Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA DENGAN ALASAN KLAIM DALAM MASA TUNGGU. Gabriella Aurel Kathleen; Sulastri Sulastri
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Asuransi merupakan sebuah kesepakatan yang dimana pihak penanggung serta tertanggung bersamaan mengikat dirinya. Sesuai pasal 257 KUHD mengenai perjanjian pertanggungan akan segera dirintis dan mulai berlaku sejak saat itu apabila sudah ada kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Namun kenyataanya tidak semua pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung bisa perusahaan asuransi terima. Penelitian yang dijalankan memakai metode penelitian kepustaakaan yaitu yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan mencangkup sejumlah asas hukum. Hasil penelitian menunjukan 1) mengenai perlindungan hukum pada tertanggung menurut tinjauan UU Asuransi, KUH PER, KUHD, UU Perlindungan Konsumen dan UU OJK yang dapat merugikan tertanggung atas penolakan klaim asuransi dengan alasan klaim dalam masa tunggu. 2) Tanggungjawab penanggung terhadap tertanggung dengan melakukan upaya hukum dan meminta pertanggungjawaban atas penolakan klaim asuransi dengan alasan klaim dalam masa tunggu. Beberapa hal dapat menjadi alasan penolakan klaim asuransi yang telah di ajukan di tolak akibat dalam masa tunggu (waiting period) penolakan asuransi yang didasarkan renggang waktu sejak penandatangan perjanjian asuransi menimbulkan kerugian bagi tertanggung dan perlu mendapatkan perlindungan.

Pendampingan Manfaat Pendaftaran Tanah bagi Pemegang Hak Atas Tanah di Serang Sulastri Sulastri; Yuliana Yuli; Satino Satino
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 13, No 2 (2022): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v13i2.6676

Pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan haknya serta pemberian surat tanda bukti hak atau sertifikat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat hak atas tanah menjadi dambaan dari setiap pemegang hak atas tanah. Masih adanya kekurangan bila pemilikan atau penguasaan atas tanah itu belum disertai bukti pemilikan berupa sertifikat, sudah selayaknya setiap orang mengusahakan agar ia memperoleh sertifikat karena hak dari setiap pemegang hak atas tanah untuk memperoleh sertifikat. Pendaftaran tanah atas sebidang tanh yang menimbulkan pemberian surat tanda bukti hak atau sertifikat bagi pemegang hak atas tanah, selain memberikan kepastian hukum juga memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya. Tetapi masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang proses-proses pendaftaran tanah dan manfaat-manfaatnya dikemudian hari. Pendaftaran tanah yang menghasilkan Sertifikat Hak Atas Tanah, masih belum benar-benar dipahami oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab kepada warga masyarakat khalayak sasaran. Agar ceramah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan maka akan dilakukan pencatatan data di wilayah Serang untuk mencatat jumlah warga masyarakat khalayak sasaran. Selanjutnya data tersebut akan digunakan sebagai dasar mengundang khalayak sasaran dalam rangka mengikuti Program pendampingan Manfaat Pendaftaran Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah.

Sosialisasi Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan: Socialization of Age Limits to Construction Marriage Sulastri; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Satino; Suherman
Jurnal Abdimas Le Mujtamak Vol. 2 No. 2 (2022): Le MUJTAMAK 2022 : Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jal.v2i2.440

Seseorang pria serta seseorang wanita merambah sesuatu jalinan lahir serta batin yang diketahui selaku pernikahan buat menghasilkan keluarga ataupun sarang yang senang serta kekal yang bersumber pada Tuhan. Umur sah buat menikah diatur oleh hukum Indonesia. Umur 19 belas tahun merupakan persyaratan minimum untuk menikah. Sebab mereka belum menggapai umur pernikahan yang legal, pria serta wanita yang dikenai pembatasan ini umumnya diucap selaku kanak-kanak. Tiap perkawinan mempunyai tujuan untuk menghasilkan keluarga serta/ataupun rumah. Kelipatan persekutuan terendah dari laki-laki, perempuan, serta kanak-kanak hendak dibangun memakai ini. Pembuatan keluarga merupakan pengembangan jalinan kohesif antara suami, istri, serta kanak-kanak yang tinggal di rumah yang sama dengan orang tua serta kanak- kanak mereka. Pembelajaran terbaik wajib diberikan kepada kanak-kanak. Pelanggaran hukum yang bisa jadi terjalin merupakan suasana pernikahan anak. Kenyataan ini menampilkan, terencana ataupun tidak, kalau terdapat kerangka hukum yang digunakan buat mendesak momentum perkawinan anak. Sebab dikenal tahapan- tahapan pernikahan, hingga mencuat kekhawatiran hendak pergaulan leluasa antara calon mempelai serta suami, sehingga seluruhnya legal. Tetapi demikian, banyak orang yang masih belum menguasai seluruhnya proses registrasi tanah serta keuntungan- keuntungannya yang prospektif. Tata cara sosialisasi ini merupakan tahap tanya jawab terbuka. Informasi hendak dikumpulkan di kelurahan Palsigunung Selatan buat membenarkan konferenAsi berjalan dengan berhasil serta penuhi tujuannya.

