Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia JHR (Jurnal Hukum Replik) Cakrawala Repositori Imwi Indonesian Journal of Law and Policy Studies Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Ijtimā`iyya: Journal of Muslim Society Research Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Binamulia Hukum
Suartini
Universitas Al Azhar Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Binamulia Hukum

 1 
Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia Bimo Tresnadipangga; Fokky Fuad; Suartini Suartini
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.438

Abstract

Pelaksanaan bantuan sosial tidak terlepas dari anggaran, mengingat bahwa pelaksanaan program tersebut menggunakan anggaran negara yang tentu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan hingga peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia Sebagai Instansi yang ditunjuk untuk menangani program bantuan sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yang merujuk pada ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Data dalam penelitian yang dititik beratkan pada norma peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa agar terjadi kolaboratif antar lembaga harmonisasi peraturan perundang-undangan ditataran peraturan menteri merupakan salah satu tahapan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan secara horizontal agar tidak terjadi kecacatan formil dan memiliki dampak hukum yang meluas ke depannya. Dalam penerapan belanja bantuan sosial melibatkan banyak sektor maka dari itu aturan yang dibuat haruslah diperketat dengan adanya peraturan-peraturan dari dua kementerian yang berkaitan, yakni kementerian sosial sebagai pelaksana program dan kementerian keuangan sebagai yang menyalurkan dana untuk terselenggaranya program tersebut.
Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi Suartini Suartini; Maslihati Nur Hidayati
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.598

Abstract

Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus menunjukkan peningkatan, apalagi dalam masa pandemi banyak korban KDRT terutama perempuan dan anak yang ditelantarkan akibat kendala ekonomi. Untuk menghindari sanksi berbentuk pemenjaraan maka dapat dilakukan model pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimanakah konsep restorative justice dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT pada masa pandemi (studi putusan 2020-2023)? Dalam penelitian yang berjenis yuridis normatif dan bersifat analisis preskriptif ini digunakan beberapa teori dan pendekatan penelitian yang masing-masing berfungsi untuk menjawab setiap rumusan masalah serta mampu menjadi pisau analisis yang tepat dengan memadukan pada pendekatan undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diberikan yaitu melakukan perdamaian melalui restorative justice, melakukan sosialisasi dan pembinaan, penempatan korban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut hingga ke proses pengadilan.
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Yanci Libria Fista; Aris Machmud; Suartini Suartini
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.599

Abstract

Kemajuan teknologi telah berdampak secara signifikan terhadap aktivitas perdagangan, khususnya dalam perdagangan elektronik, yang memungkinkan promosi, pemasaran, penjualan, dan pembelian produk atau jasa secara elektronik. Hal ini telah membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi e-commerce. Artikel ini membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce dan permasalahan yang dihadapinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode penelitian mengkaji hukum tertulis dan literatur, menghubungkannya dengan kejadian nyata. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif, mengumpulkan data dan menghubungkannya dengan kejadian-kejadian nyata. Kesimpulannya adalah peraturan perlindungan hukum konsumen belum efektif dalam mencegah penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Adanya undang-undang perlindungan hukum konsumen diharapkan dapat mencegah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan menjadi payung hukum bagi konsumen.
Co-Authors Agil Aprilyanto Saputro Agus Haryono Saputro Amoury Adi Sudiro Bimo Tresnadipangga Dwi Ayu Rahmadani Dwi Yulia Sari Emilda Kuspraningrum Flambonita, Suci Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Wasitaatmadja Machmud, Aris Maslihati Nur Hidayati Muh Basri Nanang Suhendar Nizla Rohaya Nizla Rohaya Susianto susianto Syahruddin Siregar Yanci Libria Fista Yusup Hidayat Zuhad Aji Firmantoro