Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RUANG: JURNAL LINGKUNGAN BINAAN (SPACE: JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENT) Jurnal Teknosains Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ushuluddin Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik El-Mashlahah Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal ASPIKOM Jurnal Asia Pacific Studies Jurnal Permukiman Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Jurnal Hukum Indonesia
Sunyoto Usman
Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur Yogyakarta
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Ilmu Sosial Modern: Perkembangan dan Tantangan Sunyoto Usman
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 3 (1998): MARET
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.027 KB) | DOI: 10.22146/jsp.11162

Abstract

Tidak tersediaNot Available
Aspek Komunitas dan Institusi dalam Resiliensi Kampung Kota Yogyakarta Imelda I. Damanik; Bakti Setiawan; M. Sani Roychansyah; Sunyoto Usman
RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment) Vol 7 No 1 (2020): April 2020
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.286 KB) | DOI: 10.24843/JRS.2020.v07.i01.p04

Abstract

Urban Kampung is an urban area with distinctive characters. The symbols as a poor, dense, and slum area, put the urban kampung as a high priority task for the government to solve. But besides that, the urban kampung demonstrates the capacity of the local community and institutions. Vulnerability aspects embedded with capacity aspects, build configuration that complements one to another, and build the distinctiveness in the context of resilience. As part of the urban area, urban kampung has to bring out its local resilience value to support urban resilience. This paper will provide an analysis of the resilience’s value by measuring the aspects of the communities and institutions of urban kampung in Yogyakarta. This research was conducted by distributing questionnaires that are compiled on a Likert scale in five urban kampungs in Yogyakarta City. The results are analyzed using the Principle Component Analysis (PCA), which will show the genetics distance and the relation between variables of the community aspects and the institutional aspects of the urban kampung. The PCA’s outcome of community and institutional aspects will be useful in designing public spaces in urban kampung as an effort to increase urban resiliency. Keywords: urban kampung; community; institution; resilience; principal component analysis Abstrak Kampung Kota adalah ruang perkotaan yang memiliki karakter yang khas. Simbol miskin, padat dan kumuh membentuk kampung kota menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota. Namun disamping itu, kampung kota hadir dengan kekuatan komunitas dan institusi lokalnya. Aspek-aspek pembentuk kerentanan (vulnerability) berdampingan dengan aspek-aspek pembentuk kapasitas (capacity), saling mengisi dan membentuk kekhasan dalam konteks resiliensi. Sebagai bagian dari wilayah perkotaan, kampung harus menunjukkan nilai seberapa resiliensi aspek-aspek tersebut. Tulisan ini akan memberikan telaah mengenai perhitungan nilai resiliensi aspek komunitas dan institusi kampung kota di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuestioner yang disusun dengan skala Likert di 5 kampung kota di Yogyakarta. Hasilnya kemudian akan dianalisis dengan Komponen Fundamental (Principal Component Analysis, PCA), yang akan menunjukkan jarak genetika dan relasi antara variabel aspek komunitas dan aspek institusi kampung kota. Temuan komponen fundamental aspek komunitas dan institusi akan bermanfaat dalam mendesain ruang publik dalam kampung kota dalam upaya peningkatan resiliensi kota. Kata kunci: kampung kota; komunitas; institusi; resiliensi; analisis komponen fundamental
Representasi Kepemimpinan Calon Presiden di Twitter Nurul Hasfi; Sunyoto Usman; Hedi Pudjo Santosa
Jurnal ASPIKOM - Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 3, No 2 (2017): Januari 2017
Publisher : Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.251 KB)

Abstract

JEJARING ILLEGAL FISHING DI PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA Yosua Jaya Edy; Sunyoto Usman; Moh. Najib Azca
Kajian Asia Pasifik Vol 1 No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1181.619 KB) | DOI: 10.33541/japs.v1i1.504

