Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota) CSA Teddy Lesmana; Rida Ista Sitepu
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 2 (2020): Edition for August 2020
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.773 KB)

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan konsep mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) guna mencapai gagasan resstoratif justice dalam menangani perkara pidana pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota Sukabumi. Implementasi mediasi penal ini dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif. Namun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebagai corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya penyelesaian perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah implementasi mediasi penal pada penanganan perkara pidana pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota, dan kedua bagaimanakah kebijakan Polres Sukabumi Kota dalam menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah hukum yang bersifat sosial dan dinamis, maka permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.
Reorientation of Indonesian Criminal Policy Based on the Economic Analysis Of Law Approach CSA Teddy Lesmana
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2022): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v7i2.10727

Abstract

Indonesias criminal policy seems to only focus on criminalizing action that are considered morally wrong which overrides one of the objectives of the implementation of criminal law, namely the recovery of the consequences of a criminal act and criminal policy in Indonesia does not seemes to care about the consequences arising from handling cases and the consequences of punishment. Hundreds of thousands of people which of course human resources, places and also very large costs. This paper discusses the idea of economic analysis of law in criminal law policy. This paper also discusses the reorientation of Indonesia criminal policies based on economic analysis of law. The research method used is normative juridical, qualitative research method that takes a normative critical attitude from human insight or existence and criticizies legal practige and legal dogamtics. This writing uses document studies, especially researching the laws and regulations as well as relevant books and journals
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DESA CIPURUT DALAM MENYONGSONG ERA TEKNOLOGI 4.0 CSA Teddy Lesmana; Rika Rahmawati; Saepul Manan; Mohamad Salman Farizi; Egit Pudarwati; ami apriatna; Ferry Rajib Pamungkas; Adrian Agis S.L; Nanda Rizki Amalia; Nauval aziz; Ripki Mohamad Sopian; Muh Reza Multiaha; Aqil Rivaldi; Husnul Sabila; Rudi Hermawan; Eva Elis; Putri Ulil Fatma Aulia; Anita Rahayu; Panca Adhi Darmawan; Redi Supardi; Agung Pratama; Ardi Julianto; Luni Anggraeni; Ade Solihin Sopandi; Jamaludin; Ikram Mulkarim; Muhammad Satrio Kamal.; Yusuf Muharom; Sri Ayu Maharani; Rizal A Ardiyansyah; Siti Aisyah; Fatimah Maolida Maolida Salsabilla; Egi Suherman; Nurul Yulia Fatma
Jurnal Abdi Nusa Vol. 1 No. 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.219 KB) | DOI: 10.52005/abdinusa.v1i2.23

Abstract

To welcome the era of technology 4.0, and there are still many human resources who do not understand how to apply the technology that is currently developing, it is necessary to have socialization and training in the Cipurut Village environment. With the current condition which is still in the covid-19 pandemic, almost all activities use the internet, such as education and services to the community. With the development of the digital world today, many things, especially those related to educational activities and services to the community, can use the digital system, making it easier and more practical. With many people, especially human resources at the Cipurut village office, who do not yet understand digital technology, it is necessary to have the training and workshops to improve the competence of human resources.As a result of the current use of technology, the existing community can already use it to help their activities, such as online sales, public services, etc. For village officials themselves, they can use digital technology to assist in providing services to the community.
Penyuluhan Hukum Tentang Penerapan Mediasi Penal dan Restoratif Justice Kepada Anggota Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota CSA Teddy Lesmana; Rida Ista Sitepu
Jurnal Abdi Nusa Vol. 2 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/abdinusa.v2i2.92

Abstract

Tujuan dilakukan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) guna mencapai gagasan resstoratif justice dalam menangani perkara pidana kepada Anggota Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota Sukabumi. Implementasi mediasi penal ini dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif. Namun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebagai corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya penyelesaian perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Kegiatan pengabdian masyarakat berfokus pada penyuluhan mengenai model mediasi penal yang digunakan pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota yaitu model victimoffender mediation.
Penguatan Potensi SDA dan SDM Dalam Rangka Mewujudkan Desa Mandiri Harini Fajar Ningrum; CSA Teddy CSA Teddy Lesmana; Muhammad Muslih
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra Vol 1 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Nusa Putra & Persatuan Insinyur Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.458 KB) | DOI: 10.52005/abdiputra.v1i1.66

Abstract

Desa Pagelaran merupakan salah satu desa objek KKN mahasiswa Universitas Nusa Putra. Terletak di Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN di Desa Pagelaran bertemakan penguatan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, diimplementasikan dalam lima bidang kegiatan yaitu Pendidikan, Sosial, Keagamaan, Kesehatan, dan Wisata. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kegiatan KKN diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia sehingga masyarakat dapat mengelola Sumber Daya Alam yang tersedia di Desa Pagelaran dengan efektif untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, dengan adanya KKN diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara Universitas Nusa Putra dengan Pemdes dan masyarakat Desa Pagelaran
Implementasi Economic Analysis of Law dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia CSA Teddy Lesmana
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11712

