Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.457
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah
M. Kendry Widiyanto
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Humanities Computer Science & IT Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA : ANALISIS RELASI KUASA DI DESA BEJIJONG KABUPATEN MOJOKERTO Rahmad Rizal Agit Putra; Radjikan; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2808

Abstract

Pengembangan desa wisata berbasis warisan budaya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Namun, praktik collaborative governance tidak selalu berjalan dalam posisi yang setara karena adanya ketimpangan relasi kuasa antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses collaborative governance serta bentuk relasi kuasa yang terjalin antara Pemerintah Daerah dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan Desa Wisata Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kuasa dalam pengambilan keputusan pengelolaan wisata sejarah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola desa wisata, Pokdarwis, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah berjalan melalui forum koordinasi dan kerja sama lintas aktor, namun partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat tokenistik atau partisipasi semu. Pemerintah memiliki posisi dominan melalui penguasaan otoritas formal, regulasi, sumber daya ekonomi, serta akses informasi. Faktor utama yang menyebabkan ketimpangan kuasa meliputi dominasi aturan birokrasi yang bersifat top-down, penguasaan modal ekonomi oleh pemerintah, dan keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi cagar budaya. Meskipun demikian, terdapat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga pelestarian warisan budaya Majapahit serta pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata.
EVALUASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR Kristina Shinta Paramitha; M. Kendry Widiyanto; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2815

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan cukup baik dalam meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan perizinan berusaha, yang ditandai dengan meningkatnya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kemudahan akses layanan bagi pelaku usaha. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, antara lain gangguan teknis sistem, keterbatasan literasi digital masyarakat, perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian, serta ketergantungan terhadap sistem pusat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi yang berkelanjutan agar pelayanan perizinan berusaha melalui OSS dapat berjalan lebih optimal serta mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KORBAN KEKERASAN Dayanti Ajeng Pertiwi; Supri Hartono; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terhadap perlindungan khusus anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah Ketua Tim Kerja Perlindungan Anak DP3APPKB Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik. Pada aspek komunikasi, pemerintah telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Pada aspek sumber daya, pemerintah telah menyediakan tenaga pendamping, layanan psikologis, serta fasilitas pendukung, namun ketersediaannya masih perlu ditingkatkan agar sebanding dengan kebutuhan penanganan kasus. Pada aspek disposisi, para pelaksana memiliki komitmen dan kepedulian yang baik dalam memberikan pelayanan kepada korban. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi telah berjalan dan didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP), meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan koordinasi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan khusus anak korban kekerasan di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, penguatan sumber daya, dan koordinasi antarinstansi.
PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH: STUDI KASUS LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGI WILAYAH VII Tony Sugianto; M. Kendry Widiyanto; Yusuf Hariyoko
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2887

Abstract

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan langkah esensial dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan strategis pembangunan Zona Integritas di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII guna mewujudkan birokrasi yang lebih terbuka, inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat stakeholder utama yang berperan dalam pembangunan ZI di LLDIKTI Wilayah VII, yaitu Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Kepala Bagian Umum, Ketua Tim Zona Integritas, dan Pegawai. Berdasarkan stakeholder analysis, Kepala LLDIKTI Wilayah VII dan Ketua Tim Zona Integritas berada pada kategori Key Players karena memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Kepala Bagian Umum berada dalam kategori Subject (kepentingan tinggi, pengaruh terbatas) , sedangkan Pegawai berada pada kategori Crowd. Analisis peran menunjukkan Kepala LLDIKTI berperan sebagai Decision Maker, Kepala Bagian Umum sebagai Coordinator, Ketua Tim ZI sebagai Implementer, dan Pegawai sebagai Supporting Actor. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat dipengaruhi oleh sinergi dan pengelolaan stakeholder yang efektif.
Co-Authors Ach Dzulfikar Iskandar Achluddin Ibnu Rochim Adi Soesiantoro Afiyah Ahmad Adhi Suprayitno Anggraeny Puspaningtyas Dayanti Ajeng Pertiwi Dewi Ratna Swari Dida Rahmadanik Dilla Chyntia Dina Karlinawati Dwi Anggraini Elizabeth Olivia Letek Goran Elok Wahyuningsih Emilda Roudah Salsabilla Fendi Ilham Hartono, Supri Hasan Ismail Khofifah Andhiatama Ramadhani Kristina Shinta Paramitha Muhammad Alwan Yassin Muhammad Hadi Wahyu Nadia Ayu Deviani Novaria, Rachmawati Nurma Nabila Radjikan Rahmad Rizal Agit Putra Rischa Yuliani Dwi Pratiwi Rizka Amelya Fitri Amanda Siti Sutria Thomas Syahrudin Fransetio Tony Sugianto Windy Eka Adelia Yusuf Hariyoko