Abstract

Illegal fishing, known as IUU (illegal, unreported, unregulated) fisheries has long been happening throughout the territorial waters of the Republic of Indonesia. Talaud waters as border regions of Indonesia-Philippines also have the same problem. This study uses a network analysis approach with intensive field research for three years from 2014 to 2016, this research aims to determine the range of networks developed by actors involved in illegal fishing. The research found that illegal fishing activities in the area occurred at three levels, namely illegal fishing in communal networks, illegal fishing in associational networks and illegal fishing in industrial networks. The pattern of illegal fishing that occurs in communal networks is done by small fishermen (peasant fisher) with the characteristics of the use of traditional fishing gear, small scale, limited area and relatively subsistence. In an associational network the pattern of illegal fishing takes place on a wider scale, carried out by a post-peasant fisher with a more modern fishing gear, and involving local apparatus and officials. Meanwhile, illegal fishing in industrial networks is conducted by corporations involving high-ranking officials of policy-making countries at the central level, as well as by industry-scale entrepreneurs and fishermen. The strength of the illegal fishing network in the Indonesia-Philippines border region cannot be separated from the role of brokers or intermediaries that exist in every network. Brokers have an important role to connect actors involved in illegal fishing. One of the interesting findings of this research is that the role of brokers can also be carried out by state apparatus or parties related to the state apparatus. Keywords: illegal fishing, social network, broker, border area. Abstrak Illegal fishing atau yang dikenal dengan praktik perikanan IUU (illegal, unreported, unregulated) sudah lama terjadi di seluruh wilayah perairan Republik Indonesia. Perairan Talaud sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Filipina juga memiliki persoalan yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis jaringan dengan riset lapangan secara intensif selama tiga tahun sejak 2014 hingga 2016, riset ini bertujuan untuk mengetahui ragam jejaring yang dikembangkan oleh aktor yang terlibat dalam illegal fishing. Riset ini menemukan, kegiatan illegal fishing yang terjadi di wilayah tersebut terjadi pada tiga level yaitu illegal fishing dalam jejaring komunal, illegal fishing dalam jejaring asosiasional dan illegal fishing dalam jejaring industrial. Pola illegal fishing yang terjadi dalam jejaring komunal dilakukan oleh nelayan kecil (peasant fisher) dengan ciri penggunaan alat tangkap tradisional, berskala kecil, area terbatas dan relatif bersifat subsisten. Dalam jejaring asosiasional pola illegal fishing terjadi dalam skala yang lebih luas, dilakukan oleh nelayan skala menengah (post-peasant fisher) dengan alat tangkap yang lebih modern, serta melibatkan aparat dan pejabat lokal. Sedangkan illegal fishing dalam jejaring industrial dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan oknum pejabat tinggi negara pembuat kebijakan di tingkat pusat, serta dilakukan oleh pengusaha dan nelayan skala industri. Kuatnya jejaring illegal fishing di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina ini tidak dapat dilepaskan dari peranan broker atau perantara yang ada di dalam setiap ragam jejaring. Broker memiliki peran penting menyambungkan aktor-aktor yang terlibat dalam illegal fishing. Salah satu temuan menarik riset ini adalah peranan broker dapat juga dilakukan oleh aparat negara atau pihak yang terkait dengan aparat negara. Kata kunci: illegal fishing, jaringan sosial, broker, wilayah perbatasan.
Pemahaman Masyarakat Mengenai Bencana Di Lingkungan Kampung Kota Di Yogyakarta Imelda Irmawati Damanik; Bakti Setiawan; Muhammad Sani Roychansyah; Sunyoto Usman
Jurnal Permukiman Vol 14 No 1 (2019)
Publisher : Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31815/jp.2019.14.35-44

