Articles
<![CDATA[Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Rizdan Askhabul Kahfi]]>;
<![CDATA[CSA Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.569 KB)
|
DOI: 10.58812/jhhws.v2i01.192
<![CDATA[Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan umur dalam menikah ini di harapkan agar pasangan lebih siap menjalani bahterai rumah tangga. Namun realita yang terjadi di masyarakat, pernikahan dibawah umur menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan karena kematangan psikis yang bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan permasalahan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidakseriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif undang-undang perkawinan terhadap pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Reaserch), dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di desa Palasari berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga karena belum cukupnya umur selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi.]]>
<![CDATA[Legal Protection for People with Mental Disorders According to the Welfare Concept of the Indonesian State ]]>
<![CDATA[Neneng Salama]]>;
<![CDATA[CSA TEDDY LESMANA, SH MH]]>
<![CDATA[ West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 1 (2023): West Science Law and Human Rights ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.94 KB)
<![CDATA[This study aims to determine the extent of legal protection for people with mental disorders according to the Indonesian state welfare concept. Legal protection is an effort to protect human rights which aims to protect the interests of every citizen in a form of service that must be provided by the government to its citizens to provide a sense of security and peace to every citizen of society. As regulated under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the state's responsibility for the protection of human rights is a very important matter. As described in Article 28I Paragraph (4) which reads: "protection, promotion, enforcement and fulfillment of Human Rights is the responsibility of the State, especially the government. Regarding the protection of the rights of people with mental disorders, the government has also passed a special regulation, namely law no. 18 of 2014 concerning Mental Health. To reinforce the government's role in fulfilling the human rights of people with mental disorders, it is included in Article 81 of Law No. 18 of 2014 concerning mental health. In addition, the government is also obliged to be responsible for placing appropriate facilities and infrastructure in fulfilling the right to life for people with mental disorders. This has been regulated in article 77 of Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health, reads: "The Government and Regional Governments have the duty and responsibility to provide facilities and infrastructure in the implementation of Mental Health Efforts".]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DI DESA SANGRAWAYANG ]]>
<![CDATA[Bobi Grahadinansyah]]>;
<![CDATA[Neng Rani Nabawiyah]]>;
<![CDATA[Yopani Selia Almahisa]]>;
<![CDATA[Rossa Najwa]]>;
<![CDATA[Virya Nanda Romanista]]>;
<![CDATA[Astri Sri Rahayu]]>;
<![CDATA[Muhammad Galuh Sutisna]]>;
<![CDATA[Taufik Kurnia Azis]]>;
<![CDATA[Pratama Ginanjar Kharisman]]>;
<![CDATA[Ta Aliyono Hadi]]>;
<![CDATA[Ahmad khuzairi]]>;
<![CDATA[Deden Rahmat]]>;
<![CDATA[M. Alfirdan]]>;
<![CDATA[Nuraiman]]>;
<![CDATA[Zafar Akbar]]>;
<![CDATA[Dimas Arya Pamungkas]]>;
<![CDATA[Dera Septa]]>;
<![CDATA[Tomi Lotama]]>;
<![CDATA[Ade Sopian]]>;
<![CDATA[Moch Alif Wicaksana]]>;
<![CDATA[Anang Suryana]]>;
<![CDATA[Samsul Pahmi]]>;
<![CDATA[CSA Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra Vol 3 No 3 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nusa Putra & Persatuan Insinyur Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/abdiputra.v3i3.156
<![CDATA[Sangrawayang Village is one of the villages located in Sukabumi Regency and has a development direction as a tourist village, nowadays the development of the village into a tourist village is one alternative for local economic development. Sangrawayang village has many interesting natural resources, rich in Sundanese cultural values and religious culture which is the main focus of this research, and various historical places are found around it. In addition, Sangrawayang Village has excellent development potential when viewed from the geographical and accessibility aspects because this village is also an access road to the Geopark tourism destination area, Ciletuh. The purpose of this research is to analyze the tourism potentials that can be developed in Sangrawayang village, Sukabumi Regency. This study uses a descriptive method with a quantitative approach where primary data is obtained by conducting interviews with elders and managers as local communities and also direct observation. Meanwhile, secondary data were obtained from Sangrawayang Village, journals and also supporting books. The results obtained from this study are the discovery of the potential for the development of religious tourism, namely the Cibeas and Kwan-im cultural villages. Cibeas village is a cultural village that is thick with religious traditions such as: village celebration on 03 month 03 of 1993 which is held every year, Super Semar, and the existence of the Rabbi Mosque. Meanwhile, Kwan-im itself is a place of worship for Buddhism.]]>
<![CDATA[Jual Beli Tanah Tidak Bersertifikat dalam Persfektif Hukum Agraria Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Alrizky Ekiawan]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.204
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli sebagai kegiatan peralihan hak atas tanah adalah jual beli tanah tanpa sertifikat. Padalah sertifikat tanah adalah tanda bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tanah tidak bersertifiikat dan bagaimana status hukumya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatam yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah tidak bersertifikat, dimana transaksi jual beli dilakukan melalui cara kekeluargaan dan kwitansi sebagai bukti pembayaran. Padahal hal tersebut beresiko dan berakibat hukum, seperti tidak terbentuknya peralihan hak atas tanah ataupun tidak sahnya peralihan terkait serta tiadanya penjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Sistem Kebijakan dan Perlindungan Pemerintah Ketenagakerjaan Terkait Kesejahteraan bagi Tenaga Kerja dalam Perspektif Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nur Aliefia Septiani]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.205
