Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik INFOKUM Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian dan Pembardayaan Masyarakat)
Prihatin Effendi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
BAGIAN HAK WARIS JANDA TANPA ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMINYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gs) Prihatin Effendi; Nur Yatim
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 179 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tersebut hanya menjelaskan mengenai bagian waris janda dan duda secara umum tanpa menjelaskan tentang sisa (kelebihan) harta atau radd. Masalah sisa (kelebihan) harta atau radd dalam pembagian harta warisan ini akan menimbulkan suatu perselisihan dalam hal ahli waris, jika tidak diatur secara jelas mengenai siapa-siapa ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat dua permasalahan. Pertama adalah bagaimana kedudukan janda tanpa keturunan terhadap harta warisan suami menurut Hukum Islam. kedua adalah berapakah bagian warisan untuk janda tanpa keturunan menurut Hukum Waris Islam. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin- doktrin hukum. Kesimpulannya bahwa bagian waris janda tanpa keturunan adalah 1/4 bagian dari warisan. Menurut fikih Islam, 1/4 bagian itu diambil dari semua harta yang ditinggalkan karena dalam fikih Islam tidak mengenal harta bersama sedangkan menurut KHI, 1/4 bagian itu diambil setelah dipotong dari harta bersama oleh istri/janda bila ada harta bersama. Saran yang dapat diberikan bahwa seorang janda yang tidak memiliki keturunan tidak dapat menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh suami, karena masih terdapat hak dari keluarga kandung pewaris berdasarkan hukum waris Islam (faraidh dan Kompilasi Hukum Islam).
ANALISIS DAN IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl) Prihatin Effendi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.348 KB) | DOI: 10.55129/jph.v6i1.468

Abstract

Penelitian ini didasarkan dari surat putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul dengan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana penerapan hukum pidana materil pada perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl ? 2.) Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringan pidana berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl ?Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan. Sumber hukum yang digunakan ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa: 1.) terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang pada umumnya merupakan kasus penipuan 2.) Sanksi pidana terhadap pelaku menurut penulis, kurang memberikan efek jera. Kata Kunci: Tindak Pidana, Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 DOI: 10.5281/zenodo.1468416
MOTIF PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA Prihatin Effendi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.28 KB) | DOI: 10.55129/jph.v6i2.476

Abstract

Penelitian ini berjudul Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Adanya penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum di pengadilan dan berbagai media mengenai peran motif pelaku dalam suatu tindakan pembunuhan berencana, masing-masing perbedaan ahli tersebut memiliki dasar yang relevan berdasarkan histologi dan keilmuan. Adanya fakta tersebut menimbulkan keraguan dari berbagai pihak mulai dari orang awam yang mengikuti berita di berbagai media maupun hakim dalam untuk menentukan sikap dalam menjatuhkan pilihan. Disamping itu di berbagai putusan dari Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana banyak memiliki putusan pidana yang berbeda-beda. Permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah kejelasan bagaimana peran motif dalam tindak pidanan pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP dan sejauh mana motif mempengaruhi putusan pidana hakim. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu suatu riset kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material literatur di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan penafsiran yang terarah berdasarkan logika hukum dan berdasarkan literatur yang ada. Diharapkan perbedaan pendapat yang ada dapat di lakukan konsolidasi sehingga terjadi persamaan presepsi yang pada akhirnya dapat di jadikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kata Kunci      :  Motif, Pembunuhan, Pidana DOI: 10.5281/zenodo.1468354
NETRALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI APARATUR NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Prihatin Effendi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.568 KB) | DOI: 10.55129/jph.v5i2.482

Abstract

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.            Penelitian ini menggunakan  metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum  yang digunakan adalah hukum primer, sekunder, dan tersier.Pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Bahan hukum yang telah diperoleh diolah secara sistematis dengan membuat klasifikasi berdasarkan peraturan perundang- undangan, teori serta pendapat para ahli, dan dianalisa secara kualitatif.Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai petugas publik yang diatur dalam norma pemerintahan merupakan proses penyediaan layanan sipil dan jasa-jasa publik.Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari aparatur negara diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar berdayaguna dan berhasil guna, memiliki kepekaan, tanggap dan kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etiknya Peran Netralitas Pegawai Negeri Sipil harus melekat dan bebas pengaruh politik, sikap adil dan jujur dalam berinteraksi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999  yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004   pasal 2 ayat (1), (2). Pegawai negeri sipil  merupakan bagian dari aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab,  bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik disamping itu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat  tetap menjaga netralitas dan bebas dari pengaruh partai politik. Kata kunci : Netralisasi, Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Negara DOI: 10.5281/zenodo.1470129
KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SATANDAR PERBANKAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Prihatin Effendi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.406 KB) | DOI: 10.55129/jph.v4i2.499

Abstract

Seiring dengan meningkatnya dunia perbankan dewasa ini khususnya di bidang perkriditan seperti kredit pembelian mobil menjadikan pelaku usaha perbankan semakin meningkatkan perkembangannya.untuk melindungi konsumen dari perjanjian standar baku yang dibuat oleh pelaku usaha, maka ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: mengenai larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan penyelesaian masalah, dengan membahas beberapa pengertian yaitu pengertian perjanjian, kedudukan para pihak dalam perjanjian ditinjau dari KUHPerdata dan UUPK, dan peran UUPK dalam memberikan perlindungan hukumdebitur selaku konsumen.  Kata Kunci: lembaga perbankan, perjanjian standar, perlindungan hukum debitur.
TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN BILYET GIRO (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik Putusan No: 246/Pid.B/2014/PN.Gsk) Prihatin Effendi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.489 KB) | DOI: 10.55129/jph.v4i1.507