Abstract

Kampung kota merupakan bagian kota di Indonesia yang tumbuh spontan dan organik. Fungsi utamanya adalah permukiman, yang tumbuh mengisi ruang-ruang kota secara informal dari pusat hingga ke wilayah tepi kota. Namun istilah kampung tidak hanya memberikan gambaran mengenai permukiman, tetapi ikut di dalamnya serangkaian simbol-simbol yang menggambarkan kemiskinan, kepadatan, kekumuhan dan keterbatasan. Kondisi kampung kota yang erat dengan kemiskinan, kepadatan, kekumuhan dan keterbatasan infrastruktur menjadi aspek yang membentuk kerentanan pada kota, sebab kemungkinan jika terjadi bencana, maka kerugian yang kemungkinan terjadi lebih besar jika penduduknya kurang memahami kebencanaan dan tinggal di kondisi lingkungan padat. Namun dalam kenyataannya, kampung kota tumbuh dari waktu ke waktu dan tetap bertahan dari bencana yang terjadi hingga. Hal ini menjadi menarik karena di tengah kekurangan dan keterbatasan, kampung kota memiliki daya tahan tersendiri. Kemampuan untuk bertahan ini merupakan bagian dari ketangguhan kota. Hal ini harus digali lebih dalam lagi karena kampung kota adalah elemen pembentuk kota Yogyakarta dan  menjadi perhatian semua pihak, terlebih pada proses perencanaan wilayah dan pelaksanaan pembangunan kota. Penelitian ini mengeksplorasi informasi dan pengetahuan kebencanaan masyarakat kampung kota Yogyakarta secara kuantitatif. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data apa dan bagaimana bencana yang terjadi di kampung kota. Dari hasil penelitian akan diperoleh pengetahuan masyarakat kampung kota mengenai kebencanaan, sumber pengetahuan kebencanaan dan kemampuan mitigasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program mitigasi yang lebih terukur sehingga lebih dapat dipahami oleh masyarakat kampung kota, yang pada akhirnya diharapkan  dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun ketangguhan lokal.
Faith-Based Organizations’ Humanitarian Work from the Disaster Risk Governance Perspective: Lessons from Covid-19 Pandemic in Indonesia Prianto, Andi Luhur; Usman, Sunyoto; Amri, Aqmal Reza; Nurmandi, Achmad; Qodir, Zuly; Jubba, Hasse; Ilik, Goran
Mazahib Vol 22 No 1 (2023): VOLUME 22, ISSUE 1, 2023
Publisher : Fakultas Syariah UINSI Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/mj.v22i1.6317

Abstract

The Covid-19 pandemic has represented a risk to human life. “What is the role of religion in disaster risk governance” is a critical question for Faith-Based Organizations (FBOs) in times of crisis. As a religious observance form, FBOs must correlate sacred religious doctrines with practical problems of human life and build sustainable actions in disaster governance. This study seeks to examine further the significance of religion-based organizations in the agenda for handling the adverse effects of the Covid-19 pandemic. This paper uses qualitative research methods with NVivo 12 Plus as a data processing tool. The results of this study indicate that in emergency response, recovery, prevention, and preparedness, FBOs in Indonesia are integrated and encourage interfaith collaboration in handling the COVID-19 pandemic. The FBOs demonstrate the ability to collaborate across non-state sectors and play a multidimensional role. Through the sacred doctrine of religion, FBO mobilizes its members to comply with government policies and participate in efforts to mitigate the adverse effects of the covid 19 pandemic. Thus, maslahah, also known as the objectives of sharia, is an essential Islamic law principle that encourages Islamic organizations to engage in disaster risk governance efforts during the Covid 19 pandemic.
Women's Inheritance Rights in Indonesia from the Perspective of the Triangular Concept of Legal Pluralism Suharsono, Agus; Prasetyoningsih, Nanik; Usman, Sunyoto
El-Mashlahah Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v%vi%i.7657

Abstract

Indonesia's plural legal system, which includes Islamic, customary, and national laws, often leads to disparities in women's inheritance rights, particularly when national and customary laws interact, frequently disadvantaging women. This study aims to analyze the inheritance rights of girls in Indonesia through the lens of Wermer Menski's triangular concept of legal pluralism. It Utilizing uses a doctrinal approach focusing on legislative frameworks, concepts, cases, and interpretations,. Then, the research relies on secondary data, including primary and secondary legal materials, to draw conclusions and make recommendations. The findings reveal that inheritance rights are typically reserved for sons in patrilineal societies, while daughters are excluded but may receive gifts from the inheritance. Customary law prioritizes family harmony in inheritance distribution, allowing dissatisfied parties to pursue legal action. However, judicial decisions at lower courts vary, with some adhering to customary law that denies daughters inheritance rights while others apply state law granting daughters equal rights. The Supreme Court's Cassation Decision Number 197K/Sip/1961 affirmed equal inheritance rights for daughters, a consistently upheld stance culminating in jurisprudence Number 3/Yur/Pdt /2018. Analyzing this development through Menski's legal pluralism model suggests that women's inheritance rights in Indonesia have evolved to from level- 2 to level- 4, recognizing international legal influences. Meanwhile, Level- 5 is not by Indonesian law because the element of religious law is removed and replaced with natural law. For Level 5 to follow Indonesian law based on the Almighty God, further research is still needed.
LEVEL OF DIGITALIZATION OF INDONESIAN LOCAL GOVERNMENT THROUGH LITERATURE REVIEW: CASE STUDIES OF SAMARINDA CITY AND BALIKPAPAN CITY Akbar, Paisal; Nurmandi, Achmad; Mutiarin, Dyah; Jubba, Hasse; Usman, Sunyoto
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v10i2.49692