<![CDATA[Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat krusial untuk dikaji pada hal pelaksanaannya hal ini bermaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa subordinat atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh bersama lingkungannya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha yang dijalankan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem kebijakan dan perlindungan Pemerintah ketenagakerjaan terkait kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam persfektif hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menganalisis perauturan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan ketenagakerjaan sudah dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam pelaksannya masih perlu pengawasan. Kesimpulannya adalah perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi tenaga kerja oleh pemerintah sudah cukup baik.]]>
<![CDATA[Pembaruan Hukum Mengenai Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Andriyansyah]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.206
<![CDATA[Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan, bahwa ada benturan kepentingan sehingga menjadikan perubahan konstitusi yang ‘tambal sulam’ dan tidak berorientasi kepentingan jangka panjang, serta jauh dari kata memuaskan karena ‘elitis’ dan kurang partisipatif, maka perubahan konstitusi seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja yang dalam hal ini adalah MPR. Oleh karna itu, penting kirannya melibatkan Mahkamah Konstitusi agar tercipta hasil perubahan UUD NRI 1945 yang partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa urgensi pelibatan mahkamah konstitusi dalam perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bagaimana upaya pembaruan hukum agar dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melibatkan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang Undang Dasar didasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pertama, terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen ke-empat; Kedua, Eksistensi MPR sebagai lembaga politik; ketiga, Pelaksanaan prinsip Checks and Balance System; Keempat, Perwujudan MK sebagai The Guardian of Constitution. Bahwa Prospektif pelibatan MK dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah dengan menekankan pada political good will dari MPR untuk menyusun mekanisme perubahan UUD NRI 1945 dengan melibatkan MK sebagai lembaga negara yang memberikan Sertfikasi Konstitusi dari hasil kajian perubahan yang dilakukan oleh Komisi konstitusi sebelum mendapatkan persetujuan dari MPR untuk ditetapkan sebagai hasil perubahan UUD 1945 yang baru. hasil dari mekanisme perubahan konstitusi dengan melibatkan MK ini ditujukan untuk menghasilkan perubahan konstitusi yang bersifat the people of the constitution.]]>
<![CDATA[Sistem Penerimaan Upah Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ]]>
<![CDATA[Rismawati Fauzy]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.209
<![CDATA[Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja untuk mendapatkan upah. Sistem upah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan hal yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerjanya karena memuat segala konsekuensi yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah untuk memberikan kepastian bagi mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya terus-menerus tidak akan dibatasi waktu perjanjian kerjanya. Hak atas upah yang timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Hak ini secara konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.]]>
<![CDATA[Ahli Waris Pengganti menurut KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Mannallizein]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.210
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem ahli waris pengganti dan untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris pengganti menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian adalah Sistem kewarisan di dalam KUHPerdata dikenal dengan tiga macam sistem penggantian tempat yaitu: Penggantian dalam garis ke bawah, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis menyimpang yang di mana terdapat pada pasal 842-845 KUHPerdata yang membahas tentang ahli waris pengganti. KHI pasal 185 mengenai ahli waris pengganti atau biasa disebut dengan mewali yang di mana ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Sistem kewarisan tempat dalam hukum Adat Bali tidak ada, tetapi anak tertua laki-laki berhak atas harta warisan yang ditinggalakan oleh pewaris yang sepenuhnya menguasai, mengelola dan memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua laki-laki dengan hak dan kewajiban mengurus,memelihara adik-adiknya]]>
<![CDATA[Jaminan Hukum Atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pada Pekerja di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ferry Supriyadi]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.212
<![CDATA[Kebutuhan hidup layak merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh hukum dasar Negara Republik Indonesia Yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu Kebutuhan Hidup Layak juga merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Maka sudah seharusnya ada jaminan hukum yang pasti untuk mengatur hak pekerja tersebut. Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, serta penggunaan penafsiran gramatikal tektual-autentik-sistematis dan sosiologis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Penetapan nilai KHL dilakukan selama 5 tahun sekali maka penetapan UMP dilakukan setiap satu tahun sekali, hal ini diatur dalam Pasal 2 Permenaker Nomor 21 Tahun 2016. Pada dasarnya kecukupan pemenuhan KHL bergantung pada apa yang mereka (para pekerja) butuhkan dengan seberapa besar upah bekerja yang mereka dapatkan. Jika terdapat korelasi yang baik antara keduanya maka KHL sudah pasti tercukupi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Korban dari Tindak Perdagangan Anak di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ruswan Surna Permana]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.213
<![CDATA[Fenomena tindak pidana perdagangan anak sudah cukup lama berkembang di berbagai Negara termasuk juga Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perdagangan anak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan penedekatan Undang- Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab perdagangan anak diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial, budaya, dan yuridis. Adapun, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang memberikan bantuan hukum terhadap anak yang bertujuan agar hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang dapat terpenuhi dalam proses peradilan pidana dengan menuntut hak atas ganti rugi, hak atas restitusi, maupun hak atas kompensasi yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi anak tersebut.]]>
