Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA PERBANKAN Suherman Suherman
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 1 (2018): Januari – Juni 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

In some countries, mediation was voluntarily dispute settlement. In banking dispute settlement, the dispute arose from customer’s claim over banking services. If the claim unsatisfactory settled, it may lead to banking dispute. The dispute characterized as contractual dispute between the bank and the customer as debtor. At ﬁ rst stage, the customer may request for clariﬁ cation towards the bank. Subsequently, the customer may submit request for mediation to the mediation institution. If the parties (the bank and the customer) reach an agreement on the dispute, the agreement should be written. This article also discuss the advantages and disadvantages of mediation for banking dispute settlement.

PROBLEMATIKA UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Varel Tristan Ayub Laiskodat; Suherman Suherman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menselaraskan pandangan masyarakat atas kerancuan dalam undang – undang yang bertolak belakang guna memberikan kepastian hukum yang tepat untuk menambah wawasan masyarakat, khususnya masyarakat yang siapa saja bisa menjadi konsumen dan pelaku usaha yang mungkin saja saat bersengketa dapat memahami terlebih dahulu isi dalam UUPK yang terkandung dan sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga tidak terjadi kesalahan berkepanjangan dikemudian hari. Metode Pendekatan yang dapat digunakan dalam penilitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (statute approach) melakukan pengkajian peraturan perundang - undangan dan Studi kasus (Case approach), hasil penelitian ini ditemukan bahwa putusan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK adalah hal yang tidak sesuai dengan kepastian hukum karena terdapat masalah utama yang dapat menjadikan masalah untuk kedepannya yaitu dua pasal yang tidak sinkron antara Undang – undang perlindungan konsumen pasal 54 ayat 3 yang menyatakan putusan BPSK bersifat mengikat dan pada pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa terbukanya peluang dalam mengajukan keberatan, dilihat dalam kedua pasal tersebut membuat undang – undang perlindungan konsumen menjadi rancu dan tidak mempunyai kepastian dalam hukum serta terdapat masalah terkait terbukanya peluang upaya keberatan yang tidak dijelaskan secara rinci dan membuat salah paham terkair kebijakan tersebut.

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR REKSADANA TERHADAP MANAJER INVESTASI GAGAL BAYAR DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF Ferdian Kowanda; Suherman Suherman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung pada tingkat investasi di negara tersebut, banyak negara saat ini sedang gencar menyusun regulasi untuk menarik investor menanamkan modalnya di negara tersebut. Investasi dibutuhkan untuk mengalahkan inflasi, investasi juga digunakan sebagai cadangan keuangan dan menambah aset. Salah satu instrumen investasi adalah reksa dana. Semua investasi termasuk reksa dana tidak terlepas dari pelanggaran dan kejahatan, salah satu contohnya adalah manajer investasi gagal bayar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor atas investasi terhadap Manajer Investasi yang gagal bayar dari sudut prospektus yaitu sanksi terhadap manajer investasi dan untuk menentukan tanggung jawab manajer investasi gagal bayar. Metode dalam penelitian ini adalah studi yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder serta teknik analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat regulasi dalam prospektus yang melindungi investor dari default manajer investasi. Sebuah manajer investasi dapat digugat jika tindakannya merugikan investor.

UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA PERBANKAN Suherman Suherman
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 1 (2018): Januari – Juni 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v4i1.67

In some countries, mediation was voluntarily dispute settlement. In banking dispute settlement, the dispute arose from customer’s claim over banking services. If the claim unsatisfactory settled, it may lead to banking dispute. The dispute characterized as contractual dispute between the bank and the customer as debtor. At ﬁ rst stage, the customer may request for clariﬁ cation towards the bank. Subsequently, the customer may submit request for mediation to the mediation institution. If the parties (the bank and the customer) reach an agreement on the dispute, the agreement should be written. This article also discuss the advantages and disadvantages of mediation for banking dispute settlement.

