Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.254
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Arena Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Ius Constituendum Etika Demokrasi Transparansi Hukum Jurnal EnviScience (Environment Science) Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Independent AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum IBLAM Law Review BHIRAWA LAW JOURNAL Dinamika Hukum Dan Masyarakat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities IJLSH
Raditya Feda Rifandhana
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Government and Conflict Handling of Free Papua Organizations in Human Rights Approach Raditya Feda Rifandhana; Bambang Angkoso Wahyono; Suardi Suardi; Ivan Prasetyo; Gerin Mayrantika Tengor; Yosef Rayrego
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 9, No 2 (2024): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v9i2.14854

Abstract

Since 1963 there has been a conflict between Papua and Indonesia called the OPM conflict, at first Papua wanted to secede with Indonesia, in the conflict between Papua and Indonesia originating from the New York Agreement became a controversy, Indonesia until now is busy handling conflicts in Papua, handling the Papua conflict that never ends peacefully, so there are casualties not only from civilians, even from the TNI-POLRI, the purpose of this study is to prioritize the handling of OPM conflicts with a humanist approach to handling the case of independent Papua, the Research Method is a Normative Juridical Research Method, that this research conducts research by means of a research approach through laws and regulations and Legal Theory relevant to this study, the formulation of the problem used is how the role of the government in handling OPM conflicts in Papua in human rights perspective, as well as obstacles in handling OPM conflict?, in the findings of this study, that seeing from the reality that the existence of OPM can dilute the love of the homeland for Indonesia, even the casualties due to the OPM conflict with Indonesia, in conclusion the government and humanist human rights approach in handling the case of the Free Papua Organization
EFEKTIFITAS KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBATASAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Rifandhana, raditya Feda; Angkoso, Bambang; Nurita, Riski Febria; Dianningtias, Ayu; Suardi, Suardi; Muhajir, Muhajir
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7065

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang dimana memiliki peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan negara, mengatur kepentingan negara ini meliputi kepentingan pendirian partai politik yang dimana partai politik tersebut bertujuan untuk mengantarkan anggota partai menjadi anggota dewan bahkan menjadi kepala pemerintahan, apabila anggota dewan dan kepala pemerintahan dalam hal ini adalah presiden yang dipilih oleh rakyat, maka kepala pemerintahan memiliki kewenangan yang telah di cover oleh Peraturan perundang-undangan untuk memberikan instruksi kepada instansi-instansi tertentu untuk tunduk pada  instruksi kepala pemerintahan atau presiden, bahkan presiden sebagai kepala pemerintahan dapat membuat peraturan-peraturan yang dapat membatasi  pendirian  partai politik untuk  .  Adanya jumlah partai politik yang begitu banyak di indonesia, semakin banyak pula oknum partai politik yang berkesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan yang luar biasa, dalam hal ini adalah korupsi. Metode penilitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan teori-teori hukum, sehingga dapat  membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini 
Eksistensi Kewenangan Pemerintah Dalam Menangani dan Memberantas Dinasti Politik di Indonesia Raditya Feda Rifandhana; Bambang Angkoso Wahyono; Widiantoni Hermawan; Indro Budiono; Ferry Anggriawan; Zenia Dwitya Pratidina
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12699681

