Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.85
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Nusa Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains West Science Law and Human Rights Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
CSA Teddy Lesmana
Universitas Nusa Putra
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Supremasi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Rival Apriliandi; Teddy Lesmana
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i2.214

Abstract

Seorang anak dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan, hal ini karena mereka belum matang secara logika dan kedewasaannya. Pengaturan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana sendiri diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative (legal research) dengan pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris (field research). Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat dua cara yaitu melalui diversi yaitu dengan dialog serta penyelesaiannya diluar pengadilan dan restoratif justice yaitu dengan menempuh jalur pengadilan. Metode penyelesaian yang diutamakan oleh UU SPPA adalah melalui diversi. Namun dala penerapannya masih belum maksimal, terutama melalui diversi.
Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia Ressa Khoerunnisa; Teddy Lesmana
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i2.221

Abstract

Kemajuan di bidang teknologi finansial mendorong munculnya berbagai macam sarana perekonomian digital, salah satunya sarana investasi. Namun pada prakteknya masih banyak perusahaan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk bisnis illegal, terutama dalam bidang investasi bodong dengan berbagai macam skema, salah satunya adalah skema ponzi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ditemukan bahwa investasi Ponzi merupakan salah satu bentuk investasi yang memakai skema piramida dimana pembayaran keuntungan kepada para investor berasal dari uang mereka sendiri atau uang dari member yang baru bergabung. Daya tarik dari investasi ini adalah penawaran kemudahannya dan keuntungan yang besar. Belum ada kepastian hukum untuk erlindungan hukum bagi investor korban investasi bodong dengan skema ponzi, hanya ada beberapa peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi.
Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Elsy Elsera Erlyanti; Teddy Lesmana
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i2.225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Wanita dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan keterkaitan antara perlindungan hukum dengan perjanjian kerja terhadap tenaga kerja wanita. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dirasa masih belum maksimal dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja wanita serta diperlukan pengawasan dalam pelaksanannya agar tidak ada pihak perusahaan yang mengambil celah untuk melanggar peraturan yang berlaku.
Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Yadi; Teddy Lesmana
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i2.228

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap saksi pelapor (whistleblower) tindak pidana korupsi di Indonesia. Saksi pelapor (whistleblower) memiliki peran penting dalam mengungkap fakta dalam suatu dugaan atau perkara tindak pidana korupsi. Maka, adanya perlindungan terhadap saksi pelapor (whistleblower) menjadi penting. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa instrumen perlindungan hukum yang ada sudah diatur secara jelas baik melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sampai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban
Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia CSA Teddy Lesmana
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 1 (2019): Edition for April 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.782 KB) | DOI: 10.52005/rechten.v1i1.1

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji gagasan mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) dalam menangani perkara pidana yang dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif meskipun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebaga corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimanakah ruang lingkup mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dikaji dari perspektif sejarah kemunculan, asas, teori serta implementasinya dalam hukum dan sistem peradilan pidana; kedua, bagaimanakah model pengintegrasian mediasi penal sebagai pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana yang lebih progresif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi penal merupakan suatu institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diadakan seiring terjadinya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari prinsip keadilan retributif menjadi keadilan restoratif yang pertama-tama dikembangkan di Amerika dan mempengaruhi sistem hukum di negara lain. Di Indonesia, prinsip-prinsip mediasi penal merupakan corak utama bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan sosialnya. Hal ini terbukti meskipun secara hukum positif tidak ada satu undang-undang pun yang mengantur mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, tetapi indikasi untuk menuju ke arah itu telah terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mengintegrasikan mediasi penal perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bangsa Indonesia yang progresif dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal itu dapat dilakukan dengan penentuan kebijakan penal maupun non penal yang menunjang terwujudnya kebijakan legislasi mediasi penal dalam hukum positif Indonesia.
Urgensi Hak Imunitas Terhadap Pimpinan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi CSA Teddy Lesmana; Lisna
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 1 (2021): Edition for April 2021
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.178 KB) | DOI: 10.52005/rechten.v3i1.25

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, ditengah maraknya upaya mengkriminalkan pimpinan KPK serta ingin mengetahui bagaimana pengaturan hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimana urgensi hak imunitas terhadap pimpinan KPK; kedua, bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap pimpinan KPK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak imunitas terhadap pimpinan KPK merupakan suatu hal yang urgen dan dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada maraknya upaya mengkriminalkan pimpinan KPK serta keberadaan pasal 32 ayat (2) yang dijadikan celah dalam upaya pelemahan KPK. Pemberian hak imunitas terhadap KPK bersifat terbatas terkait dengan (1) terbatas dengan masa jabatannya (2) penangguhan proses hukum atas kejahatan yang dilakukan pimpinan KPK di masa lalu (3) batasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (4) tidak berlaku apabila pimpinan KPK tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Ada 2 saran yang dapat dikemukakan yaitu, Pertama, pimpinan KPK seharusnya diberikan hak imunitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK bersifat terbatas, dengan merevisi UU KPK dan menambahkan pasal yang mengatur tentang hak imunitas terhadap pimpinan KPK. Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali mengenai keberadaan pasal 32 ayat 2 UU KPK, sebab pasal tersebut dapat dijadikan celah untuk melemahkan KPK melalui upaya kriminalisasi.
Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota) Lesmana, CSA Teddy
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 2 (2020): Edition for August 2020
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v2i2.57

