Aini Shalihah
Universitas Teknologi Surabaya

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

The Future of MK Legal Instruments In Mapping The Study of The Philosophy of Utilitarianism Jeremy Bentham Shalihah, Aini; Khoyyinah, Khoyyinah
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 13 No. 2 (2023): October
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2023.13.2.334-351

Abstract

This research analyzes the changes to the Constitutional Court Law in Indonesia, focusing on their socio-political consequences. The research method used is a normative legal methodology, which evaluates the socio-political impact of the changes based on Jeremy Bentham’s theory of utilitarianism. The research considers factors such as the organization and the role of the Constitutional Court, the independence of judges, and the state of democracy in Indonesia. The study shows that the Constitutional Court Law changes have significantly impacted societal welfare, with some parties supporting increased constitutional protection and human rights. In contrast, others are concerned about the potential politicization and reduced effect reduced effectiveness of other democratic institutions. The practical implication of this research is to provide policy recommendations to improve the regulation and implementation of the Constitutional Court in Indonesia to maximize overall public welfare. Keywords: Constitutional Court, Utilitarianism, social welfare.
Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Shalihah, Aini; Huroiroh, Ernawati
APHTN-HAN Vol 1 No 1 (2022): JAPHTN-HAN, January 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i1.6

Abstract

Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, hal ini masih menyisakan tanda tanya serta problematika. Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri masih mengandung multi-interpretasi mengenai frasa lembaga negara. Tidak dijelaskan secara spesifik mengenai lembaga-lembaga negara apa saja yang kemudian menjadi lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Mengingat bahwa pembahasan lembaga negara di Indonesia itu amat luas, dalam artian tidak hanya ada 1 ataupun 2 lembaga negara saja. Tujuan dari penulisan ini ingin menganalisis tentang bagaimana kompleksitas penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Metode yang dipakai ialah penelitian hukum normatif dengan mengambil pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tingkat kompleksitas dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yaitu dari konsep lembaga-lembaga negara serta optimalisasi dari proses penyelesaiannya. Dalam hal ini, tampaknya undang-undang memberikan keleluasaan bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan apa dan siapa lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan antara subjectum litis dan objectum litis dalam sengketa kewenangan lembaga negara.