Abstract

Keberadaan Indonesia dalam pemilu di Indonesia sangat popular, sehingga dalam hal ini para calon-calon kepala daerah, baik dikalangan artis, maupun dikalangan politisi, bahkan politisi yang sudah berpengalaman dalam terjun di dunia politik, berawal dari terpilihnya seseorang menjadi presiden, bahkan menawarkan keluarga dalam ikatan kekeluargaan terjun pada kontestasi politik di Indonesia, adanya kontestasi di dunia poltik yang syarat dengan dinasti politik, perlu adanya peran dari pemerintah untuk memberantas dinasti politik tersebut, bahkan dari keseluruhan politik di Indonesia dalam pemilu para kader serta calon-calon adalah masih ada hubungan dengan keluarga, dalam artikel ini menganalisis Eksistensi Kewenangan dari pemerintah memberantas dinasti politik, sehingga memberantas dinasti politik, bahkan memberantas pula konflik kepentingan dan keterkaitan dengan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Eksistensi Kewenangan pemerintah dalam menangani dan memberantas dinasti politik di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah Jenis Penelitian Hukum Normative, dengan Pendekatan Teori-Teori hukum yang relevan dalam membantu menganalisis penelitian ini
SOSIALISASI SERTA PEMBINAAN KULINER DAN NON KULINER KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR Rifandhana, Raditya Feda; Pradana, Richo Surya; Susianto, Susianto; Dwiningrum, Wiki; Laksono, Agung Budi; Prasetyo, Ivan
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um032v7i1p1-10

Abstract

SOSIALIZATION AND MENTORSHIP IN THE ASPECTS OF CULINARY AND NON-CULINARY FOR COMMUNITY ON TANJUNGSEKAR, INDONESIANThis community service aims to provide knowledge about business permits and online marketing to culinary and non-culinary business actors. The service method involves communicating with the community and sub-district heads in Tunjungsekar Village. This approach is integrated as a learning and practice method, which includes online marketing theory and business license theory, as well as direct practice of online marketing via social media and business license registration via OSS Online. The results of this service include increasing the knowledge and experience of business actors, socializing online marketing, and registering business permits in 2022. The results of this service are expected to increase income for culinary and non-culinary business actors (laundry services).Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyediakan pengetahuan tentang ijin usaha dan pemasaran online kepada pelaku usaha kuliner dan non-kuliner. Metode pengabdian melibatkan pendekatan komunikasi kepada masyarakat dan kepala kelurahan di Kelurahan Tunjungsekar. Pendekatan ini diintegrasikan sebagai metode pembelajaran dan praktek, yang mencakup teori pemasaran online dan teori ijin usaha, serta praktek langsung pemasaran online melalui media sosial dan pendaftaran ijin usaha melalui OSS Online. Hasil dari pengabdian ini meliputi peningkatan pengetahuan dan pengalaman pelaku usaha, sosialisasi pemasaran online, pendaftaran ijin usaha Tahun 2022. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha kuliner dan non-kuliner (jasa laundry).
EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Raditya Feda Rifandhana; Indro Budiono; Bambang Angkoso; Rizki Yudha Bramantyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahan adalahPresidensial, sehingga keseluruhan pengaturan tata kinerja pemerintahan diaturoleh Presiden yang dimana sebagai Pemerintah Pusat, tata kinerja pemerintahanpusat, dapat membuat peraturan-peraturan pelaksana, yang sering disebutPeraturam Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri, dalammembuat peraturan tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki agendakerja yang dibantu oleh para Menteri-menteri yang bekerja dibidangnya,adakalanya Presiden dibantu oleh Menteri dalam hal membuat Rancangan UndangUndang, membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Menteri sendirimembuat peraturan Menteri, serta menjalankan bidang-bidang yang di instruksikanpresiden. Menteri-Menteri yang di tunjuk oleh presiden tersebut merupakanMenteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpolpemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasaldari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang samadalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara diIndonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar NegaraKesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945, pada penelitian ini menggunakan JenisPenelitian Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, sertaTeori-Teori Hukum, dapat membantu menyelesaikan Penelitian ini.Kata Kunci : Eksistensi Kewenangan Presiden , Pengangkatan Menteri , UUPengangkatan Menteri
PERAN REGULASI DALAM MELINDUNGI HAK ATAS AIR DI INDONESIA Indro Budiono; Raditya Feda Rifandhana
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKRegulasi beserta yang dinamakan hukum merupakan instrument kuat dalammemegang peranan penting dalam pengelolaan pada akses air bersih, sehinggamengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Salah satuaspek kunci adalah pengawasan terhadap pencemaran air, yang harus diatur secaraketat untuk menjaga kualitas air yang memadai bagi semua warga negara. Dalamkonteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengaturpemanfaatan sumber daya air. Adanya pengawasan, penegakkan hukum daripemerintah adalah langkah krusial dalam melindungi hak atas air masyarakat. Regulasiyang hanya ada di atas kertas tidak akan cukup, mereka harus ditegakkan dengan tegas.Penegakan hukum yang kuat menciptakan insentif bagi pelaku industri atau individuuntuk mematuhi aturan terkait air. Ini berarti bahwa mereka yang mencemari air ataumenyalahgunakan sumber daya air dapat dikenakan sanksi yang sesuai, termasuk dendadan tindakan hukum. Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mengkajidari segi peraturan perundangan-undangan, serta menggunakan teori-teori hukum yangdapat membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini .Kata Kunci : Peran, Regulasi, Hak Atas Air
Legal Urgency in the Establishment of the AntiCorruption Corps in the Indonesian National Army Raditya Feda Rifandhana; Bambang Angkoso Wahyono; Syahdina Yahwa; Mochamad Ardiyanto; Rafa Huwaida
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 2 No. 2 (2025): IJLSH - July 2025
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v2i2.227

