Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.949
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Farmasi Udayana Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi (BioEdu) NALARs JURNAL KOMUNIKASI KESEHATAN (Edisi 11) Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurnal Performa : Jurnal Manajemen dan Start-up Bisnis Jurnal EduHealth Jurnal Arsitektur Kolaborasi Tropical Animal Science Jurnal Farmasi Komunitas Prosiding Seri Seminar Nasional International Journal of Architecture and Urbanism Prosiding University Research Colloquium Jentera Hukum Borneo
Wahyu Utami
Department Of Architecture, Faculty Of Engineering, Universitas Sumatera Utara
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jentera Hukum Borneo

 1 
KARAKTERISTIK DARI KEJAHATAN Rusmiati Rusmiati; Wahyu Utami
Jantera Hukum Bornea Vol. 3 No. 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.58 KB)

Abstract

Kejahatan bersifat kompleks, sehingga diperlukan suatu pendekatan yang tepat dan komprehensif dalam upaya menanggulangi kejahatan. Dalam hal ini, salah satu aspek yang perlu diketahui adalah mengenai karakteristik dari suatu kejahatan. Yang dimaksud dengan karakteristik adalah sesuatu yang bersifat khas atau khusus yang melekat atau melingkupi suatu kejahatan. Dengan mengetahui karakteristik dari suatu kejahatan, maka akan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, instansi terkait maupun masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Untuk itulah dalam makalah singkat ini akan dikaji mengenai karakteristik dari suatu kejahatan. Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang selalu ada selama masih berlangsungnya kehidupan masyarakat. Oleh karena masyarakat merupakan tempat terjadinya kejahatan dan menyangkut berbagai kepentingan kehidupan manusia.
DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES BANJAR M. Darmawan; Wahyu Utami
Jantera Hukum Bornea Vol. 5 No. 01 (2022): Januari 2022
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.243 KB)

Abstract

Di Polres Banjar sebagaimana berita yang dilansir Harian Banjarmasin Post tanggal 12 Maret 2016, tercatat ada 12 (dua belas) kasus kriminal pidana anak, hal ini berarti akan ada setidaknya 12 (dua belas) orang anak yang nasibnya akan berakhir di persidangan. Terkait dengan hal itu dalam mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip nondiskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak-anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.
Tinjauan Yuridis Keterlambatan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Gusti Widya; Wahyu Utami
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.838 KB)

Abstract

Salah satu kebutuhan primer setelah kebutuhan sandang dan adalah memiliki rumah yang tentunya didirikan di atas sebidang tanah. Tanah ditempatkan sebagai suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor keterlambatan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Banjar dan untuk mengetahui akibat hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Sumber data dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian menggunakan langkah-langkah reduksi data dan verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor keterlambatan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Banjar antara lain ,Kurangnya sumber daya manusia, Setiap tahunnya Kantor pertanahan Kabupaten Banjar selalu meninggalkan berkas-berkas permohonan yang belum diselesaikan, Adanya berkas tidak lengkap atau kurang lengkap serta Kurangnya koordinasi antara pemohon hak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dalam menentukan waktu untuk melaksanakan proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah. Akibat hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar adalah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah namun dalam hal pelayanan di kantor pertahanan yang terkesan lambat dalam menerbitkan sertifikat sehingga hal ini merugikan masyarakat pemohon sertifikat. Tidak ada peraturan yang mengatur akibat dari keterlambatan penerbitan sertifikat karena sertifikat itu sendiri adalah produk hukum.
Co-Authors , Esti Rahayuningtyas Abdul Rahem Abdurrahman, Zakaria Husein Albert Tambunan Amanda Amelia Istiqomatullaily Amira Solicha As'ad Annisa Widhiyanti Aqillaning Sekar Arum Atikah Luthfiyyah Sari Ayuningtyas Istiqomah Bagus Dwi Zufar Bayu Baktiar Brigitta Alvina Kumalasari Dian Furqoni Dwi Lindarto Hadinugroho Dyan Churniawan Syaputra FETTY CHANDRA WULANDARI Fiona Oktavia Putri Gusti Widya Hendrayanti Haniyah Putri Ilham Azhar Badrawi Intan Wahyu Ningrum Isnawati Isnawati Ivan Bahri Prasetia Zebua Ivan Bahri Prasetia Zebua Jesica Amalia Marianti Lutfiyatus Zahroh M. Darmawan Maharani Dwi Pratiwi Mahisyura Zalsabila Mawar Ayu Setyo Ningrum Nadhifa Hanunnisa Najli Eka Rahmi Najli Eka Rahmi Najli Eka Rahmi Nurul Usmia Qonita Zulfa Rachmawati Revi Sugiantoro Reza Bahrian Reza Bahrian Rusmiati Rusmiati Setyoningrum Oktaviani Siti Rahmaniah Sekaryadi Steven Guitomo Suhardi Suhardi Susanto, Leonard Sutra M H Rajagukguk Sutra Maenak HRG Syamsul Rizal Tayo, Yanti Uci Utari Uci Utari Ulfa Datrya F auzi Vina Aulia Tri Andriana Wansismar Tumanggor Wansismar Tumanggor Zahra Ashila Wardani ‘Afif Amara Sofaria