Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWENANGAN SATUAN PENGAMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN TERBATAS Zakiah Noer; Ari Setiawan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Skripsi ini berjudul, “Kewenangan Satuan Pengaman Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Terbatas” Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepolisian Terbatas, Satuan Pengaman harus memiliki komitmen yang kuat dan konsistensi dalam melakukan tugas-tugas pengawasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia; dan (2) Kewenangan Satuan Pengamanan Dalam Menjalankan Fungsi Kepolisian Terbatas.

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DALAM BENTUK PERJANJIAN SEWA MENYEWA Zakiah Noer; Muchyidin Muchyidin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1199

ABSTRAKDalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Desa memerlukan sumber pendapatandanayang memadai yaitu salah satunya dengan pemanfaatan Tanah Kas Desa.Mengenai pemanfaatan aset desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan aset desa terbagi menjadi empat, yaitu sewa menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna. Selanjutnyadalam Pemanfaatan aset desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa yang diatur dalam pasal (3) ayat 1. Apabila pemerintah Desa dalam melaksanakan memanfaatkan aset desa yang dimiliki, harus memiliki Peraturan Desa. Jika pemerintah Desa ingin memanfaatkan aset desa dalam bentuk sewa yang dimiliki, harus memiliki Peraturan Desa. Tindakan hukum pemerintah desa yang menyewakanÂ dengan pihak lain dalam memanfaatkan aset desanya, maka pemerintah bertindak sebagai badan hukum dan tunduk kepada hukum privat. Maka pemerintah desa jika melakukan perjanjian dalam betuk sewa haruslah taat pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa yang halal.Kata kunci :Perjanjian, Sewa Menyewa, Tanah Kas DesaÂ ABSTRACTÂ In improving Village Welfare, the village government in government administration, development implementation and especially services to the community requires adequate funding sources, one of which is the use of Village Treasury Land. Thus, the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management in Article 11 paragraph (2) states that the utilization of village assets is divided into four, namely leasing, borrowing and using, joint utilization, building for handover or building for handover. Furthermore, Article (3) states that the utilization of village assets must be stipulated in a Village Regulation. So if the Village government wants to take advantage of the village assets it has, it must have a Village Regulation. So if the village government wants to take advantage of village assets in the form of rent it has, it must have a Village Regulation. The legal action of the village government that rents out with other parties in utilizing its village assets, the government acts as a legal entity and is subject to private law. So if the village government makes an agreement, it must comply with Article 1320 of the Civil Code as a condition for the validity of the agreement, namely agreement, skills, certain things and lawful causes.Keywords: Agreement, Lease, Village Treasury Land

AKIBAT HUKUM PENDIRIAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO OLEH BADAN HUKUM KOPERASI Zakiah Noer
Jurnal Justiciabelen Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Pada penelitia ini, penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Oleh Badan Hukum Koperasi. Pilihan tema ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan usaha koperasi yang tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana milik anggotanya saja, melainkan juga masyarakat non anggota. Agar tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan untuk menguatkan kedudukannya, koperasi mendirikan suatu Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) sebagai suatu lembaga yang memiliki legalitas untuk mengelola dana anggota dan masyarakat. LKM yang didirikan oleh koperasi selanjutnya dinamakan Koperasi LKM. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendirian LKM oleh badan hukum koperasi menimbulkan akibat hukum pada beberapa aspek dalam koperasi LKM, yaitu aspek kegiatan usaha, aspek permodalan, aspek kelembagaan, dan aspek pengawasan. Akibat hukum tersebut timbul karena adanya perbedaan pengaturan antara Koperasi dan LKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro.

PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DESA SEKARKURUNG Zakiah Noer; Prihatin Effendi; Rizki Kurniawan; Mashudi; Mohammad Nasichin; Abdul Basid; Taufiq Harris
Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Sosial Ekonomi) Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Departemen Pengabdian Masyarakat Perkumpulan Dosen Manajemen Indonesia (PDMI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Peran penting tersebut telah mendorong Kabupaten Gresik untuk terus berupaya meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sosialisasi dan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha Izin (NIB) di Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas melalui Sistem Online Single Submussion (OSS) berawal dan hasil survey bahwa banyak pelaku UMKM yang belum mempunyai izin. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat tentang legalitas usaha dalam menjalankam UMKM Pacsa Covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitif dengan tipe diskriptif. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Proses analisis data dilakukan dengan reduksi data dan menyajikan data yang telah diperoleh untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan bebas biaya administrasi melalui sistem OSS di smartphone. Manfaat memiliki NIB yaitu UMKM memilki identitas yang jelas, legal, nilai tambah untuk akses permodalan dan dapat mengembangkan usaha dengan mengikuti program-program pemberdayaan dan pembinaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan.

Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Online) Arkisman; Zakiah Noer; Mochamad Syafii
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Pinjam meminjam uang secara online adalah pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses perjanjian pinjam meminjam uang, hak dan kewajiban para pihak serta peraturan yang berlaku, tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif, dimana akan meneliti asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum dari peraturan yang ada yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Sumber data adalah data sekunder yang bersumber dari kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, serta isi perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian dapat terlaksana apabila peminjam memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal dan syarat administrasi aetelah terpenuhi maka peminjam mengisi data diri yang telah disediakan dan terjadi kesepakatan, setelah adanya kesepakatan maka timbul hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Kesalahan bisa didasarkan karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Tanggung Jawab Hukum

Digital Notarial Archives in Indonesia: Regulatory Challenges vs. the EU’s GDPR Data Protection Standards Zakiah Noer; Rizki Kurniawan
INFOKUM Vol. 13 No. 04 (2025): Infokum
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the regulatory and operational challenges faced by Indonesian notarial institutions in complying with digital data protection standards. Using a qualitative approach through legal analysis and interviews with notaries in Jakarta, Surabaya, and Bandung, the research identifies major issues, including limited understanding of data governance, lack of sector-specific regulations, and weak cybersecurity infrastructure. Although Law No. 27/2022 on Personal Data Protection provides a legal foundation, it lacks clarity and enforcement tailored to notarial functions. A comparison with the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) reveals significant gaps, particularly in accountability, transparency, and risk-based mechanisms. The absence of roles such as Data Protection Officers and mandatory data impact assessments highlights the institutional unpreparedness in Indonesia. These shortcomings expose sensitive legal data to potential breaches, reducing public trust and legal reliability. The study recommends the adoption of a sector-specific regulatory model aligned with GDPR principles, supported by standardized protocols, professional training, and oversight mechanisms. These efforts are essential to ensure data security, improve institutional credibility, and support Indonesia’s transition toward secure and professional digital legal services.

Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Online) Arkisman; Zakiah Noer; Mochamad Syafii
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4118

Abstrak Pinjam meminjam uang secara online adalah pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses perjanjian pinjam meminjam uang, hak dan kewajiban para pihak serta peraturan yang berlaku, tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif, dimana akan meneliti asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum dari peraturan yang ada yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Sumber data adalah data sekunder yang bersumber dari kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, serta isi perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian dapat terlaksana apabila peminjam memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal dan syarat administrasi aetelah terpenuhi maka peminjam mengisi data diri yang telah disediakan dan terjadi kesepakatan, setelah adanya kesepakatan maka timbul hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Kesalahan bisa didasarkan karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Tanggung Jawab Hukum

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search