Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PURA TAMAN MAYURA CAKRANEGARA SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KOTA MATARAM Anak Agung Ketut Wardani; I Nyoman Suarna; I Nyoman Sumantri
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 1 (2021): Volume 4 No 1 Juni 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.444 KB) | DOI: 10.53977/wk.v4i1.285

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum Situs Cagar Budaya Pura Taman Mayura. Dan Mengetahui faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya Pura Taman Mayura. Penelitian ini menggunakan metode penelitiaan hukum yaitu penelitiaan bersifat normatif empiris. Penelitiaan normatif empiris fokusnya adalah penelitiaan tentang asas-asas hukum, sistematika hukum singkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum dan juga bagaimana pelaksanaan hukum itu berlaku Perlindungan hukum terhadap cagar budaya taman mayura dilakukan atas dasar aturan yang dalam peraturan perundang undangan. kendala kendala yang dihadapi dalam pengeloaan cagar budaya pura taman mayura terdapat dua kendala yakni dari pemerintah daerah seperti belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang cagar budaya dan yang kedua dari pengelolaan sendiri yang sering tumpeng tindih antara yayasan dan pemerintah terkait dengan tanggungjawab apabila terjadi kerusakan cagar budya
Penyuluhan Hukum Dengan Pendekatan Tri Hita Karana Habibi Habibi; I Nyoman Suarna; I Gusti Ayu Agung Andriani; I Nyoman Sumantri; Susilo Edi Purwanto; Ni Wayan Sridiani; I Ketut Nuasa
Dharma Sevanam : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2022): December 2022
Publisher : IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.41 KB) | DOI: 10.53977/sjpkm.v1i2.797

Abstract

Konsep tri hita karana adalah konsep dari ajaran agama hindu, yakni konsep hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Norma hukum tidak hanya berbicara tentang aturan yang kesannya dipaksakan. Untuk menjakau hukum agar mudah dipahami perlu pendekatan dengan nilai nilai ajaran tri hita karana yang mudah diterima oleh masyarakat khususnya banjar karya jati laksana karang swela desa Tanjung kabupaten Lombok utara yang sebagaian menganut agama hindu dan hidup berdampingan dengan agama lainnya, dengan penyuluhan hukum ini diharapakan masyarakat mudah memahami hukum dan agama, selain itu diharapkan bahwa norma hukum adalah kepatuhan yang dimplementasikan dengan perbuatan dan sikap, karena norma hukum dan agama adalah jembatan menuju keharmonisan hidup. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 1 juli sampai dengan 5 juli 2022. Kegiatan ini lebih difokuskan kepada penyuluhan hukum dengan materi tentang penyuluhan hukum tentang perkawinan, penyuluhan hukum tentang Hate Speech dan Berita Hoax, selain berupa penyuluhan hukum dilakukan juga game edukasi hukum dengan sasaran anak dan remaja tujuannya agar lebih mempermudah memperkenalkan hukum berupa permaianan, sebelum kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan kegiatan olah tubuh yoga diberikan juga agar masyarakat lebih sehat. Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat banyak sekali problematika hukum yang disampaikan dan tim pengabdian memberikan jawaban terkait problematika yang dihadapi masyarakat
Peran Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Aborsi Yang Terjadi Di Wilayah Kota Mataram I Putu Agus Krisna Saputra; Ni Wayan Sridiani; Ni Nyoman Ernita Ratnadewi; I Nyoman Sumantri
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 9 No 1 (2026): Volume 9 Nomor 1 Juni 2026
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v9i1.4154

Abstract

Aborsi terdiri dari dua jenis: abortus spontan (keguguran alami) dan abortus provocatus (pengguguran sengaja). Secara hukum, aborsi dilarang dan diatur dalam Pasal 346–349 KUHP. Penanganan kasus aborsi oleh Unit PPA Polresta Mataram masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kendala penyidik dalam menangani tindak pidana aborsi dengan metode kualitatif deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik sangat penting sesuai KUHAP, namun belum efektif karena kendala hukum, teknis, sosial, budaya, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, koordinasi yang lebih baik, serta pendekatan edukatif dan preventif berbasis masyarakat.
PELAKSANAAN REHABILITASI PEMASYARAKATAN BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II LOMBOK TENGAH Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Nyoman Ernita Ratnadewi; I Nyoman Sumantri; I Gusti Ayu Agung Andriani
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 9 No 2 (2026): Volume 9 Nomor 2 November 2026
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v9i2.4417

Abstract

Abstract The purpose of this study is to analyze the implementation of—and the obstacles to—rehabilitative correctional programs for juveniles at the Class II Special Development Institution for Children (LPKA) in Central Lombok. This research employs a normative-empirical approach, examining law both as a set of statutory norms and as a social phenomenon, utilizing both legal-statutory and sociological perspectives. Data were gathered from primary and secondary sources through observation, interviews, and documentation, and were subsequently analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that the implementation of rehabilitative correctional programs for juveniles at the Class II LPKA in Central Lombok aligns with the mandates of the Juvenile Criminal Justice System Law and the Correctional System Law. This is evidenced by the institution’s provision of programs focused on fostering self-reliance and personal development, as well as medical and social rehabilitation—including urine testing, adolescent health services (posyandu remaja), counseling, health screenings, stress management, legal awareness training, education on the dangers of narcotics, group dynamics, religious activities, and periodic guidance provided by assigned guardians every three months. However, several obstacles hinder these efforts, including a shortage of qualified human resources, insufficient budget, inadequate facilities and infrastructure, and the relatively short duration of the juveniles' sentences, which limits the overall effectiveness of the rehabilitation process. Keywords: Rehabilitation, Juveniles under Supervision, LPKA (Juvenile Correctional Institution) Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan juga hambatan pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris yaitu penelitian yang mempelajari hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan gejala sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi. Jenis dan sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder, kemudian Teknik pengumpulan datanya menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Teknik analisis datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak dan juga Sistem Pemasyarakatan. Ini dibuktikan oleh LPKA Klas II Lombok Tengah dengan melakukan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dan rehabilitasi medis dan sosial berupa pengecekan tes urine, posyandu remaja, konseling dan tes kesehatan, kegiatan manajemen stress untuk psikologis dan juga pemberian pelatihan dan sosialisasi tentang kesadaran hukum, bahaya narkoba, dinamika kelompok, kegiatan keagamaan dan pengasuhan oleh wali asuh yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah adalah kurangnya SDM yang mumpuni dan tidak sesuai kebutuhan, anggaran yang masih cukup minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga masa pidana anak binaan yang cukup singkat sehingga pelaksanaan rehabilitasinya kurang maksimal. Kata kunci: Rehabilitasi, Anak Binaan, LPKA