Abstract

Corruption in legal thought, part of the extraordinary crime, the extraordinary crime, is categorized as a crime that can enter any agency, both civilian and military, so that this extraordinary crime damages the order of norms, even the organs that have been arranged by legal norms. In this study, it discusses the legal vacuum, the formation of new organs, even the urgent necessity needed for the formation of norms in the formation of new organs and even laws and regulations, legal urgency is a legal imperative in the formation of anti-corruption organs in the National Army of the Republic of Indonesia carried out by stakeholders, Legislative, Executive, Judiciary and even Military in a progressive, responsive manner. The Military Discipline Law, the Corruption Crime Law, is packaged in normative research.
EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Raditya Feda Rifandhana; Indro Budiono; Rizki Yudha Bramantyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6639

Abstract

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahan adalah Presidensial, sehingga keseluruhan pengaturan tata kinerja pemerintahan diatur oleh Presiden yang dimana sebagai Pemerintah Pusat, tata kinerja pemerintahan pusat, dapat membuat peraturan-peraturan pelaksana, yang sering disebut Peraturam Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri, dalam membuat peraturan tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki agenda kerja yang dibantu oleh para Menteri-menteri yang bekerja dibidangnya, adakalanya Presiden dibantu oleh Menteri dalam hal membuat Rancangan Undang-Undang, membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Menteri sendiri membuat peraturan Menteri, serta menjalankan bidang-bidang yang di instruksikan presiden. Menteri-Menteri yang di tunjuk oleh presiden tersebut merupakan Menteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpol pemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasal dari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara di Indonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945, pada penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, serta Teori-Teori Hukum, dapat membantu menyelesaikan Penelitian ini. Kata Kunci : Eksistensi Kewenangan Presiden , Pengangkatan Menteri , UU Pengangkatan Menteri
PERAN REGULASI DALAM MELINDUNGI HAK ATAS AIR DI INDONESIA Indro Budiono; Raditya Feda Rifandhana
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6640

Abstract

Regulasi beserta yang dinamakan hukum merupakan instrument kuat dalam memegang peranan penting dalam pengelolaan pada akses air bersih, sehingga mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Salah satu aspek kunci adalah pengawasan terhadap pencemaran air, yang harus diatur secara ketat untuk menjaga kualitas air yang memadai bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengatur pemanfaatan sumber daya air. Adanya pengawasan, penegakkan hukum dari pemerintah adalah langkah krusial dalam melindungi hak atas air masyarakat. Regulasi yang hanya ada di atas kertas tidak akan cukup, mereka harus ditegakkan dengan tegas. Penegakan hukum yang kuat menciptakan insentif bagi pelaku industri atau individu untuk mematuhi aturan terkait air. Ini berarti bahwa mereka yang mencemari air atau menyalahgunakan sumber daya air dapat dikenakan sanksi yang sesuai, termasuk denda dan tindakan hukum. Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mengkaji dari segi peraturan perundangan-undangan, serta menggunakan teori-teori hukum yang dapat membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini . Kata Kunci : Peran, Regulasi, Hak Atas Air
EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK NON CUKAI Raditya Feda Rifandhana
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6825

