu, institutional design menjadi dimensi terlemah karena minimnya partisipasi siswa serta dominasi mitra industri dalam penyusunan kurikulum. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepemimpinan, dukungan regulasi, komunikasi yang responsif, dan integrasi program dalam sistem penilaian sekolah. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, asimetri kewenangan kurikulum, dan rendahnya keterlibatan siswa dalam proses kolaboratif.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI KELURAHAN GUNUNGSARI KECAMATAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA Elizabeth Olivia Letek Goran; Supri Hartono; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori ini menekankan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan Gunungsari, Staf Tata Usaha SDN Gunungsari I, serta orang tua siswa penerima manfaat Program KIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya berhasil. Pada aspek komunikasi, pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil karena informasi mengenai Program KIP telah disampaikan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, kelurahan, RT/RW, media sosial, dan pelayanan informasi secara langsung. Pada aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam membantu masyarakat selama proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan. Namun, pada aspek sumber daya masih ditemukan keterbatasan jumlah petugas yang menangani administrasi program sehingga proses pelayanan dan pembaruan data belum berjalan secara optimal. Selain itu, pada aspek struktur birokrasi masih terdapat kendala berupa proses verifikasi dan validasi data yang melibatkan berbagai instansi sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses penetapan dan penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik karena mampu membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam memperoleh bantuan pendidikan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan sumber daya pelaksana serta penyederhanaan proses koordinasi dan verifikasi data agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING MELALUI PROGRAM KELAS CALON PENGANTIN DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KECAMATAN BUBUTAN Afiyah; Supri Hartono; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2533

Abstract

Stunting merupakan prioritas nasional yang direspons Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Program Kelas Calon Pengantin (Catin). Penelitian ini mengevaluasi kinerja kebijakan tersebut di PUSPAGA Kecamatan Bubutan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan enam kriteria evaluasi William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan pada aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan, yang dibuktikan dengan penurunan prevalensi stunting sebesar 68,75% (2022-2024) serta efisiensi birokrasi melalui digitalisasi. Namun, aspek kecukupan dan pemerataan dinilai belum optimal karena durasi intervensi satu kali yang kurang memadai untuk perubahan perilaku mendalam dan adanya kesenjangan akses digital bagi kelompok rentan teknologi. Secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil secara sistemik sebagai gerbang administrasi pencegahan, namun memiliki celah substantif dalam pelaksanaannya. Peneliti merekomendasikan pengembangan materi suplemen berbasis micro-learning dan penyediaan layanan bantuan pendaftaran manual di kelurahan untuk meningkatkan inklusivitas dan dampak program.
PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA DESA CANDI PARI KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO Khofifah Andhiatama Ramadhani; M. Kendry Widiyanto; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2539

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan Community Based Tourism di Kabupaten Sidoarjo serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pengembangan Wisata Candi Pari di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, yang berdasarkan 5 Aspek Dimensi menurut teori Suansri (2003). Lima aspek dimensi ini terdiri dari Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Lingkungan, Dimensi Budaya, Dimensi Politik. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif, dengan menggabungkan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahap pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini menujukan bahwa pengembangan Community Based Tourism (CBT) tentang penyelenggaraan kepariwisataan sebagai upaya pengembangan sektor wisata di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan cukup baik. Pengembangan tersebut telah memberikan dampak positif yang signifikan, seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, perbaikan fasilitas pariwisata Candi Pari, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan potensi destinasi pariwisata untuk peningkatan ekonomi dengan cara berjualan oleh-oleh khas Candi Pari di daerah tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari pengembangan tersebut. Hal ini termasuk kesenjangan dalam distribusi manfaat, perlunya pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, dan peningkatan responsivitas pengembangan terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa sementara pengembangan sektor wisata Candi Pari di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo telah mencapai beberapa keberhasilan, masih ada ruang untuk perbaikan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini dan terus melakukan evaluasi serta penyesuaian sesuai dengan dinamika dan kebutuhan yang berkembang, diharapkan pengembangan ini dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi pengembangan pariwisata di Desa Candi Pari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
KUALITAS PELAYANAN BUMD DELTA TIRTA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN AIR MINUM BERSIH MENGGUNAKAN PENDEKATAN PUBLIC VALUE DI KABUPATEN SIDOARJO Thomas Syahrudin Fransetio; M. Kendry Widiyanto; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2760

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan BUMD PDAM Delta Tirta di Kabupaten Sidoarjo dalam memenuhi kebutuhan air minum bersih dengan menggunakan pendekatan nilai publik (public value). Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PDAM Delta Tirta yang dipicu oleh buruknya kualitas pendistribusian air, meskipun instansi tersebut dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan prima di tengah tingginya pertumbuhan penduduk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan tiga dimensi nilai publik yang digagas oleh Mark H. Moore, yakni penciptaan nilai publik, legitimasi politik dan dukungan sosial, serta kapasitas operasional, menunjukkan sebuah temuan yang paradoksal. Secara administratif dan manajerial, PDAM Delta Tirta telah mendemonstrasikan kinerja pelayanan yang tergolong sangat baik. Hal ini dibuktikan melalui tingginya kompetensi teknis sumber daya manusia di lapangan, ketersediaan sarana yang memadai, kepatuhan terhadap prosedur, serta kemudahan akses administratif melalui inovasi layanan digital. Akan tetapi, keunggulan birokrasi tersebut berbenturan dengan kualitas produk inti yang masih berstatus buruk. Kualitas air yang didistribusikan kepada para pelanggan sering kali berada dalam kondisi keruh dan kotor. Kesimpulannya, keramahan petugas dan kelancaran administratif belum sejalan dengan pemenuhan standar kelayakan air bersih, sehingga pembaruan infrastruktur pengolahan air menjadi urgensi krusial untuk memulihkan kepercayaan publik.