Abstract

Tindak pidana penipuan (oplichthing) merupakan tindak kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Penipuan menggunakan bilyet giro kosong merupakan modus yang baru saat ini, untuk itu korban dari penipuan atau pemegang bilyet giro menjadi dirugikan dan membutuhkan suatu perlindungan hukum. Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menjatuhkan Putusan Nomor 246/Pid.B/2014/PN.Gsk. mengenai tindak pidana penipuan menggunakan Bilyet Giro, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam tindak pidana penipuan menggunakan bilyet giro. Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Dari hasil analisis didapatkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Bilyet Giro kosong.Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Bilyet Giro, Perlindungan Hukum
PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Prihatin Effendi; Dwi Wachidiyah Ningsih; Hesti Aprilia
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.713 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i2.954

Abstract

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam putusan PengadilanNegeri Gresik Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya. (2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor : 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Kata kunci :Anak bermasalah hukum; Narkotika.ABSTRACT This study aims to find out the application of the provisions of the material criminal law against the criminal act of trafficking in class I narcotics in the Decision of the Gresik istrict Court Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN. perpetrators of criminal acts of trafficking in class I narcotics in the decision of the Gresik istrict Court Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk.The results of the study indicate that (1) The application of the provisions of the material criminal law to the case of decision Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk should be in accordance with the demands of the Public Prosecutor. Because in the statement the defendant stated in the trial said that there was a sale and purchase transaction carried out by the defendant with someone he did not know. (2) Judges' Legal Considerations in imposing criminal sanctions for verdicts Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk based on the consideration of the Public Prosecutor and Judges, the sanctions imposed should not only be 4 (four) years and a fine of Rp.800,000. 000, - (eight hundred million rupiah) subsidies 4 (four) months in prison, if applying the article that becomes the legal basis in the demands of the Public Prosecutor, namely Article 114 paragraph (1) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo. 1st Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.Keywords: Legal troubled children, Narcotics.
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG BELUM BERUSIA 17 TAHUN Prihatin Effendi; Ni’mathus Syaputri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1196

Abstract

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan  terhadap pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang belum berusia 17 tahun sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui perlindungan hukum pidana bagi anak yang belum berusia 17 tahun sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintahan No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas. Pengaturan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban diatur dalam Pasal 310 ayat  (4) yakni paling lama pidana penjala selama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- dan Pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kata Kunci : Kecelakaan, Lalu Lintas, Anak di bawah umur 17 Tahun
PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DESA SEKARKURUNG Zakiah Noer; Prihatin Effendi; Rizki Kurniawan; Mashudi; Mohammad Nasichin; Abdul Basid; Taufiq Harris
Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Sosial Ekonomi) Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Departemen Pengabdian Masyarakat Perkumpulan Dosen Manajemen Indonesia (PDMI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Peran penting tersebut telah mendorong Kabupaten Gresik untuk terus berupaya meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sosialisasi dan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha Izin (NIB) di Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas melalui Sistem Online Single Submussion (OSS) berawal dan hasil survey bahwa banyak pelaku UMKM yang belum mempunyai izin. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat tentang legalitas usaha dalam menjalankam UMKM Pacsa Covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitif dengan tipe diskriptif. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Proses analisis data dilakukan dengan reduksi data dan menyajikan data yang telah diperoleh untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan bebas biaya administrasi melalui sistem OSS di smartphone. Manfaat memiliki NIB yaitu UMKM memilki identitas yang jelas, legal, nilai tambah untuk akses permodalan dan dapat mengembangkan usaha dengan mengikuti program-program pemberdayaan dan pembinaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan.
Legal Protection for Micro-Entrepreneurs in Tax Disputes: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia Prihatin Effendi; Mashudi, Mashudi
INFOKUM Vol. 13 No. 04 (2025): Infokum
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study explores the implementation of legal protection mechanisms for micro-entrepreneurs involved in tax disputes in Indonesia and Malaysia, using a qualitative comparative case study approach. By focusing on two core variables tax regulation compliance and access to legal aid and considering the moderating role of national legal contexts, the research examines institutional, procedural, and cultural differences that shape tax justice outcomes. Data were collected through in-depth interviews with micro-entrepreneurs, legal aid practitioners, and tax officials, complemented by secondary sources including legal documents and scholarly literature. The findings reveal significant disparities between the two countries: while Malaysia has institutionalized early-stage mediation and integrated legal aid into its tax dispute framework, Indonesia’s system remains reactive, fragmented, and inaccessible to most micro-entrepreneurs. These structural differences impact not only the effectiveness of dispute resolution but also taxpayer compliance and trust in legal institutions. The study highlights the importance of institutional synergy, legal awareness, and early legal intervention in promoting equitable access to tax justice. Practical recommendations include reforming Indonesia’s legal aid structure, enhancing inter-agency collaboration, and introducing non-litigious resolution mechanisms. This research contributes to regional discourse on fiscal justice and offers insights for policy reforms aimed at supporting vulnerable economic actors within developing legal systems.
Co-Authors Abdul Basid Dwi Wachidiyah Ningsih Hesti Aprilia Mashudi , Mashudi Mashudi Mohammad Nasichin Ni’mathus Syaputri Nur Yatim Rizki Kurniawan Taufiq Harris Zakiah Noer