PEMBAJAKAN KARYA LAGU MELALUI APLIKASI DI PLAYSTORE MENURUT PERSPEKTIF HAK CIPTA (TAXATION OF SONG WORKS THROUGH THE APPLICATION ON PLAYSTORE BY COPYRIGHT PERSPECTIVE) Aditya Suud; Suherman Suherman
Borneo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v5i1.2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentukperlindungan hokum terhadap tersangka pada pembajakan hak cipta melaluiaplikasi di Indonesia. Khususnya terhadap karya cipta digital programcomputer dalam bentuk bentuk aplikasi yang berisi dokumen elektronikberupa karya cipta lagu atau musik milik orang lain yang kemudian dipublikasikan di salah satu aplikasi bernama Playstore. Penelitian inimenggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan melakukanpendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach) danpendekatan konseptual (konseptual approach). Pengumpulan data daribahan sekunder dilakukan dengan metode kepustakaan dan dianalisamenggunakan metode kualitatif dan melakukan analisis yuridis. Hasilpenelitian ini adalah di Indonesia belum ada aturan khusus mengenaipembajakan lagu melalui media daring atau Internet digital maka UU No. 28Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dapat menjangkau hal tersebut denganmenggunakan dasar seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu dapat dikaitkandengan pasal 32 Jo.pasal 48 UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi DanTransaksi Elektronik walaupun kejahatan yang dilakukan adalah mengenaipelanggaran hak orang lain yaitu Hak Cipta. Hal tersebut juga disebabkan olehkonsep yang belum tepat mengenai pengaturan pembajakan dalam mediainternet atau elektronik. Konsep yang diperlukan ini adalah denganmendirikan badan baru yang menjembatani dua aturan yang berbeda makahal ini akan menjadikan penanganan mengenai pelanggaran pembajakanmelalui aplikasi Playstore akan lebih jelas kewenangan mengadili daripermasalahan tersebut.Kata kunci: Hak cipta; Dokumen elektronik; Analisis yuridis; Mediadaring; Media elektronikBorneo Law Review : Vol.5 No.1 Juni 2021 17ABSTRACTThis study aims to find out and understand how the form of legal protection against suspects in copyright piracy through applications in Indonesia. Especially for digital computer program copyrights in the form of applications containing electronic documents in the form of songwriting or music belonging to other people which are then published in an application called Playstore. This study uses a juridical-normative research type by applying a statutory approach and a conceptual approach. Collecting data from secondary materials was carried out using literature methods and analyzed using qualitative methods. The result of this research is that in Indonesia there are no specific rules regarding pirating songs through online media or digital Internet. 28 of 2014 regarding Copyright can reach this by using the basis as described above, which can be linked to article 32 Jo. Article 48 of Law no. 19 of 2016 regarding Electronic Information and Transactions even though the crime committed was regarding the violation of the rights of others, namely Copyright. This is also due to the inaccurate concept of regulating piracy in internet or electronic media. The concept needed is to establish a new agency that bridges two different rules, so this will make handling of piracy violations through the Playstore application clearer in the authority to judge these problems.Keywords : Copyright; Electro

Law Protection on Patients Toward The Health Services Conducted by Social Security Administrator for Health (SSAH) or BPJS in Accordance With The Limitation on Cataract Surgery Chori Diah Astuti; Suherman Suherman; Arrisman Arrisman
SOEPRA Vol 6, No 1: Juni 2020
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Health is a primary right of every individual and must be guaranteed by the state; therefore, the state has regulated the health of its citizens as stipulated in the 1945 Constitution Article 28 Section 3 which is further regulated in law No. 40 Year 2004 concerning the national social security system. One of the concerns of the government is that many Indonesians who have reached the age of 50-60 years who experience vision problems due to cloudy eye lense or cataract. The government concern is can be seen from their attention on health problems by passing Minister of Health Regulation No. 29 Year 2016. Concerning with eye Health Care Services at the Health Care Amanities and the Director of Health Service Security on Health (SSAH) passed a regulationNo. 2 Year 2018 concering with cataract service security service.The Method Used in this study is a normative juridical method, using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The end purpose of this study is to get clarity about the legal protection of patients against health services by the Health amenities and SSAH or BPJS with the existence of restrictions on cataract surgery and to find out the claim procedures concerning with this restriction.

Bantuan Hukum Online Non Litigasi Dalam Rangka Menuju Desa yang Modern dan Berkeadilan Suherman; Andriyanto Adhi Nugroho; Yuliana Yuli; Wahyo Santoso; Human Santoso
Bahasa Indonesia Vol 19 No 01 (2022): Sarwahita : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi Khusus)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/sarwahita.191.19

Abstract Most of the residents of Baros village work in the agricultural and plantation sectors with most of the residents having education up to junior high and high school levels. Thus, they do not understand the law and technology that is currently developing due to their low educational background. Therefore, Baros Village needs socialization about the online legal assistance of nonlitigation in order towards a modern and justice village. The method used is in the form of socialization accompanied by counseling to the community, namely by providing explanations and discussions with the aim of activities that Baros villagers understand the importance of online legal assistance through non-litigation using current technology such as computers, laptops and hand phones. The results of the activities in the socialization turned out to be many Baros villagers who did not understand the existence of online legal assistance to resolve their cases outside the court such as negotiation, mediation, conciliation, and consultation. The village office must provide an internet network, computer or laptop for its citizens to learn technology in order to become a modern village. Abstrak Sebagian besar penduduk desa Baros bekerja di sektor pertanian dan perkebunan dengan sebagian besar warganya mempunyai pendidikan sampai tingkat SMP dan SMA. Sehingga mereka kurang memahami hukum dan teknologi yang berkembang saat ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang masih rendah. Oleh karenanya, Desa Baros perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya memahami teknologi dan hukum untuk dapat menyelesaikan sengketanya secara online dan melalui alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi. Metode yang digunakan berupa sosialisasi disertai penyuluhan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan penjelasan dan diskusi dengan tujuan kegiatan agar warga desa Baros memahami pentingnya bantuan hukum online melalui non litigasi dengan menggunakan teknologi saat ini seperti computer, laptop dan Hand phone. Hasil kegiatan dalam sosialisasi ternyata banyak warga desa Baros yang tidak memahami adanya bantuan hukum online untuk menyelesaikan perkaranya melalui diluar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konseltasi. Kantor desa harus menyediakan jaringan internet, computer atau laptop untuk warganya belajar teknologi agar menjadi desa yang modern.

