Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Journal of SouthEast Asian Human Rights Jurnal HAM Nagari Law Review Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Majalah Hukum Nasional Andalas International Journal of Socio-Humanities (AIJOSH) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum dan Peradilan
Oktaviandra, Surya
Faculty Of Law, Universitas Andalas
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Majalah Hukum Nasional

 1 
ANALISIS ASPEK LEGALITAS, PROPORSIONALITAS, DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN IMUNITAS PIDANA BAGI PEJABAT PEMERINTAH DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020: (Analysis on the Aspects of Legality, Proportionality and Constitutionality to the Provisions on the Crime Immunity of Government Officials in Law Number 2 of 2020) Surya Oktaviandra
Majalah Hukum Nasional Vol. 50 No. 2 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v50i2.75

Abstract

Dalam keadaan darurat karena adanya Pandemi Covid-19, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka upaya penstabilan keuangan negara. Pasal 27 ayat 2 Perppu tersebut memberikan jaminan tidak dapat dipidananya pejabat pemerintah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Perppu dimaksud. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa pemerintah telah sewenangwenang dan melanggar konstitusi. Penelitian ini menguji dan mendiskusikan aspek legalitas, proporsionalitas dan konstitusionalitas ketentuan imunitas dimaksud dengan melalui pendekatan yuridis normatif. Dari hasil analisa dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa Pasal 27 ayat 2 Perppu ini telah sesuai secara legalitas, proporsionalitas dan konstitusionalitas sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi di Indonesia. Hasil pembahasan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan pembanding bagi masyarakat dan sarjana hukum dalam menilai konstitusional atau tidaknya isi ketentuan imunitas pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Perppu tersebut menjadi UU.
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 50 NOMOR 2 TAHUN 2020 M Nur Sholikin; Herawati Herawati; Surya Oktaviandra; Aras Firdaus; Rudy Hendra Pakpahan; M. Reza Baihaki; Siti Nurhalimah; Farida Azzahra; Aloysius Eka Kurnia; Sabrina Nadilla; Kristianus Jimy Pratama
Majalah Hukum Nasional Vol. 50 No. 2 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 tulisan (artikel) yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
PENATAAN ULANG PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA MELALUI MOMENTUM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA: Remodeling of Foreign Investment Regulations in Indonesia Through the National Capital Development Momentum Surya Oktaviandra
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v52i1.163

Abstract

Kontroversi perlu tidaknya pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (UUPM) sudah mengemuka semenjak lahirnya undang-undang tersebut. Meskipundemikian, argumentasi hukum yang selama ini didiskusikan dirasa belum cukup kuat dalam mendorongterjadinya pembaruan pada UUPM khususnya mengenai pengaturan penanaman modal asing. Penelitianini berupaya mengisi kekurangan argumentasi hukum terhadap perlunya pembaruan pengaturan hukumpenanaman modal asing di Indonesia seiring dengan momentum akan dilakukannya pembangunan ibukota negara baru di Indonesia yang sebagian pembiayaannya akan bergantung kepada kegiatan penanamanmodal asing. Metode penelitian yang dilakukan adalah bersifat yuridis normatif dengan melakukan analisaberbagai bahan hukum yang sesuai. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dan menyarankan dilakukannyapenataan ulang pengaturan penanaman modal asing di Indonesia yang tidak hanya menambah beberapaketentuan saja, namun juga merubah cara berpikir dan struktur pengaturan hukum penanaman modalasing di dalam UUPM.
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 52 NOMOR 1 TAHUN 2022 Andreas Tedy Mulyono; Aditya Nurahmani; Putrida Sihombing; Kristianus Jimy Pratama; Fikri Hadi; Farina Gandryani; M Reza Baihaki; Alif Fachrul Rachman; Richard Jatimulya Alam Wibowo; Surya Oktaviandra; Catur Alfath Satriya
Majalah Hukum Nasional Vol. 52 No. 1 (2022): Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 8 tulisan (artikel) yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Co-Authors Aditya Nurahmani Ainul Mardiah Alif Fachrul Rachman Aloysius Eka Kurnia Amalia, Nazwa Arza, Putri Aulia Catur Alfath Satriya Darnis Darnis, Darnis Faizka, Muhammad Farida Azzahra Farina Gandryani Fatthya Zaqna Fikri Hadi Firdaus, Aras Herawati Herawati Khairani Khairani Kristianus Jimy Pratama Lubis, Ikhsan M Nur Sholikin M Reza Baihaki M. Reza Baihaki Mulyono, Andreas Tedy Putrida Sihombing Resmiati Resmiati Richard Jatimulya Alam Wibowo Rudy Hendra Pakpahan Sabrina Nadilla Siti Nurhalimah Sucy Delyarahmi