Abstract

Industri Rokok salah satu bagian pendapatan terbesar negara dari Pajak, sehinggaPajak tersebut sering dinamakan Cukai, Cukai bagian dari Pajak yang dipungutoleh Negara, yang difungsikan untuk pendapatan negara, baik pusat dan daerah,adapun seringkali konsumen rokok, membeli rokok tanpa melihat rokok dari segitercantumnya cukai rokok pada kemasan, sehingga tidak hanya konsumen,pemerintah pun memiliki program memberantas dan mencegah peredaran rokoktanpa cukai, rokok tanpa cukai sendiri sangat merugikan negara dalam halpendapatan negara, bahkan beresiko pula dengan Kesehatan. Adapun dalampenelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan Pendekatan TeoriHukum yang relevan dan membantu menganalisis pada Penelitian ini
Co-Authors admin Afif Desy Rahmadea Agantoro Krishna Wistara Agung Budi Laksono, Agung Budi Andi Muhammad Safwan Andi Purwanto Angkoso Wahyono , Bambang Angkoso, Bambang Anindita Purnama Ningtyas Ayu Dian ingtias Bambang Angkoso BAMBANG ANGKOSO WAHYONO BAMBANG ANGKOSO WAHYONO Bambang Angkoso Wahyono Bambang Angkoso Wahyono Bambang Angkoso Wahyono Bramantyo , Rizky Yudha Budi Laksono , Agung Denta Rahma Suprapto Dianningtias, Ayu Douglas, Heather Dwiningrum, Wiki Enny Ristanti Ferry Anggriawan Fransisca Workala, Estella Gerin Mayrantika Tengor Hermawan, Widiantoni Huwaidah, Rafa INDRO BUDIONO Isnawaty Sholekhah , Elok Faradina Ivan Prasetyo Krishna Wistara, Agantoro Lailatun Nur Kumala Sari Marissa Sasha Amelia Mochamad Ardiyanto Mochamad Ardiyanto Muhajir Muhajir Muhajir Muhajir, Muhajir Muhammad Dahlan Muhari Agus Santoso Muliati, Oktaviani Mulyono, Galih Puji Ningtias , Ayu Dian Ningtias, Ayu Dian Nur Kumala Sari, Lailatun Nurkhasanah, Siska Oktaviani Muliati Oktaviani Muliati Pradana, Richo Surya Prasetyo, Ivan Prihatin, Lilik Puji Mulyono, Galih Putri, Ni Luh Putu Alfina Rafa Huwaida Retno Sariwati Rifqy, Mohammad Wildan RISKI FEBRI NURITA Riski Febria Nurita Riski Febria Nurita, Riski Febria Rizki Yudha Bramantyo Rizky Herdian Herdiansyah Sahal Hanafi Samsul Wahidin Selvia Wisuda Sholekhah, Elok Faradina Isnawaty Siska Nurkhasanah Sri Wulandari , Maulidia suardi suardi Suardi Suardi Suardi Suardi Suisno, Ayu Dian Ningtias Susanto Susanto Susianto Susianto Susianto Syahdina Yahwa Syahdina Yahwa Wahyono, Bambang Angkoso Wicaksono, Rizky Rahadian Widiantoni Hermawan Wildan Rifqy, Mohammad Wistara, Agantoro Krishna Wulandari, Maulidia Sari Yahwa, Syahdina Yosef Rayrego Yudha Bramantyo, Rizki Yusuf Eko Nahuddin Zaneta Larissa Athalia Zenia Dwitya Pratidina Zenia Dwitya Pratidina