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan konsep mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) guna mencapai gagasan resstoratif justice dalam menangani perkara pidana pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota Sukabumi. Implementasi mediasi penal ini dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif. Namun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebagai corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya penyelesaian perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah implementasi mediasi penal pada penanganan perkara pidana pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota, dan kedua bagaimanakah kebijakan Polres Sukabumi Kota dalam menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah hukum yang bersifat sosial dan dinamis, maka permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.
Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia CSA Teddy Lesmana; Elis, Eva; Hamimah, Siti
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 2 (2021): Edition for August 2021
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v3i2.78

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi dari regulasi tentang perlindungan data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas privasi warga negara Indonesia yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia. Karena belakangan ini muncul berbagai macam kasus terkait dengan kebocoran data pribadi, sehingga menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat indonesia. Merode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendektan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, dengan banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, maka Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat segera di sahkan sebagai bentuk perwujudan pelindungan negara atas pemenuhan hak privasi warga negaranya.
Integration of Economic Analysis of Law and Restorative Justice in Criminal Law Reform: An Interdisciplinary Approach for Efficiency and Humanization of the Justice System Lesmana, CSA Teddy
JURNAL AKTA Vol 12, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i3.45125

Abstract

This study aims to analyze the challenges of the Indonesian criminal justice system, particularly its lack of effectiveness, efficiency, and substantive justice caused by overcriminalization and prison overcapacity. The purpose is to develop a more efficient and humane sentencing policy by integrating Economic Analysis of Law (EAL) and Restorative Justice (RJ) into a comprehensive policy framework. The research method used is normative juridical with multidisciplinary approaches, combining conceptual, historical, and comparative analysis. The study critically evaluates weaknesses in the conventional sentencing system, examines the substantive provisions of the 2023 Criminal Code (KUHP), and applies cost-benefit analysis within the framework of restorative justice values. The analysis also considers comparative perspectives from other jurisdictions and incorporates insights from law, economics, criminology, and social sciences to ensure a more holistic understanding. The novelty in this research is the formulation of an integrative EAL-RJ model that not only addresses efficiency through economic considerations but also promotes social restoration, participation, and justice for victims and offenders. Unlike existing approaches that separate deterrence from restoration, this model seeks to combine both objectives in a balanced way. It is designed to be flexible and applicable across different types of crimes, including serious offenses, with decision-making based on evidence, proportionality, and societal participation. Based on the research, it can be concluded that the integration of EAL and RJ offers a promising alternative to conventional punitive sentencing. This integrative model can reduce overcapacity in correctional institutions, enhance cost efficiency, and promote reconciliation and social harmony. The study thus contributes to the development of a more contextual, fair, and restorative-oriented Indonesian criminal justice system that is sustainable in the long term.
Jual Beli Tanah Tidak Bersertifikat dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia (Studi di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi) Muhammad Alrizky Ekiawan; Teddy Lesmana
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 4 No 3 (2023): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v4i3.367

Abstract

One problem that often occurs in buying and selling transactions like the transfer of land rights is land buying and selling transactions without certificates. Whereas a land certificate is valid and strong proof of land ownership. The research method used is descriptive analysis with a normative juridical approach. The results of the study show that there are still many people who buy and sell land that is not certified. This is due to a lack of understanding of the importance of land certificates even though this has risks and legal consequences, such as the absence of a transfer of land rights or the invalidity of the related transfer and the absence of guarantees for legal certainty and legal protection.
Co-Authors Ade Solihin Sopandi Ade Sopian Adrian Agis S.L Agung Pratama Ahmad khuzairi ami apriatna Anang Suryana Andriyansyah Anggi Ef Sumana Br Sitepu Anita Rahayu Aqil Rivaldi Ardi Julianto Astri Sri Rahayu Bobi Grahadinansyah Deden Rahmat Dera Septa Dewi, Deshinta Arrova Diaz Zahra Aureliana Dimas Arya Pamungkas Egi Suherman Egit Pudarwati Elis, Eva Elsy Elsera Erlyanti Eva Elis Fajar, Harini Ningrum Farhan Touska Nasty Fatimah Maolida Maolida Salsabilla Ferry Rajib Pamungkas Ferry Supriyadi Hamdan Hamimah, Siti Husnul Sabila Ikram Mulkarim Jamaludin Lies Sulistiani Lisna Luni Anggraeni M. Alfirdan Mannallizein Moch Alif Wicaksana Mohamad Salman Farizi Muh Reza Multiaha Muhammad Alrizky Ekiawan Muhammad Alrizky Ekiawan Muhammad Galuh Sutisna Muhammad Muslih Muhammad Satrio Kamal. Nanda Rizki Amalia Nauval aziz Nella Sumika Putri Neneng Salama Neng Rani Nabawiyah Nico Jaya Tampubolon Nur Aliefia Septiani Nuraiman Nurul Yulia Fatma Pahmi, Samsul Panca Adhi Darmawan Pratama Ginanjar Kharisman Putri Ulil Fatma Aulia Redi Supardi Ressa Khoerunnisa Rika Rahmawati Ripki Mohamad Sopian Rismawati Fauzy Rival Apriliandi Rizal A Ardiyansyah Rizdan Askhabul Kahfi Rossa Najwa Rudi Hermawan Ruswan Surna Permana Saepul Manan Salman Alfariji Siti Aisyah Sri Ayu Maharani Ta Aliyono Hadi Taufik Kurnia Azis Tesa Aisawa Tomi Lotama Virya Nanda Romanista Yadi Yopani Selia Almahisa Yusuf Muharom Zafar Akbar