Prevention of the Predatory Pricing Practices for Imported Products in E-Commerce Muthia Sakti*; Sulastri Sulastri; Itok Dwi Kurniawan; Fairuz Mumtaz Abafiyah Putri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27177

The practice of predatory pricing is a sales strategy that sets very low prices with the aim of removing competitors from the market and attracting buyers at low prices. Article 20 of the Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition states that business actors are prohibited from supplying goods and or services by selling at a loss or setting meagre prices with the intent to eliminate or terminate the business of its competitors in the relevant market to result in monopolistic practices and or unfair business competition. The type of research that will be used to analyse problems related to the alleged practice of selling at a loss on the Shopee e-commerce site is normative juridical. The legal approach that the author will use is the statutory approach. The development of the e-commerce industry can benefit consumers and businesses. In searching for a case, 2 sources can be found by KPPU, namely based on reports and initiatives from KPPU itself. Not only that, an in-depth examination process and sufficient evidence are needed so that the case can be followed up to the next stage. Regarding preventive measures, KPPU has continued to conduct in-depth research since 2017 to be able to map the digital economic ecosystem and the potential for anti-competitive behaviour that might occur in the future in the digital era. This matter is also stated in the KPPU's Strategic Plan for 2020-2024.

PENYULUHAN HUKUM PERSOALAN PERTANAHAN PADA WARGA RT 02 RW 03 KELURAHAN BEJI TIMUR, KECAMATAN BEJI, KOTA DEPOK Sulastri Sulastri; Surahmad Surahmad; Andriaynto Adhi Nugroho
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.18487

Problematika tanah kerap terjadi tengah-tangah masyarakat, dari sertifikat ganda hingga melanggar peraturan perundang-undang dalam memiliki objek pertanahan, hal ini wajar terjadi karena banyak masyarakat yang belum paham cara utuh terkait persolan tekhnis administrasi tentang tanah. Dalam konstitusi pengelolaan tanah diatur tegas dan jelas yakni Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, atas dasar tersebut Indonesia sebagai negara hukum tidak akan optimalapabila hukum itu sendiri tak tersampaikan kepada masyarakat. Secara spesifik pengaturan pertanahan di uraikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, Pengadian masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi atau penyuluhan kepada warga kota , tepatnya pada Warga RT 02 RW 03 Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, hasil dari pengabdian yang dilakukan terdapat temuan bahwa, Warga yang menjadi peserta sosialisasi didominasi oleh warga yang belum memahami terkait regulasi pertanahan hingga peraturan administrasi yang dikelola pejabat yang berwenang pada kantor ATR/BPN Kota Depok. Oleh karena itu, pelayanan public di kota Depok harus lebih memiliki kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat, agar tak terjadi kembali persolan yang ditmbulkan lebih lanjut.

Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan jaminan Fidusia Rashya Serien Ramadhani; Tri Putri Sari; Muhammad Zibran Faqih; Sulastri Sulastri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11212

Salah satu bentuk kehati-hatian lembaga keuangan yaitu dengan meminta jaminan kepada debitur untuk menjamin pelunasan utang atau pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian. Dalam jaminan fidusia, barang yang menjadi objek jaminan tidak dapat dialihkan ke pihak ketiga baik dengan dijual, digadaikan, dan sebagainya tanpa adanya ijin tertulis dari debitur. Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia dengan gadai dan wanprestasi, maka terdapat upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analitis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji penyelesaian sengketa dalam jaminan fidusia yang dialihkan dengan gadai oleh debitur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang sebelumnya terdapat perjanjian pokok yang telah disepakati oleh para pihak, sedangkan objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai. Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pendekatan secara langsung, somasi, mediasi, dan eksekusi jaminan fidusia. Sengketa yang terjadi dalam jaminan fidusia, diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan fidusia, yaitu hakdroit de preferenc dan droit de suite.

Prevention of the Predatory Pricing Practices for Imported Products in E-Commerce Muthia Sakti*; Sulastri Sulastri; Itok Dwi Kurniawan; Fairuz Mumtaz Abafiyah Putri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27177

The practice of predatory pricing is a sales strategy that sets very low prices with the aim of removing competitors from the market and attracting buyers at low prices. Article 20 of the Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition states that business actors are prohibited from supplying goods and or services by selling at a loss or setting meagre prices with the intent to eliminate or terminate the business of its competitors in the relevant market to result in monopolistic practices and or unfair business competition. The type of research that will be used to analyse problems related to the alleged practice of selling at a loss on the Shopee e-commerce site is normative juridical. The legal approach that the author will use is the statutory approach. The development of the e-commerce industry can benefit consumers and businesses. In searching for a case, 2 sources can be found by KPPU, namely based on reports and initiatives from KPPU itself. Not only that, an in-depth examination process and sufficient evidence are needed so that the case can be followed up to the next stage. Regarding preventive measures, KPPU has continued to conduct in-depth research since 2017 to be able to map the digital economic ecosystem and the potential for anti-competitive behaviour that might occur in the future in the digital era. This matter is also stated in the KPPU's Strategic Plan for 2020-2024.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search