Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Hukum Transparansi Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities IJLSH
Raditya Feda Rifandhana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Transparansi Hukum

 1 
EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK NON CUKAI Raditya Feda Rifandhana
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6825

Abstract

Industri Rokok salah satu bagian pendapatan terbesar negara dari Pajak, sehinggaPajak tersebut sering dinamakan Cukai, Cukai bagian dari Pajak yang dipungutoleh Negara, yang difungsikan untuk pendapatan negara, baik pusat dan daerah,adapun seringkali konsumen rokok, membeli rokok tanpa melihat rokok dari segitercantumnya cukai rokok pada kemasan, sehingga tidak hanya konsumen,pemerintah pun memiliki program memberantas dan mencegah peredaran rokoktanpa cukai, rokok tanpa cukai sendiri sangat merugikan negara dalam halpendapatan negara, bahkan beresiko pula dengan Kesehatan. Adapun dalampenelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan Pendekatan TeoriHukum yang relevan dan membantu menganalisis pada Penelitian ini
EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BAGI PONDOK PESANTREN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP SANTRI Raditya Feda Rifandhana
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7349

Abstract

ABSTRAKSIKegiatan Keagamaan dalam kehidupan berbangsa menyeimbangkan norma-normayang berlaku di negara, sehingga norma-norma itu juga dipelajari oleh para santridi suatu pondok pesantren , pondok pesantren dan santri penyeimbang normatersebut, dalam hal ini pula pada saat kegiatan pembelajaran keagamaan di dalampondok pesantren tidak kondusif atau kurang kondusif, dapat diartikan kondisibangunan yang kurang layak, izin pendirian pondok pesantren pun ikutdipertanyakan oleh khalayak Masyarakat, maka dari itu diperlukan peranpemerintah dalam hal ini kewenangan pemerintah dalam pemberian penegakkanhukum bagi pondok pesantren yang menyebabkan kerugian terhadap santri, dalampenelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan teori hukumsebagai mempertajam analisis.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Pondok Pesantren, Penegakkan Hukum
Co-Authors Anindita Purnama Ningtyas Bambang Angkoso Bambang Angkoso Wahyono Ferry Anggriawan INDRO BUDIONO Lailatun Nur Kumala Sari Marissa Sasha Amelia Mochamad Ardiyanto Oktaviani Muliati Rafa Huwaida Retno Sariwati Rizki Yudha Bramantyo Syahdina Yahwa Widiantoni Hermawan Zaneta Larissa Athalia Zenia Dwitya Pratidina