Abstract

Digital technology has become a certainty in the government development agenda. Currently, the presence of digital government is considered the final point of achievement in e-government development. So far, many digital government development initiatives have been carried out at the local government level. Still, there has not been any research that examines the extent to which digital government development has been carried out at the district/city level using a variable approach to the digital government evolution classification. This research is to fill the void. This research uses secondary data from literature publications of scientific articles related to digital government in the two cities, namely Samarinda City and Balikpapan City. The search for data related to digital government uses the Google Scholar database as a data source. The data search stage is carried out using the Publish or Perish software to classify the resulting publications based on the theme's relevance. Research findings show an increasing research trend and continue to fluctuate every year. The focus of the issues and dominant themes presented have provided new information and understanding regarding how digital governance in the two cities has been implemented so far. Furthermore, the findings of this study also show that, in general, the level of evolution of digital government in both towns in Samarinda City and Balikpapan City has existed in the four available evolutionary stages. Still, some steps are dominant, and others are not dominant.
Sociology of Law in Corruption Crimes: Case Studies in the Judicial Process in Indonesia Pratama, Sazia Aushar Chazradj; Usman, Sunyoto; Prasetyoningsih, Nanik
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i2.1679

Abstract

Corruption is one of the crucial problems in Indonesia, and it has not been addressed. Corruption occurs in almost all lines and structures of government, from the executive and legislative to judiciary, from government at the central to regional levels. This research aims to examine social sanctions' regulation in eradicating corruption in Indonesia from a sociological perspective. Methodologically, this research is library research conducted using a qualitative approach. After analyzing field data using the sociology of law and the sociology of corruption, this research found that eradicating corruption through establishing social sanctions from a sociological perspective means exile or castration. Social sanctions in this context mean maximizing social structures and community institutions to control, prevent and take action. Both prevention and action are direct, for example, making them street sweepers, or indirect, but provide a long-term deterrent effect, for example, marking their identity card (KTP) with writing or a corruptor's stamp, revoking their political rights so they can no longer hold public office.
Salafism And Religious Moderation: Reinterpreting Salafi Citizenship Wafi, Mahmud Hibatul; Hidayati, Mega; Usman, Sunyoto; Jubba, Hasse
Jurnal Ushuluddin Vol 33, No 1 (2025): June
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jush.v33i1.36423

Abstract

This study examines how and why Salafi groups, recognized for their puritanical and conservative ideologies, come to accept the concept of religious moderation. The objective of this research is to identify the factors that motivate Salafi groups to embrace religious moderation and to explore its impact on their religious identity and models of citizenship. Employing a qualitative-interpretative approach, this study utilizes data gathered from secondary sources, including books, articles, research reports, and social media The contribution of this study lies in providing a deeper understanding of how conservative religious groups can evolve and embrace more moderate discourse. This is particularly important in the current national context, as it fosters harmony and promotes religious tolerance. The findings indicate that Salafi groups accept religious moderation for various reasons, including social and political pressures, a desire for broader societal acceptance, and an evolving interpretation of their faith. However, this process is often challenging and frequently involves internal conflicts and struggles with identity. Salafi groups affirm their position as citizens by accommodating state policies, including the national religious moderation program. Their adaptation to the secular state system is crucial for their survival and influence within society.
Co-Authors Achmad Nurmandi Agus Suharsono Akbar, Paisal Amelia Maika Andi Luhur Prianto Aqmal Reza Amri Bakti Setiawan Bakti Setiawan Damanik, Imelda Irmawati Derajad S. Widhyharto Derajad S. Widhyharto Dyah Mutiarin, Dyah Hedi Pudjo Santosa I Gusti Ngurah Putra Ilik, Goran Jubba, Hasse M. Sani Roychansyah Mega Hidayati, Mega Moh. Najib Azca Muhammad Sani Roychansyah Nanik Prasetyoningsih Nurul Hasfi Pratama, Sazia Aushar Chazradj Wafi, Mahmud Hibatul Wahyu Supriyanto, Wahyu Yosua Jaya Edy Zuly Qodir