Abstract

Kebijakan pidana Indonesia terkesan hanya berfokus pada kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah secara moral yang mengesampingkan salah satu tujuan diadakannya hukum pidana yakni pulihnya akibat dari suatu perbuatan pidana dan kebijakan pidana di Indonesia terkesan tidak memperdulikan konsekuensi yang ditimbulkan dari penanganan perkara dan akibat dari adanya pemidanaan ratusan ribu orang yang tentu saja membutuhkan sumber daya manusia, tempat dan juga biaya yang sangat besar. Tulisan ini membahas tentang gagasan economic analysis of law dalam kebijakan hukum pidana. Tulisan ini juga membahas tentang reorientasi kebijakan pidana Indonesia berdasarkan economic analysis of law. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, metode penelitian kualitatif yang mengambil sikap kritis normatif dari wawasan atau keberadaan manusia serta mengkritik terhadap praktik hukum maupun dogmatik hukum. Penulisan ini menggunakan studi dokumen khususnya meneliti peraturan perundang-undangan serta buku dan jurnal yang relevan.
PROFIL DESA RIDOGALIH SEBAGAI SARANA MEDIA PEROMOSI DESTINASI WISATA Csa Tedy Lesmana; Nico Jaya Tampubolon; Diaz Zahra Aureliana; Anggi Ef Sumana Br Sitepu; Salman Alfariji
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra Vol 3 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Nusa Putra & Persatuan Insinyur Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/abdiputra.v3i1.196

Abstract

Desa Ridogalih yang berada di Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. yang sebagian besar adalah pegunungan dan bukit yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial. Akan tetapi potensi tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Agar potensi tersebut dapat berkembang dan meningkatkan nilai jual atau nilai tambah sehingga berdampak pula pada perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah, maka sangat penting bagi suatu daerah untuk mempromosikan daerahnya. Salah satu upaya yang dilakukanadalah dengan membuat video profil desa yang di unggah di beberapa media sosialseperti youtube. Video profil Desa Ridogalih dibuat dengan tujuan mengenalkan keberadaan dan potensi Desa Teluk, dengan menggunakan pendekatan etnografi virtualdimana metode ini digunakan untuk melihat fenomena masyarakat di media sosial, selain itu menggunakan metodeanalisis data yang diambil secara kualitatif dengan mengambil kesimpulan dari data-data observasi, wawancara, survey, pengamatan lapangan secara langsung, yang digunakan dalam mempromosikan dan memperkenalkanpotensi Desa Ridogalih dengan tahapan pelaksanaan atau pembuatan video pra-produksi, produksi dan pasca–produksi. Dengan luaran yang didapat dari kegiatan ini adalah sebuah Video Profil Desa yang dengan jelas di isi dengan keadaan desa yang sebenarnya serta hasil dari pengamatan mahasiswa selama tinggal di desa Ridogalih. Dan mahaasiswa berharap dengan adanya video ini maka ini dapat menjadi media bagi khalayak ramai untuk akhirnya mengenal dan juga menyaksikan langsung keindahan dan keasrian Desa Ridogalih.
Implementasi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini Hamdan; CSA Teddy Lesmana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.224 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v2i01.174

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan suatu bentuk ekspresi dari setiap individu yang biasanya dilakukan atau diperlihatkan melalui cara apapun. Kebebasan berpendapat ini pun sebagai salah satu hak dasar bagi warga negara Indonesia. Namun ada beberapa yang menjadi pembatasan dalam ruang lingkup kebebasan berpendapat ini, artinya bukan berarti setiap warga negara bisa melakukan dan menyuarakan apapun tanpa mematuhi segala bentuk peraturan yang berlaku. Seperti hal nya yang menjadi pembatasan itu ialah ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dll. Konsekuen itulah yang harus dipatuhi dan dibatasi secara bersama, namun kondisi Indonesia saat ini dianggap sulit untuk membedakan beberapa hal tersebut, sehingga sering mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan keberadaan hukum demi menciptakan kepuasan tersendiri atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain.
Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak KDRT Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tesa Aisawa; CSA Teddy Lesmana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.058 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v2i01.176

Abstract

Kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua masih sering terjadi sehingga diperlukan perlindungan hak terhadap anak korban adanya permasalahan kekerasan tersebut dimana kekerasan itu akan memberikan dampak buruk sehingga anak menjadi generasi yang lemah sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasaan seperti hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan dengan tahap penelitian kepustakaan serta lapangan yang akan berfungsi sesuai tujuan yang hendak dicapai yakni terkait perlindungan hak yang akan di dapat anak korban kekerasan untuk menjauhkan anak dari adanya permasalahan tindakan kekerasan baik oleh siapapun terlebih orang tua.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 536/Pid.B/2019/Pn.Bdg.) Farhan Touska Nasty; CSA Teddy Lesmana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.261 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v2i01.185

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan berat yang melanggar Hak Asasi Manusia. Karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan, serta padatnya populasi sumber daya manusia juga masih rendahnya pendidikan menjadikan banyaknya korban tindak pidana perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan jika korban memiliki hak untuk dilindungi. Dalam perkara pada putusan Nomor 536/PID.B/2019/PN.BDG permasalahan yang akan di bahas adalah perlindungan hukum, serta hak korban perdagangan orang untuk mendapatkan haknya yang telah diatur dalam Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubah atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dan metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan fakta selama persidangan, Majelis Hakim tidak menyinggung tentang hak korban, karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan jika korban ingin mendapatkan haknya maka korban harus mengajukannya dengan inisiatif sendiri atau atas permintaan pejabat berwenang pada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).