Pentingnya Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa Suherman Suherman; Ali Imran
Indonesian Journal of Society Engagement Vol. 1 No. 1: Agustus 2020
Publisher : Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33753/ijse.v1i1.8

Most of Penyirapan villagers work in the agricultural sector, corn and palawija plantations covering an area of ??19 hectares, fisheries covering an area of ??15 hectares, traders, civil servants, laborers, etc. Land that is used as a place to live, plantations, agriculture, fisheries can be used as the livelihood of local residents, therefore land becomes a very important asset for the residents of Panyirapan Village to improve the welfare of the owners of the land in the Panyirapan village. However, the majority of the population has education only up to junior high and high school levels. Therefore they do not understand the law due to their low educational background. Local residents prefer farming, labor or gardening. Citizens' education is still low and lay about the law, so many legal cases that occur in the village, such as land disputes. The method used in the form of assistance is accompanied by counseling to the community, namely by providing explanations and discussions with the aim of activities so that the residents of Penyirapan understand the importance of the ownership status of land rights for their owners that can be used as residential land and productive land for the welfare of the Penyirapan village community. As a result of the activities in the facilitation, it turns out that almost 80% of the village residents have adopted a clear and strong land status based on land law in Indonesia. Abstrak Sebagian besar penduduk desa Penyirapan bekerja di sektor pertanian, perkebunan jagung dan palawija seluas 19 Ha, perikanan seluas 15 Ha, Pedagang, PNS, Buruh, dll. Tanah yang dijadikan tempat tinggal, perkebunan, pertanian, perikanan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian warga setempat, karenanya tanah menjadi asset yang sangat penting bagi warga Desa Panyirapan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dari tanah tersebut yang berada di desa Panyirapan. Akan tetapi, sebagian besar penduduknya mempunyai pendidikan hanya sampai tingkat SMP dan SMA. Karenanya mereka kurang memahami hukum dikarenakan latar belakang pendidikan yang masih rendah. Warga setempat lebih memlih bertani, buruh atau berkebun. Pendidikan warga yang masih rendah dan awam tentang hukum, maka banyak perkara-perkara hukum yang terjadi desa tersebut, seperti sengketa tanah. Metode yang digunakan berupa pendampingan disertai penyuluhan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan penjelasan dan diskusi dengan tujuan kegiatan agar warga desa Penyirapan memahami begitu pentingnya status kepemilikan hak atas tanah bagi pemiliknya yang dapat digunakan sebagai lahan tempat tinggal dan lahan produktif untuk menuju kesejahteraan masyarakat desa Penyirapan. Hasil kegiatan dalam pendampingan ternyata banyak warga desa penyirapan hampir 80% telah mempunyai status tanah yang jelas dan kuat berdasarkan hukum pertanahan di Indonesia. Kata Kunci: status hak atas tanah; kesejahteraan; masyarakat desa

Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link di PT. Prudential Life Assurance Jakarta Christine Magdalena Kurniasih Sena; Suherman Suherman
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.342

This study aims to determine and understand how the legal liability of the Prudential Life Assurance Company in carrying out and marketing unit-linked life insurance products, namely insurance products that are linked to investment according to the prevailing laws and regulations. In addition, this study also aims to determine how the responsibility of agent who act for and on behalf of the company in entering into unit-linked insurance product agreements and what risks must be borne by the insurer and the insured against the unit-linked life insurance agreement. This research uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that the unit linked insurance agreement is included in the agreement in general which contains the principle of consensualism, namely the existence of a voluntary agreement in this case to enter into an insurance contract agreement between the insurer and the insured. Prudential Indonesia in marketing unit-linked life insurance products has also complied with the provisions in the Financial Services Authority Circular Letter Number /SEOJK.05/2019 concerning Insurance Products Related to Investment.

RESPONSIBILITY FOR SUPERVISION OF SOES AS MAJORITY SHAREHOLDERS IN SUBSIDIARIES Tharisya El Subekti; Suherman Suherman
Jurnal Cendekia Hukum Vol 8, No 1 (2022): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v8i1.573

BUMN as a legal entity that aims to improve people's lives is carried out based on article 33 of the 1945 Constitution. To increase the role of BUMN in the country's economy, various efforts have been made, one of which is restructuring by forming a holding company concept. The type of research carried out by the author is normative juridical law research by conducting analysis techniques and studies of the laws of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and also the Regulation of the Minister of SOEs related. The legal relationship that arises between the parent company and its subsidiaries is a contractual relationship limited to the position of the parent company as a shareholder. The responsibility for supervision carried out by the parent company as the majority shareholder is carried out by appointing the board of commissioners in its subsidiaries as representatives of BUMN in terms of supervision. In carrying out its duties the board of commissioners must carry out it in accordance with the provisions that have been set. However, if negligence is found in carrying out their duties, the board of commissioners may be subject to the doctrine of piercing the corporate veil as a form of accountability.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search